Category: Berita

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaporkan telah mencetak lebih dari 60% atau sekitar 55,53 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari target 86,4 juta kartu.

Seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan program KIS yang diusung Presiden terus digulirkan. Targetnya pada akhir 2015, 86,4 juta KIS sudah selesai didistribusikan ke seluruh Indonesia.

“Menuju Desember harus selesai 86,4 juta kartu dan hari ini kartu yang sudah tercetak 55.534.623 kartu,” ujarnya di Kantor Presiden, Jumat (20/11/2015).

Sejalan dengan perkembangan pencetakan kartu, distribusi KIS juga terus disebarkan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang berhak menerima KIS.

Fahmi menambahkan pada 2016, pemerintah telah sepakat untuk menaikkan premi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) atau pemegang KIS dari Rp19.225/orang/bulan menjadi Rp23.000/orang/bulan.

Dengan tarif premi PBI Rp23.000, subsidi iuran yang ditanggung pemerintah mencapai lebih dari Rp23,8 triliun pada 2016, naik dari pagu tahun ini yang sebesar Rp19.9 triliun.

“Iuran itu mestinya tahun depan kelas 3 hitungan kami dan DJSN Rp36.000/orang/bulan. Tapi pemerintah tetapkan Rp23.000. Pasti ada mismatch,” tuturnya.

Selisih antara pemasukan dari premi dan klaim, kata Fahmi, berisiko menimbulkan selisih pada kas BPJS Kesehatan. Untuk menutup selisih tersebut, pemerintah berencana menyuntik BPJS Kesehatan dengan penyertaan modal negara (PMN) yang dialokasikan dalam APBN 2016.

“Dengan suntikan dana pemerintah, pemasukan dan pengeluaran jadi seimbang. Tapi kalau dibelah suntikan dana dan iuran, tentu iuran harus ditingkatkan,” pungkasnya.

sumber: http://industri.bisnis.com/

 

 

Kongsil Kedokteran Indonesia (KKI) mendorong pihak berwenang untuk membuat peraturan tentang gratifikasi dokter. Hal itu sangat penting sebagai bentuk pengawasan agar tidak ada para pihak yang dirugikan.

“Pemberitaan yang menyebutkan dokter menerima suap dari perusahaan farmasi, dikhawatirkan menimbulkan kesalahfahaman terhadap profesi dokter. Mengingat, aturan tentang gratifikasi dokter hingga kini belum ada,” kata Komisioner KKI, Bambang Suptiyatno dalam penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11).

Bambang menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah menggelar sejumlah rapat dengan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) terkait dengan gratifikasi dokter. Namun, materinya belum mencapai titik final.

“Pembahasan materinya jeda dulu, karena IDI saat ini lagi bermuktamar. Nanti hasilnya akan kita ajukan ke pihak berwenang sebagai bahan masukan,” tutur dokter spesialis anak tersebut.

Bambang menegaskan, dokter dan dokter gigi sepatutnya tidak terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi dengan perusahaan farmasi. Apalagi bila berdampak pada pengambilan keputusan klinisnya (clinical judgement).

“Oknum dokter yang menerima gratifikasi dengan imbal jasa penulisan resep atau penggunaan alat tertentu adalah pelanggaran disiplin profesi. Jika terbukti mereka layak mendapat hukuman,” ujar dokter yang sehari-hari praktik di RS Ciptomangunkusumo.

Namun, Bambang kembali menegaskan, tindakan yang tidak terpuji beberapa oknum dokter tersebut tidak seharusnya mencederai kinerja dokter yang sudah bersungguh-sungguh menjalankan profesinya.

“Pelurusan ini penting agar masyarakat tidak ragu dalam memperoleh layanan kesehatan dari dokter,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Bambang, KKI tengah melakukan sejumlah upaya guna menanggulangi situasi itu secara sistemik. Disebutkan, bila ada pengaduan terhadap oknum dokter tentang praktik peresepan atau kolusi penggunaan obat dan alat, maka KKI melalui Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran indonesia (MKDKI) akan diproses untuk membuktikan kebenarannya.

“Jika terbukti KKI akan memberi sanksi pada oknum dokter tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan, KKI juga akan mengkaji berbagai hal untuk mencegah terjadinya tindakan yang secara profesi dikategorikan tidak terpuji. Apa saja yang tidak boleh dilakukan dokter, terkait denga sponsorhip dan pengembangan keilmuan dokter.

“Apakah biaya akomodasi yang diterima dokter saat seminar oleh perusahaan farmasi di luar negeri untuk peningkatan keilmuan dokter itu dianggap sebagai gratifikasi atau bukan. Itu harus dijelaskan karena peningkatan ilmu itu penting bagi dokter,” kata Bambang menandaskan. (TW)

 

JAKARTA – Sebagian besar masyarakat bertumpu pada aktivitas pusat kesehatan masyarakat. Dengan demikian penguatan pusat kesehatan masyarakat di tingkat primer harus dilaksanakan secepatnya. Seperti mutu pelayanan, sistem pelayanan dan pebiayaan kesehatan yang harus ditingkatkan.

Tidak hanya sarana dan prasarananya, namun juga peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di layanan primer. Dokter Layanan Primer (DLP) pun dinilai berperan penting dalam menguatkan layanan kesehatan tingkat primer (FKTP).

“Kita ingin memperkuat sistem layanan kesehatan primer. Layanan kesehatan di Indonesia itu kan berjenjang dari tingkat primer, sekunder, dan tersier,” papar Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan, Prof Dr dr Akmal Taher SpU(K) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Rabu (18/11/2015).

Dijelaskan Prof Akmal, dengan keunikan geografis, serta spesifikasi masyarakat, Indonesia membutuhkan pelayanan kesehatan yang sesuai masalah kesehatan di masa depan.

“Tahun 2015 diprediksi adanya pergeseran penyakit kearah tidak menular, namun tingginya penyakit yang belum tuntas menjadi beban tertinggi saat ini. Saat ini BPJS kesulitan dana Rp5 triliun sampai Desember 2015. Dengan demikian penguatan layanan primer sangat strategis,” jelasnya.

Menurut Prof Akmal, saat sakit, pasien harus datang ke layanan primer, seperti puskesmas atau klinik untuk mendapatkan rujukan. Bukan ke dokter spesialis. Dengan memperkuat layanan primer, dokter di layanan primer juga akan melakukan upaya preventif dan promotif untuk mencegah masyarakat sakit.

“Kalau kuat layanan primernya, pasien nggak perlu dirujuk ke fasyankes sekunder. Yang dicegah supaya nggak sakit juga banyak. Dengan begini, masyarakat untung karena biaya transportasi nggak tinggi, fasyankes primer kan dekat dengan mereka,” ujarnya.

Saat ini, di layanan primer adalah dokter yang lulus dari Fakultas Kedokteran atau sering disebut dokter umum. Ada juga yang bersekolah lagi menjadi dokter spesialis yang menambah pengetahuannya khusus di satu bidang.

“Ini yang disebut dokter spesialis layanan primer. Ditambah kemampuan dia untuk melakukan pencegahan penyakit. Penambahan area kompetensinya yaitu manjemen fasyankes primer, pengelolaaan kesehatan yang berorientai pada komunitas dan masyarakat, dan kepemimpinan. Ini pun akan sangat membantu masyarakat,” tandasnya.

source: http://lifestyle.sindonews.com

 

IT is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. (Mahatma Gandhi)

Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Tidak hanya sebagai hak, “sehat” menjadi kewajiban negara karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting bagi suatu bangsa.

Rakyat yang sehat bukan hanya sehat fisik, melainkan juga sehat secara mental, sehat dalam pergaulan sosial, dan tak lepas dari pembinaan aspek spiritual.

Kini rakyat Indonesia mengalami empat transisi masalah kesehatan yang memberikan dampak “double burden” alias beban ganda. Keempat transisi tersebut adalah transisi demografi, epidemiologi, gizi, dan transisi perilaku.

Transisi demografi ditandai dengan usia harapan hidup yang meningkat, berakibat penduduk usia lanjut bertambah dan menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan karena meningkatnya kasus-kasus geriatri. Sementara itu, masalah kesehatan klasik dari populasi penduduk yang bayi, balita, remaja, dan ibu hamil tetap saja belum berkurang.

Transisi epidemiologi datang dengan dua kelompok kasus penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, demam berdarah, diare, cacingan, hepatitis virus, dan HIV tetap eksis dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, penyakit tidak menular yang berlangsung kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, kencing manis, gagal ginjal, stroke dan kanker, kasusnya makin banyak dan menyerap dana kesehatan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Transisi ketiga terjadi pada sektor gizi. Di satu sisi kita berhadapan dengan kasus penduduk gizi lebih (kegemukan/ obesitas), sementara kasus gizi kurang masih tetap terjadi.

Transisi keempat adalah pada pola perilaku (gaya hidup). Perilaku hidup “modern”, atau lebih tepatnya “sedentary” mulai menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Gaya hidup serba instan, termasuk dalam memilih bahan pangan, dan kurang peduli aspek kesehatan, sementara sebagian yang lain masih percaya mitos-mitos yang diwariskan berkaitan dengan sakit-sehatnya seseorang.

Dari keempat transisi tersebut, yang paling berat membebani kita saat ini adalah peningkatan prevalensi penyakit tidak menular. Dulu, penyakit jantung, pembuluh darah, gagal ginjal, stroke, hipertensi, kencing manis, kanker, dan lainlain penyakit kronis akrab dengan populasi penduduk kaya. Kini, penduduk dengan penghasilan menengah ke bawah juga sudah banyak yang mengalami sakit serupa.

***

Jika dirunut di mana masalahnya, akan kita temukan bahwa penyelamatan dan pengelolaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai dari pembuahan hingga anak berusia dua tahun, memiliki peran yang sangat besar. Setelah fase HPK tersebut, akar penyebab ikutan yang makin memberatkan kita adalah “sedentary life style” pola hidup yang tidak sehat akibat penerapan diet yang keliru dan rendahnya aktivitas fisik.

Langkah pencegahan dan penanggulangan masalah ini bisa kita mulai sesegera mungkin. Adapun langkah-langkahnya adalah selamatkan 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan penerapan diet sehat serta aktivitas fisik yang teratur. Karena itu, perlu ada gerakan bersama untuk dua hal ini, gerakan masyarakat sadar gizi dan gerakan masyarakat sadar olahraga.

Guru besar administrasi kesehatan dari Universitas Berkeley Henrik L Blum menyatakan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi status kesehatan manusia/rakyat, yaitu lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan genetik/keturunan.

Secara sederhana, Hodgetts dan Cascio membagi dua pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan. Pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh ahli kesehatan masyarakat, dengan perhatian utama pada upaya memelihara kesehatan rakyat dan mencegah penyakit.

Sasaran utama layanan kesehatan masyarakat adalah kelompok atau masyarakat secara keseluruhan dan selalu berupaya mencari cara yang efisien.

Pelayanan kesehatan berikutnya adalah layanan kesehatan perorangan yang tenaga pelaksana utamanya adalah dokter, dengan perhatian utama pada penyembuhan dan pemulihan penyakit. Sasaran utama adalah perorangan dan keluarga. Jenis layanan ini menurut Hodgetts dan Cascio kurang memperhatikan aspek efisiensi.

Untuk Indonesia, pelayanan kedokteran (kesehatan perorangan) masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari segi kuantitas, dokter umum per 17 November 2015 (Data KKI) sebanyak 108.028 dokter umum yang memiliki STR saat ini mestinya cukup untuk melayani 152.721.329 peserta JKN.

Faktor distribusi dokter yang kurang baik kemudian menjadi catatan tersendiri sehingga sebagian peserta JKN terutama di daerah pedalaman, kepulauan, dan perbatasan, menjadi sulit mendapatkan akses ke dokter.

Terjadi penumpukan dokter di kota dan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi karena pendapatan dokter sekitar 80% dari praktik pribadi. Sekalipun memang dalam era JKN pendapatan dari praktik pribadi pelan-pelan berkurang/menghilang. Aspek ini tidak bisa tidak harus diperhitungkan bila ingin menata persebaran dokter.

Jumlah dan kondisi puskesmas saat ini ada 9.799. Persebarannya tidak seimbang dengan jumlah dokter umum dan pertambahan dokter sekitar 5.000 orang per tahun profesional dokter per tahun. Akibatnya, BPJS sebagai pelaksana JKN belum dapat mengandalkan seluruh puskesmas tersebut sebagai ujung tombak pelayanan.

***

Saat ini, setelah hampir dua tahun JKN berjalan, dokter umum yang ditempatkan pada garda terdepan pelayanan kesehatan masih dibayar lebih rendah dari kepantasan dan beban kerja, serta tidak mempunyai kepastian pendapatan.

Model pembayaran kapitasi yang besarannya kurang layak menjadikan dokter (terutama yang bukan PNS) berada dalam kekhawatiran beban finansial yang cukup mengganggu. Hal ini secara tidak langsung berpotensi menyebabkan berkurangnya kualitas pelayanan yang dapat merugikan pasien.

Tahun 2015 ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali bermuktamar dan menawarkan konsep pelayanan kesehatan terstruktur yang merata dan berkeadilan untuk mengurai sebagian dari masalah kesehatan dalam era JKN sekarang ini. Disebutkan bahwa pelayanan kesehatan baik kesehatan masyarakat maupun kesehatan per orangan (kedokteran) hanyalah memiliki kontribusi 15% dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk.

Memang boleh dikatakan sangat kecil, namun bila tanggung jawab ini dilaksanakan dengan sebaikbaiknya tentu memiliki makna yang sangat berarti. Bagian yang lebih besar lagi merupakan tanggung jawab sektor di luar pelayanan kesehatan dan pelayanan kedokteran.

Karena itu ke depan Indonesia perlu merumuskan sistem kesehatan nasional (SKN) yang mengintegrasikan sektor-sektor lain di luar kesehatan, yang diyakini mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

Bahkan karena sistem kesehatan mengatur dan mengintegrasikan sektor di luar sektor kesehatan, SKN perlu diatur dalam melalui undang-undang. Sebagai padanannya adalah mengatur sistem pembiayaan diatur melalui UU SJSN dan UU BPJS. Salam Sehat Indonesia!

source: http://nasional.sindonews.com/

 

Desa Wirogunan, Bantul, Yogyakarta mendapat penghargaan Desa Pangan Aman 2015 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM). Penghargaan tersebut diberikan karena desa tersebut memiliki komitmen tinggi terhadap keamanan pangan.

“Selain juga memiliki kader keamanan pangan yang aktif dan program mandiri keamanan pangan yang mampu meningkatkan perekonomian desa,” kata Kepala Badan POM, Roy Sparingga dalam acara malam penganugerahan “Desa Pangan Aman” di Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Desa lain yang mendapat penghargaan serupa adalah desa Nagari Cupak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, desa Lokatabat Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatann Desa Kuala Secapah, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Desa Pujiharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Desa Mendalo Darat, Kota Muaro Jambi, Jambi dan Cibubur, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Dijelaskan, pemberian anugerah “Desa Pangan Aman” merupakan bagian dari Program Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dengan program keamanan pangan melalui kemandirian masyarakat desa.

“Diharapkan, upaya tersebut menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan bermutu hingga tingkat perseorangan. Serta memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan daya saing usaha pangan desa,” ujar Roy.

Ditambahkan, Program Nasional GKPD yang diluncurkan Badan POM sejak 2014 itu telah mengintervensi 390 desa di 31 provinsi. Kegiatan tersebut menghadilkan sekitar 3.600 Kader Keamanan Pangan Desa terdiri dari ibu PKK, karangtaruna, guru, tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector (DFI) serta 10.800 komunitas desa/kelurahan.

“Program GKPD sarat dengan keterpaduan dan koordinasi, karena melibatkan semua pihak terkait, baik jajaran pemerintahan, tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha pangan desa sebagai pilar ekonomi di pedesaan,” tuturnya.

Tujuh desa yang mendapat anugerah Desa Pangan Aman diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa/Kelurahan lainnya untuk dapat melakukan GKPD secara mandiri dan swadaya untuk masyarakat desa.

Roy mengajak desa-desa lainnya di Indonesia untuk terus berkomitmen terhadap keamanan pangan. “Selain dapat menyediakan pangan yang aman untuk masyarakat, program keamanan pangan juga mampu meningkatkan daya saing usaha pangan desa,” kata Roy menandaskan. (TW)