Kemenhan-Kemenkes Jalin Kerja Sama Antisipasi Virus Ebola dan MERS

Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama di bidang kesehatan. Salah satunya untuk mencegah penularan penyakit berbahaya yang telah merambah dunia, seperti virus Ebola dan MERS.
Menteri Pertahanan mengatakan, kerja sama itu meliputi sertifikasi kesehatan sarana prasarana Kemhan dan TNI dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Termasuk juga, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Serta memperkuat kapasitas deteksi dan respon terhadap bahaya di bidang Kimia, Biologi, Radiasi, Nuklir, Eksplosif (KBRNE) aspek kesehatan untuk pertahanan negara,” kata Ryamizard, di sela penandatanganan kerja sama, di kantor Kemenhan, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Keduanya juga menjalin kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang berwawasan kebangsaan, akreditasi kelas rumah sakit, penyelenggaraan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan dengan melibatkan institusi territorial.

Tidak hanya itu, namun juga disepakati kerja sama pengembangan kesehatan matra, penyelenggaraan bantuan kesehatan pada daerah bermasalah kesehatan, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), krisis kesehatan dan bencana, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi bidang kesehatan nasional yang tekait bidang pertahanan negara.

“Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kesehatan di lingkungan Kemhan dan Kemenkes dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai potensi dan kekuatan pertahanan negara,” kata Ryamizard.

Menurut dia, kesepakatan bersama antara Kemenhan dan Kemenkes ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara dan berdampak positif bagi peningkatan ketahanan nasional. Kerja sama itu merupakan langkah menuju terciptanya sinergitas kedua kementerian dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara di bidang kesehatan.

Ryamizard mengatakan, meluasnya penyakit menular Ebola dari Afrika dan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome)–CoronaVirus dari Timur Tengah–telah menimbulkan keresahan masyarakat dunia sehingga harus menjadi peringatan dan kewaspadaan bersama.

“Setiap penyakit yang mewabah dan dapat menyebabkan kematian, lambat laun tetapi pasti, akan mengganggu ketahanan suatu negara,” ujarnya.

Dalam menghadapi ancaman nyata di bidang kesehatan, leading sector dalam penelitian, pencegahan dan penanggulangannya ada pada Kemenkes dibantu kementerian dan lembaga lainnya sebagai unsur pendukung.

“Jika ancaman nyata ini sudah mengganggu sistem pertahanan negara, maka Kemenhan harus ikut bertanggungjawab,” kata Menhan.

Selama ini, tambah dia, Kemenhan dan Kemenkes telah melakukan langkah-langkah antisipasi keberadaan setiap wabah yang sedang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Langkah itu termasuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyakit menular lainnya.

Kemenhan dan TNI memiliki fasilitas kesehatan baik infrastruktur, peralatan maupun tenaga kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter di bidang kesehatan.

Menkes Nila F Moeloek mengatakan, kesepakatan bersama ini mempunyai arti yang sangat strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama, untuk itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari Kemenhan.

Selain itu, ini merupakan upaya bersama dalam penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan kesehatan prajurit TNI serta keluarganya dan masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, rawan bencana, rawan konflik, terpencil, kepulauan dan pulau-pulau terluar.

“Saya berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk prajurit TNI dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu,” tuturnya.

sumber: http://nasional.kompas.com/

 

How women contribute $3 trillion to global healthcare

Women make up 90% of the world’s nurses. EPA/Ahmed Jal- lanzo

The traditional focus on women’s health tends to emphasise only their healthcare needs.

But women are important providers – as much as they are recipients – of healthcare in their homes and wider communities.

This involvement is undervalued eco- nomically, politically and culturally.

Data analysed from 32 coun- tries, constituting about 52% of the world’s population, and reported in the Lancet Commission on Women and Health, shows that women contribute around US$3 trillion in healthcare annually.

The report is the culmination of three years work and represents an important mile- stone in the consideration of some of the key issues affecting women and their role in society.

Huge economic contribution Women play a vital role in the global healthcare workforce as nurses, midwives, community health workers and doctors.

In some countries 90% of nurses are women. Although they are still less likely than men to reach senior po- sitions in healthcare professions, in some countries (such as the UK), women now predominate in terms of medical school intake.

This does not, however, translate to equality in terms of those who go on to practice medicine once trained, nor equality in pay.

The report also documents the vital role that women play in health- care that goes unpaid.

This includes contributions made by women and children to giving care in the home.

An ageing population, living longer but experiencing chronic diseases, means a larger demand for care, much of which is traditionally pro- vided by women and children.

Such informal care responsi- bilities, while enhancing the care provided to individuals and making significant savings in the formal care sector, can impact caregivers in a number of ways.

As well as affecting their own health, it can also hinder their ability to take up educational, employment and social opportuni- ties.

Valuing the input of unpaid la- bour is certainly not straightforward but the commission undertook de- tailed research to “value the invaluable”.

They estimate that women’s unpaid contributions equate to 2.35% of global GDP, with a large variation around this depending on assumptions made about wage rates and other factors.

Unpaid caregivers are predom- inantly women. shutterstock.com

This worldwide picture is re- flected in the UK, where the infor- mal care sector is dominated by women, with similar effects on their health and employment options.

Just in terms of the ageing popula- tion, the demand for unpaid care is substantial.

In England, about 1.4m older people with disabilities living in their own homes currently receive unpaid care.

Plus there are predic- tions that the demand for this care will rise sharply and a growing “care gap” will emerge in terms of the availability of unpaid carers.

As welfare cuts in both health and social care sectors in many European countries are imple- mented over the next few years, it is likely that these demands will only intensify.

Women’s health The report also analyses the health status of women worldwide over the course of their life times.

It focuses on the shifting burden of disease and illustrates that while there have been important advances in priority areas such as maternal and reproductive health, there is still some way to go.

Deaths from communicable diseases and maternal, perinatal and nutritional disorders decreased by about 20% between 2000 and 2013.

But there are still big varia- tions across the world and in the ten most fragile countries (mainly in sub-Saharan Africa) deaths from these largely preventable condi- tions account for two-thirds of the 3m neonatal deaths and 60% of all maternal deaths.

The commission also broadens the focus beyond traditional con- cerns that relate to reproductive health, to consider the entire life- course of women.

It concludes that more attention to chronic disease and non-communicable disease is required as conditions such as cardiovascular diseases, stroke, cancer, diabetes and mental health disorders are now the leading causes of death and disability for women in almost all countries.

The position of women in society has a major impact on their ac- cess to healthcare and chances of avoiding or managing this health conditions.

Why women?

It is worth noting that choosing to focus specifically on gender to cat- egorise health status is not univer- sally accepted as the best analytical approach.

Particularly by those who see the complex interplay between a range of determining factors (such as socioeconomic status, race, geog- raphy) as being far more important for an in-depth understanding of health and health inequalities.

The authors recognise this issue in part by referring to policies that have improved overall healthcare.

But they contend that the shift- ing demographic, social, political and environmental arena presents specific and complex challenges to women which require targeted rather than general measures.

For instance, by ensuring that the po- litical and cultural barriers to ac- cessing healthcare by women are recognised.

Empowering women through education has important health benefits. EPA/Jalil Rezayee

The commission also makes suggestions for acting on their find- ings.

Their solutions look at the role of women more broadly in society.

They also suggest specific policies to address education, access to health- care, workforce and remuneration policies, as well as changes to the way in which statistics and research studies account for women.

It seems very appropriate that rather than focusing only on things that can be done for women, there is a need to empower them.

In recog- nition of the huge amount women contribute towards care giving, it makes sense that women who themselves are healthy contribute to a “virtuous circle” of health.

The authors make the case that those who experience gender equal- ity and are valued in their societies, are best placed to make a substantial contribution to their own health and well-being, as well as that of their communities.

As Kofi Annan once said: When women thrive, all of soci- ety benefits, and succeeding genera- tions are given a better start in life. Goddard is Professor of Health Economics at University of York

source: http://businessdayonline.com/

 

Thailand says 175 people had exposure to its MERS case

BANGKOK – A total of 175 people were exposed to Thailand’s only case of Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and the patient’s condition has improved, the health ministry said on Saturday.

In a statement, the ministry said it had been in touch with all 175 and had instructed them to stay away from public spaces and for medical personnel to monitor their health.

Also on Saturday, South Korea’s health ministry said that no new cases of Middle East Respiratory Syndrome (MERS) had been recorded, the first time in 16 days, and there were no more deaths.

The deadly disease, which was first identified in Saudi Arabia, has killed 24 people and infected 166 people in South Korea since it was detected there last month.

On Friday, Thai health minister Rajata Rajatanavin told reporters the chances of a MERS outbreak in Thailand like the one in South Korea were low.

“Health authorities were able to isolate the patient very quickly before he could travel any further and infect others. The patient spent most of his time in hospitals,” said Rajata.

The virus was first detected in Thailand in a 75-year-old man from Oman who traveled to Bangkok for treatment of a heart condition.

On Thursday, the man was moved from Bumrungrad International Hospital to an infectious diseases facility.

Three relatives of the man are also being kept in isolation rooms at the institute and had tested negative for the virus, Surachet Satiniramai, acting permanent secretary at the health ministry, said on Saturday.

“The condition of the MERS patient is better overall,” he said. “The chest x-rays show improvement and he can eat soft food.” .

Thai authorities have said it had taken nearly four days to confirm the illness.

Doctors at Bumrungrad Hospital said on Friday that it quarantined 58 staff members but that there was no sign of panic and no patients at the hospital had asked for transfer to other facilities.

MERS was first identified in humans in Saudi Arabia in 2012 and the majority of cases have been in the Middle East. Isolated cases have cropped up in Asia before South Korea’s outbreak.

source: http://www.abs-cbnnews.com/

 

Setiap Hari, Rokok Renggut 500 Nyawa di Indonesia

Data dari Universitas Indonesia menyatakan setiap hari sekitar 500 orang meninggal dunia di Indonesia dengan perincian data terakhir jumlah korban laki-laki 100.680 jiwa dan perempuan 89.580 orang dengan total 190.260 per tahun (2010).

Namun, penyebab kematian tersebut justru dinikmati oleh masyarakat luas tanpa disadari, padahal kejadian tersebut bisa dibilang seperti senjata pemusnah massal yang legal. Senjata itu akrab disebut “rokok”. Baik perokok aktif maupun pasif, sama-sama menderita.

Fakta menunjukkan tren merokok makin meningkat setiap tahunnya, sekitar 20 persen terus meningkat. Seiring dengan peningkatan tersebut bermunculan penyakit yang erat dekat dengan kematian.

Pakar pengendalian konsumsi tembakau Hasbullah Thabrany menyebutkan sebanyak 70 persen perokok aktif di Indonesia adalah pada kategori remaja.

“Perokok mayoritas adalah remaja pada usia 16–26 tahun. Oleh karena itu, merupakan target dari konsumsi rokok,” kata Hasbullah.

Ia berdiskusi tentang konsumsi rokok yang makin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut akan berdampak pada kesehatan pada usia produktif.

“Menurut data, konsumsi rokok meningkat sekitar 20 persen per tahunnya di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, mayoritas konsumen rokok selain kategori remaja adalah pada golongan dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah.

Ia berpendapat bahwa hal itu terjadi karena rata-rata konsumen rokok dengan keadaan ekonomi menengah ke atas sudah mengetahui dampak buruk dari merokok.

“Selain buruk pada kesehatan, secara otomatis juga bisa menambah beban biaya kesehatan sehingga orang kaya sudah memahami masalah ini terkait dengan gaya hidup sehat,” kata Hasbullah.

Kemudian, orang dengan ekonomi menengah ke bawah kebanyakan tidak bekerja kantoran sehingga kesempatan merokok lebih besar.

“Ini memprihatinkan karena konsumsi pada remaja dan rakyat miskin akan terasa langsung dampaknya setelah 20 tahun kecanduan rokok, saya kira semua sudah tahu apa bahaya merokok,” ujarnya.

sumber: http://www.beritasatu.com/

 

Rise in diabetes ‘a major global health catastrophe’

The rise in diabetes around the globe is one of the greatest health catastrophes the world has seen, with more than 382 million people now affected by the condition, according to a report.

The condition, which causes heart disease, stroke, blindness and death, has imposed an immense burden on health systems and national economies, and currently absorbs about 11 per cent of global health spending, it said.

According to the International Diabetes Foundation, the countries with the highest growth in diabetes prevalence will be the UAE, Oman and Qatar between 2013 and 2035.

The rates in the Middle East and North Africa (Mena) region as a whole will increase 96.2 per cent by 2035, it said.

The World Innovation Summit for Health (WISH), a global initiative of Qatar Foundation for education, science and community development (QF), has partnered with the Parliamentarians for Diabetes Global Network (PDGN), a major advocacy programme of the IDF, to present its diabetes report to Parliamentarians in Australia and elevate the diabetes debate on the national policy agenda.

WISH inspires and diffuses healthcare innovation and best practice, remaining closely aligned to the vision and mission of Qatar Foundation to unlock human potential and serve to underscore Qatar’s pioneering role as an emerging centre for healthcare innovation.

The report, ‘Rising To The Challenge: Preventing and Managing Type 2 Diabetes’, revealed that Type 2 Diabetes is set to affect an estimated 10 per cent of the world’s adult population (nearly 600 million people) by 2035 and calls on policymakers around the world to act to prevent the alarming rise in prevalence rates.

The report was distributed to all members of parliament in Australia to further raise the profile of the condition and inspire stakeholders to action.

Ken Wyatt AM MP, chair of the Parliamentary Diabetes Support Group, said: “Diabetes is fast becoming a worldwide epidemic and it is our role to raise awareness about the seriousness of the issue, promote prevention and early detection, and advocate for ways to improve care, support and management of diabetes.

“The WISH report puts a spotlight on this devastating illness and we are delighted to be working closely with WISH to help stem the tide of diabetes in Australia and beyond.”

The report was published by the WISH Diabetes Research Forum, chaired by Stephen Colagiuri, professor of Metabolic Health and director of Boden Institute at the University of Sydney, at the second WISH summit, which took place in February in Qatar.

The summit brought together more than 1200 healthcare leaders and policymakers from 90 countries.

Professor The Lord Darzi of Denham, executive chair of WISH and director of the Institute of Global Health Innovation at Imperial College of London, said: “Combatting rising rates of diabetes should be a worldwide priority. Often, the impact of diabetes, alongside other chronic conditions, is underestimated. We must act now to prevent the disease before it becomes unmanageable for future generations.

“I am delighted that Parliamentarians in Australia will be reviewing our report to consider its policy recommendations, which we hope will enhance the debate and inform action on the diabetes pandemic for the benefit of populations everywhere.” – TradeArabia News Service

source: http://www.tradearabia.com/

 

 

Kemkes: Tidak Ada Pasien MERS-CoV di Indonesia

Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI menegaskan tidak ada pasien MERS-CoV di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul dirawatnya pasien berkewarganegaraan Tiongkok (L/37 tahun) di RSUD dr Soetomo Surabaya, Jawa Timur yang sebelumnya dicurigai terjangkit virus MERS-CoV.

Berdasarkan pemantauan tim medis, pasien tersebut telah mengalami perbaikan klinis, tidak demam dan tidak sesak pada hari ke-3 sejak dimulainya gejala.

“Hasil pemeriksaan lab lebih mengarah ke demam berdarah, buka MERS-CoV,” kata Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, M Subuh saat dihubungi Beritasatu.com, Jakarta, Kamis (18/6).

Dalam informasi yang disampaikan Pusat Komunikasi Publik Kemkes, hasil pemeriksaan rontgen pasien juga tidak mendukung ke arah pneumonia. Pasien juga tidak‎ ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit MERS-CoV di Jazirah Arab maupun Korea Selatan, serta tidak ada riwayat kontak dengan penderita MERS-CoV.

Pasien tersebut mulai sakit pada 14 Juni 2015, dengan gejala demam (suhu >39˚C) dan sesak nafas. Pasien berobat ke RS PHC Surabaya dengan diagnosa awal suspect SARS, diagnose sekunder immunocompremise, dan diagnosa banding adalah DBD.‎ TPada 16 Juni 2015, pasien dirujuk ke RSUD dr Soetomo. Pada 17 Juni 2015, kondisi umum pasien berangsur membaik.

sumber: http://www.beritasatu.com/

 

No need for travel bans due to MERS: World Health Org

No travel bans are needed to contain a South Korean outbreak of the deadly Middle East Respiratory Syndrome, the World Health Organization said Wednesday.

The organization’s Emergency Committee said the outbreak is generally under control thanks largely to government efforts to trace potential contacts from initial infections. However, the outbreak that has killed 19 people and sickened 162 isn’t over.

The outbreak started last month when a Korean flying from Bahrain tested positive. The patient also flew to China.

However, South Korea quickly informed China of the infected traveler, enabling the country to quickly locate and quarantine contacted people.

Not everything is known about how the virus is transmitted, including whether poor ventilation could lead to an infection, WHO said.

While WHO lauded South Korea on parts of its response, the UN agency called the outbreak a “wakeup call” and that in a highly mobile world all countries need to be prepared for similar outbreaks.

source: http://www.washingtonexaminer.com/

 

 

Wujudkan Clean and Good Governance, Menkes Luncurkan Faralkes Online

Menteri Kesehatan (Menkes) Prof. Nila F Moeloek meluncurkan tiga sistem pelayanan farmasi dan alat kesehatan (Faralkes) online, Selasa (16/6/2015).

Dengan sistem online tersebut, interaksi tatap muka dalam pemberian pelayanan publik akan berkurang, sehingga aksi korupsi, kolusi dan nepotisme di Kementerian Kesehatan khususnya di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat dicegah sejak awal.

Dalam sambutannya, Menkes mengatakan di era reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, kemajuan Iptek, globalisasi, serta tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, harapan akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih terus meningkat.

“Dalam mengelola perizinan alat kesehatan yang memerlukan konsistensi, efisiensi, akurasi, simplisitas dan koordinasi lintas sektor, Kementerian Kesehatan berkewajiban menerapkannya dengan baik,” tegas Menkes.

Peluncuran Faralkes online itu ditandai dengan ditekannya tombol sirene yang dilakukan Menkes dengan didampingi Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan beberapa staf kementerian yang mewakili menteri terkait.

Penekanan tombol sirene tersebut menandakan Faralkes online resmi diluncurkan ke masyarakat melalui jaringan internet.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang, menerangkan sistem Faralkes yang diluncurkan adalah “Track & Trace System e-Regalkes”.

Artinya, sistem pembayaran dilakukan dengan metode e-Payment dan pelayanan surat keterangan dilayani online melalui e-Suka.
Melalui sistem Track & Trace System e-Regalkes, dapat dilacak dan ditelusuri tahapan proses evaluasi sertifikasi atau perizinan yang sedang berlangsung. Sistem ini terkoneksi dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) yang akan memfasilitasi perdagangan, baik ekspor dan impor.

Dengan sistem ini, pemohon dapat memantau proses perizinannya sesuai janji layanan.
“Target Faralkes ada pada sistem pelayanan kesehatan. Jika berbicara pelayanan kesehatan tentunya mengikuti pelayanan pusat tingkat satu, provinsi, daerah, puskesmas hingga tingkat bawah. Di mana sosialisasinya sudah melalui berbagai cara. Hal ini dilakukan karena sistem ini penggunanya adalah mereka. Targetnya adalah pelaku usaha industri alat kesehatan dan industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Sosialisasinya dilakukan secara bertahap sejak Februari 2015 dan sudah 100 persen kami lakukan,” terang Maura Linda Sitanggang.

Sementara itu, sistem E-Payment Faralkes adalah sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online yang terkoneksi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan.

Dengan sistem ini, stakeholder dapat melakukan pembayaran PNPB pada bank yang telah bekerjasama dengan Kemenkes melalui ATM, Internet Banking dan EDC yang telah diakui Bank Indonesia sebagai dukungan terhadap program e-Money.

Sistem E-Payment akan memudahkan proses pembayaran dengan mengganti sistem pembayaran secara manual. Sebelumnya, pembayaran PNBP harus dilakukan pada bank yang ditunjuk dengan terlebih dahulu dengan mengisi formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Sementara untuk sistem e-Suka Faralkes, sistem ini mengatur pelayanan surat keterangan secara online, yang diterapkan sebagai upaya mempercepat waktu layanan surat keterangan yang dibutuhkan, terutama dalam ekspor-impor alat kesehatan dan PKRT.

Sistem ini merupakan salah satu upaya Kemenkes untuk memperpendek dwelling time proses ekspor-impor guna mendukung dunia usaha melalui cost reduction.
Kementerian Kesehatan pun sejak tahun 2010 telah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) yang menghimpun seluruh pelayanan publik yang ada di kementerian.
Layanan publik yang dilayani dalam bidang Alkes dan PKRT antara lain izin penyalur alat kesehatan, izin produksi Alkes dan PKRT, izin edar Alkes dan PKRT, pemberian Certificate of Free Sales (CFS), serta surat keterangan Alkes dan PKRT.

“Hal ini dilakukan agar lebih transparan dan akuntabel. Dahulu pembelian dilakukan melalui tender dengan cara elektronik. Saya pikir ini lebih baik. Dengan dunia IT, sekarang kita bisa berubah, bagaimana akses dan lain sebagainya bisa langsung dilihat. Etos kerja di Kementerian Kesehatan dapat lebih meningkat. Harapannya ini bisa diikuti Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang lain,” tutup Nila F Moeloek.

sumber: http://www.tribunnews.com/

 

 

Break Dengue to make it a global health priority

The Dengue Tribe campaign was launched today on the sidelines of the annual ASEAN Dengue Day as regional health leaders, experts and ASEAN officials meet to address the growing public health, social and economic burden of dengue. Hosted by Laos this year, the ten member countries of the ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) participated in the annual ASEAN Dengue Day.

With 1.3 billion people living in Southeast Asia at risk of getting the disease, the region continues to demonstrate its commitment to combatting dengue by raising awareness, promoting cooperation, and reinforcing prevention strategies.

The newly established Dengue Tribe campaign aims to collect the faces and voices of individuals and communities globally and in the ASEAN region who are impacted by the disease, to help make it a public health priority by raising awareness of the disease through community engagement.

Each year, 390 million children, women, and men in over one hundred countries are infected with this vector-borne disease. According to the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the direct and indirect costs of dengue on the patients and their families can represent double, up to triple their monthly income[i], and cause an absence of 14 to 19 days from work or school. Up to 2.5 billion people in the world, including most of Africa, Latin America, and Asia Pacific, as well as the United States and several countries in Europe, live with the threat of the disease and its potential impact on their families and lives. The cost of dengue in the Americas alone is 2.1 billion US dollars annually. In Southeast Asia, it could be as high as 2.36 billion US dollars[ii].

The Break Dengue initiative, its partners, and supporters, are calling on citizens to join the dengue Tribe www.denguetribe.org. Members of the tribe will take several actions to report on the local concern that represents dengue, telling global leaders to “Free our Tribe from Dengue!”

source: http://www.thehansindia.com/

 

 

Studi: Iklan Rokok Terpampang di 85% Sekolah di Indonesia

Yayasan Lentera Anak Indonesia (LAI), Smoke Free Agents (SFA), dan Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) menyimpulkan, iklan-iklan produk rokok bertebaran pada 85 persen sekolah di Indonesia. Selain itu, iklan rokok yang ditempel di papan atau spanduk dekat sekolah terlihat di 40 persen sekolah yang disurvei.

“Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan, iklan griya luar terdapat pada wilayah sekitar di satu dari setiap tiga (32 persen) sekolah yang dipantau. Kemudian, 85 persen sekolah yang dipantau, di area sekitarnya terdapat iklan rokok di tempat penjualan. Lalu iklan rokok yang melekat di papan atau spanduk nama toko tampak pada area sekitar di 40 persen sekolah yang dipantau,” papar peneliti sekaligus dosen di Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Hendriyani, pada jumpa pers “Serangan Iklan Rokok di Sekitar Sekolah” di Jakarta, Senin (15/6).

Pemantauan terhadap iklan dan promosi rokok di sekitar sekolah dilakukan pada Januari- Maret 2015. Penelitian difokuskan pada 360 sekolah di lima kota, yakni DKI Jakarta (166), Bandung (64), Makassar (49), Mataram (55), dan Padang (26).

Sekolah yang diamati terdiri dari SD, SMP sampai SMA/SMK.

Pesan industri rokok yang diamati berupa iklan dan promosi yang terlihat di pintu gerbang sekolah atau ditempatkan di sekitar sekolah, yakni seperti iklan griya luar, iklan pada tempat penjualan (warung, toko atau mini market) dan promosi (seperti, diskon, harga rokok secara batangan dan pembelian berhadiah).

Menurut Hendriyani, berdasarkan data LAI pada 2012 menunjukkan, 70 persen remaja mengaku mulai merokok karena terpengaruh iklan.

“Sebanyak 77 persen remaja mengaku, iklan membuat mereka terus merokok. Sebanyak 57 persen mengaku mereka tidak jadi berhenti merokok, karena iklan,” imbuh Hendriyani.

Melihat kondisi ini, maka tim peneliti merekomendasikan agar pemerintah lokal dan nasional melarang secara total segala bentuk iklan, promosi dan sponsor rokok.

“Selain itu, komunitas sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, orangtua siswa dan komunitas di sekitar sekolah, agar bergerak untuk membersihkan lingkungan sekolah dar iklan, promosi dan sponsor rokok,” tandasnya.

sumber: http://www.beritasatu.com/