Category: Berita

Guna mengajak masyarakat bergaya hidup sehat, Kementerian Kesehatan menggelar kegiatan jalan sehat bersama sekitar 500 orang karyawannya. Kegiatan tersebut bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia.

“Kami ingin masyarakat mau peduli atas kesehatannya dengan melakukan jalan sehat,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Nila FA Moeloek sambil berjalan sehat didampingi dua cucunya, mengitari lapangan Monas, Jakarta, Minggu (16/8)

Dalam sambutannya, Menkes mengatakan, kualitas kesehatan masyarakat menjadi penting guna memperkuat pondasi dan membangun kekuatan untuk mencapai lompatan kemajuan di masa seoab.

“Untuk target besar tersebut, Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang sehat berkualitas,” kata Menkes.

Kementerian Kesehatan, lanjut Prof Nila, memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pembangunan kesehatan dalam mewujudkan manusia berkualitas.

Karena itu melalui kegiatan jalan sehat, Menkes mengharapkan seluruh jajaran pegawai di Kemenkes melakukan kampanye untuk hidup sehat dan berperilaku bersih dalam keseharian.

“Selain jalan sehat, kami juga menggelar kegiatan sosialisasi minum jamu untuk kebugaran,” kata Menkes menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Semangat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diapresiasikan untuk para pahlawan tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila Moeloek, SpM(K), mengatakan Indonesia membutuhkan sumber daya manusia berkualitas dan modal utamanya adalah kesehatan. Oleh karena itu ia ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang berjuang terutama di fasilitas primer.

“Kami mengharapkan sekarang pejuang-pejuang di layanan kesehatan primer ini, mari kita berikan perhatian lagi agar kita betul-betul mendapat manusia yang sehat,” kata Nila di Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2015).

Sejak Indonesia merdeka 70 tahun lalu, menurut menkes sudah banyak kemajuan di bidang kesehatan Indonesia yang patut dibanggakan. Namun tetap masih banyak juga angka kejadian orang sakit sehingga peran para pahlawan kesehatan sangat dibutuhkan.

“Sudah cukup banyak (pencapaiannya -red), kita sudah 70 tahun. kalau kita lihat dari keahlian sumber daya manusia kesehatan di RSCM cangkok ginjal itu sudah bisa dilakukan jadi tak perlu lagi ke luar negeri,” kata Nila.

“Manusia Indonesia itu banyak yang sakit,” pungkasnya.

sumber: http://health.detik.com/

 

Melalui program pembinaan kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memantau kondisi kesehatan jamaah calon haji (calhaj) agar mereka benar-benar siap diberangkatkan ke Tanah Suci.

”Para calhaj ini akan terus dipantau kesehatannya hingga masuk ke asrama haji,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Fidiansjah kepada Republika, Selasa (11/8).

Ia menjelaskan, pembinaan kesehatan calhaj sudah dilakukan sejak mereka menjalani pemeriksaan di puskesmas. Melalui Dinas Kesehatan, para petugas puskesmas mendapat arahan untuk memberikan pembinaan kesehatan kepada calhaj.

Selain petugas puskesmas, Kemenkes juga dibantu oleh Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia yang terdiri atas para mantan petugas haji. Mereka menjadi fasilitator dalam memberikan rangkaian tes kesehatan kepada calhaj. Rangkaian tes tersebut meliputi tes kebugaran dengan berjalan kaki sejauh 1,6 kilometer. Dilakukan pula pengukuran tekanan darah, gula darah, dan pendeteksian penyakit.

Para calhaj juga akan diberi pelatihan untuk menghadapi kondisi cuaca dan lingkungan di Tanah Suci. Misalnya, berlatih membiasakan diri minum air dua liter sehari, membiasakan terpapar panas matahari karena suhu di Tanah Suci saat musim haji nanti diprediksi di atas 40 derajat Celsius, serta membiasakan diri memakai masker. Hal ini penting karena mereka akan berinteraksi dengan jamaah dari berbagai negara, termasuk jamaah dari sejumlah negara tertentu yang dinilai rentan menularkan virus berbahaya, seperti ebola dan virus korona yang menyebabkan sindroma pernapasan Timur Tengah (MERS).

Fidiansjah menekankan, konsep pembinaan kesehatan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi seseorang berhaji. Program bertujuan memberikan pedoman agar calhaj tidak terjebak pada hal-hal yang memberatkan dirinya sehingga tidak mampu melaksanakan ibadah haji.

Saat penilaian akhir di asrama haji, kata dia, para jamaah yang kondisi kesehatannya memburuk akan dirujuk terlebih dahulu ke rumah sakit untuk dipersiapkan kembali agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun, jika ditemukan kondisi-kondisi yang berubah dari status kesehatan yang sudah dibina, tak tertutup kemungkinan calhaj yang bersangkutan dinyatakan tidak layak berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.

Saat ini, calhaj yang masuk dalam kategori pembinaan kesehatan berjumlah 2.600 orang. Kemenkes menargetkan, sebanyak 60 persen calhaj tahun ini sudah terperiksa dan terbina dengan baik. Target itu, kata Fidiansjah, sudah tercapai karena saat ini calhaj yang sudah terperiksa dan terbina mencapai 63 persen. ”Ke depan, target itu akan terus dinaikkan sebanyak lima persen setiap tahun.”

Menurut dia, sangat penting untuk mempersiapkan kesehataan calhaj lebih awal. Sebab, hal ini akan membuat calhaj lebih siap untuk melakukan ibadah haji di Tanah Suci sehingga secara otomatis angka kematian jamaah haji pun akan berkurang.

Ia mengatakan, jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci selama empat tahun terakhir cenderung menurun. Pada 2011, jamaah yang wafat mencapai 497 jiwa, 2012 turun menjadi 428 jiwa, 2013 turun lagi menjadi 266 jiwa, dan 2014 sebanyak 297. Ia mengakui, pada 2014, jumlah jamaah yang wafat bertambah. Namun, angka itu masih berada dalam target indikator, yakni di bawah dua per mil.

Selain terdapat 2.600 calhaj yang masuk kategori pembinaan kesehatan, menurut Fidiansjah, terdapat 142 calhaj yang tak layak diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini karena mereka menderita penyakit yang tergolong berisiko tinggi dan lanjut usia.

Persiapan haji
Seiring kian dekatnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh pemerintah. ”Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya agar tugas pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada jamaah haji tahun ini berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan paparan pada rapat koordinasi tingkat menteri tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2015 di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (11/8).

Menag menjelaskan, persiapan haji 2015 terbagi dalam dua kegiatan utama, yakni kegiatan di dalam negeri dan kegiatan di luar negeri. Kegiatan di dalam negeri meliputi pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pembuatan paspor, pelunasan BPIH, pengurusan visa, dokumentasi, manasik, dan transportasi udara. “Adapun, kegiatan luar negeri menyangkut pelayanan transportasi darat bagi jamaah saat di Makkah dan Madinah, pemondokan, pelayanan kesehatan, katering, dan tenda di Arafah dan Mina,” papar Menag seperti dilansir laman Kemenag.

Menag juga menginformasikan, saat ini buku manasik haji sudah didistribusikan kepada jamaah. Kemenag juga sudah melakukan bimbingan manasik di kecamatan, kabupaten, dan kota. n c16 ed: wachidah handasah

Tren Kematian Jamaah Haji 2011-2014

– 2011 : 497 jiwa
– 2012 : 428 jiwa
– 2013 : 266 jiwa
– 2014 : 297 jiwa

Sumber: Kementerian Kesehatan

sumber: http://www.republika.co.id/

 

Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Nila FA Moeloek meminta anggota Pramuka Saka Bakti Husada (SbH) ikut mensosialisasikan gaya hidup sehat mulai dari dalam keluarga, yang nantinya berdampak ke masyarakat.

“Kami berharap Pramuka Saka Bakti Husada bisa jadi kader kesehatan,” kata Prof Nila Moeloek dalam peringatan Hari Ulang Tahun SBH ke-30, di Jakarta, Rabu (12/8).

Menurut Menkes, upaya sosialisasi gaya hidup sehat menjadi penting karena kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia. Pramuka, sebagai wadah kegiatan kaum muda menjadi potensial untuk mendukung keberhasilan program-program kesehatan.

“Sebenarnya kesehatan itu tanggungjawab kita bersama, tak hanya milik pemerintah atau SBH. Kesadaran itu menjadi penting agar program yang digulirkan pemerintah bisa diterapkan bersama-sama,” ucap Prof Nila.

Menkes menambahkan, SBH sangat potensial dalam pembangunan kesehatan, karena kelompok muda merupakan kelompok usia dalam menerima dan mengolah informasi dengan cepat dan tanggap. Selain lebih mudah mengembangkan keterampilan dan menggerakkan orang lain.

“Karena itu, pemerintah membidik Pramuka SBH sebagai mitra potensial dalam pembangunan kesehatan,” ujarnya.

Prof Nila menjelaskan, Kemenkes bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada 17 Juli 1985 membina sekelompok generasi muda di Indonesia dalam bidang kesehatan melalui pembentukan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada (SBH).

Pada awal terbentuknya SBH terdapat 5 krida, yaitu Krida Bina Obat, Krida Pengendalian Penyakit, Krida Keluarga Sehat, Krida Bina Gizi dan Krida Bina Lingkungan Sehat. Kini dengan penambahan Krida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menggenapkannya menjadi 6 Krida yang terdiri dari 37 Syarat Kecakapan Khusus (SKK).

“Beberapa kegiatan antara lain kampanye PHBS di beberapa sekolah dan lingkup masyarakat kecil, peningkatan kesadaran akan bahaya HIV/AIDS dan tuberkulosis, kampanye pentingnya imunisasi, pengendalian vektor penyakit serta pemahaman tentang obat,” tutur Menkes.

Di samping kegiatan tersebut, SBH juga dididik untuk tanggap dalam situasi bencana. Kesigapan Pramuka dalam pertolongan pertama gawat darurat telah ditunjukkan dalam simulasi tanggap bencana, sebagai manifestasi peran SBH pada penanggulangan bencana berbasis masyarakat. (TW)

{jcomments on}

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adipermana mengingatkan pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk tidak menutup-nutupi tindakan kecurangan yang ada di jajarannya. Level pengawasnya bisa diturunkan satu tingkat dibawahnya.

“Untuk naik level dari satu menuju dua, bukan hal mudah. Karena kami berharap APIP tidak menutup mata jika melihat kecurangan. Sanksinya penurunan level,” kata Kepala BPKP, Ardan Adipermana dalam pertemuan nasional Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digelar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Senin (10/8) petang.

Ardan menambahkan, level tertinggi APIP di Indonesia adalah 3. Namun, jumlahnya sangat terbatas hanya sebanyak 1 persen dari sekitar 86 APIP. Terbanyak pada level 1 sebanyak 85 persen dan 14 persen di level 2.

“Kondisi ini berbeda dengan APIP di negara maju yang mana sudah mencapai level 4 dan lebel 5. Artinya, kualitas mereka sudah mencapai kelas dunia. Kami berharap APIP Indonesia ada yang mencapai level 4 dan 5,” ucap Ardan Adipermana.

Dari 86 APIP itu, lanjut Ardan, terbanyak atau 55 persen ada di daerah, 28 persen ada di BPKP dan 15 persen ada di pemerintah pusat.

“Keberadaan APIP di daerah menjadi sangat penting karena ada sekitar 400 kepala daerah yang berpotensi terkena masalah dengan hukum,” katanya.

Ardan menjelaskan APIP level satu memiliki kemampuan fundamental sebagai auditor publik. Namun, jika sudah level 2, APIP harus memiliki kemampuan mendeteksi penyimpangan dana dengan baik. Sehingga potensi penyimpangan anggaran bisa segera diluruskan.

“Kami menargetkan APIP level dua bertambah tahun ini, sehingga anggaran pemerintah bisa lebih dikendalikan,” ucap Ardan.

Pada kesempatan itu BPOM melakukan terobosan, yang dipuji Kepala BPKP Ardan Adipermana yaitu penandatangan
Internal Audit Charter (Piagam Audit Internal) dan penandatanganan Pakta Integritas disaksikan oleh BPKP.

“Melalui penandatanganan itu, kami berharap APIP di BPOM lebih profesional dalam melakukan pengawasan internal,” kata Kepala Badan POM, Roy Sparringa.

Roy mengaku senang karena BPKP sebagai Pembina akan meningkatkan level kapabilitas APIP. Untuk itu, pihaknya akan melakuka pembangunan infrastruktur APIP, SDM dan Kecukupan anggaran. Serta membangun standar untuk pengawasan intern.

“Dan yang tak kalah penting meningkatkan kompetensi auditor inspektorat melalui pendidikan dan pelatihan,”kata Roy menandaskan. (TW)

{jcomments on}