Pelabuhan Merak Siapkan Enam Posko Kesehatan

Pengelola Pelabuhan Merak Cilegon Banten menyediakan enam posko kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada pemudik yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung.

“Semua posko kesehatan itu dilengkapi obat-obatan, kendaraan ambulans dan peralatan medis kegawatdaruratan,” kata Manager Usaha PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Nana Sutisna di Merak, Minggu (12/7).

Ia mengatakan kehadiran posko kesehatan tersebut sangat membantu bagi pemudik yang mengalami gangguan kesehatan.

Para pemudik jika mengalami gangguan kesehatan dapat ditangani di posko itu. Di posko itu terdapat tim kesehatan yang terdiri dari dokter, paramedis dan dibantu petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon dan Pramuka.

Pengalaman tahun lalu, kata dia, posko kesehatan mampu menangani masalah gangguan kesehatan juga kecelakaan. Jika penumpang mengalami penyakit akut maka dirujuk ke RSUD Cilegon.

“Penumpang yang mendapat pengobatan itu gratis tanpa dipungut biaya sepersen pun,” katanya.

Ia menyebutkan keenam posko kesehatan itu antara lain dari Dinas Kesehatan Cilegon, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, ASDP Merak, Dinas Kesehatan Pelabuhan dan BPJS Kesehatan.

“Kami mengimbau pemudik bila terkena serangan penyakit maka gunakan posko itu untuk mengatasi gangguan kesehatan,” katanya.

Dr Dewi, seorang petugas Posko Kesehatan di Pelabuhan Merak mengatakan pada H-6 atau Sabtu (11/7), pihaknya menangani puluhan pemudik yang berobat ke sini dan kebanyakan mereka terserang gangguan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) akibat kelelahan selama menempuh perjalanan jauh.

Selain itu juga penyakit gejala diare dan lambung juga hipertensi. Penyakit itu, kata dia, tidak membahayakan bagi kesehatan pemudik dan bisa ditangani dengan baik.

“Kebanyakan pemudik yag berobat di sini karena mereka kelelahan setelah mengemudikan sepeda motor dengan cuaca terik matahari,” katanya.

sumber: http://www.beritasatu.com/

 

Cegah Virus MERS Merebak, Bandara Jadi Tempat Simulasi Kemenkes

Berbagai kejadian darurat kesehatan terjadi di Indonesia sejak satu dasawarsa terakhir. Misalnya SARS di tahun 2002, flu burung di tahun 2005, pandemik influenza H1N1 di tahun 2009, dan penyebaran polio serta virus ebola di tahun 2014.

Belum selesai gaung kejadian darurat kesehatan tersebut, baru-baru ini Indonesia terpapar isu merebaknya virus MERS CoV yang membuat masyarakat khawatir mengenai dampak penyebarannya.

Hingga saat ini, tercatat beberapa negara Asia telah menyiapkan diri menghadapi dampak penyebaran virus MERS. Hal itu dilakukan karena potensi wabah dapat terjadi kapan saja.

Tercatat, risiko terbesar masuknya virus MERS terjadi di tempat pintu masuk negara, seperti bandara. Risiko penyebaran virus dari tempat itu cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Kementerian Kesehatan pun menyadari hal tersebut. Sebagai salah satu gerbang utama masuknya virus, bandara memang tempat penting yang harus dilindungi.

Atas dasar itu, kegiatan simulasi kesiapsiagaan dan penatalaksanaan MERS CoV diselenggarakan Kementerian Kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (3/7/2015) lalu.

Menurut Menteri Kesehatan Prof. Dr.dr. Nila F Moeloek, Sp.M.(K), kegiatan simulasi tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan menangani risiko penyebaran virus MERS.

“Sangat penting bagi sektor kesehatan untuk memastikan cara melakukan pencegahan dan pendeteksian dini, jika ada kasus yang masuk melalui pintu masuk negara,” ujar Nila F Moeloek dalam sambutannya.

Kegiatan sosialisasi tersebut, menurut Menkes, sangat diperlukan, mengingat sistem kesehatan nasional yang mampu mencegah penyebaran virus MERS sudah menjadi kebutuhan mendesak kini.

Melalui kegiatan sosialisasi dan gerakan waspada MERS CoV yang dilakukan, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah ikut bertanggungjawab menjaga kawasan regional dan global dari penularan virus MERS.

Selain itu, kepentingan nasional bangsa Indonesia pun dapat terlindungi.

Di samping itu, Menkes melanjutkan, dukungan semua pihak untuk ikut menyebarkan informasi virus MERS sangat penting dilakukan.

Sebab, dengan proses edukasi tersebut, masyarakat diharapkan paham mengenai risiko penyakit berbahaya yang telah berkembang luas di berbagai negara di dunia itu.

Selain kegiatan sosialisasi pencegahan virus MERS yang digelar di Bandara Soekarno-Hatta, Menkes pun menyatakan tempat-tempat vital lain yang berpotensi menyebarkan virus MERS turut menjadi perhatian. Contohnya pelabuhan atau pos lintas batas negara.

Selain itu, kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien yang diduga terjangkit virus juga menjadi penting. Itu berguna agar pasien yang diduga terpapar virus mendapat diagnosa dan penanganan yang tepat.

Sementara untuk tindakan pencegahan virus MERS yang dapat dilakukan sehari-hari, Menkes menyatakan beberapa cara yang dapat dilakukan.

“Dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk, serta selalu menggunakan masker saat flu,” ujarnya.

Di sisi lain, virus MERS tercatat mengalami perkembangan signifikan di negara-negara jazirah Arab. Oleh karena itu, Menkes memberi perhatian khusus pada jemaah umrah dan haji asal Indonesia. Sebab mereka mempunyai risiko tertular virus MERS lebih besar.

Hingga saat ini jumlah jamaah umrah asal Indonesia mencapai 6 ribu orang per bulan, sementara jamaah haji mencapai 168 ribu per bulan.

Angka tersebut belum termasuk TKI yang bekerja di beberapa negara lain yang rawan terjangkit virus MERS, seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Thailand.

Kementerian Kesehatan pun sampai saat ini terus melakukan berbagai upaya agar Indonesia siap siaga menghadapi penyebaran virus MERS.
Dengan berbagai langkah penanganan yang tepat, potensi risiko penyebaran virus MERS dapat dicegah sejak dini.

sumber: http://www.tribunnews.com

 

WHO not ready to deal with global health crises: experts

LONDON: The World Health Organization (WHO) is unprepared to deal with crises like the Ebola outbreak and requires fundamental change, supported by an increase in funding, experts warned Tuesday.

More than 11,000 people have died from the highly infectious Ebola virus in the past 18 months, most of them in the west African countries of Sierra Leone, Liberia and Guinea, where it continues to claim lives.

In a critical report, a UN-appointed panel of independent experts said the WHO was too slow in declaring a global public health emergency on August 8, 2014, five months after the outbreak had taken hold.

It “tends to adopt a reactive, rather than a proactive approach to emergencies” and failed to act on the warnings of experienced staff on the ground, the panel said.

In the early months of the crisis, Director-General Margaret Chan and senior staff also failed to show the “independent and courageous decision-making” required to deal with governments of the countries affected, it said.

The panel also criticised the WHO’s early engagement with local communities about what could be done to reduce the spread of Ebola, and its failure to provide authoritative information on what was happening.

In Guinea, it said, communities are still not convinced of their own responsibilities with regard to declaring contact with infected patients and ensuring victims are safely buried, making it difficult to eliminate the virus.

“The panel is convinced that WHO must make fundamental changes, particularly in terms of leadership and decision-making processes, in order to deliver on this mandate,” the report concluded.

“But it will also require the resources and political will of the member states to make WHO the agency that can fulfil this mandate in the 21st century. This transformation must be carried out urgently.”

Short of funds

The panel declined to call for any resignations at the WHO, and warned that part of the problem was that its purchasing power had fallen by one third since 2000.

“You cannot expect an organisation to be taking on more and more of these global outbreaks and yet have a declining budget at the same time,” said Barbara Stocking, the head of the panel and former head of development agency Oxfam.

Her team recommended that regular member state contributions be increased by 5% and called for a separate US$100 million (RM381 million) emergency contingency fund.

It said the WHO should set up a new emergency centre to respond to and manage global crises, a move that was preferable to creating a dedicated UN mission for each emergency, as occurred with Ebola.

The experts also welcomed plans to train more rapid response staff, which the WHO says are already underway.

Other factors also contributed to the slow global response, however, including the failure of countries to properly prepare for health outbreaks and their reluctance to declare possible epidemics.

The panel proposed some form of financial incentive for countries to declare health emergencies such as an insurance system to help with economic losses. – AFP

source: http://www.thesundaily.my/

 

 

Kemenkes: Produk Berizin Edar Aman Dipergunakan

9jul15-1

9jul15-1Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Maura Sitanggang menegaskan, produk yang telah memiliki izin edar –termasuk 9 merek pembalut dan 7 pantyliner yang dikatakan Yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) berklorin– adalah aman dipergunakan. Karena produk tersebut telah lulus uji mutu, keamanan dan manfaat.

“Hasil sampling pembalut wanita sejak 2012 hingga pertengahan 2015 tidak ditemukan pembalut yang tidak memenuhi syarat,” kata Maura kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (8/7).

Maura menjelaskan, Kemenkes dalam proses pemberian izin edar pembalut wanita mensyaratkan SNI (Standar Nasional Indonesia) nomor 16-6363-2000 tentang pembalut wanita harus memiliki daya serap minimal 10 kali dari bobot awal dan tidak berflouresensi kuat.

“Artinya produk tersebut tidak ada flouresensi yang menunjukkan kontaminasi. Badan pengawas obat dan makanan Amerika pun mensyaratkan hal itu. Bahkan masih diperbolehkan jejak residu klorin pada hasil akhir pembalut wanita,” ujarnya.

Maura menduga, klorin yang diujikan YLKI adalah jejak residu klorin yang sebenarnya tidak membahayakan kesehatan. “Untuk itu, kami ingin klarifikasi metode pengujian seperti apa yang dilakukan YLKI. Apakah jejak residu klorin itu yang dimaksud dengan pembalut berklorin,” ucapnya.

Dijelaskan, proses produksi pembalut wanita yang berasal dari selulose dilakukan proses pemutihan (bleaching). Metode pemutihan itu berdasarkan FDA Amerika ada 2 jenis, ECF (Elemental Chlorine-free) Bleaching yaitu pemutihan yang tidak menggunakan elemen gas berchlorine.

“Metode itu menggunakan chlorine dioxide sebagai agen bleaching dan dinyatakan bebas dioksin,” katanya.

Metode kedua dengan cara Totally Chlorine-Free (TCF) Bleaching yaitu pemutihan yang tidak menggunakan senyawa klorin, biasanya hidrogen peroksida. Metode ini pun dinyatakan bebas dioksin.

“Kemenkes melarang penggunaan gas chlorine dalam proses pemutihan terhadap bahan baku untuk pembalut wanita karena menghasilkan senyawan dioksin yang bersifat karsinogenik,” ucap Maura menegaskan.

Ditambahkan, bahan baku pembalut wanita yang diizinkan di Indonesia harus menggunakan metode EFC dan TFC dan tidak boleh menambahkan chlorine selama proses produksi.

“Ketentuan ini berlaku ketat, pada waktu pengajuan izin edar maupun uji kesesuaian secara berkala,” katanya.

Maura menegaskan, 9 merek pembalut dan 7 pantyliner yang diteliti YLKi itu sudah memiliki izin edar, yang artinya sudah melewati uji keamanan, mutu dan kemanfaatan produk dari laboratorium yang terakreditasi.

“Kami juga melakukan uji kesesuaian secara berkala selama produk beredar melalui sampling dan pengujian ulang,” ucapnya.

Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat, kata Maura, pihaknya akan menarik produk tersebut dari pasaran. (TW)

{jcomments on}

IDI Ajukan Judicial Review UU No 36/2014

9jul15

9jul15Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Sebab UU tersebut telah memuat pasal-pasal “siluman” yang memporakporandakan profesi dokter.

“Organisasi profesi dirugikan karena kewenangan organisasi profesi dalam me­rumuskan standar profesi dokter menjadi domain dan kewenangan pemerintah. Semua diatur pemerintah. Ini berbahaya,” kata Ketua Umum PB IDI, Zaenal Abidin kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (7/7) petang.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Bambang Suprihatno dan Ketua Umum PDGI, Frischa Hanum serta perwakilan dari organisasi kedokteran lainnya.

Zaenal menuturkan, pihaknya pernah ikut pembahasan dalam RUU No 36/2014 pada sekitar awal 2012. Dalam kesempatan itu ditegaskan agar tenaga medis tidak masuk dalam bahasan RUU tentang tenaga kesehatan tersebut.

“Pada 2013, pembahasan RUU No 36/2014 ini sempat vakum. Tiba-tiba pada Oktober 2014, telah disahkan UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang isinya justru tenaga medis di dalamnya. Dan isinya jelas-jelas mencampuradukan profesi dokter dengan tenaga kesehatan,” ucapnya.

Padahal, lanjut Zaenal Abidin, tenaga medis yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis su­dah diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

“Lembaga indenpenden Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) terkena imbasnya. Dengan adanya UU No 36/­2014, lembaga tersebut secara hukum dibubarkan. Padahal KKI merupakan lembaga penegakan disiplin dan kompetensi dokter,” ujarnya.

Ditambahkan, UU Tenaga Kesehatan juga mengandung banyak kerancuan. Karena pengaturan semua tenaga kesehatan disatukan, sehingga potensi bertentangan dengan UU yang ada, seperti UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran.

“Padahal, kewenangan tenaga medis, paramedis, atau tenaga kesehatan itu berbeda. Jika digabung, menimbulkan kerancuan,” katanya.

UU Tenaga Kesehatan mengelompokkan tenaga kesehatan dalam 13 jenis, termasuk tenaga medis. Tenaga kesehatan lain di antaranya tenaga psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan gizi.

Selain itu ada tenaga keterapian fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

“Melalui UU ini pengobat tradisional (battra) menjadi sejajar dengan dokter. Begitupun tukang gigi dan praktik dokter gigi. Itu jelas merugikan masyarakat penerima layanan kesehatan,” katanya. (TW)

{jcomments on}

Philippine health authorities confirm new Mers case

Philippine authorities have confirmed the country’s second case of Middle East Respiratory Syndrome (Mers), in a foreigner who arrived from Dubai.

Health officials said the 36-year-old man tested positive last Saturday and has been quarantined near Manila.
In February, a Filipino nurse who returned home after working in the Middle East was found with the virus, but later recovered.

Mers, which has no known cure, has killed nearly 500 people worldwide.

Asian countries have been on alert for cases of the flu-like virus since an outbreak in May in South Korea, where 33 people have now died.

South Korea has had 186 confirmed Mers cases, with 907 people under quarantine as of Monday, according to tYonhap news agency.

China, Malaysia and Thailand also have confirmed Mers cases, although these have been relatively more isolated. Last week, Thailand said a man who was its only Mers case so far had made a full recovery.

Contact tracing

Philippine health officials said in a televised press conference on Monday that the infected man was quarantined at the Research Institute of Tropical Medicine in Muntinlupa city, about 30km (18 miles) south of the capital, Manila.

He flew to Manila on a flight from Dubai, after making a stopover in Saudi Arabia. Officials declined to state the date of his arrival and his nationality, but said he was originally from the Middle East, reported GMA News.

He began showing symptoms last Thursday, and on Saturday he was admitted to the research facility where he tested positive.

Health Secretary Janette Garin said there were indications that the patient was already recovering, as he had low levels of the virus.

Authorities are now tracing 200 people who came into contact with the patient, and at least one person showing symptoms has already been quarantined.

Last week a man who was Thailand’s first confirmed case of Mers was declared free of the virus and discharged from hospital.

The World Health Organization says that since September 2012, it has been notified of 1,365 confirmed cases of Mers worldwide, including Mers-related 487 related deaths.

Middle East Respiratory Syndrome (Mers)

  • Mers is caused by a coronavirus, a type of virus which includes the common cold and Sars (severe acute respiratory syndrome).
  • First cases emerged in the Middle East in 2012, and the first death in Saudi Arabia in June that year.
  • It is not known for certain how it is transmitted. It is possible the virus is spread in droplets when an infected person coughs or sneezes.
  • Patients have a fever, cough and breathing difficulties, but Mers can also cause pneumonia and kidney failure.
  • Approximately 36% of reported patients with Mers have died globally – there is no vaccine or specific treatment.

source: http://www.bbc.com/

 

Anggaran Kesehatan Naik

Kenaikan anggaran fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 akan difokuskan pada penguatan fasilitas kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat. Titik beratnya pada program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno, Sabtu (4/7), di Jakarta. Dalam APBN 2016, anggaran fungsi kesehatan mengalami kenaikan menjadi 5,05 persen dalam APBN 2016. Selain ada di Kementerian Kesehatan, anggaran kesehatan itu tersebar di kementerian dan lembaga lain termasuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Kami tak memperkirakan bakal mendapat anggaran 5 persen,” ujarnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan tahun 2016 dalam APBN adalah Rp 109 triliun (5,05 persen dari APBN) atau naik daripada tahun 2015 yang Rp 75 triliun (3,45 persen dari APBN). Itu termasuk iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2016 Rp 74,8 triliun (3,7 persen APBN).

Pemberdayaan warga

Dengan mempertimbangkan pola penyakit dan penerapan JKN, Kementerian Kesehatan akan memakai anggaran itu untuk memperkuat puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer dan pemberdayaan warga. Program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pendekatan keluarga juga akan digalakkan. Harapannya, puskesmas jadi penjaga gawang beragam penyakit yang tak perlu dirujuk.

“Kalau mengalokasikan anggaran besar hanya untuk rumah sakit, batasnya langit. Berapa pun diberi akan habis. Setelah diperkuat, anggaran bagi puskesmas akan sama dengan anggaran untuk RS,” kata Untung.

Petugas di puskesmas nantinya tak lagi menanti warga datang, tetapi aktif menjangkau masyarakat dengan pendekatan keluarga. Jika promosi kesehatan dan pencegahan penyakit berjalan bagus, biaya kesehatan JKN bisa turun.

Penguatan puskesmas itu antara lain dengan menambah sarana dan prasarana puskesmas, menambah dana bantuan operasional kesehatan (BOK) dua kali lipat, dan menambah kekurangan tenaga kesehatan. Jika puskesmas tak sanggup mengerjakan program promosi kesehatan, dengan anggaran cukup, puskesmas bisa mempekerjakan promotor kesehatan dari pihak luar, misalnya klinik.

Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin menyatakan, peningkatan anggaran kesehatan harus dipakai untuk menjalankan program kesehatan yang bagus. Penambahan anggaran untuk sarana prasaran puskesmas dinilai masih bersifat kuratif.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan perlu memfokuskan program kesehatan pada aspek promosi kesehatan yang selama ini terabaikan. Contohnya, peningkatan akses sanitasi lingkungan, jamban, dan air bersih.

“Hal terpenting, harus ada korelasi positif yang terlihat setelah menggunakan anggaran kesehatan yang besar. Misalnya, ada peningkatan derajat kesehatan,” kata Zaenal.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menilai, anggaran kesehatan yang besar sebaiknya dipakai untuk membiayai kenaikan iuran peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dengan demikian, BPJS Kesehatan terhindar dari klaim biaya kesehatan yang defisit dan masyarakat tak mampu bisa menikmati manfaat JKN secara langsung. (ADH)

sumber: http://health.kompas.com/

 

Will 2018 open a new chapter in world health?

Dubai: Three years from now, hopefully, supermarket shelves around the world will be laden with good news.

This is because, last month, the US Food and Drug Administration (FDA) finally ruled that Partially Hydrogenated Oils (PHOs), the primary dietary source of artificial trans fats in processed foods, are not “generally recognised as safe” (GRAS) for use in food and has given the food industry a compliance window of three years to reformulate products with other permissible food additives.

Clearly, it was a triumph of sorts for the campaigners against the use of PHOs in the food industry.

This means that by 2018, we might find food products in supermarket aisles that may be free of trans fats. But will this really happen? The truth is, given the decades of food economics and consumer food habits, it seems to be a tall order to completely eliminate PHOs from our foods.

However, we also need to recognise a stark reality: trans fats are one of the main causes of the staggering rise in lifestyle diseases. These stealthy compounds raise triglyceride levels, trigger inflammation in the body and clog arteries with ‘bad’ cholesterol, a triple whammy that has helped cardiovascular disease (CVD) become the number one killer in the world after road accidents.

Seen in this light, the FDA ruling comes as a much-needed reversal of the dark tide of lifestyle diseases that has created a health crisis of unprecedented proportions for the world’s population over the last 50 years.

First, do you, as a consumer, know where trans fats lurk? Well, in just about every packaged food you eat. In all the lip-smacking cookies, chips, sauces, ketchups, frozen meals (heat-and-eat variety, including frozen pizzas), ice-cream, cakes and sausages, among many other foods. All these goodies have trans fats in them, and consuming them fast tracks you to cardiovascular diseases.

Dr Nasim Ashraf, American Board-certified Internal and Integrative Medicine specialist and CEO of the Abu Dhabi-based DNA Health Corp, told Gulf News: “Basically, trans fats also called trans fatty acids. These are created when vegetable cooking oils are partially hydrogenated. [Hydrogenation is a process in which liquid oils are put through a chemical procedure that enables them to stay hard at room temperature.] These are called artificial trans fats.”

Why is this done?

“Because the oil is then easy to use and reuse,” says Dr Ashraf. It becomes an economically viable commodity. Hydrogenation also helps the oil make the food it is cooked in or added to have a desirable taste and texture.

The FDA’s main fight is against the artificial trans fatty acids that the PHOs contain and that are known to cause considerable harm due to overuse. “What we need to guard against is the PHOs [from both cottonseed and soybean oils] the food manufactures use widely and these are not generally recognised as safe (GRAS) for consumption,” says Dr Ashraf.

Why are trans fats likened to a slow poison?

Dr Ashraf explains: “[Due to the change in their chemical structure] trans fats are bad for our health as they raise the levels of LDL (Low Density Lipoprotein) Cholesterol — the bad cholesterol and lower the level of HDL (High Density Lipoprotein) cholesterol, which is the good cholesterol. This can increase the risk of heart attacks, strokes and diabetes. The American Heart Association (AHA) recommends limiting your consumption of saturated fats to less than 10 per cent of your daily calories. A new study indicates that trans fats are also known to cause memory decline and cognitive impairment.”

Instead of oils and fats which are partially hydrogenated, it is better to use olive oil and peanut oil as they have mono unsaturated fats which are healthier. Traditional ghee (clarified butter) is also much better in small quantities compared to margarine and partially hydrogenated cooking oils.

“In general, we should reduce and limit intake of saturated fats and partially hydrogenated fats and use more mono and poly unsaturated fats,” said Dr Ashraf.

Are trans fats a necessary evil?

Beyond the world of hydrogenated oil-based foods, the fact is that trans fats are also found to occur naturally in the intestines of certain animals such as bovine animals and sheep. Compounds such as vaccenyl and conjugated linoleyl acid are produced in very small quantities in the intestines of these animals and are, therefore, found in their meat and milk. But the quantity is so small that it’s insignificant.

Juilot Vinolia, clinical nutritionist at Medeor 24/7 hospital in Dubai, explained why it is a challenging task to escape the trans fatty acid trap. “Traditionally, fat and sugar are used as a preservative in the food industry for many years as this is what gives these products a long shelf life. Some brands of meat burgers, for instance, can be preserved in the frozen state for up to four years. Any processed or packaged food with a shelf life of more than three months is likely to have trans fat in it. The worst kind of product that contains trans fat are processed sausages, which mothers lovingly feed their children [as a snack or part of a meal]. They have a good percentage of trans fatty acids and as a staple food for children are highly avoidable.”

Other ways people can cut down on trans fats in their diet is by minimising barbecues, as the meat and chicken cooked over open wood and charcoal fires can transform the naturally occurring trans fats in animal products and make them more harmful to your health.”

It also pays to assess the amount of food you are consuming that comes in tetra packs.

Much of what is packaged or put into tetra-packs contains trans fats in some amount, says Vinolia. “People switch from normal milk to creamers which contain a certain percentage of trans fats. Just consider the number of cups of tea and coffee you might be having in a day and the amount of trans fats you are adding to your food even while you think you are drinking healthy. Take the low-calorie crackers which we presume are healthy. They contain 0.5gm per serving of trans fat. If you were to have more than two or three, you would be consuming too much trans fat. The biggest culprits are the zero-fat, zero-sugar products. When they remove the natural fat, they add trans fat and they add artificial sweeteners to enhance taste, chemically altering the nutrition of a product. You need to read labels and make sure that trans fat in any product is less than 5-7 per cent per serving of the product. So, if a product contains 5gm of trans fat, per 100gm of the product will have 0.5 per cent of trans fat. In a day, we often reach out for biscuits, chips, ice-cream and increase our consumption of this harmful additive to more than 10 per cent of our daily calorie intake.”

Will the FDA ruling have a legal implication?

The FDA has given the food industry a three-year window for compliance. However, when it comes into effect, it will have a bearing on the food industry. Dr Ashraf said: “The FDA’s final ruling on trans fats means, within three years, all artificial trans fats will have to be totally removed from all products and in the preparation of food reusing old oil in restaurants. In 2013, FDA had issued a preliminary determination that trans fats were not generally regarded as safe. This had a loophole. If concentration of trans fats was up to 0.5gm per serving, manufacturers could still label it as zero. And restaurants could use and reuse cooking oils with trans fats. Now, all this will stop by 2018.”

Will it really?

Cynics say it is not really possible to make any of the packaged food without PHOs (Partially Hydrogetaed Oils) in small amounts. When the order is enforced, the food industry willl have to make the paradigm shift and look for healthier alternatives. For one, it will have to get over its fixation for food that has a shelf life of beyond three months and use other food additives that are GRAS, such as permissible PHOs made from rape seed and menhaden oil that the FDA says can be used in small amounts. The decision of the US food industry to make this switch is likely to have a worldwide impact as many countries follow FDA guidelines. Besides, in countries like the UAE, many US food products are imported and consumers here have direct access to them in supermarkets. Any healthy change in the food product will impact UAE consumers who habitually consume US proucts. Despite all the checks and balances in place, as consumers, we need to be more aware and minimise consumption of packaged food, opt for fresh food items, avoid foodstuff with a long shelf life and cut down on eating out in restaurants.

source: http://gulfnews.com/

 

Anggaran Kesehatan Tahun Depan Rp 109 Triliun

Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 109 triliun atau naik 3,7 persen dibandingkan dengan anggaran tahun ini yang sebesar Rp 74,8 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno, Sabtu (4/7), di Jakarta, mengatakan, anggaran yang naik adalah anggaran fungsi kesehatan secara keseluruhan. Besarnya anggaran kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Anggaran kesehatan tersebut sudah termasuk anggaran untuk iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, kami juga belum tahu berapa banyak PBI yang iuran peserta BPJS Kesehatannya akan ditanggung pemerintah,” tutur Untung.

Kenaikan anggaran kesehatan tersebut, ujar Untung, berarti bukan hanya anggaran Kementerian Kesehatan yang naik, melainkan juga anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) kesehatan. Anggaran fungsi kesehatan di kementerian lain pun meningkat.

Untung mengemukakan, kenaikan anggaran kesehatan akan diarahkan untuk memperkuat puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer, pemberdayaan masyarakat, dan program lain yang terkait pengendalian dan eliminasi penyakit infeksi. Tidak hanya program yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, tetapi juga sejumlah program kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kementerian lain.

Misalnya, pemberdayaan masyarakat desa melalui program desa sehat yang dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, program pembangunan rumah sehat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dilakukan bersama Kementerian Kesehatan. Selain itu, ada juga program pelabelan makanan olahan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan yang detail programnya sedang digodok.

Untung menambahkan, kenaikan anggaran juga akan dipakai untuk memperkuat puskesmas. Besaran anggaran untuk puskesmas tidak jauh berbeda dengan anggaran untuk rumah sakit.

Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menyampaikan, penambahan anggaran kesehatan sebaiknya dipakai untuk meningkatkan iuran peserta PBI BPJS Kesehatan. Hal itu akan dapat menghindarkan BPJS Kesehatan dari defisit dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa berkesinambungan.

“Akar masalah implementasi JKN selama tahun 2014 adalah besaran iuran PBI dan kapitasi yang rendah. Iuran PBI yang sekarang Rp 19.225 per orang per bulan naikkan saja menjadi minimal Rp 40.000 per orang per bulan. Kapitasi juga naikkan menjadi Rp 15.000-Rp 20.000 agar dokter termotivasi,” tutur Hasbullah.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf berharap kenaikan anggaran kesehatan lebih digunakan untuk program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Selama ini, hal itu belum mendapat perhatian memadai.

sumber: http://print.kompas.com/

 

 

Dokter: Indonesia Tercatat sebagai Negara Nomor 5 Terpendek di Dunia

Saat ini, pertumbuhan anak yang mengalami stunting (pendek karena gizi buruk) di Indonesia semakin meningkat. Pada 2007, World Health Organization (WHO) mencatat, 36,8 persen anak Indonesia mengalami stunting, kemudian pada 2010, 35,9 persen dan pada 2013, angkanya malah melesat jadi 37,2 persen.

“Padahal, batas yang ditentukan WHO untuk anak stunting di satu negara adalah 5 persen. Kalau lebih, berarti pelayanan kesehatannya tidak bagus. Kita bahkan tercatat sebagai negara nomor 5 terpendek di dunia,” ujar dokter spesialis anak, konsultan nutrisi, dan penyakit metabolik Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Dr dr Damayanti R Sjarif, Sp.A(K), pada jumpa pers Tetra Pak di Jakarta, Kamis (2/7).

Menurutnya, pencegahan stunting sebenarnya sederhana, yakni dengan mengonsumsi protein berkualitas tinggi (mengandung asam amino esensial lengkap). Saat anak mulai mengonsumsi Makanan Pendukung Air Susu Ibu (MP-ASI), yakni pada usia enam bulan, sebaiknya banyak mengonsumsi protein, zat besi, zinc dan kalsium untuk pertumbuhannya. Sedangkan untuk pertumbuhan linear (tinggi badan), nutrisi yang sangat berperan adalah nitrogen, asam amino esensial, potasium dan zinc.

“Kadar konsumsi protein berpengaruh pada pertambahan tinggi dan berat badan pada anak berusia di atas enam bulan. Pada penelitian yang saya lakukan pada 2014 di Jakarta terhadap 300 batita (1-3 tahun), ditemukan anak yang mendapat protein 15 persen dari total asupan kalori memiliki badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang hanya mendapat protein 7,5 persen dari total asupan kalori,” terangnya.

Selain itu, dilanjutkannya, banyak penelitian membuktikan, pemberian protein dari hewan membantu pertumbuhan linear. Protein hewani mengandung asam amino esensial yang lengkap. Contohnya susu sapi, telur ayam, daging ikan kembung, daging ayam (dada), dan daging sapi cincang.

“Namun, pada awal mengenalkan rasa kepada anak, tetap harus dikenalkan pada banyak rasa makanan. Tapi, agar pertumbuhan linearnya maksimal, coba difokuskan pada protein hewani, yakni memberikan 13 gram protein berkualitas tinggi per harinya,” tandas Damayanti.

Dijabarkannya, pada 28 gram daging ayam (dada) mengandung 136 protein berkualitas, pada 50 gram telur ayam mengandung 132 protein berkualitas, 28 gram daging sapi cincang mengandung 136 protein berkualitas, pada 28 gram daging ikan kembung, terdapat 148 protein berkualitas dan pada 250 ml susu sapi terdapat 136 protein berkualitas.

sumber: http://www.beritasatu.com/