World Health Organization: Women face sexual abuse even during childbirth

Women face both physical and sexual abuse in health facilities during childbirth, a study by the World Health Organisation (WHO) shows.The authors assessed 65 published studies undertaken in 34 countries and identified seven areas of mistreatment and abuse.

The mistreatment included physical (such as slapping), sexual, verbal, stigma and discrimination, a failure to meet professional standards of care and poor rapport between women and providers and health system constraints (such as a lack of resources to provide women with privacy), the study said.

“The rates of skilled birth attendance and of facility-based childbirth have risen in resource-limited countries over the past two decades, but almost a third of women in these countries still deliver without a skilled birth attendant,” the study said.Among the obstacles likely to prevent further increase in the proportion of women delivering in a health facility is women’s fear of mistreatment during delivery.

“Women need to be sure that they will receive dignified and respectful care during childbirth,” said the study by Meghan Bohren and colleagues of the WHO Department of Reproductive Health and Research.One of the United Nations Millennium Development Goals is to bring about a 75 percent reduction in the maternal mortality ratio.In 2010, some 289,000 maternal deaths occurred worldwide, many in low and middle income countries.

While these numbers explain why attention is focused on a reduction in maternal deaths, attention is also needed to defining and measuring the extent of problems around childbirth, such as mistreatment, to better inform constructive changes in policies and practices, the study emphasised.

The results indicate that, although the mistreatment of women during delivery in health facilities often occurs at the level of the interaction between women and healthcare providers, systemic failures at the levels of the health facility and the health system also contribute to its occurrence.The results appeared in the journal PLOS Medicine.

source; http://www.india.com/

 

BPJS Kesehatan: Faskes Milik Perusahaan Dialihkan jadi FKTP

Guna memberi pelayanan kesehatan yang optimal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalihkan status klinik-klinik kesehatan milik perusahaan menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sehingga karyawan tetap bisa berobat di FKTP tersebut.

Hal itu dikemukakan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Endang Tidarwati usai menyaksikan penandatanganan kerjasama Kantor Cabang BPJS Kesehatan Papua dengan Faskes PT Freeport Indonesia, di Jakarta, Rabu (1/7).

Endang mengatakan, setiap kantor cabang kini diminta untuk segera menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) milik perusahaan dan badan usaha milik negara (BUMN) yang telah bergabung dengan BPJS Kesehatan. Sehingga layanan kesehatan bisa berjalan optimal.

“Kerja sama itu bisa dilakukan asalkan memenuhi syarat, seperti ada izin operasional dan tenaga medisnya. Proses rekrutmen tenaga medisnya pun harus sesuai peraturan,” ujarnya.

Pemenuhan kriteria teknis, kata Endang, selanjutnya akan dilengkapi selama satu tahun kerja sama berjalan. Untuk kompetensi tenaga medisnya, BPJS Kesehatan akan mengikutsertakan FKTP terpilih tersebut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang digelar BPJS Kesehatan.

Endang menuturkan, masalah pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan rasio jumlah penduduk menjadi tantangan terbesar bagi BPJS Kesehatan dalam 5 tahun kedepan. Mengingat, membangun fasilitas kesehatan (faskes) yang baru membutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Untuk itu, jalan keluar masalah ini adalah dengan menjalin kerja sama dengan faskes milik perusahaan atau BUMN yang sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan. Jadi tak menunggu lama, layanan kesehatan bisa langsung berjalan,” ujarnya.

Endang mengakui rasio jumlah dokter dengan jumlah peserta terdaftar masih belum ideal. Melalui kerjama ini, diharapkan rasio ideal sudah bisa dicapai. Meski hasilnya belum optimal.

“Kami menargetkan rasio jumlah dokter dengan jumlah peserta terdaftar adalah satu berbanding 4 ribu pada 2019. Saat ini jumlahnya masih 1 berbanding 10 ribu peserta terdaftar,” ucapnya.

Endang berharap kerja sama dengan faskes PT Freeport bisa menjadi contoh bagi perusahaan atau BUMN dalam proses pengalihan statusnya menjadi FKTP.

Saat ini BPJS Kesehatan telah melakukan kerja sama dengan 23.653 faskes yang terdiri dari 19.304 faskes primer, 1.771 faskes lanjutan dan 2.578 faskes penunjang. Angka itu akan terus berkembang setiap bulannya.

“Kami menerapkan seleksi kualitas provider sebelum bekerja sama. Dengan harapan kualitas pelayanan tetap terjaga,” kata Endang menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Mudik Lebaran: Kemenkes Siagakan 870 Pos Kesehatan

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas selama mudik lebaran, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) siagakan 870 Pos Kesehatan, 1.094 puskesmas serta 1.554 rumah sakit di sepanjang jalur Sumatera, Jawa dan Bali.

“Jumlah pos kesehatan ditambah sebagai antisipasi atas lonjakan pemudik tahun ini yang diperkirakan mencapai 20 juta orang,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek usai apel siaga kesiapan bidang kesehatan mudik lebaran 2015/1436 Hijriah di halaman Kantor Kemenkes, Selasa (30/6).

Selain itu, Kemenkes juga menyediakan 21 ambulans dan 8 kendaraan khusus, seperti kendaraan roda empat untuk promosi kesehatan, logistik dan pemeriksaan kesehatan pengemudi.

Menkes menambahkan, arus mudik terutama terjadi di 10 provinsi yakni Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

“Peningkatan arus pemudik harus diwaspadai dari sisi kesehatan dan keselamatan jiwa pemudik. Untuk itu, kami siagakan tim kesehatan sebagai langkah antisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan selama mudik,” ujarnya.

Menkes mengutip peta kecelakaan yang dilansir Kepolisian RI pada mudik 2024 lalu sebanyak 3.122 kasus kecelakaan. Dari jumlah itu, yang meninggal mencapai 701 orang. Meski demikian, jumlah kecelakaan selama 2014 lebih sedikit dibanding 2013.

“Kecelakaan menimbulkan kematian atau kecacatan seumur hidup, itu yang harus kita cegah. Satu kecelakaan itu sudah terlalu banyak, jadi harus waspada,” kata menkes.

Nila mengemukakan, perjalanan mudik juga berisiko terjadinya keracunan makanan, infeksi berbagai penyakit menular serta meningkatnya kekambuhan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus dan asma. Untuk itu, Menkes mengingatkan masyarakat agar tidak lupa membawa obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan mudik.

“Jangan jajan sembarangan, khususnya bagi anak-anak dan wanita hamil agar tidak terjadi keracunan makanan. Pilihlah tempat makan yang higienis serta biasakan mencuci tangan sebelum makan,” ucap Nila Moeloek. (TW)

{jcomments on}

Gay marriage ruling may lead to health insurance risk

While the Supreme Court’s ruling last week on same-sex marriage was a victory for gay rights, it could lead to some fallout when it comes to benefits for both gay and heterosexual couples.

Domestic-partner benefits may decline as employers reassess their human-resources (HR) plans following the ruling, according to Aon Hewitt, which estimates that 77 percent of employers currently offer same-sex domestic partner health care coverage. Many employers extended these benefits because gay couples often didn’t have the right to marry, but now that marriage is legal for them nationwide, HR experts say some of those companies may drop domestic partner benefits.

Even before the Supreme Court made its ruling, some companies were already tweaking their benefits, given that 37 states and the District of Columbia had legalized gay marriage. Verizon (VZ) and Delta Air Lines (DAL) were among those that gave ultimatums to their employees: Get hitched, or lose your partner’s health care coverage.

Verizon gave same-sex couples in states where it was legal six months to get married, or else forfeit the benefits. The company said its reasoning was to level the playing field for both gay and straight couples.

Domestic same-sex partner benefits were created “to equalize benefits for spouses and same-sex couples who couldn’t get married,” said J.D. Piro, senior vice president and national practice leader in the Aon Hewitt Health Law Group. “The question is if it’s still needed. The answer for every employer will be different.”

About 22 percent of companies polled by The Erisa Industry Committee earlier this year said they would drop benefits offered to domestic partners if the Supreme Court ruled in favor of gay marriage. The good news for domestic partners who rely on these benefits is that more than two-thirds of companies said they would keep them if the Supreme Court legalized gay marriage.

Companies most likely to drop health care coverage might be those that offer domestic benefits only to same-sex couples, given that the reason for doing so was to provide benefits to people who weren’t legally able to get married, said Lenny Sanicola, senior practice leader at WorldatWork, a nonprofit HR association. Companies that offer benefits to domestic partners, regardless of gender, may be more likely to keep those benefits.

“There are many couples who choose not to get married for various reasons,” Sanicola said. “Companies realize there is a lot of talent out there, including people who are in a relationship and committed, but not in a marriage situation.”

If a company phases out same-sex domestic partner benefits, couples who aren’t prepared to tie the knot still have options, noted Scott Belsky, government relations manager at GoHealth, an online health insurance exchange.

Under the Affordable Care Act, individuals who get dropped from a partner’s health insurance plan can enroll through what’s called a “qualifying life event,” Belsky noted. These events allow individuals to buy health insurance through the state or federally run exchanges outside of the annual enrollment period.

But even before the Supreme Court ruling, some people had moved off their domestic partner’s insurance plan in favor of buying an individual plan through Obamacare, Belsky said. “They are often getting tax credits or were finding plans that were cheaper than through” their partner’s workplace, he said. “That will be accelerated by the Supreme Court ruling.”

Even though gay couples can now get married across the country, other issues are at stake. Some states don’t have antidiscrimination laws, so gay couples there may be wary about getting married in case they “out” themselves and suffer negative consequences, such as being denied services or housing, according to the Human Rights Campaign, which is urging employers to maintain their domestic-partner benefits.

“If an LGBT employee is, in effect, ‘outed’ by being required to obtain a public marriage license in a state that doesn’t provide explicit non-discrimination protections, it could place that employee and their family at risk of being denied credit, housing and public accommodation,” said HRC legal director Sarah Warbelow in a statement. “These core elements of daily life could be compromised for LGBT families, even in states that might honor their marriage license.”

source: http://www.cbsnews.com/

 

 

Tahun Depan Anggaran Kesehatan Dijanjikan 5% APBN

Mandatori anggaran kesehatan 5% dari APBN akan dipenuhi 2016. Jika dipenuhi, maka itu menjadi yang pertama kali sejak UU Kesehatan diundangkan enam tahun lalu.

Kesanggupan memenuhi amanat UU No 36/2009 tentang kesehatan itu disampaikan pemerintah dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR yang membahas Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2016, Senin (29/6).

Dalam paparannya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan pemenuhan anggaran kesehatan 5% APBN di luar gaji itu menjadi salah satu kebijakan umum belanja pemerintah pusat tahun depan.

“Angka persisnya berapa, nanti menunggu Pak Presiden menyampaikan nota keuangan Agustus,” jawab Askolani seusai pemaparan.

Ruang fiskal yang sempit membuat anggaran kesehatan tidak pernah memenuhi kewajiban sesuai UU Kesehatan.

Tahun ini, anggaran kesehatan dialokasikan Rp74,2 triliun atau 3,7% dari APBN, a.l. yang tersebar di kementerian/lembaga, belanja non K/L, transfer ke daerah, dan pembiayaan.

Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menyoroti sisi infrastruktur kesehatan yang masih kurang memadai di tengah pelaksanaan program penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan sejak 1 Januari 2014.

“Ada PBI, tapi kalau supply side bermasalah, sama saja. Rumah sakit di kabupaten banyak menolak. Alasannya, kamar tidur tidak ada. Atau, ada kamar, tapi kasur tidak ada,” ungkapnya.

Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengakui kapasitas pelayanan di puskesmas masih lemah, tecermin dari pemenuhan fasilitas yang baru 70%-80%. Kelemahan pelayanan juga terlihat pada tingginya jumlah pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit, yakini hingga 20%.

Untuk itu, kementerian tahun depan akan berkonsentrasi pada penguatan pelayanan di puskesmas atau disebut pelayanan kesehatan primer.

Pagu indikatif belanja Kemenkes tahun depan diusulkan Rp75,4 triliun atau naik hampir 47% dari anggaran tahun ini. Upaya itu diharapkan dapat menurunkan angka rujukan menjadi 10%-15%.

“Biayanya sangat mahal kalau dirujuk ke rumah sakit. Oleh karena itu, pilihannya adalah memperkuat layanan primer,” tutur Untung.

Selain peningkatan layanan puskesmas, Kemenkes akan meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia.

Untung mengatakan masalah SDM tidak hanya menyangkut produksi, tetapi juga distribusi yang tidak merata di Tanah Air.

Kementerian akan memperkuat tenaga tugas belajar dengan memberikan subsidi kepada dokter yang menempuh pendidikan spesialis.

Syaratnya, tenaga spesialis harus mau kembali ke daerah. Sebanyak 4.500 dokter akan dikirim untuk belajar dengann anggaran Rp390 miliar.

“Kalau tidak, enggak ada gunanya. Semua akan berkumpul di kota besar,” ujar Untung.

sumber: http://finansial.bisnis.com

 

Indonesia at high risk of MERS: officials

Indonesia, the world’s biggest Muslim-majority country, is at high risk of Middle East Respiratory Syndrome (MERS) virus spreading with at least 1 million of its citizens going to the Middle East for religious trips annually.

The Health Ministry general director for disease control and environmental health, Muhammad Subuh, said on Friday that Indonesia was prone to MERS virus outbreaks because of the high number of Indonesians traveling for hajj pilgrimage and umrah (minor pilgrimage) to Saudi Arabia, where the virus originated.

He said there were 250,000 hajj pilgrims and 750,000 religious travelers travelling to Saudi Arabia every year.

“There is no country as big as Indonesia, whose citizens go in huge number to a MERS-infected country for a long time,” he said as quoted by kompas.com.

Hajj and minor pilgrimages require Muslims to stay in Saudi Arabia for at least two weeks.

In 2014, Subuh said two Indonesians were infected by MERS with one of them infected during an umrah trip. Both of them were hospitalized in Saudi Arabia and returned to Indonesia after they recovered.

The head of the Health Ministry’s research and development body, Tjandra Yoga Aditama, meanwhile, reminded travelers that MERS virus was still active in its point of origin.

He said there were three new MERS cases in Saudi Arabia, bringing the total to 1,038 people with 459 dead, 573 recovered and six were hospitalized. (ika)(+++)

source at: http://www.thejakartapost.com/

Aturan Kandungan Lokal Alkes Tidak Berjalan

Pelaku industri alat kesehatan menilai kebijakan pemerintah terkait tingkat kandungan dalam negeri pada produk alat kesehatan sama sekali tidak berjalan walaupun pengusaha telah menaati ketentuan tersebut.

Budi Sanyoto, Direktur Operasional PT Sugih Instrumendo Abadi, produsen alat kesehatan, mengatakan sertifikat TKDN alat kesehatan yang diterapkan oleh PT Sucofindo dan menelan biaya yang cukup tinggi tidak berlaku dalam lelang milik pemerintah.

Untuk satu jenis produk biaya sertifikasi mencapai Rp20 juta. Nyatanya dalam lelang pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dan lembaga lain seperti BKKBN tidak pernah menerapkan TKDN, ujarnya kepadaBisnis,Minggu (28/6).

Menurutnya, pengusaha telah melayangkan protes kepada PT Sucofindo terkait tidak diberlakukannya ketentuan TKDN dalam lelang milik pemerintah, namun, pemegang lelang berdalih belum ada regulasi teknis terkait TKDN alat kesehatan.

Padahal, sesuai Instruksi Presiden RI No. 2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dijelaskan pengadaan barang atau jasa pemerintah memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa.

Akibatnya, produsen alat kesehatan yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) dan berjumlah 61 anggota serta memiliki sertifikat TKDN tidak berkenan memperpanjang masa TKDN produk yang telah habis.

Sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo berlaku hanya dua tahun. Konsepnya, bagi yang masa berlaku sertifikatnya telah habis tidak dapat mengikuti lelang proyek pemerintah, namun, di lapangan produsen dalam negeri berhadapan dengan produk impor tanpa TKDN.

Tidak berjalannya ketentuan TKDN pada alat kesehatan, lanjutnya, selain karena belum adanya ketentuan teknis seperti peraturan pemerintah, juga karena Instruksi Presiden RI No. 2/2009 tidak menyebutkan sanksi bagi lembaga pemerintah yang tidak menerapkan TKDN.

Padahal, saat ini sejumlah produsen alat kesehatan dalam negeri telah mampu menyediakan TKDN hingga 53%. Bahkan, sejumlah produsen alat kesehatan dalam negeri merupakan pemasok utama pada alat kesehatan merek global.

Dia mencontohkan, perusahaannya telah membuka pabrik baru di China untuk memasok komponen alat kesehatan ke merek-merek global. Ekspansi ke luar negeri karena pasar dalam negeri dinilai terlalu kecil dan tidak menerapkan TKDN. Saat ini 80% produksi untuk ekspor.

sumber: http://industri.bisnis.com/

Dirjen P2PL: Belum Ada Kasus di Indonesia

25jun

25junDirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, HM Subuh menegaskan, belum ada kasus MERS CoV (Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus) di Indonesia.

“Seorang pasien, warga Tiongkok di Surabaya yang ramai diberitakan media itu tidak benar. Jangankan terinfeksi, dikatakan suspect pun bukan,” kata HM Subuh dalam keterangan pers, di Jakarta, Kamis (25/6).

Alasannya, HM Subuh menyebutkan, pasien pria berusia 37 tahun itu belum pernah ke Korea atau negara-negara di Arab. Selain itu, ia juga tak pernah melakukan kontak fisik dengan pasien MERS.

“Pria berinisial L ini adalah teknisi mesin kapal yang baru datang dari Tiongkok. Waktu tiba di Indonesia, ia memang demam tinggi. Tetapi kemungkinan demam berdarah denque,” tuturnya.

Dijelaskan, MERS CoV pertama kali di temukan di Arab Saudi pada 2012. Karena itu, seseorang yang tertular harus memiliki riwayat bepergian dari Arab Saudi.

“Seperti pasien MERS di Korea, yang baru pulang dari Oman dan Qatar. Sedangkan pasien MERS di Thailand adalah warga Oman yang sedang berobat penyakit lain di negara tersebut,” ucapnya.

Ditambahkan, orang Indonesia pernah terinfeksi MERS, tetapi kasusnya terjadi pada 2014 lalu. Satu meninggal di Arab Saudi dan satu orang terinfeksi saat umrah dan langsung dirawat hingga sembuh, baru pulang ke Tanah Air.

HM Subuh menegaskan, tidak ditemukan adanya perbedaan genetik MERS CoV di Arab dengan korsel. Artinya, belum terjadi m utasi gen virus. Sehingga penularan virus antar manusia masih perlu penelitian lebih lanjut.

Meski penularannya begitu mudah, yaitu lewat percikan dahat atau kontak fisik dengan pasien MERS, masyarakat diminta tidak boleh terlalu cemas. Asalkan menjaga kebersihan diri dengan rajin cuci tangan dengan sabun.

“Bagi mereka yang sedang umrah, pakai masker jika sedang dalam keramaian, jangan melakukan kontak dengan orang sakit. Jika 14 setelah kepulangan mengalami keluhan batuk, panas dan sesak segera berobat ke dokter. Beritahu dokter baru pulang dari Arab agar segera diambil tindakan selanjutnya,” katanya.

Hasil pertemuan dengan badan kesehatan dunia WHO pada 16 Juni lalu, WHO hanya meminta setiap negara meningkatkan kehatian-hatian. WHO tak merekomendasikan pembatasan perjalanan dan perdagangan ke negara yang terjangkit.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk penvegahan, disebutkan, pemantauan di pintu masuk negara baik bandara maupun pelabuhan. Begitupun dalam pelayanan kesehatan haji di 13 embarkasi/debarkasi dan 4 embarkasi/debarkasi antara dan 100 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. (TW)

 

Global Warming Is Now a “Medical Emergency” That Could Wipe Out 50 Years of Global Health Gains

Climate change, if left unchecked, threatens to undermine the last half century of gains in global health. That’s the conclusion of a study released Monday by an international commission convened by the Lancet, a prestigious medical journal based in the UK. Declaring it a “medical emergency,” the authors argued that the potential impacts of global warming—such as floods, drought, heat stress, catastrophic storms, the spread of disease, and increased food insecurity—pose a “potentially catastrophic risk” to human health.

The report notes that deaths from air pollution and heat waves have been on the rise. In 2010, for example, wildfires in Russia burned 2.7 million acres, doubling the amount of particulate matter in the Moscow region. The pollution, combined with a severe heat wave, contributed to an increase of 11,000 deaths in just one month. (Or consider a more recent example, when nearly 700 people died over three days during a blistering June heat wave in Pakistan.) In some areas, dengue fever and malaria may rise, the study says. Cholera outbreaks can occur during extreme weather, and clean water can become harder to get. The report discusses scenarios in which higher temperatures can lead to food shortages, migration, and even conflict.

The study’s authors, however, highlight a potential sliver of good news: Tackling the issue immediately presents “the greatest global health opportunity of the 21st century.”

The report is the latest in a series of documents released in the run-up to December’s UN climate summit in Paris, when nations from around the world will attempt to finalize a global deal on cutting emissions. Last week, Pope Francis issued a landmark encyclical on climate change, declaring that humans are turning the Earth into “an immense pile of filth” and calling on governments to work together to take climate action. In November, the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change warned that climate change will result in “severe, widespread, and irreversible impacts.” Before that, a group of economists argued that reducing emissions will generate better economic growth than continuing to emit high levels of greenhouse gases.

Confronting climate change—and therefore achieving better public health and a decarbonized global economy—is no longer a technical or economic question, the report states. The primary barrier is political. “Bold political commitment can ensure that the technical expertise, technology, and finance to prevent further significant climate change is readily available, and is not a barrier to action.” Here are some of the Lancet commission’s policy recommendations that, they say, would help safeguard global health from the impacts of climate change:

  • Countries should enact a rapid phase-out of coal from the global energy mix: “Many of the 2200 coal-fired plants currently proposed for construction globally will damage health unless replaced with cleaner energy alternatives,” the report states.
  • Health care professionals should take a leading role in in responding to the health threat of climate change. As the report notes, health care workers have previously engaged in policy fights involving “powerful entrenched interests,” such as the tobacco industry: “A public health perspective has the potential to unite all actors behind a common cause—the health and wellbeing of our families, communities, and countries. These concepts are far more tangible and visceral than tonnes of atmospheric CO2, and are understood and prioritized across all populations irrespective of culture or development status.”
  • Governments should implement an international agreement to help countries transition to a low-carbon economy. According to the commission, “Whilst the negotiations are very complex, their goals are very simple: agree on ambitious and enforceable global mitigation targets, on adaptation of finance to protect countries’ rights to sustainable development, and on the policies and mechanisms that enable these measures.”
  • Wealthy countries should help poorer nations pursue more sustainable development that addresses key public health issues, including access to safe water and clean air. The study cites research that estimates that reducing carbon emissions could prevent as many as 500,000 premature deaths by 2030.

Here are some graphics from the report, illustrating how climate change affects global public health:

 

source: http://www.motherjones.com/

 

Kesiapan Tenaga Kesehatan Jadi Kunci Ketahanan Indonesia terhadap MERS

Setelah kasus MERS-CoV pertama di luar Timur Tengah terkonfirmasi di Korea Selatan dan pertama kali di Asia Tenggara terjadi di Thailand, Indonesia perlu semakin waspada. Kesiapan tenaga kesehatan untuk mencegah penularan dan menangani pasien yang tertular menjadi kunci ketahanan Indonesia.

Salah satu daerah yang sangat rentan menjadi tempat penularan virus MERS-CoV dari luar negeri adalah Jakarta. “DKI berpotensi besar. Hal itu bisa dilihat dari jumlah perjalanan ke Arab Saudi melalui Cengkareng (Bandara Soekarno-Hatta),” kata Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof Dr Sulianti Saroso, Fatmawati, saat membuka seminar “MERS-CoV Update bagi Petugas Kesehatan Se-DKI Jakarta”, Rabu (24/6), di Jakarta.

Seminar diselenggarakan RSPI Prof Dr Sulianti Saroso serta dihadiri dokter dan tenaga kesehatan lain dari seluruh DKI Jakarta. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan tenaga kesehatan se-DKI Jakarta terhadap MERS-CoV, termasuk langkah-langkah jika seorang pasien diduga terinfeksi virus tersebut.

Fatmawati mengatakan, RSPI Prof Dr Sulianti Saroso sebagai pusat rujukan nasional untuk penyakit infeksi sudah siap siaga menghadapi kemungkinan penularan MERS-CoV sejak virus pertama kali ditemukan di Arab Saudi. Hal ini mengingat banyak warga negara Indonesia pergi ke negara tersebut, antara lain untuk ibadah haji dan umrah.

Pihak RSPI pun sudah memperkuat para anggota staf dari garda terdepan hingga penanganan terakhir pasien. Salah satunya melalui simulasi kedaruratan jika terjadi wabah infeksi setiap enam bulan sekali. “Mulai dari petugas keamanan, operator telepon, petugas registrasi, para dokter, perawat, hingga petugas kebersihan, semua sudah tahu prosedurnya,” ujar Fatmawati.

RSPI sudah berpengalaman merawat pasien diduga MERS-CoV. Pada 2014, terdapat 12 orang diduga terinfeksi MERS-CoV dan semuanya dinyatakan negatif. Kemudian, tahun ini, RSPI menangani lima pasien. Empat orang dinyatakan negatif, sedangkan satu pasien masih menunggu hasil uji laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasien laki-laki berusia dua tahun ini masuk ke ruang isolasi di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso sejak Senin lalu. Pasien ini adalah orang pertama di Indonesia yang diduga tertular MERS-CoV dari Korea Selatan. Para terduga sebelumnya yang dirawat RSPI dan sudah dinyatakan negatif MERS-CoV memiliki riwayat perjalanan ke Timur Tengah.

Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Rita Rogayah, yakin RSPI mampu mencegah penularan penyakit pada orang-orang di kawasan RSPI karena Indonesia sudah lebih waspada. Seperti diberitakan, MERS-CoV menyebar di area rumah sakit di Korea Selatan, dari pasien di satu ruangan ke pasien di ruangan lain. “Mungkin penduduk Korea Selatan yang beribadah ke Arab Saudi sedikit sehingga tidak menyangka dan pemerintah di sana kurang siap,” ujar Rita.

Hingga 22 Juni, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan kasus MERS-CoV di Korea Selatan mencapai 171 kasus positif dengan angka kematian 27 kasus. Di Thailand, satu kasus positif dilaporkan pada 18 Juni. Sementara itu, menurut data global WHO hingga 19 Juni, terdapat 1.338 kasus positif dengan kematian mencapai 475 kasus.

MERS-CoV (Sindrom Pernapasan Timur Tengah) merupakan penyakit akibat virus korona baru (novel corona virus) yang menyerang saluran pernapasan dan menimbulkan gejala ringan hingga berat dengan masa inkubasi 2-14 hari. Penyakit bisa semakin parah jika penderita memiliki penyakit penyerta (komorbid), seperti penyakit paru kronik dan penyakit jantung kronik.

Virus MERS-CoV yang baru pertama kali ditemukan di Arab Saudi pada 2012 stabil pada suhu 20-40 derajat celsius dan kelembaban rendah. Virus ini berbeda dengan virus SARS yang juga tergolong virus korona dan mampu menimbulkan pneumonia berat.

sumber: http://print.kompas.com/