Publikasi Ilmiah: Hasil Penelitian Jangan Disimpan dalam Laci

Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Nila FA Moeloek meminta pada para peneliti di jajaran Kementerian Kesehatan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Dengan demikian bisa membantu upaya perbaikan kesehatan di Indonesia.

“Kami berharap penelitian tidak lagi disimpan dalam laci ruang kerja, tetapi dipublikasikan. Mungkin hasilnya bisa dipergunakan untuk perbaikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Prof Nila saat membuka kegiatan bertajuk Parade Dokter yang digagas Balitbangkes, di Jakarta, Selasa (11/8).

Menkes mengakui selama ini hasil penelitian masih sebatas menjadi dokumen akademik, dan jarang sekali menjadi mahakarya untuk bangsa. Padahal tak sedikit penelitian yang hasilnya luar biasa, jika dikembangkan lagi secara komersial.

“Akan kami pikirkan bagaimana hasil penelitian bisa berkontribusi bagi penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, Menkes menilai, harmonisasi dan sinkronisasi program di Litbangkes, program pengembangan di BPSDM dan programbmitra Litbangkes yang ada di unit-unit utama Kemenkes menjadi sangatlah penting.

Sementara itu, Kepala Balitbangkes Kemenkes Prof Tjanda Yoga Aditama mengatakan, selama kurun waktu 2015 Badan Litbangkes telah menghasilkan 12 doktor baru. Padahal kurun waktu 2010-2014 hanya menghasilkan 16 doktor.

“Tentu ini menjadi suatu prestasi dan pertanda kegairahan peneliti untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya sebagai seorang peneliti,” ucapTjandra.

Bertambahnya lulusan doktor di Litbangkes menjadi 65 orang, menurut Prof Tjandra, menjadi barometer atas peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan sehingga mampu menaikan kualitas penelitian dan kinerja Litbangkes.

“Bila lulusan doktor ini ditambahkan dengan doktor di Poltekes dan unit lain di lingkungan kementerian kesehatan, tentunya ini menjadi suatu kekuatan dan aset besar untuk perbaikan upaya kesehatan masyarakat di masa depan,” kata Prof Tjandra menandaskan.

Pada kesempatan itu digelar parade hasil Litbangkes dengan memaparkan 12 judul disertasi doktor, antara lain disebutkan, Potensi PencegahanKesaktian dan Kematian Perinatal, Pertumbuhan Usia Dini, Menentukan Pertumbuhan Hingga Usia Pubertas, Tropism of Pandemic 2009 H1N1 Influenza A, Induksi In Vitro Sel Punca dari Jelly Wharton menjadi Progenitor Epitel Kornea dan lainnya. (TW)

 

DPR: Anggaran Kesehatan Minimal 5 Persen

Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai masih banyak kekurangannya. DPR menilai, hal itu salah satunya disebabkan minimnya anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR RI Siti Musrifah mengungkapkan, anggaran untuk kesehatan sekitar empat persen dinilai tidak mencukupi. “‎Idealnya, anggaran untuk kesehatan seharusnya minimal 5 persen (dari total belanja negara),” ujarnya di Jakarta, Minggu (9/8).

DPR, lanjut dia, meminta anggaran tersebut dinaikkan. Tujuannya, menaikkan pelayanan kesehatan. “Selain itu, anggaran tersebut juga untuk menaikkan penerima bantuan iuran (PBI),” ucapnya.

Pihaknya ingin pemerintah meng-cover seluruh biaya kesehatan masyarakat Indonesia. “Saat ini yang ter-cover pemerintah hanya 92,6 juta jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa,” terangnya.

Di sisi lain, Siti mengaku jika kenaikan anggaran kesehatan sulit dilakukan oleh pemerintah. Sebab, banyak pos anggaran lain yang harus diperhatikan pemerintah. “Itu juga yang menjadi kendala selama ini,” jelasnya.

Siti memaparkan, meski pemerintah sulit menaikkan anggaran kesehatan, pihaknya terus melakukan upaya untuk mewujudkannya. “Kami akan terus berjuang. Misalnya, dengan memberikan saran kepada pemerintah untuk menambahkan anggaran kesehatan dari cukai rokok atau menurunan pajak obat sehingga menurunkan cost kesehatan dan yang lainnya,” terangnya.

sumber: http://www.jawapos.com/

 

Thousands Of Ebola Survivors Face Severe Pain, Possible Blindness

Thousands of West Africans who were infected with the Ebola virus but survived it are suffering chronic conditions such as serious joint pain and eye inflammation that can lead to blindness, global health experts said on Friday.

Ebola survivors who fought off the most severe bouts of infection are the most likely to suffer ongoing medical problems, World Health Organization experts said, and their health is becoming “an emergency within an emergency”.

“The world has never seen such a large number of survivors from an Ebola outbreak,” said Anders Nordstrom, a WHO representative in Sierra Leone who took part in a five-day conference this week about Ebola survivors.

“We have 13,000 survivors in the three countries (Guinea, Liberia and Sierra Leone). This is new – both from a medical and from a societal point of view,” he told reporters on a telebriefing.

Daniel Bausch of the WHO’s clinical care team on Ebola survivors said about half of all those who fought off the virus now report joint pain, with some suffering such severe effects that they can’t work.

Eye problems including inflammation, impaired vision and – in severe but rare cases – blindness, have been reported by about 25 percent of survivors, Bausch said.

Less measurable but equally serious long-term problems, such as increasing rates of depression, post traumatic stress disorder and social exclusion, are also affecting survivors.

Since West Africa’s devastating Ebola epidemic was by far the largest ever seen – infecting more than 27,000 people and killing almost 11,300 of them – scientists are not able to say whether survivors’ chronic health problems are unusual.

The Ebola virus is thought to be able to survive no more than 21 days in most body fluids, such as blood and vomit, which are the primary means of transmission.

But it is also known to be able to lurk in semen and in the soft tissues of the eye for up to several months after recovery.

Scientists believe the vision impairments reported by survivors of the current outbreak are probably linked to the virus persisting in the eyes.

Bausch said sight problems, joint pain and headaches have been reported in a few survivors of previous outbreaks since the disease was first detected in 1976. But past epidemics were much smaller, meaning survivor numbers were too small to study or draw any meaningful scientific conclusions.

Specialists say, however, that it is not surprising that a virus as dangerous as Ebola could have long-term impacts, and the unprecedented outbreak in West Africa offers a unique opportunity to learn more about how to help survivors.

source: http://www.medicaldaily.com/

 

 

Diskes Prioritas Tempatkan Tenaga Kesehatan di Perbatasan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Andi Jap mengatakan, untuk meningkatkan peran dokter dalam peningkatan kesehatan masyarakat, pemerintah memprioritaskan penempatan tenaga kesehatan di daerah-daerah perbatasan.

“Prioritas sekarang menempatkan tenaga kesehatan di daerah-daerah perbatasan, salah satu terobosan dari Kementerian Kesehatan salah satunya menempatkan yang namanya tenaga kesehatan secara tim,” ujar Andi kepada Tribunpontianak saat seminar bersama dan halalbihalal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kalbar di Hotel Mercure, Jl A Yani, Pontianak, Sabtu (8/8/2015).

Tim tersebut adalah dokter, perawat, bidan tenaga kesehatan lingkungan, tenaga farmasi dan lain-lain di tempatkan dalam satu daerah yang disebut program Nusantara Sehat. Kalbar pada launching program yang pertama mendapatkkan 22 tenaga yang disebar di tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Sanggau dan Bengkayang.

“Kita tidak ada jumlah kuota, itu sekarang memang Kementerian Kesehatan dan pemerintah tidak bisa memaksa dokter untuk harus ke sana. Kebutuhan dokter-dokter kita memang masih kurang, idealnya dokter itu kan satu dokter untuk 2.500 penduduk, dari rasio penduduk kita masih sangat kurang,” katanya.

sumber: http://pontianak.tribunnews.com/

 

Are We Prepared for the Next Global Epidemic? The Public Doesn’t Think So

Too often, the conventional wisdom in diplomatic or scientific circles is that the general public doesn’t know what’s good for them when it comes to foreign policy or tackling global threats. It’s too complicated, the experts say; the public wouldn’t understand. Yet new polling suggests that many in the public understand very well how global infectious disease outbreaks pose a serious threat to their lives and economic security – and they know what should be done about it.

An opinion research survey commissioned by the World Bank Group with 4,000 respondents across five industrialized countries – France, Germany, Japan, the United Kingdom, and the United States – found that most people are not convinced the world, or their own country, is prepared for the next global epidemic. Twice as many respondents think the world will experience another global epidemic in the next decade as will not, and fewer than half are convinced that their own country is prepared. They rank “global health and epidemics” as one of their top global concerns, after terrorism and climate change.

These findings come nearly a year since the World Health Organization (WHO) declared the Ebola epidemic a “public health emergency of international concern,” its highest level of alert. This triggered a massive global response, but only eight months after the first identified case in West Africa. Yet after more than 11,000 deaths, millions of lives disrupted and billions of dollars in lost income, the threat is not over; new Ebola cases continue to emerge. We’ve also seen the recent spread of the highly infectious MERS virus to the Republic of Korea, which has contributed to a decline in the country’s GDP growth to a six-year low.

Both the Ebola and MERS viruses have been largely confined to a few countries because they are transmitted through close contact. But what would happen if the world faced a fast-moving, airborne disease such as the Spanish flu outbreak of 1918-19? Modelling suggests a Spanish flu-like outbreak today would kill more than 33 million people in 250 days. And the cost of such a severe outbreak has been estimated at 4.8% of global GDP – or more than $3.6 trillion.

The public is right: The world is not prepared for the next epidemic. We’re no better equipped to respond quickly to an outbreak than we were a year ago. But we can be – and at a fraction of what it would cost if we don’t act urgently. Here are three things we need to do:

First, let’s ensure that all countries invest in better preparedness. This starts with a strong health system that can deliver essential, quality care; disease surveillance; and diagnostic capabilities. We should expand successful efforts such as those by Ethiopia and Rwanda to train cadres of community health workers, who can expand access to care and serve as the frontline response to future disease outbreaks. The goal must be universal health coverage – both to ensure everyone can get the care they need, and also because those areas without adequate coverage put everyone at risk.

The public gets this: Strong majorities believe that investing in doctors, nurses, and clinics in developing countries helps prevent epidemics from breaking out in their own countries and saves lives and money. But Korea’s experience shows that even the most advanced health systems need to step up their epidemic preparedness.

Second, we need a smarter, better coordinated global epidemic preparedness and response system that draws upon the expertise of many more players – including a better-resourced WHO. The early months of responding to the Ebola epidemic fell disproportionately upon the heroic Médecins Sans Frontières. Outbreaks will happen, but they can be contained before they turn into much more deadly and costly global epidemics. This requires pre-set arrangements and close coordination between national and local governments, international bodies, the private sector, and non-governmental organizations, with a supply chain that can be up and running in no time. The private sector, which was largely shut out of the initial response to Ebola, can bring market discipline, innovation, and additional resources to the fight.

Third, we must be able to get emergency funding out the door and deploy rapid response teams at the first sign of a crisis. If a fast-moving epidemic hits, the traditional approach of issuing fundraising appeals just isn’t good enough. The World Bank Group is working with the WHO and other institutions on one part of the solution – something we call a pandemic emergency financing facility. Endorsed by the leaders of the Group of 7 in Germany in June, the facility aims to make sure adequate and timely financing is available to countries and international responders to effectively contain a pandemic threat. The facility is developing innovative financing arrangements such as private sector insurance and public sector contingency pools that can disburse rapidly to support a surge in health workers or the setting up of emergency response operations centers. Governments have already used this model to successfully manage climate and natural disaster risks.

Two years ago, a survey of 30,000 insurance executives showed that a global epidemic was their greatest worry. But the executives’ alarm was ignored – as were the previous warnings from SARS and avian flu. Today, with the painful reminder of the latest epidemic and public support strongly in favor, it’s time to tackle epidemic prevention and response. We must break the cycle of talk and no action.

source: http://www.huffingtonpost.com/

 

 

Ekonomi Aceh Tumbuh di Sektor Kesehatan

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan lapangan usaha yang pertumbuhan ekonomi untuk triwulan kedua tahun 2015 sebesar 5,47 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Hermanto, Selasa (5/8) mengatakan, selain sektor jasa kesehatan, sektor administrasi pemerintahan menyumbang sebesar 4,59 persen, disusul jasa pendidikan sebesar 4,54 persen.

“Pertumbuhan ketiga lapangan usaha ini terkait dengan serapan anggaran yang meningkat pada triwulan II, terutama belanja pegawai,” ujar Hermanto. Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan II tahun ini masih disokong oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,67 persen, diikuti kategoti industri pengolahan sebesar 0,18 persen dan kategori konstruksi sebesar 0,12 persen.

Sementara secara garis besar pertumbuhan ekonomi aceh dengan migas pada triwulan II tahun 2015 2,29 persen, tanpa migas tumbuh 2,67 persen.

Hermanto menyebutkan, pertumbuhan ekonomi tahunan Aceh (year on year) Aceh dengan minyak dan gas (migas) tumbuh negatif 1,72 persen, turun bila dibandingkan periode yang sama yang tumbuh 2,62 persen. Sementara pertumbuhan year on year tanpa migas adalah sebesar 4,34 persen, lebih baik dari periode yang sama tahun lalu sebesar 4,25 persen.

Untuk nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) dengan migas mencapai Rp 33,07 triliun atau sebesar 2,51 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara untuk PDRB tanpa migas adalah sebesar Rp 31,65 triliun atau 2,40 miliar dolar Amerika Serikat. (avi)

sumber: http://aceh.tribunnews.com/

 

Upaya Pemerintah Tekan Prevalensi Kanker Paru di Indonesia

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa ada lima upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kanker paru di Tanah Air.

“Melalui lima upaya ini, kami berharap prevalensi kasus kanker paru di Indonesia bisa semakin menurun,” kata Kepala Balitbangkes Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (4/8) petang.

Pernyataan itu disampaikan terkait dengan Hari Kanker Paru Sedunia yang diperingati setiap 1 Agustus.

Tjandra yang juga merupakan Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menjelaskan, upaya pertama terkait penanggulangan masalah merokok.

“Upaya yang dilakukan adalah penyuluhan kesehatan terkait bahaya merokok, terutama pada kemungkinan terkena penyakit paru mulai dari tingkat masyarakat, pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tertier,” ujarnya.

Upaya penyuluhan dan promosi kesehatan menjadi penting guna menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, sehingga terhindar dari penyakit. Termasuk kanker paru, sebagai dampak dari merokok.

“Dampak merokok sebenarnya banyak mulai dari jantung koroner, stroke, kemandulan hingga kanker paru. Semua penyakitnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu sedari dini harus dicegah agar tidak terkena,” katanya.

Upaya ketiga yang dilakukan, Tjandra Yoga menyebutkan, pemerintah berupaya melakukan penyediaan alat diagnostik seperti laboratorium klinik, patologi anatomik dan radiologik.Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui penyakit kanker paru yang dideritanya sejak stadium dini.

“Semakin dini penyakit diketahui, akan semakin murah pengobatannya. Selain itu, tingkat kesembuhannya juga semakin tinggi. Lewat teknologi ini kami berharap masyarakat bisa segera berobat ke dokter begitu mengetahui ada sejumlah gejala yang dialami, sehingga bisa diobati secara tuntas,” katanya.

Jika pasien telah didiagnosa terkena penyakit kanker paru, lanjut Tjandra Yoga, pemerintah menyediakan modalitas terapi pembedahan, radioterapi dan kemoterapi.

Dan yang tak kalah penting, menurut Tjandra Yoga, penyiapan tenaga ahli seperti dokter spesialis paru, dokter bedah toraks, dokter radioterapi, dokter patologi anatomik dan klinik serta semua tim pendukungnya.

“Upaya ini harus didukung oleh sistem pembiayaan kesehatan yang mumpuni. Beruntung kita punya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengcover biaya pasien kanker paru,” katanya. (TW)

{jcomments on}

Resistensi Antibiotik Jadi Ancaman Serius

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek minta pada para pengelola layanan kesehatan untuk melakukan pengendalian penggunaan obat antibiotika. Pasalnya, resistensi terhadap antibiotika saat ini sudah menjadi ancaman serius dalam dunia kesehatan di Indonesia.

“Penggunaan antibiotika yang tidak bijak menjadi penyebab terjadinya resistensi obat. Dan ini terjadi tidak hanya pada manusia tetapi juga hewan,” kata Nila saat membuka seminar bertajuk “Cegah Resistensi Antibiotika Demi Selamatkan Manusia”, di Jakarta, Rabu (5/8).

Menurut Menkes, resistensi antibiotika menyebabkan penurunan kemampuan antibiotika tersebut dalam mengobati infeksi dan penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan. Akibatnya, pengobatan menjadi lebih sulit dan membutuhkan biaya lebih tinggi.

“Jika tidak dicegah dari sekarang, resistensi antibiotika ini akan menimbulkan kerugian yang luas, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi,” ucap Nila FA Moeloek menegaskan.

Menkes mengakui, hingga saat ini banyak masyarakat yang masih belum paham bahaya penggunaan antibiotika yang tidak tuntas dan konsumsi yang berlebihan.

“Setiap flu selalu minum obat antibiotika. Padahal, penyakit influenza tak butuh antibiotik hanya makan yang benar dan istirahat yang cukup,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan antibiotika yang tidak tuntas juga bisa menyebabkan resistensi. Obat antibiotika tak dikonsumsi lagi setelah badan dirasakan lebih baik. Padahal obat antibiotika harus dikonsumsi sesuai aturan.

Nila mengemukakan, penggunaan antibiotika secara berlebihan tak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga global.

Hal senada dikemukakan Hari Paraton, SpOG(K), Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA). Pihaknya belum memiliki data terkait prevalensi kasus penyakit resisten antibiotik di Indonesia.

“Jika di Thailand tercatat ada 38 ribu kematian per tahun akibat resiatensi antibiotika. Padahal penduduknya hanya 70 juta orang disana. Kemungkinan kasus resistensi antibiotika di Indonesia mencapau 130 ribu per tahun,” ujarnya.

“Kasus resistensi antibiotika sulit dilacak karena di rumah sakit biasanya penyebab kematian pada gejala terdekat saja seperti gagal jantung, ginjal atau stroke. Padahal kalau dilihat, di dalam tubuh pasien itu ada bakteri resisten yang tersembunyi, cuma tidak terlaporkan,” ucap Hari Paraton. (TW)

{jcomments on}

JELANG MEA IDI: Tolak Sektor Kesehatan Jadi Komoditas Dagang

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menolak sektor kesehatan jadi komoditas dagang ASEAN. Karena hal itu menyimpang dari Undang-Undang Dasar (UUD) 45.

“Kebijakan negara harus kembali pada tujuan negara yang tertera di UUD 45, mengikuti ideologi welfare state. Karena terbukti ideologi itu membawa derajat kesehatan banyak negara menjadi lebih baik dengan biaya kesehatan yang lebih murah,” kata Ketua Umum PB IDI, Zaenal Abidin di Jakarta, Rabu (5/8).

Saat menyampaikan Sikap IDI terkait Sektor Kesehatan Jelang Penerapan Masyarajat Ekonomi ASEAN, Zaenal Abidin didampingi Ketua Bidang Penataan Globalisasi Praktik Kedokteran PB IDI, Ario Djatmiko dan pengurus lainnya.

Menurut Zaenal, adanya dua ideologi dalam satu negara, pada saat sistem kesehatan negara belum sehat akan mengundang ketidakadilan. Pemerintah harus sepenuhnya pegang kendali memimpin perbaikan sistem kesehatan nasional.

“Membiarkan mekanisme pasar bebas berlakudi sektor kesehatan hanya akan membawa negeri ini ke pelayanan kesehatan berbiaya tinggi. Sehingga terjadi gap and lost generation,” ucapnya.

Untuk itu, Zaenal mengusulkan agar pemerintah membangun aliansi “public private partnership office” untuk sektor kesehatan. Lembaga tersebut nantinya melakukan review untuk mendeteksi bagaimana mana yang harus segera diperbaiki agar sistem kesehatan berjalan dengan baik.

Selain itu, lanjut Zaenal, pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan kreatif guna meningkatkan performa sektor kesehatan di semula lini. Mulai dari level primer, sekunder dan tertier.

“Tanpa sistem referral yang baik, keadilan di bidang pelayanan medik tidak akan tercapai dan sektor primer tidak akan pernah tergarap,” ujarnya.

Dan yang tak kalah penting, menurut alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar itu, pekerja medik dan pelayanan kesehatan di Indonesia harus berbangsa Indonesia.

“Siapkan langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan teknologi di bidang kesehatan,” katanya menegaskan.

Upaya lain yang harus dilakukan adalah menata ulang sistem kesehatan nasional dan sistem jaminan kesehatan nasional agar benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan utama berbangsa.

“Jadi bukan sekadar sikap reaktif pemerintah dalam menyambut MEA,” kata Zaenal Abidin. (TW)

{jcomments on}

Dana PKH, Solusi Kesehatan dan Pendidikan Keluarga Indonesia

Program Keluarga Harapan (PKH) diselenggarakan Kementerian Sosial RI untuk memajukan kesehatan dan pendidikan keluarga Indonesia. Setiap warga yang tercatat menjadi Keluarga Sangat Miskin (KSM) berhak menerima dana tersebut.

Tahap kedua pencairan dana PKH sendiri telah dilangsungkan beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya pertama kali dicairkan pada April 2015.

Para warga dapat mencairkan dana PKH di kantor pos kecamatan atau balai desa. Uniknya, pencairan tersebut ditujukan bukan kepada pria yang menjadi kepala keluarga, tapi istri. Hal itu dimaksudkan agar dana PKH dapat dimanfaatkan sesuai keperluan keluarga.

Nominal dana PKH yang diterima per keluarga juga bervariasi satu sama lain. Hal itu dilakukan mengingat kondisi keluarga para penerimanya berbeda-beda. Tanggungan ibu hamil, anak balita, atau anak sekolah adalah tiga faktor yang melandasi nominal dana PKH yang diterima.

Dengan demikian, pemerintah melalui Kementerian Sosial bermaksud memanfaatkan program tersebut dengan maksimal. Jumlah nominal dan target sasaran diharapkan dapat seakurat mungkin, sehingga tujuan menyejahterakan masyarakat Indonesia benar-benar tercapai.

Salah satu daerah yang telah melaksanakan pencairan dana PKH adalah Blora, Jawa Timur. Daerah tersebut telah menerima dana sebesar Rp 11,30 miliar untuk 13.773 KSM yang ada di sana. (advertorial)

sumber; http://www.tribunnews.com/