Category: Berita

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka pendaftaran dokter dan dokter gigi sebagai pegawai tidak tetap (PTT) untuk tahun anggaran 2015. Dibutuhkan sebanyak 1.780 orang untuk mengisi Puskesmas di daerah terpencil.

“Pendaftaran dibuka secara online mulai hari ini, 31 Juli hingga 11 Agustus 2015 mendatang melalui website www.ropeg.kemkes.go.id,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, drg Murti Utami MPH di Jakarta, Jumat (31/7).

Murti menyebutkan, persyaratan untuk menjadi dokter dan dokter gigi PTT adalah yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan bersedia ditugaskan di daerah terpencil dan sangat terpencil dengan lama penugasan selama 2 (dua) tahun.

Para dokter dan dokter gigi PTN akan mendapat gaji dan insentif sebesar Rp 5,4 juta per bulan untuk daerah terpencil dan sebesar Rp 7,8 juta per bulan untuk daerah sangat terpencil.

“Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di website karena rinciannya sangat panjang,” ucap Murti Utami.

Program dokter dan dokter gigi PTT dilakukan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal itu bida terjadi jika pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh semua pihak.

“Fasilitas pelayanan kesehatan itu harus didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan dalam arti pendayagunaan maupun penyebarannya yang merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil,” kata Murti menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek melantik 6 pejabat eselon II di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Proses rotasi dan mutasi adalah hal biasa dalam sebuah organisasi yang dinamis.

“Pemimpin datang dan pergi. Siapapun dia, yang penting mampu melayani dan melaksanakan amanah rakyat, bangsa dan negara,” kata Nila Moeloek, Sp.M(K) di Jakarta, Senin (27/7).

Ditambahkan, pergantian jabatan itu sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa penempatan dan promosi jabatan pimpinan tinggi dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Selain memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan, pendidikan dan pelatihan serta integritas.

Adapun pejabat yang dilantik, disebutkan, dr Eni Agustina, MPH sebagai Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kemenkes; dr Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko, Sp.M, MPH sebagai Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes.

Selain itu ada Dr Dra Agusdini Banun Saptaningsih, Apt, MARS sebagai Sekretaris Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes; dr Lily Sriwahyuni Sulistyowati, MM sebagai Direktur Penyakit Tidak Menular.

Drg R Vensya Sitohang M Epid sebagai Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, dan dr Imran Agus Nurali Sp KO sebagai Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Menkes minta para pejabat yang baru dilantik untuk selalu mengembangkan kemampuan diri, baik aspek tehnis, aspek manajerial, maupun aspek leadership. Hal itu untuk menjadi panutan terkemuka atau Out Standing Role Model for Leadership Character. (TW)

{jcomments on}

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan masalah kesehatan penting di Asia. Tak hanya di Indonesia, di negara-negara maju seperti Jepang dan Singapura, kasus-kasus DBD masih menyita perhatian otoritas kesehatan di masing-masing negara.

“Demam berdarah menjadi topik menarik dalam pembahasan pertemuan antarnegara di Manila yang kini sedang berlangsung,” tutur Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Prof Tjandra Yoga Aditama dalam siaran persnya, kemarin.

Menurutnya, demam berdarah di Jepang tidak disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti seperti di Indonesia. Tetapi di Jepang, nyamuk vektornya adalah Aedes albopictus, atau dikenal sebagai ‘Tiger Mosquito’‎.

Di Singapura, empat jenis virus Dengue tetap ditemukan bersirkulasi, sehingga di Singapura pun sampai sekarang masih jadi masalah kesehatan penting dan bahkan ada yang menyebut DBD di Singapura sebagai ‘hyperendemic’.

Data menunjukkan bahwa DBD secara global meningkat kasusnya hingga 30 kali dalam 50 tahun terakhir ini. Jumlah kasus DBD dunia diperkirakan 390 juta setiap tahunnya yang ditemukan pada lebih dari 100 negara.

Setiap tahun sekitar setengah juta orang di dunia‎ mengalami DBD berat, dimana sebagian diantaranya seringkali diikuti dengan syok dan perdarahan. Dan sekitar 40% penduduk dunia ada dalam risiko untuk mendapat sakit DBD‎. “Di negara Asia angka ini tentu lebih tinggi lagi,” sambungnya.

Untuk mencegah DBD, ‎kata Tjandra, bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengendalian vektor nyamuk, khususnya dengan program 3 M plus. Ini masih tetap jadi cara penanggulangan utama, dan juga dilakukan berbagai riset di bidang ini. Lalu melalui vaksin yang kini dikembangkan meski baru menunjukkan perlindungan sekitar 60%.

sumber: http://poskotanews.com/

Sampai saat ini, sudah ada 187 negara yang telah meratifikasi FCTC (Framework Covvention on Tobacco Control). Hal itu, menyisakan sembilan negara yang belum meratifikasi, yaitu Indonesia, Andora, Eriteria, Liechtenstein, Malawi, Monako, Somalia, Republik Dominika, dan Sudan Selatan.

Dalam peringatan Hari Anak Nasional, Direktur Eksekutif Lentera Anak Indonesia, Hery Chariansyah, mengharapkan, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya melindungi anak-anak Indonesia dengan segera mengaksesi FCTC.

“Aksesi FCTC selain bertujuan mencegah anak menjadi perokok pemula, juga sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal seperti dijamin undang-undang,” papar Hery Chariansyah, di Jakarta, Rabu (22/7).

Hery melihat, selama ini regulasi yang ada belum mampu melindungi anak secara menyeluruh dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Dengan masih longgarnya regulasi tentang iklan dan promosi rokok, menyebabkan anak-anak Indonesia terpapar iklan dan promosi rokok hampir setiap saat dan di mana saja.

Hal yang lebih buruk lagi, tambah Hery, bila anak-anak Indonesia terus terpapar rokok dan tidak ada komitmen pemerintah untuk melindungi mereka dari dampak rokok, maka Indonesia berpotensi tidak mendapat bonus demografi pada 2020-2030.

“Anak-anak Indonesia yang saat ini merokok dan terpapar asap rokok, pada 2020-2030 akan menjadi penduduk yang sakit-sakitan dan menjadi beban ekonomi, sehingga berpotensi mengancam bonus demografi,” ujar Hery.

sumber: http://www.beritasatu.com

Indonesia secara resmi ditunjuk menjadi wakil ketua atau Co-Chair Technical Advisory Group Asia Pasific Strategy on Emerging Infectious Diseases/EID (APSED) pada pertemuan Badan Kesehatan PBB atau WHO 21-23 Juli 2015 di Manila.

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan dengan perwakilan negara-negara anggota WHO Asia Tenggara dan Pasifik Barat adalah kemungkinan penggabungan penanganan IHR, EID dan Humanitarian Health Crisis karena bencana alam dalam satu unit, dan menangani agenda keamanan kesehatan global.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan‎ (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan‎‎ Tjandra Yoga Aditama yang mewakili Indonesia di pertemuan itu, menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Indonesia banyak belajar mengenai cara penanggulangan epidemi dari Korea Selatan.
Kementerian Kesehatan Korea Selatan menampilkan beberapa fakta tentang virus sindrom Pernapasan Timur Tengah atau MERS Co-V di negara mereka, yang menjadi pelajaran bagus untuk negara lain.

“Korea Selatan menyampaikan analisa penting tentang kenapa MERS Co-V di negara itu meluas dan jadi masalah besar,” kata Tjandra dalam keterangan tertulisnya, Selasa 21 Juli 2015.

Meluasnya MERS Co-V di Korea Selatan, kata Tjandra, diakibatkan kurang cepatnya upaya mendeteksi kontak yang mungkin sudah tertular. “Terlalu sempitnya definisi kontak, sehingga kurang banyak yang dikejar untuk dicek sebagai kontak,” ujarnya.

Selain itu penularan di rumah sakit banyak terjadi karena penuhnya pengunjung ruang gawat darurat, dan juga bangsal rumah sakit yang diisi beberapa tempat tidur sekaligus. Selain itu, kebiasaan ada penunggu pasien yang ikut tinggal di rumah sakit juga memicu luasnya penyebaran epidemi.‎

“Sejumlah 81 kasus atau sebanyak 44% MERS Co-V di Korea adalah sebenarnya orang yang datang atau dirawat di rumah sakit karena sakit yang lain, lalu karena mereka kebetulan ada di rumah sakit yang sama dengan pasien MERS Co-V maka mereka jadi tertular. Jadi mereka akhirnya dirawat dengan dua penyakit sekaligus,” kata dia.

Lalu, Kebiasaan pasien biasanya berobat ke satu dokter, lalu beberapa hari kemudian pindah ke dokter‎ lain, lalu pindah lagi ke dokter lain juga turut berkontribusi.

Tjandra menjelaskan, total ada 186 kasus MERS Co-V di Korea, 36 diantaranya meninggal‎. Secara total mereka menangani, memeriksa dan mengkarantina 16.668 orang sebagai kontak untuk mendeteksi kemungkinan penularan luas di masyarakat.

sumber: http://life.viva.co.id/