Kemkes Belum Temukan Penyebab Kematian Misterius 31 Balita di Papua

Kementerian Kesehatan (Kemkes) hingga kini belum mengetahui faktor penyebab kematian 32 balita (bayi dibawah 5 tahub) secara misterius di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, yang dikabarkan terjadi sejak Juni 2015 lalu.

“Hasil tim investigasi yang diturunkan Kemkes sepekan lalu, belum memberi kesimpulan atas kematian balita tersebut. Namun, beberapa temuan saat ini tengah diteliti di laboratorium kesehatan di Jayapura,” kata Menteri Kesehatan (Menkes), Nila FA Moeloek, di Jakarta, Minggu (29/11).

Nila menuturkan, pihaknya segera membentuk tim investigasi, begitu mendapat informasi dari sosial media yanf menyebutkan adanya kematian secara misterius pada 31 balita di Papua. Tim investigasi terdiri dati 6 orang yang berasal dari tim crisis center Dinkes Papua, Laboratorium Kesehatan Daerah Papu dan Balai Litbang Kesehatan Biomedis, Kemkes.

“Mereka melakukan investigasi di 4 desa yaitu Opmo, Digilmo, Ottolama dan Yerusalem,” ucap Menkes.

Dikemukakan, tim kesulitan menuju desa karena cuaca sedang buruk. Sehingga perjalanan dilakukan lewat darat selama 8 jam melewati perbukitan. Selain itu, masyarakat setempat juga tidak dapat berbahasa Indonesia. Untuk itu tim didampingi penterjemah.

“Tim kesulitan mengirim laporan segera, karena selama kunjungan ke desa itu tak ada sinyal sama sekali,” tutur Nila.

Hasil pantauan di lapangan, Menkes mengungkapkan, tim tidak menemukan data resmi kematian balita di Puskesmas setempat. Kabar data kematian 32 balita yang beredar di media sosial, ternyata berasal dari omongan pendeta yang merasa warganya sudah lama meninggal.

“Data yang beredar adalah kompilasi kematian dari Juni 2015. Namun, saat dikonfirmasi ke rumah pasien, ternyata balita telah meninggal tahun lalu,” ujarnya.

Tim juga menemukan belum terlihat ada hubungan kejadian kasus antara satu pasien dengan pasien lain, dengan kekhasan outbreak yaitu peningkatan insiden kasus di atas normal secara mendadak dalam suatu komunitas.

“Namun ada gejala yang hampir sama, yaitu berupa batuk, sesak, demam dan ada yang disertai diare,” kata Nila menegaskan.

Kematian balita itu, diduga karena penduduk di Kecamatan Mbuwa tinggal di rumah honay yang menyatu dengan babi. Ruangan dalam rumah honay hanya setinggi anak kecil dan mereka biasa tidak menggunakan alas kaki.

“Sumber air terkontaminassi dengan kotoran babi dan air tidak pernah dimasak saat dikonsumsi,’ tuturnya.

Ditambahkan, Tim Kemkes telah mengambil spesimen berasal dari orang dan lingkungan untuk diteliti di laboratorium kesehatan di Jayapura. Spesimen berasal dari orang yang sedang sakit dan kontak berupa specimen darah, swab anal, swab hidung, swab tenggorokan dan sputum.

“Pada Senin (30/11) ini, Kemkes kembali mengirimkan tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi, membawa obat-obatan, makanan pendamping ASI, serta penyuluhan kesehatan,” katanya.

Kemenkes meminta bantuan TNI agar dapat menembus lokasi dalam keadaan medan berat dan sulit diakses. (TW)

{jcomments on}

Tuberculosis funding gap threatens elimination goals

BANGKOK, Nov 30 (Thomson Reuters Foundation) – Funding for tuberculosis research fell $1.3 billion short of global targets last year, threatening worldwide goals to eliminate the disease between 2030 and 2035, researchers said on Monday.

The Treatment Action Group (TAG), an independent think tank, said the $674 million of total funding in 2014 amounted to just a third of the $2 billion experts say is needed per year for research and development to rid the world of TB.

The need for better ways to prevent, diagnose and treat TB has never been greater as it is now the leading cause of death from an infectious disease, responsible for more deaths per year than AIDS, according to World Health Organization (WHO) data.

“Anything short of a massive and sustained infusion of money into TB research will jeopardize our chances of meeting global goals,” Mark Harrington, executive director of TAG, said in a statement.

TB death rates have dropped 47 percent since 1990 but the highly infectious, air-borne disease still kills 4,000 people every day.

Progress is threatened by the emergence of drug-resistant strains which are outpacing the development of new drugs and are hard to diagnose and treat.

In 2014, 480,000 people developed multidrug-resistant TB, according to WHO data.

The WHO has called for achieving a world free of TB by 2035, an aspiration reaffirmed by the United Nations Sustainable Development Goals, agreed by world leaders last September, which include a target to end TB by 2030.

Modest gains in TB research and development funding from 2005 to 2009 have stagnated in the five years since then, according to TAG’s research.

An exodus of pharmaceutical companies from TB research since 2012 has left the field dependent on public and philanthropic organisations for support, TAG said.

TAG said it is particularly alarming that funding for TB drug research fell by $25 million in 2014 from a year ago.

“We won’t eliminate TB unless we accelerate research and development,” said Lucica Ditiu, executive director of the Stop TB Partnership.

Ditiu urged the BRICS countries – Brazil, Russia, India, China, and South Africa – to lead a financial push for research and development.

They accounted for 46 percent of the world’s new TB cases and 40 percent of TB-related deaths in 2014, but for only 3.6 percent of public funding, according to TAG. (Editing by Ros Russell; Please credit the Thomson Reuters Foundation, the charitable arm of Thomson Reuters, which covers humanitarian news, women’s rights, trafficking, corruption and climate change. Visit www.trust.org to see more stories)

Read more http://www.reuters.com/

 

 

KPPU nilai kartel obat berpotensi bangkrutkan BPJS Kesehatan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan terus menyelidiki dugaan kartel obat di Tanah Air. Persekongkolan jahat dalam memainkan harga obat tersebut dinilai berpotensi membangkrutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Ini sementara kita terus lakukan pengawasan karena akan sangat berbahaya jika perusahaan farmasi ini bersekongkol dalam menetapkan harga obat,” tegas Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Makassar, seperti diberitakan Antara, Minggu (29/11).

Dia mengungkapkan, saat ini, sebanyak 201 perusahaan farmasi beroperasi di Indonesia. Sebanyak 26 perusahaan diantaranya asing. Dan lima hingga tujuh perusahaan farmasi asing tersebut fokus dalam pengembangan dan produksi obat paten.

“Harga obat paten ini yang sangat-sangat mahal dan menguras biaya pengobatan konsumen, terlebih jika obat itu ditanggung oleh layanan BPJS kesehatan,” katanya.

KPPU selama beberapa bulan ini terus melakukan pengawasan intensif terhadap alur perdagangan obat di Indonesia.

Syarkawi mengungkapkan Indonesia merupakan pasar menggiurkan untuk industri farmasi. Tahun ini diperkirakan omzet industri farmasi bisa menembus Rp 56 triliun.

Naik 11,8 persen ketimbang tahun lalu Rp 52 triliun. Untungnya, perusahaan farmasi nasional masih menguasai 70 persen pangsa pasar.

“Obat-obatan dengan resep dokter berkontribusi 59 persen dan obat bebas atau generik sebesar 41 persen dari keseluruhan pasar,” katanya.

sumber: http://www.merdeka.com/

 

 

Dibentuk Pokjanas Eradikasi Polio, Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella

Kementerian Kesehatan (Kemkes) membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) eradikasi polio, eliminasi campak dan pengendalian rubella. Upaya itu dilakukan untuk melindungi anak Indonesia dari ancaman ketiga penyakit tersebut.

Demikian dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek usai mengukuhkan Pokjanas Eradikasi Polio, Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella, di Jakarta, Jumat (27/11).

Menkes menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara South East Asia Region ( SEARO) pada Maret 2014. Namun, masih ada dua regional di dunia yaitu regional Eastern Mediteranian dan region Afrika yang belum mencapai eradikasi polio.

“Untuk mencapai target itu, Indonesia ikut menandatangani The Polio Eradication and Endgame Strategic Plan. Realisasinya berupa pembentukan pokjanas eradikasi polio seperti dilantik saat ini,” tuturnya.

Selain polio, disebutkan Menkes, pengendalian penyakit lain melalui program imunisasi yang juga menjadi target global adalah eliminasi campak dan rubella (congential rubella syndrome).

“Eliminasi campak dilakukan lewat pendekatan case based measles surveillance/CBMS yang dikonfirmasi melalui hasil laboratorium,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Menkes Nila memaparkan sejumlah kegiatan eradikasi polio, eliminasi campak dan pengendalian rubella pada 2016. Yaitu, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio pada 8-15 Maret 2016 sebagai upaya mitigasi guna memberi perlindungan optimal dari polio.

Selain itu, pemerintah juga akan mengganti vaksin trivalent vaksin polio oral menjadi bivalent vaksin polio oral pada 4 April 2016. Dan pelaksanaan introduksi inactived polio vaccine (IPV) ke dalam program rutin pada Juli 2016.

“Penguatan imunisasi rutin ini diharapkan bisa melebihi target 95 persen,” ucap Nila menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Kepala BKKBN: Pendewasaan Usia Perkawinan Harus Disosialisasikan di Kalangan Remaja

Pendewasaan usia perkawinan harus segera disosialisasikan di kalangan remaja, agar mereka dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental saat memasuki kehidupan berkeluarga.

“BKKBN menilai pentingnya pendewasaan usia perkawinan melalui program Generasi Berencana (GenRe), yang bertujuan memberi pengertian dan kesadaran kepada remaja tentang perkawinan,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty di Jakarta, Kamis (26/11) petang.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe Tingkat Nasional 2015.

Surya Chandra menjelaskan, permasalahan remaja saat ini meliputi pernikahan dini hingga risiko kesehatan reproduksi remaja.

“Risiko kesehatan remaja di­maksud adalah seks bebas, HIV/AIDS hingga narkoba,” katanya.

Karena itu, lanjuut Surya Chandra, pemilihan Duta Mahasiswa GenRe tingkat nasional 2015 dilakukan guna mencari figur teladan serta motivator di kalangan remaja.

Duta mahasiswa diharapkan berbagi pengetahuan kepada remaja lain dalam mewujudkan Generasi Berencana, menghindari seks bebas, HIV/Aids dan narkoba serta melakukan pendewasaan usia perkawinan atau tidak menikah dini.

“Duta Mahasiswa GenRe dituntut untuk selalu berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Karena, salah satu cara efektif untuk sosialisasi program GenRe adalah dengan melibatkan remaja itu sendiri,” tuturnya.

Ditambahkan, Duta Mahasiswa juga bisa menjadi ikon yang akrab dengan dunia remaja. Sasaran dari program GenRe adalah remaja yang berada di lingkungan, sekolah, pesantren, perguruan tinggi/akademi, maupun masyarakat.

“Program ini memberikan pengetahuan kepada remaja terutama tentang pendewasaan usia perkawinan,” kata Surya Chandra seperti dikutip Antara.

Surya Chandra mengemukakan, BKKBN memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan pembangunan sumber daya manusia yang berkaitan dengan prioritas kesehatan. “BKKBN membantu remaja/mahasiswa dalam penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja,” katanya.

Dalam melakukan revolusi mental, kata dia, harus diawali dari perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak pada setiap individu pelakunya sehingga terbentuknya nilai positif.

“Ini memang bukan tugas mudah, tetapi hal yang bisa dilakukan jika dilakukan secara terencana dan bersungguh-sungguh,” kata Surya Chandar menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Independent Panel of Global Experts Calls for Critical Reforms to Prevent Future Pandemics

An independent group of 20 experts from around the globe, convened by the Harvard Global Health Institute (HGHI) and the London School of Hygiene & Tropical Medicine, has issued a hard-hitting analysis of the global response to the 2014-15 Ebola outbreak in West Africa, published in The Lancet.

The report offers 10 major reform proposals to prevent future such catastrophes, with emphasis on: preventing major disease outbreaks; responding to outbreaks; the production and sharing of research data, knowledge, and technologies; and ways to improve the governance of the global health system, with a focus on the World Health Organization (WHO).

The members of the Harvard Global Health Institute-London School of Hygiene & Tropical Medicine Independent Panel on the Global Response to Ebola concluded that while the 2014-15 Ebola outbreak “engendered acts of outstanding courage and solidarity,” it also caused “immense human suffering, fear and chaos, largely unchecked by high level political leadership or reliable and rapid institutional responses.” Panel members come from academic institutions, think tanks and civil society, with expertise in Ebola, disease outbreaks, public and global health, international law, development and humanitarian assistance, and national and global governance.

The Panel is chaired by Professor Peter Piot, Director of the London School of Hygiene & Tropical Medicine and co-discoverer of the Ebola virus. Professor Piot said: “We need to strengthen core capacities in all countries to detect, report and respond rapidly to small outbreaks, in order to prevent them from becoming large-scale emergencies. Major reform of national and global systems to respond to epidemics are not only feasible, but also essential so that we do not witness such depths of suffering, death and social and economic havoc in future epidemics. The AIDS pandemic put global health on the world’s agenda. The Ebola crisis in West Africa should now be an equal game changer for how the world prevents and responds to epidemics.”

In addition to over 11,000 deaths from Ebola, the epidemic “brought national health systems to a halt, rolled back hard-won social and economic gains in a region recovering from civil wars, sparked worldwide panic, and cost several billion dollars in short-term control efforts and economic losses.”

“The most egregious failure was by WHO in the delay in sounding the alarm,” said Ashish K. Jha, Director of the Harvard Global Health Institute, K.T. Li Professor of International Health at the Harvard T.H. Chan School of Public Health (Harvard Chan) and a professor of medicine at Harvard Medical School. “People at WHO were aware that there was an Ebola outbreak that was getting out of control by spring…and yet, it took until August to declare a public health emergency. The cost of the delay was enormous,” said Jha.

The report’s ten recommendations provide a roadmap to strengthen the global system for outbreak prevention and response:

  1. Develop a global strategy to invest in, monitor and sustain national core capacities
  2. Strengthen incentives for early reporting of outbreaks and science-based justifications for trade and travel restrictions
  3. Create a unified WHO Center with clear responsibility, adequate capacity, and strong lines of accountability for outbreak response
  4. Broaden responsibility for emergency declarations to a transparent, politically-protected Standing Emergency Committee
  5. Institutionalise accountability through an independent commission for disease outbreak prevention and response
  6. Develop a framework of rules to enable, govern and ensure access to the benefits of research
  7. Establish a global fund to finance, accelerate and prioritise R&D
  8. Sustain high-level political attention through a Global Health Committee of the Security Council
  9. A new deal for a more focused, appropriately-financed WHO
  10. Good governance of WHO through decisive, timebound reform and assertive leadership

The Harvard and London School of Hygiene & Tropical Medicine teams felt strongly that an independent analysis from academic and civil society voices should inform the public debate, in addition to other planned official reviews of the global response.

According to Liberian Panel member Mosoka Fallah, Ph.D., MPH, of Action Contre La Faim International (ACF). “The human misery and deaths from the Ebola epidemic in West Africa demand a team of independent thinkers to serve as a mirror of reflection on how and why the global response to the greatest Ebola calamity in human history was late, feeble and uncoordinated. The threats of infectious disease anywhere is the threat of infectious disease everywhere,” Fallah said. “The world has become one big village.”

“We gathered world-class experts and asked, how can we bolster the dangerously fragile global system for outbreak response?” said the Panel’s Study Director, Suerie Moon, MPA, PhD of the Harvard T.H. Chan School of Public Health and Harvard Kennedy School. “Now, the billion-dollar question is whether political leaders will demand the difficult but necessary reforms needed before the next pandemic. In other words, will Ebola change the game?”

“There is a high risk that we will fail to learn our lessons,” said the Harvard Global Health Institute’s Ashish Jha. “We’ve had big outbreaks before and even careful reviews after, but often the world gets distracted. We owe it to the more than 11,000 people who died in West Africa to see that that doesn’t happen this time.”

source: http://www.newshour.com.bd

 

 

Perkenalkan, Kereta Kesehatan Buatan Yogyakarta

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berhasil memodifikasi dua rangkaian Kereta Rel Disel (KRD) untuk dijadikan sebuah kereta khusus untuk pelayanan kesehatan.

Executive VIce President (EVP) Balai Yasa Yogyakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis PT Kereta Api Indonesia, Eko Purwanto menjelaskan, kereta ini dibuat di Balai Yasa Yogyakarta karena di Pulau Jawa hanya tempat itulah yang menangani spesialis kereta berpenggerak. Kereta yang dinamakan Rail Clinic ini diklaim menjadi yang pertama kali di Indonesia.

“Mungkin ini di Indonesia yang pertama kali, karena ini kereta khusus, dulu pernah ada tapi kereta atau gerbong yang dirangkaikan di kereta api kepresidenan,” kata Eko di Balai Yasa Yogyakarta‎, Rabu (25/11/2015).

Dijelaskannya, Rail Clinic ini hanya dikerjakan dalam waktu satu bulan. Rail Clinic ini sebelumnya KRD yang dioperasikan di wilayah DAOP 2 Bandung. Mengingat kereta tersebut sudah tidak cukup tangguh untuk menjalani rute di wilayah Jawa Barat, maka dilakukanlah modifikasi.

Rail Clinic ini hanya terdiri dari dua kereta dimana kereta pertama disetting sebagai ruang pelayanan, mulai dari pemeriksaaan umum hingga pemeriksaaan gigi dan mata. Sementara kereta kedua, digunakan sebagai kamar-kamar yang bisa digunakan untuk beristirahat layaknya di rumah sakit.

“Ini sebenarnya permintaan dari‎ teman-teman medis di KAI, makanya kita buatkan, nanti pelayanan di Rail Clinic ini juga dari teman-teman medis kami,” paparnya.

KRD yang di cat dominan dengan warna putih bergaris biru dan orange ini‎ nantinya akan dioperasikan sesuai dengan misi yang diprogramkan oleh perusahaan. Dicontohkan Eko, Rail Clinic ini akan singgah di beberapa stasiun terpencil di wilayah Pulau Jawa untuk melayani kesehatan masyarakat sekitar.

“Bahkan kita bisa layani persalinan, jadi yang ingin melahirkan di kereta, silahkan, biar nanti bisa ada ceritanya,” ucap Eko.

Rail Clinic ini membuktikan bahwa KAI terus menciptakan inovasi baik dari segi pelayanan, tekhnologi serta fasilitas-fasilitas dimana tujuan utamanya untuk menciptakan kenyamanan bagi para penikmat kereta api. (Yas/Gdn)

sumber: http://bisnis.liputan6.com/

 

 

Labor signals tobacco tax increase with cigarettes costing $40 by 2020

A packet of cigarettes would cost more than $40 by 2020 under the tax plan released by federal Labor Party today.

The Labor Party argues that increasing the tobacco tax would conform with World Health Organisation recommendations about smokers paying for their habit.

Labor’s shadow Health Minister, Catherine King, told Tom Iggulden, it would also mean a healthier budget.

CATHERINE KING: It’s estimated it will raise $3.8 billion over the forward estimates, but of course this is a very important step in increasing our efforts to reduce tobacco consumption in this country.

We currently have some 2.5 million people who are still smoking and smoking kills around 15,000 people every year. We know the last time that we had a concerted effort both through excise raises but also through preventative health measures, plain packaging, advertising and putting medications onto the pharmaceutical benefits schemes. We had a dramatic drop in smoking rates and we know we have to continue our efforts if we are going to continue to get those rates down.

TOM IGGULDEN: Labor has been arguing against a potential increase in the GST saying it would hit people on the lower income scale the hardest. Isn’t it true that those still left smoking are mostly at that lower income scale. Wouldn’t you be hitting the poorest with this idea?

CATHERINE KING: Here’s a huge contrast, here you’ve got the Government wanting to tax fresh food and health services – the things that actually keep us well. What Labor wants to do is try and look at reform with purpose, make sure that we actually with our taxation system are doing things that are productive.

Trying to get reduced smoking rates particularly amongst people who are the poorest in our community, the people who experience higher rates of cardiovascular disease, higher earlier death, who have the higher rates of smoking related cancers, people who experience stroke, trying to assist people in the income brackets to reduce their smoking is actually really important.

TOM IGGULDEN: Do you accept though that this still is a regressive tax, it does still hit people who don’t have the disposable income to make other choices?

CATHERINE KING: The purpose of the tax is actually to reduce smoking rates. We know that the World Health Organisation is recommending that you go to a higher rate of excise and you keep ramping up your excise over time and our national tobacco strategy actually says that.

I absolutely acknowledge that people who are on lower incomes who continue to smoke, that this will be a big measure for them, but the measure is designed to try and encourage as many people as we can to stop smoking. We will have some announcements to make about targeted smoking cessation programs to try and help people.

ELEANOR HALL: That’s Labor’s health spokeswoman Catherine King speaking with Tom Iggulden.

source: http://www.abc.net.au/

 

Kemenkes Gelar Acara Evaluasi Pelaksanaan JKN dan KIS

Kementerian Kesehatan menggelar acara evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tingkat nasional 2015. Acara tersebut berlangsung di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari 23-25 November 2015. Adapun acara diikuti 307 peserta yang meliputi petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas dari berbagai wilayah regional III antara lain Dinkes Sumatera Utara, Dinkes Aceh, Dinkes Sumatera Barat, Dinkes Riau, Dinkes Kepulauan Riau, dan Dinkes Sumatera Selatan.

Acara bertujuan untuk mengetahui gambaran hasil pelaksanaan JKN/KIS dari masing-masing daerah dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan JKN, antara lain pengalaman koordinasi penyelenggaraan JKN dalam rangka integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Dinkes Provinsi, kemudian membahas Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN di Dinkes Kabupaten /Kota.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Kepulauan Riau, Cecep Rusdiana, M. Kes, pelaksanaan JKN/KlS masih menemui kendala dalam aspek kepesertaan dan pendataan. Masalah tersebut terjadi hampir dua tahun.

“Makanya penting sekali acara evaluasi ini diadakan,” sambungnya.

Ketua Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan, Donald Pardede mewajarkan apabila sampai saat ini masih didapatkan banyak kendala.

“JKN kita ini satu sistem baru yang besar sekali saat ini kalo kita lihat peserta 154 juta, nggak ada di dunia ini yang sistem penjaminan ada pesertanya 154 juta dengan satu Badan nggak ada, cuma di Indonesia. Padahal kita juga masih banyak persoalan dari sisi suplai, penyediaan pasilitas, kemudian dengan sekali besar itu pasti ada kekurangannya,” terang dia.

Walau begitu, lanjut Donald, pihaknya tetap on-track di dalam perjalanan JKN itu.”Semua hal hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki. kita evaluasi bersama dengan daerah,” ucap Donald.

Menurutnya, masalah kepesertaan perlu terus di dorong. Akurasi sasaran di kelompok penerima bantuan iuran juga hars diperhatikan. “Ini kan juga sampai sekarang masih di keluhkan. Ada orang yang seharusnya masuk jadi peserta tapi gak jadi peserta. Itu contoh. Masalah itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Sedangkan dari masalah pelayanan yang menjadi persoalan masih belum berjalan sistem rujukan yang baik,” jelasnya.

Solusinya, kata Donald, yakni menguatkan fasilitas tingkat pertama. “Sambil mengatur sistem rujukan yang baik, kalau rujukan baik, rumah sakit tinggi tinggi di atas itu pasti bebanya semakin berkurang kalau dipelayanan dasarnya berjalan baik,” ujar Donald.

Meski permasalahan tetap ada, tapi diakui Donald, JKN ini telah memberikan hal positif bagi masyarakat Indonesia. “Duku petani biasa operasi jantung sanggup nggak? , sekarang dia bisa berobat, dan (atas izin Tuhan) selamat. Sekarang biaya Rp 100 juta, no. Coba banyak itu sekali manfaatnya JKN ini, artinya sudah dapat mengakses resiko rata rata masyarakat. maka kita bicara tentang kurva distribusi normal, sekarang distribusi normal itu ada penyakit penyakit rutin tergarap, ” demikian Donald.

sumber: http://www.rmol.co/

 

KPPU Awasi Industri Farmasi di Indonesia

Makassar – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengawasan terhadap industri kesehatan khususnya di bidang Farmasi terkait alur perdagangan obat tersebut.

“Terkait tingginya harga obat, secara khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan kepada KPPU untuk memeriksa alur jual beli obat di Indonesia,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf dalam pesan elektroniknya di Makassar, Kamis (19/11).

Diketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah warga negara yang cukup besar yaitu pada 2014 mencapai 252.164.800 jiwa dan diproyeksikan pada 2019 mencapai 268.074.600 jiwa. Berdasarkan potensi pertumbuhan jumlah penduduk ini, juga menjadi peluang bagi pelaku usaha di bidang industri kesehatan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya.

Tercatat pada 2014 Industri farmasi di Indonesia berhasil mencatatkan omzet Rp52 triliun dan pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh 11,8 persen menjadi Rp56 triliun.”Obat-obatan dengan resep dokter berkontribusi 59 persen dan obat bebas atau generik sebesar 41 persen dari keseluruhan pasar,” ujar dia.

Syarkawi mengaku jika dari nilai kapitalisasi industri tersebut perusahaan farmasi nasional menguasai pangsa pasar sebesar 70 persen dan 30 persen sisanya dikuasai oleh perusahaan farmasi asing. Namun demikian perkembangan industri farmasi tersebut di atas ternyata tidak berbanding lurus dengan kemudahan akses masyarakat Indonesia terhadap obat murah dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

“Inilah yang menjadi permasalahannya dan ini yang akan kita awasi. Ini juga perintah langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (Pak JK),” sebut dia.

Kemudian dalam menindaklanjuti hal tersebut KPPU akan menggelar dengan pendapat dengan mengundang Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Juga pihak dari United Nations Development Programme (UNDP), World Health Organization (WHO) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 19 November 2015 di Kantor KPPU Jakarta.

“Melalui hearing ini, diharapkan KPPU akan mendapatkan masukan dari stakeholder industri kesehatan dan mendapatkan informasi serta data yang diperlukan guna melakukan analisa persaingan usaha terkait industri Farmasi,” terang dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha memeriksa alur jual beli obat di Indonesia.”Nanti minta KPPU periksa alur obat macam mana agar itu jangan seperti sekarang ini,” kata JK di Istana Wakil Presiden Kamis lalu (12/11).

Wakil Presiden juga mengatakan, harga obat di Indonesia mahal meskipun biaya konsultasi dokter murah.Kondisi itu, kata JK, terbalik dengan di luar negeri. Mahalnya obat di dalam negeri menjadi salah satu penyebab banyak orang akhirnya memilih berobat ke luar negeri.”Banyak pejabat yang berobat di luar negeri,” ujar dia. Mohar/Ant

sumber: http://www.neraca.co.id/