Category: Berita

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila FA Moeloek menetapkan kondisi darurat kesehatan pada 79 kabupaten/kota di Sumatera dan Kalimantan yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kami sudah membuat surat edaran kepada kabupaten/kota yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan untuk segera ambil tindakan pada masyarakat jika melihat indeks standar pencemar udara (ISPU) sudah diatas 400,” kata Nila kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (22/10).

Nila mengatakan status darurat kesehatan ditetapkan ketika pemerintah daerah menyatakan sudah tidak sanggup mengatasi masalah sendiri.

“Saat itulah, pemerintah pusat wajib mengulurkan bantuan,” ujarnya.

Isi edaran itu, lanjut Nila, antara lain melakukan langkah pencegahan dengan mendirikan rumah singgah dan tenda isolasi. Dinas Kesehatan juga diminta ikut memantau perubahan indeks standar pencemaran udara (ISPU) setiap 24 jam.

Tindakan lain yang harus diambil, Nila menyebutkan, antara lain, meliburkan sekolah agar anak-anak tidak beraktivitas di luar rumah.

“Dalam rumah pun perhatikan apakah ventilasinya tertutup dengan baik. Tutup ventilasi dengan kain basah agar partikel beracunnya tidak masuk rumah,” ujarnya.

Jika kondisi rumah tidak memiliki ventilasi yang baik, Nila mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan tindakan evakuasi ke fasilitas umum yang diubah menjadi rumah penampungan.

“Gedung olahraga atau gedung pertemuan bisa dipergunakan untuk evakuasi masyarakat. Perhatikan ventilasinya apakah terjadi. Begitupun sanitasinya. Evakuasi dilakukan terutama pada anak-anak dan orangtua yang memiliki gangguan pernafasan,” katanya.

Untuk mengatasi kondisi darurat kesehatan ini, Nila mengatakan, pemerintah pusat telah membagikan 33,8 ton alat medis, seperti obat, masker, oksigen, dan sumber daya kesehatan lainnya. Semua itu, menggunakan dana operasional Kemenkes.

Selain itu, Nila mengatakan, pihaknya juga telah membagikan penjernih air dan penjernih udara ke shelter atau rumah singgah.”Di Palangkaraya sudah ada tiga shelter. Kita butuh lagi lima dan malam ini akan didirikan,” ujarnya.

Tak cukup rumah singgah, Kemenkes dan lintas sektor juga mengutus Pemda setempat untuk mendirikan tenda isolasi untuk bantuan evakuasi korban kabut asap.

“Tenda isolasi yang sudah didistribusikan ada 15 unit. Karena tenda ini tidak mudah dan murah, kami minta kepada lintas sektor, LSM dan NGO untuk membantu mendistribusikan tenda isolasi secepatnya,” ucap Nila. (TW)

{jcomments on}

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementerian Kesehatan untuk memperbanyak upaya promotif dan preventif. Karena seberapa pun besar uang digelontorkan untuk kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif, hal itu tak akan pernah cukup.

“Mari kita giatkan lagi kegiatan yang bersifat promotif dan preventif seperti Jumat bersih, senam kesehatan jasmani, senam poco-poco, kerja bakti lingkungan. Ini adalah hal sederhana yang bisa membuat kita hidup sehat,” kata Jusuf Kalla saat rapat kerja dengan jajaran Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (21/10).

Wapres mencontohkan, kasus tahunan saat terjadi perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan. Pada masa transisi itu, kasus penyakit demam berdarah dengue meningkat tajam. Begitupun pada kebutuhan darah untuk transfusi.

“Mulai dari sekarang kita lakukan bersih-bersih. Karena kasus DBD bisa ditekan jika lingkungan bersih, air selokan mengalir dan tidak ada genangan air,” ucap JK yang pada kesempatan itu didampingi Menteri Kesehatan (Menkes), Nila FA Moeloek dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil.

Wapres juga meminta pada kepala daerah untuk tidak menjadikan pengobatan gratis sebagai materi kampanye. Sebab kampanye pengobatan gratis jelas tidak mendidik.

“Pola berpikir masyarakat akan tidak terfokus pada sakit gratis. Jadi tidak apa-apa jatuh sakit karena toh tidak perlu keluar biaya untuk berobat,” ujarnya.

Karena itu, wapres menilai lebih baik masyarakat sehat tetapi produktif dan bisa menghasilkan uang. Daripada sakit meski pengobatannya gratis.

Sementara itu Menkes Nila mengatakan, perubahan pola berpikir tidak hanya pada masyarakat tetapi juga dokter dan para medisnya. Sehingga mereka mulai memikirkan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif, tak hanya berkutat dikuratif. (TW)

{jcomments on}

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Puskompublik) Kementerian Kesehatan, Murti Utami mengingatkan penggunaan maskes bedah N95 yang banyak dipergunakan masyarakat di wilayah yang terkena kabut asap akibat kebakaran hutan. Masker tersebut tidak boleh dipergunakan seharian.

“Setelah 8 jam, kualitas masker N95 sudah tak efektif lagi menahan partikel dari asap. Untuk itu segera pakai yang baru jika sudah lebih dari 8 jam,” kata Murti Utami dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (19/10). Ia menjelaskan, komponen asap yang terjadi atas dampak kebakaran hutan terdiri atas gas, partikulat dan uap. Masing-masing komponen asap tersebut memiliki dampak terhadap kesehatan.

“Sebenarnya belum ada satupun jenis masker/respirator yang dapat memproteksi semua komponen gas dari asap kebakaran hutan. Masker yang beredar saat ini dipergunakan untuk keperluan bedah, yang didesain untuk memfilter partikel besar,” ujarnya.

Sedangkan komponen dalam asap sisa pembakaran memiliki partikel besar dan kecil. Penggunaan masker bedah N95 masih tetap bisa memasukkan 60-70 persen partikel ke dalam saluran pernafasan.

“Ada beberapa jenis respirator yang beredar di masyarakat, yaitu air purifying device dan air supplying device. Air purifying device memiliki beberapa jenis seperti N100, N95, R100, P100 dan lainnya yang didasarkan pada kemampuannya memfiltrasi partikel,” ujarnya.

Ditambahkan, jenis masker N95 merupakan masker yang cukup baik karena dapat menghalangi 95 persen partikel yang masuk (terutama PM 10) jika digunakan dengan teknik dan cara yang tepat,” ujar Murti Utami.

Karena merujuk pada beberapa penelitian, penggunaan masker N95 dan masker bedah tidak berbeda dari segi kejadian ISPA, akibat pajanan asap kebakaran hutan. Hal itu berhubungan dengan teknik penggunaan masker N95 yang tidak tepat.

“Hampir sama dengan penggunaan masker bedah biasa. Jika digunakan dengan teknik dan cara yang benar, masker N95 dapat mengurangi gejala pernapasan yang timbul akibat pajanan asap kebakaran,” tuturnya.

Murti kembali menegaskan, penggunaan masker N95 mempunyai keterbatasan berupa ketidaknyamanan penggunanya dan penggunaannya terbatas, yaitu maksimal hanya 8 jam (disposable).

Berdasarkan literatur, penggunaan masker N95 direkomendasikan pada kondisi berikut ini, yaitu pada seseorang yang harus berada diluar ruangan saat kondisi asap cukup pekat (dilihat dari kualitas udara PM 10 atau ISPU). Selain harus dengan “individual fit test” agar kemampuan proteksinya terjamin dengan baik.

Penggunaan masker N95 tidak direkomendasikan pada anak-anak, ibu hamil, orang tua (lansia), pasien dengan penyakit kardiovaskuler, penyakit paru kronik serta untuk penggunaan di dalam rumah.

“Sampai saat ini, penelitian tentang penggunaan berbagai jenis masker pada kondisi kebakaran hutan masih terus berjalan,” ujarnya. (TW)

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong rumah sakit, Puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan lainnya menggunakan alat kesehatan (alkes) produk dalam negeri. Mengingat alkes yang beredar di pasar saat ini sudah 46 persen buatan lokal.

“Dari 46 persen itu sayangnya hanya 10 persen yang dipakai fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Sisanya pakai produk impor,” kata Darmin Dahuri saat membuka pameran alat kesehatan, Jumat (16/10).

Pameran yang berlangsung 16-17 oktober 2015 itu diikuti 87 peserta industri alat kesehatan.

Ditambahkan, ketergantungan fasyankes pada alat kesehatan impor jelas akan memberatkan anggaran kesehatan. Terlebih, jika nilai dolar naik mengingat pembelian alat kesehatan itu menggunakan kurs dolar.

“Ini tantangan bagi pemerintah bagaimana mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik dan Puskesmas mau pakai produk lokal. Apalagi jika itu rumah sakit swasta,” ujarnya.

Terkait dengan penggunaan alkes lokal, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek mengatakan, pihaknya telah membuat roadmap yang menjadi acuan bagi rumah sakit untuk menggunakan alat kesehatan buatan lokal. Kerja sama akan dilakukan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Jumlah populasi Indonesia merupakan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan industri alat kesehatan lokal guna ketahanan komoditi alat kesehatan,” tuturnya.

Ditambahkan, hal itu sejalan dengan agenda pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai antisipasi ketergantungan pada produk luar negeri. Sekaligus merupakan proses terstruktur agenda alih tehnologi.

Beberapa alat kesehatan yang saat ini sudah diproduksi dalam negeri antara lain hospital furniture, sphygmomanometer & stethoscope, handschoen, alkes elektromedik, alkes disposibel dan lainnya.

Adapun sertifikasi kesehatan buatan asing, menurut Menkes Nila, harus wajib mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan, sama halnya dengan alat kesehatan produk lokal.

“Semua standar alat kesehatan produk lokal, harus punya kualitas sama dengan asing. Untuk itu, ada kebijakan baru yang mengharuskan rumah sakit pakai alat kesehatan lokal,” kata Nila menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Pemerintah kembali mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), agar kasus penyakit menular berbasis lingkungan bisa ditekan seminimal mungkin.

“Karena banyak penyakit yang timbul akibat tak menjaga kebersihan air, sanitasi dan lingkungan,” kata Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pengendalian Prnyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Imran Agus Nurali, di Jakarta, Kamis (15/10).

Imran menyebutkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan PHBS yaitu diare, cacingan, tifus, penumonia, demam berdarah, dan kaki gajah. Penyakit yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan ini menyumbang 3,5 persen dari total kematian di Indonesia.

“Diare mendapat perhatian tertinggi, karena penyakit tersebut menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menjadi penyebab kematian nomor satu pada balita, sebesar 25 persen,” ujarnya.

Selain itu, Imran menambahkan, diare juga berada di urutan nomor tiga sebagai penyebab kematian pada semua umur, sebesar 3,5 persen. Kerugian ekonomi menurut penelitian World Bank 2007 diperkirakan mencapai 2,3 persen dari produk domestik bruto.

“Penerapan PHBS terbukti mampu menurunkan sekitar 94 persen penyakit diare. Caranya sangat sederhana yaitu cuci tangan pakai sabun (CTPS),” kata Imran menegaskan.

Karena itu, lanjut Imran Agus Nurali, kampanye CTPS harus terus digelorakan untuk menjamin meningkatnya kesadaran masyarakat lewat perubahan perilaku secara berkesinambungan.

Adapun perilaku CTPS yang tepat, disebutkan, dilakukan sebelum menyiapkan makanan, setiap kali tangan terasa kotor, setelah buang air, setelah menceboki anak/bayi, setelah menggunakan pestisida dan sebelum menyusui bayi. (TW)

{jcomments on}

Guna memudahkan pasien hemofilia berobat, kini sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) membuka layanan hemofilia. Karena penderita hemofilia harus berpacu dengan waktu, jika terjadi perlukaan.

“Kurangnya faktor pembeku, membuat darah yg mengalir dr luka sekecil apapun sulit berhenti. Karena itu, diupayakan fasilitas hemofilia tersedia di RSUD,” kata Kepala Group Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Ikhsan di sela acara bertajuk “We Care Hemofilia” di RSUD Kabupaten Tangerang, Rabu (14/10).

Hadir sebagai moderator dalam acara itu, aktris yang juga bintang iklan BPJS Kesehatan, Ria Irawan.

Ditambahkan, meski pasien hemofilia jumlahnya tidak terlalu banyak, namun biayanya sangat besar. Hingga September 2015, BPJS Kesehatan telah membayar Rp 68 miliar untuk 19.072 kasus hemofilia.

“BPJS Kesehatan juga menanggung seluruh biaya pengobatan penderita hemofilia. Diharapkan semua penderita hemofilia bisa mengakses layanan kesehatan semakin dekat lagi,” ujarnya.

Ikhsan menambahkan, hemofilia merupakan jenis penyakit yang membutuhkan biaya sangat mahal. Karena itu negara harus hadir memberikan solusi. “engobatan hemofilia sangat mahal dan berlangsung seumur hidup,” kata Ikhsan.

Diakui sejak awal penyakit diluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hemofilia masuk dalam cakupan manfaat pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Tetapi banyak masyarakat yang tidak tahu. Untuk itu, BPJS Kesehatan gencar melakukan sosialisasi.

Sementara itu Rini Purnamasari, dokter spesialis anak daro divisi hematologi onkologi RSU Tangerang menyebut, obat untuk hemofilia yakni faktor pembeku VIII harganya sekitar Rp 2,5 juta per botol dan faktor pembeku IX sekitar Rp 4,3 juta per botol.

Untuk menentukan jenis faktor pembeku darah, dikatakan Dr Rini, pada awal pengobatan seorang pasien hemofilia harus memastikan jenis yang dideritanya, apakah tipe A akibat tubuh kekurangan faktor VIII pembekuan darah, atau hemofilia tipe B akibat kekurangan faktor IX pembekuan darah.

“Karena itu luka sekecil apapun dapat berakibat fatal, karena darahnya tidak dapat berhenti mengucur. Jika tidak ditangani segera maka bisa berakibat fatal berupa kematian,” kata dr Rini menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Sebanyak 80 tenaga nonmedis di Tangerang Selatan mengikuti sosialisasi Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Mereka diharapkan memahami mekanisme kelengkapan administrasi.

Kegiatan yang diikuti tenaga nonmedis klinik dan rumah sakit ini difasilitasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Toni Kusdianto menjelaskan kegiatan ini erat kaitannya dengan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan.

“Memang terkadang banyak tenaga kesehatan yang sulit untuk membuat STR. Kami coba memfasilitasi tenaga kesehatan yang memiliki permasalahan surat izin yang lama keluar,” kata Toni di Rumah Sakit Medika, BSD, Tangerang Selatan, Kamis (8/10/2015).

Menurut Toni, STR penting sebagai tanda tenaga kesehatan tersebut kompeten. STR sebagai syarat seorang tenaga kesehatan bekerja di klinik atau rumah sakit.

“Tenaga kesehatan perlu memiliki SIP (Surat Izin Praktik) atau SIK (Surat Izin Kerja) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. Untuk mendapatkan SIP atau SIK ini, mereka harus punya STR yang dikeluarkan oleh MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia),” ujar Toni.

Ketua Divisi Pembinaan Profesi MTKI, Mujiarto, juga menekankan pentingnya STR. Dia menyebut STR bisa jadi dasar kepastian hukum bagi petugas kesehatan terkait pelayanannya pada masyarakat.

“Jadi semua tenaga kesehatan yang melakukan praktik harus memiliki STR. Bagi tenaga kesehatan yang baru lulus sekolah di jurusannya wajib mengikuti uji kompetensi untuk melakukan STR yang berlaku selama lima tahun,” jelas Muji.
TRK

sumber: http://news.metrotvnews.com/

Riset terbaru The Center for Disease Dynamics, Economics and Policy (CDDEP) Washington, DC, menunjukkan konsumsi global antibiotik meningkat 30 persen selama periode antara 2000 dan 2010. Penggunaan antibiotik yang terus meningkat di seluruh dunia itu terutama didorong oleh naiknya permintaan pasokan dari negara-negara berpendapatan menengah dan miskin.

Penelitian CDDEP mendokumentasikan tingkat resistansi bakteri terhadap antibiotik pamungkas dan akhirnya dapat mengancam kehidupan di seluruh dunia. Pertumbuhan konsumsi antibiotik didorong mayoritas oleh sejumlah negara berkembang, seperti Afrika Selatan, India, Kenya, dan Vietnam.

Laporan ini menyajikan gambaran yang paling jelas bagaimana dan di mana saja antibiotik digunakan dan prevalensi resistansi antibiotik dari tipe bakteri yang berbeda. Di Afrika Selatan dan India, misalnya, antibiotik tersedia secara bebas dan bisa dibeli tanpa resep dokter. Sanitasi di sejumlah daerah di sana juga buruk yang mendorong penyebaran bakteri.

“Untuk pertama kalinya, kami memiliki data dari negara-negara miskin dan menengah, tempat resistansi antibiotik sangat serius tapi jarang fokus pada solusi kebijakan,” kata Direktur CDDEP, Ramanan Laxminarayan, saat memaparkan hasil penelitiannya pada 17 September lalu.

CDDEP juga menyajikan Resistance Map secara online yang mencakup seluruh dunia. Mereka berharap peta resistansi itu dapat membantu memberdayakan negara-negara miskin untuk mengambil langkah mencegah perkembangan yang lebih buruk.

Data penelitian berasal dari berbagai sumber, dari laboratorium swasta kecil di India sampai kumpulan data di European Centre for Disease Prevention and Control yang mencakup 30 negara. Data juga dipasok dari Afrika Selatan, India, Thailand, Vietnam, Kenya, Australia, dan Selandia Baru.

Organisasi non-profit ini menggunakan data tersebut untuk memetakan tingkat resistansi antibiotik untuk 12 jenis bakteri di 39 negara dan tren penggunaan antibiotik di 69 negara dalam lebih dari 10 tahun. Dari 12 jenis bakteri umum dan berpotensi mematikan itu, termasuk Escherichia coli, salmonella, dan methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).

sumber: http://tekno.tempo.co/