WHO: TBC Akibatkan Jumlah Kematian Setara dengan HIV

Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan tingkat kematian akibat tuberkulosis atau TBC telah turun hampir separuh dibanding angka tahun 1990. Namun, kata WHO, TBC sekarang setara dengan HIV/AIDS sebagai penyebab kematian di seluruh dunia.

Global Tuberculosis Report yang dikeluarkan WHO menunjukkan 1,5 juta orang meninggal akibat TBC pada tahun 2014, 300.000 lebih banyak dari jumlah yang meninggal akibat HIV.

Dr. Mario Raviglione, direktur Global TBC Program WHO, mengatakan sebagian besar kematian akibat TBC dapat dicegah. “Meskipun ada perbaikan, kemajuan yang dibuat terkait TBC jauh dari cukup,” katanya. “Kita masih menghadapi beban 4.400 orang meninggal setiap hari, yang tidak dapat diterima dalam era ketika kita dapat mendiagnosa dan mengobati hampir setiap pasien TBC.”

Terlebih lagi, hampir setengah dari kematian akibat tuberkulosis terjadi di lima negara, China dan India, dua negara yang paling padat penduduknya di dunia, bersama dengan Indonesia, Nigeria dan Pakistan.

Dr. Eric Goosby, Utusan Khusus PBB untuk Tuberkulosis, mengatakan penurunan 47 persen dalam jumlah kasus TBC selama 35 tahun terakhir ini sebagian disebabkan oleh respon dunia terhadap HIV. TBC dan HIV sering muncul bersamaan karena ketika sistem kekebalan tubuh seseorang tidak berfungsi dengan baik, dia menjadi lebih rentan terhadap penyakit menular lainnya. Empat ratus ribu orang yang meninggal pada tahun 2014 terinfeksi TBC dan HIV. Walaupun masih tinggi, jumlah orang yang meninggal akibat HIV telah turun dalam beberapa tahun ini.

“Penurunan besar yang kita lihat dalam kematian akibat HIV/TBC adalah karena orang-orang menjalani pengobatan anti-retroviral untuk HIV,” kata Goosby. Tapi, ia menambahkan, alasan lain yang mendasari mengapa orang terkena TBC adalah kemiskinan. “Mereka terlambat berobat. Mereka didiagnosa lebih lama, sehingga penyakitnya lebih sulit untuk diobati dan karena itu hasilnya lebih buruk.” Kemiskinan, kata Goosby, membuat orang rentan tertular TBC karena mereka mungkin menderita kekurangan gizi, tidak menjaga kesehatan dan kurang perlawanan ketika mereka terjangkit penyakit menular.

Laporan Tuberkulosis Global 2015 ini mengumpulkan data TBC 209 negara dan wilayah. Selain menunjukkan penurunan kasus TBC, laporan ini juga menggambarkan kesenjangan yang signifikan dalam mendeteksi dan mengobati TBC. Dr Margaret Chan, Direktur Jenderal WHO mengatakan “jika dunia ingin mengakhiri epidemi ini, dunia perlu meningkatkan layanan dan yang penting, investasi dalam penelitian.”

Raviglione memperkirakan hampir tiga miliar dolar dana diperlukan untuk meningkatkan deteksi, mendukung penelitian obat baru untuk mengobati penyakit, memberikan obat TBC yang lebih manjur dan terjangkau dan untuk mengembangkan vaksin.

TBC menular lewat udara sehingga membunuh begitu banyak orang. WHO bertujuan mengurangi jumlah kasus baru sampai 80 persen mulai tahun 2016 dan mengurangi jumlah kematian akibat TBC sampai 90 persen selambatnya tahun 2030.

Untuk melakukan hal ini, Goosby mengatakan, layanan kesehatan harus dibuat lebih tersedia bagi kaum miskin dan TBC harus diakui sebagai ancaman global. Goosby melihat kemajuan dalam perkembangan ini. “Secara bertahap, dunia mulai memahami besarnya ancaman TBC,” katanya. Sejalan dengan itu, penderita TB akan dilihat sebagai orang yang terdiagnosa menderita penyakit yang dapat diobati dan bukan orang yang perlu disingkirkan. [as/lt]

sumber; http://www.voaindonesia.com/

 

Another big warning from World Health Organisation

Not long after the announcement made linking processed meats and bacon to certain types of cancer, WHO has delivered yet another heavy dietary blow – one which will also affect vegans.

Speaking at an emergency press conference in Geneva on Tuesday afternoon, a spokesperson for the agency warned against eating muesli before 10 am on weekdays.

WHO spokesperson, Jean-Pierre Jejunum said, “After extensive research and data analysis we have found a definite link between the consumption of muesli before 10 o’clock on a weekday and the likelihood of being hit by a bus.”

Jejunum said people who consume muesli first thing in the morning on a weekday have a much higher risk of being killed by a bus than those who consumed bacon and eggs.

“We have spent 9 years collecting, collating and analysing the data, and it is our duty as the World Health Organisation to make our findings public. By avoiding muesli before 10 o’clock you can and will reduce your risk of being hit by a bus by up to 7%. This is substantial,” Jejunum said.

According to Jejunum, it is suspected there might be an ingredient or compound in muesli that either influenced depth perception or made people attracted to the smell of the fumes emitted by a bus.

For countries that do not have a public transport system, Jejunum said consumers of muesli risked being hit by a low-flying hawk.

“The findings are irrefutable,”he said.

The World Health Organisation will now campaign to have warning notices printed on all packs of muesli before April 2016.

source: http://www.ecr.co.za/

 

Hari Diabetes Dunia: Kemkes Gelar Jalan Sehat dan Jambore Nasional

Kementerian Kesehatan (Kemkes) bekerja sama Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) dan Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (Perkeni) menggelar acara jalan sehat bertajuk “Diabetes Fun Walk” pada 15 November mulai dari lapangan Monas hingga Parkir Timur Senayan.

“Acara jalan sehat ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada 14 November,” kata Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemkes, Lily S Sulistyowati, di Jakarta, Kamis ( 5/11).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum Persadia, Agung Pranoto.

Lily menjelaskan, Indonesia ikut aktif dalam kegiatan HDS karena fakta menunjukkan jumlah pengidap diabetes atau kencing manis ini di Tanah Air terus bertambah setiap tahunnya. Untuk itu, perlu dilakukan kampanye gaya hidup sehat secara kontinue, agar kasusnya tak bertambah.

“Didukung organisasi profesi dan swasta, pada HDS kami ingin mengingatkan kembali pada masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat untuk pengendalian diabetes,” ujar Lily seraya menyebutkan ada sekitar 5000 orang yang akan memeriahkan HDS tersebut.

Kegiatan semacam itu, menurut Lily, sangat penting. Karena diabetes meski masuk dalam salah satu penyakit kronis, namun belum menempati skala prioritas dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

“Sehingga penderita diabetes saat ini masih menghadapi beragam kendala. Terjadinya pertambahan jumlah penderita diabetes beserta komplikasinya, akan memberi beban terhadap peningkatan disabilitas dan kualitas sumber daya manusia, serta tantangan pengelolaan diabetes.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Persadia, Agung pranoto. Selain kegiatan seminar dan jalan sehat, HDS juga akan menggelar kegiatan jambore nasional diabetes di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Balikpapan, Makassar dan Medan.

“Jadi kegiatan HDS tak hanya di Jakarta. Setiap kota yang ada pengurus Persadia-nya akan ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional diabetes ini,” tutur Agung.

Ditambahkan, banyak acara yang bisa diikuti masyarakat mulai dari pemeriksaan darah, diskusi sehat sampai senam yang tepat untuk penderita diabetes.

Sedangkan bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya akan ada kelas-kelas khusus untuk meningkan pengetahuan dan wawasan seputar diabetes dan masalah kesehatan lainnya.

“Para calon dokter dan dokter muda juga tak mau kalah, mereka akan menggelar kegiatan pameran di kampusnya guna membangun kesadaran baru tentang bahaya diabetes dan masalah kesehatan lainnya di kalangan mahasiswa,” kata Agung menandaskan. (TW)

{jcomments on}

301.441 Warga Medan Dapat Kartu Indonesia Sehat

KIS yang dibagikan ini merupakan kartu diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebelumnya pemerintah telah mendaftarkannya dan pemerintah yang membayar iurannya (Penerima Bantuan Iuran) atau lebih dikenal peserta Jamkesmas.

Sejak diluncurkan 3 November 2014, KIS sebagai salah satu program unggulan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, keberadaan KIS semakin menghadirkan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, sekaligus sebagai bagian dari penguatan sendi – sendi perekonomian bangsa. Untuk Kota Medan, pendistribusian ini merupakan tahap kedua, dimana 83.735 kartu telah dibagikan pada tahap pertama.

Pj Wali Kota Medan Drs H Randiman Tarigan MAP diwakili Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis mengajak seluruh yang terlibat dalam pendistribusian KIS, agar bekerja dengan optimal dalam membagikan KIS kepada masyarakat. Selain itu sosialisasikan kepada masyararakat terhadap manfaat dan penggunaan KIS tersebut harus tetap dilakukan.

“Dalam pelaksanaan program KIS, salah satu hal yang menjadi fokus perhatian kita bersama adalah tentang pendistribusiannya. Saya minta seluruh camat dan lurah harus menidistribusikan KIS dengan cepat dan tepat, sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan masyarakat,” kata Sekda.

Menurut Sekda didampingi Kadis Kesehatan drg Usma Polita Nasution dan Dirut RSUD dr Pirngadi dr Edwin, KIS memberikan tambahan manfaat layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi. Selain itu KIS juga memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan yang tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial.

“Saya berharap dengan adanya KIS, masyarakat yang kurang mampu khususnya yang ada di Kota Medan mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik dan maksimal. Pemko Medan juga terus berupaya untuk mendorong tersedianya berbagai sarana dan prasaran kesehatan yang semakin berkualitas baik di rumah sakit maupun puskesmas”, ungkap Sekda.

Kepala Departemen Kepatuhan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Kota Medan Ismed SE mengatakan untuk tahap awal, telah didistibusikan 83.735 KIS untuk masyarakat Kota Medan. Penerima KIS akan menerima amplop yang berisi kartu dengan nama pemilik, nomor KIS, alamat dan fasilitas kesehatan serta buku panduan.

” Untuk pelayanan, pemegang KIS akan dilayani di balai pengobatan tingkat pertama yaitu puskesmas. Untuk sakit yang tidak tertangani di puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan tingkat lanjutan”, jelas Ismed.

Untuk pendistribusiannya, Ismed mengungkapkan harus didukung seluruh stake holder. Untuk itu pihaknya meminta bantuan camat dan lurah segera mendistibusikan KIS kepada masyarakat dan tepat sasaran.(dna/mdn)

sumber: http://www.dnaberita.com/

 

Delhi’s air pollution is causing a health crisis. So, what can be done?

For a few hours one morning two weeks ago, private cars were banned from driving into the heart of old Delhi. It was hard to tell at the messy road junction in front of the historic Red Fort and the shopping street of Chandni Chowk, though, which was still crammed with auto-rickshaws and buses barrelling along the roads with seemingly little regard for any traffic rules.

But Delhi’s so-called “car-free day” experiment was nevertheless a success: scientists monitoring the air here, routinely one of Delhi’s most polluted areas, found a dramatic 60% drop in the amount of dangerous pollutants – the tiniest particles that come out of traffic exhausts and which can exacerbate health problems such as asthma, heart disease and stroke – compared to the previous day.

Delhi is the most polluted city in the world, according to the World Health Organisation (WHO), and doctors and scientists say the locals there are facing a public health crisis. Beijing has historically drawn international attention when it comes to poor air quality but, in reality, that city’s air is nowhere near as dangerous as many of India’s major cities.

The rapid development of the country in recent years means India has the dubious honour of having 13 of the world’s 20 most polluted cities. The WHO found that Delhi had an average of 153 micrograms of the smallest particles, known as PM2.5s, per cubic metre in its air. The international “safe” level for these particles is 6 micrograms per cubic metre.

Delhi’s bad air is already causing a spike in the people with asthma and reduced lung function.

Filming in the city’s leading chest hospital, for a series of stories for ITV News at Ten on India’s challenges ahead of the climate change summit in Paris that begins later this month, a doctor told me he had to now keep his clinics open for double their normal hours in order to keep up with demand. Even then, the corridors were overrun with wheezing patients and a room that had a line of oxygen masks for patients to take respite breaths as they waited, had queues snaking out of the door.

The air is already having long-term effects on children in the Indian capital, 4.4 million of whom already have irreversible lung damage. “The children’s lung is in the budding stage, they are not mature,” said Prof Raj Kumar a respiratory specialist at the Vallabhbhai Patel Chest Institute, University of Delhi.

“Ultimately their bronchi or alveoli are going to be damaged and the lung function is harmed. [Since] that is the main organ where the oxidisation is taking place, if the lung is affected then the whole of your body will be affected.”

The damage goes beyond that – reaching even further back in people’s lives. At the Sir Ganga Ram Hospital, neonatologist Professor Neelam Kler has been working with the Public Health Foundation of India to track an increase in premature and underweight babies and those born with birth defects. “People are probably not so aware of the hidden effects of pollution and that is on the pregnant woman and the growing foetus in her body, which is a very vulnerable period,” she said.

There is already evidence of a spectrum of health problems, ranging from allergies and respiratory conditions, malformations, growth restrictions and even an increasing incidence of cancers, all of which could be related to increased pollution. “Putting it together, we are heading towards health disasters,” said Prof Kler.

The reasons behind the worsening air are manyfold – more than 8m vehicles on the roads already, with 1,400 new ones added every day. Most of those new vehicles burn diesel and face relatively low emissions standards, belching out clouds of the tiny PM2.5 particles that can be most harmful to health.

In addition to vehicles, there are an increasing number of diesel-burning electrical generators attached to the swanky apartment blocks springing up across the capital. Farms and coal-burning factories around the region further worsen the air.

The pollution has a double-whammy effect. Health problems are happening now but the vehicle and factory exhausts also contain greenhouse gases such as nitrous oxides, ozone and carbon dioxide. These will linger in the atmosphere for many decades and contribute to future climate change. India’s cities are facing the problems right now but the pollution (and its problems) is a stark indication of what many more developing nations will face in future.

The Indian government says it is aware. Environment minister Prakash Javadekar said he wants to fast-track the construction of a bypass that would prevent around 50,000 polluting lorries having to drive into the city every day. And he wants the car companies to clean up their vehicles to the more exacting standards in Europe. “We want to migrate early but auto industry is not ready,” he said.

The car industry in India could produce Euro-6 compliant vehicles, he said, but they have been lagging behind. “We will deal with this menace of air pollution and we will win the battle and there will be marked difference in the next two years.”

Delhi has managed to clean up its air before. At the turn of the century, the local government moved polluting industries out of the city, shut down coal-burning power plants and forced public transport vehicles to move from diesel and petrol to cleaner gas alternatives. The air quality improved steadily until 2007, said Anumita Roychowdhury of the Centre for Science and Environment, a Delhi thinktank.

“But after that, if you look at the data, 2009 onwards, you will find the levels are going up again and gone up so high that now what we are saying is that we have lost the gains of the first generation action,” she said. “And that’s the scary story unfolding today. What has gone wrong is that the momentum that we had built to clean up, we could not keep that momentum going. Somewhere along the line the pollution source has overwhelmed the action.”

For Profs Kler and Kumar, all Delhi citizens need to do their part in dealing with the pollution problem. Health professionals need to petition authorities to act and individuals must work out how to keep the city growing without just buying more cars.

“Development not only means industrialisation,” said Prof Kler. “I think its a time that we take a note of it and do something about the quality of air, the quality of water, our waste disposal, so that we don’t become a heap of garbage.”

As Delhi chokes, initiatives such as the car-free day around the Red Fort two weeks ago will become more important in bringing attention to the pollution crisis. A small crowd had gathered that morning with banners and wearing T-shirts with slogans reading “No Pollution, No Congestion”. They marched around the road in the shadow of the Red Fort on the day, handing leaflets out to passers by.

Sunil Dahiya, a campaigner with Greenpeace India who was measuring the levels of pollutants in the air around him, said: “If you talk to anybody there will be appreciation of yes Delhi air is very hazardously polluted and there should be something done about it.”

source: http://www.theguardian.com/

BPOM Luncurkan Layanan Importasi Prioritas

2nov

2novBadan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) luncurkan layanan importasi prioritas bahan baku obat dan makanan. Hal itu bertujuan menurunkan dwelling time pada tahan pre-custom clearance, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi arus barang di pelabuhan.

“Debirokratisasi layanan publik penting dilakukan untuk menggerakkan ekonomi nasional,” kata Kepala Badan POM, Roy Sparingga dalam peluncuran layanan importasi prioritas bahan baku obat dan makanan, di Jakarta, Senin (1/11).

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Roy, langkah itu sejalan dengan Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 9 September 2015. Debirokratisasi direalisasikan, salah satunya dalam bentuk revitalisasi layanan importasi bahan baku obat dan makanan.

“Mengingat sebagian besar bahan baku obat dan makanan berasal dari luar negeri,” ujarnya.

Dijelaskan, BPOM sebenarnya sejak 2013 lalu telah melakukan sejumlah terobosan untuk efisiensi dan efektifitas layanan importasi. Yaitu layanan secara elektronik dengan mekanisme paperless, tanpa tanda tangan, dan tanpa cap basah.

Selanjutnya, Badan POM pada 15 September 2015 menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Dan Peraturan Kepala (Perka) Badan POM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

“Kedua Perka tersebut diterbitkan untuk menyederhanakan prosedur importasi. Badan POM mampu mempersingkat waktu pelayanan importasi Obat dan Makanan sebanyak 2,3 jam. Sehingga rata-rata Service Level Agreement (SLA) Badan POM pada 2015 sudah mencapai 5,7 jam,” tuturnya.

Tentang Layanan Importasi Prioritas, Roy menyebutkan beberapa keunggulan, antara lain penyederhanaan prosedur importasi bahan baku obat dan makanan serta mengubah mekanisme transaksional menjadi non-transaksional.

Selain itu, cara pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan secara e-payment, simplifikasi persyaratan dokumen impor, serta harmonisasi perizinan Kementerian/Lembaga melalui penerapan single entity National Single Window (NSW) dan Layanan Elektronik Single Submission.

“Dengan Layanan Importasi Prioritas ini, maka SLA akan jauh lebih cepat lagi,” ucap Roy menegaskan.

Selain itu, Roy berharap, Badan POM mampu berkontribusi dalam meningkatkan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan menggerakkan sektor industri dan jasa terkaitn termasuk industri padat karya. Sehingga daya saing Indonesia di tingkat global meningkat.

“Kami tidak berhenti sampai disitu saja, Badan POM dalam waktu dekat akan terus melakukan terobosan layanan publik,” ujar Roy.

Beberapa terobosan yang sedang disiapkan, disebutkan, antara lain fasilitasi ekspor obat dan makanan, penyederhanaan evaluasi pre-market untuk mendorong percepatan ekonomi, serta fasilitasi perizinan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (TW)

 

Dunia Kesehatan Indonesia Terancam Dikuasai Asing

Disharmoni perundang-undangan yang terjadi saat ini mengakibatkan profesi dokter sangat terlambat masuk dunia kerja.

“Karena seorang dokter diminta belajar lebih lama, tapi mereka dikondisikan kurang kompetitif karena keterampilan yang dimiliki bersifat umum,” beber anggota Komisi IX DPR RI, dokter Adang Sudrajat di Jakarta, Kamis (29/10).

Dokter spesialis avasine yang juga politikus PKS ini menambahkan, seharusnya DLP (dokter layanan primer) dihapus. Sebab DLP keterampilannya sangat umum dan makin berkurang daya saingnya. Jika keadaan ini tetap dilanjutkan, akan berakibat lapangan kerja dunia kesehatan akan diisi oleh tenaga asing yang lebih spesifik keterampilannya.

“Saya tidak ingin dunia kesehatan dikuasai asing, terutama tenaga kerjanya. Kita sebagai bangsa, harus memiliki kewibawaan untuk dapat berdiri di kaki kita sendiri. SDM kesehatan kita sangat mumpuni keterampilannya apabila lingkungan regulasinya mendukung,” kata legislator Jawa Barat II ini.

menurut Adang, regulasi untuk mendukung dan memperkuat instrumen kesehatan nasional harus diperjuangkan. Ia pun mencontohkan dampak lingkungan regulasi yang tidak mendukung berupa disharmoni perundang-undangan salah satunya pada sulitnya pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi.

Sejak amandemen IV UUD 1945, setiap sektor menindaklanjuti pada pembuatan UU baru untuk mengawal reformasi. Namun sektor kesehatan berjalan tidak beraturan dengan menyusun UU sendiri seperti UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran, UU SJSN, UU BPJS, UU Tenaga Kesehatan, UU Keperawatan, UU Kesehatan Mental.

“Saya mengusulkan kepada komisi IX untuk melakukan rapat gabungan komisi IX dan X untuk menyesuaikan disharmoni undang-undang di bidang kesehatan. Usul konkretnya adalah pada penghapusan uji kompetisi, interensif dan penghentian pendidikan DLP (dokter layanan primer),” pungkas Adang. (wid)

sumber: http://www.jpnn.com/

 

Singapore ranked first in world’s healthiest countries list while India secured 103rd position

Singapore has been declared as the world’s healthiest country in a recent reports with India securing the 103rd position. The list ranked the countries with the help of the data from the United Nations, the World Bank and the World Health Organisation.

In order to identify the healthiest countries in the world the Bloomberg Rankings created health score and health risk scores with populations of at least 1 million, reports the Independent.

The ratings were given depending on factors such as birth, mortality rates and cause of death. Health risks are based on factors such as number of young people who smoke, people suffering from high cholesterol and number of immunisation.

Singapore receives an overall grade of 89.45%. Italy is in second place with 89.07%, while Australia comes third with 88.33%.
The rankings are dominated by Asian and European countries. North and South American countries did not feature in the top 20s.
Israel was the only Middle Eastern country to make it in the top 10 league.

The UK also failed to reach the top 20, ranking at number 21 with a score of 76.84% per cent, behind Belgium, Ireland and Norway.
India ranked 103rd with an overall score of 22.17%. Most African nations occupied the latter half of the list with Lesotho, Democratic republic of Congo, Chad and Mozambique falling in the bottom 10.

Swaziland was the at the very bottom of the list with an overall grade of just 0.26 per cent.
The study also pointed towards a global rise in the level of consumption of healthy food like fruits and vegetables, along side an increasing intake of unhealthy junk food.

source: http://indiatoday.intoday.in/

 

WHO: TBC Saingi HIV/AIDS Sebagai Penyebab Kematian

Untuk pertama kalinya infeksi Tuberkolosis (TBC) menyaingi HIV/AIDS sebagai penyebab kematian terbanyak akibat penyakit infeksi, demikian laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), Rabu (28/10).

Selama 2014, 1,1 juta orang meninggal akibat TBC. Selama periode yang sama HIV/AIDS menyebabkan kematian pada 1,2 juta orang di seluruh dunia termasuk diantaranya 400.000 orang yang terinfeksi HIV dan TBC.

Menurut Direktur Program TBC WHO Dr. Mario Raviglione, perkembangan cepat pada perawatan HIV/AIDS selama satu dekade terakhir membuat lebih banyak orang yang mampu bertahan akibat penyakit tersebut. Kendati begitu angka yang tersebut di atas memperlihatkan perbedaan pendanaan penanganan antara HIV/AIDS dibandingkan TBC.

“Berita baiknya adalah intervensi terhadap TBC telah menyelamatkan sekitar 43 juta jiwa sejak tahun 2000. Tapi dengan rasio banyaknya keberhasilan penanganan TBC, rasio kematian masih termasuk tinggi,” papar Raviglione kepada Reuters.

Laporan WHO itu mencantumkan data dari 250 negara dan wilayah mengenai segala aspek dari penyakit TBC, termasuk bentuk resistensi obat, riset, pengembangan serta pendanaan.

Ditemukan bahwa enam juta kasus baru TBC dilaporkan ke WHO pada tahun 2014, lebih sedikit 2/3 dari jumlah 9,6 juta orang di seluruh dunia yang menderita sakit TBC pada tahun lalu.

Menurut Dr. Grania Brigden dari Doctors Without Borders, laporan tersebut harus menyadarkan banyak pihak bahwa begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi beban penyakit yang dapat disembuhkan ini.

Disparitas pendanaan menjadi isu utama yang dihadapi TBC, demikian diutarakan Raviglione. Pendanaan penanganan HIV/AIDS 10 kali lipat lebih tinggi dibanding TBC dimana US$ 8 juta yang dikucurkan untuk penanganan HIV/AIDS dibanding dengan total US$ 800.000 untuk TBC.

sumber: http://www.beritasatu.com/

 

To achieve global health ‘convergence,’ an evolving role for health aid

EDITOR’S NOTE: A “grand convergence” on investing in health between poor and rich countries is achievable within our lifetimes. This is a remarkable and unique opportunity, one unprecedented in human history, Center for Global Development’s Rachel Silverman writes in this blog post.

Imagine a world in which children in Zambia, Bolivia and Laos have the same chance to survive, grow, and thrive as their peers in Canada or Europe. Such a world sounds nice, to be sure, but probably quite far out of reach. Yet according to the Lancet Commission on Investing in Health, that “grand convergence” between poor and rich countries is achievable within our lifetimes. This is a remarkable and unique opportunity, one unprecedented in human history.

But what will it take to get there? Last week, CGD welcomed the commission’s two lead authors — Lawrence H. Summers (also the chair of CGD’s Board of Directors) and Dean Jamison — to share their thoughts on the future of health investments for convergence, based in part on their recent paper in The Lancet. Here are my three big takeaways from their remarks, with major implications for the world’s global health funders.

Middle-income countries can pay their own way … if there’s political will

According to the Lancet report, global convergence will cost $70 billion per year. The price tag certainly sounds hefty — and it far exceeds current aid flows for health. But 70 percent of the global disease burden is now concentrated in rapidly growing middle-income countries like China, India and Nigeria. According to Summers, those MICs should be able to up their health investments with relative ease — if their leaders are willing to take on existing inefficient patterns of taxation and spending. Where to start? Summers suggests hiking taxes on “bads” like tobacco, alcohol, sugar and extractive industries, plus redirecting fossil fuel subsidies toward the health sector. These policies would be win-wins for health, helping finance a stronger health sector while also dissuading risky behavior. (Like, for example, Thailand’s successful campaign for tobacco control, which will be featured in our forthcoming new edition of Millions Saved).

For the future of health aid, viva la evolution!

The rise of MICs does not mean the end of health aid; rather, it implies an evolving role for donor investments to achieve convergence. Drawing on their paper, Summers and Jamison suggest a conceptual distinction between two types of health aid. The first type is country-specific — that is, direct support to low- and middle-income countries, benefitting only the specific recipient countries.

In contrast, the second type serves “global” functions, including global public goods like R&D, data, pandemic preparedness, and containment of antimicrobial resistance, some of which fall outside the traditional boundaries of overseas development assistance. With MICs increasingly funding their own health sectors, Summers and Jamison argue that donors should shift their investments toward the latter category, limiting their country-specific investments to the very poorest countries that need external funds to deliver essential services.

The next global fund should fund global functions (repeat 5x fast!)

According to their new paper, roughly four in five aid dollars go to country-specific functions, potentially leaving essential global functions neglected and vulnerable. (For example, Jamison noted the WHO’s lackluster response to Ebola came after many years of sustained budget cuts).

To increase those investments, Summers recommended the creation of a new global fund focused exclusively on global goods. Politicians love new and shiny objects, so a new institution might be what’s needed to build momentum for change.

The global health community has an enormous opportunity to capitalize on an historic moment. I hope global health donors will take on this sound advice and make savvy decisions about the allocation of their scarce resources.

source: https://www.devex.com/