Category: Berita

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan agar pemerintah menaikkan cukai rokok, kemudian dananya didonasikan untuk menambah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Tulus, hal itu dapat mengurangi beban masyarakat sekaligus pemerintah.

“Jangan apa-apa dibebankan pada masyarakat, pemerintah bisa menaikkan iuran kalau misalnya menaikkan cukai rokok sampai 57 persen. Lalu cukai rokok langsung didonasikan ke BPJS,” ujar Tulus dalam diskusi di Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Menurut Tulus, rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2016 ini dapat menurunkan minat masyarakat mengikuti BPJS kesehatan meski telah diwajibkan.

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher pun sangat setuju jika cukai rokok dinaikkan dan digunakan untuk BPJS kesehatan. Namun, Akmal mengatakan, cukai rokok tersebut tetap harus masuk ke dalam Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) teerlebih dahulu.

“Dari segi regulasi bisa, tetapi enggak bisa langsung karena semua cukai rokok itu masuk dulu ke APBN. Enggak bisa potong uang rokok langsung diambil untuk kesehatan. Peraturan di Indonesia tidak mungkin untuk hal apapun itu,” terang Akmal.

Kenaikan cukai rokok juga diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok. Merokok merupakan bagian dari pola hidup tidak sehat yang menyebabkan banyak orang di Indonesia menderita penyakit tidak menular.

sumber: http://health.kompas.com/

Pemerintah daerah diminta ikut awasi keamanan pangan wilayahnya masing-­masing, seiring maraknya peredaran makanan mengandung bahan berbahaya. Mengingat, makanan tersebut dibuat industri skala rumah tangga.

“Jika membaca pemberitaan peredaran bakso berformalin, ja­janan anak mengandung bahan pewarna tekstil, es batu mengandung bakteri E Coli, kita tidak bisa berdiam diri. Mari kita bahu membahu awasi keamanan pangan,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam peringatan Hari Kesehatan Sedunia di Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (7/4).

Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kus­nedi serta Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi.

Jakarta Utara terpilih sebagai lokasi peringatan Hari Kesehatan Dunia, menurut Menkes, karena dinilai sebagai kota yang kurang peka terhadap kebersihan dan ke­sehatan. Termasuk kebersihan lingkungan dan sanitasinya.

“Untuk itu, kami ingin membangun kesadaran baru masya­ra­kat dan pemimpin kotanya tentang arti kebersihan dan kesehatan lingkung­an. Termasuk pengawas­an terhadap keamanan pangan,” ujarnya.

Dan tak kalah penting, lanjut Menkes, pengawasan terhadap jajanan anak. Hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Obat dan Ma­kanan (BPOM) pada Maret 2015 lalu, dari 100 sekolah yang dipe­riksa, ternyata masih ada sekitar 30 persen sekolah yang belum me­me­nuhi standar kesehatan pa­ngan.

“Perlu tata kelola yang baik oleh pemerintah daerah dalam mengawasi setiap pedagang dalam menjaga kualitas makanan yang mereka jual,” ujarnya.

Menkes menambahkan, upaya pengawasan makanan tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada BPOM, tetapi harus melibatkan banyak pihak. Karena ternyata, peredaran makanan berbahan ber­bahaya itu banyak dilakukan in­dustri berskala rumah tangga.

“Penting bagi keluarga untuk mengutamakan makanan berbahan pangan segar dan sehat. Ma­kanan sehat tidak harus mahal, yang penting kebutuhan vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat semua bisa terpenuhi,” kata Nila.

Menurutnya, Indonesia hingga saat ini masih berkutat pada ma­salah pangan sehat dan aman. Hal itu bisa dilihat dari kasus angka stunting (pertumbuhan terhambat) sebesar 37 persen dan obesitas (ke­gemukan) 11 persen pada anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Kusnedi mengatakan untuk meminimali­sasi peredaran makanan berbahaya, Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta dalam waktu dekat akan mengadakan program sertifikasi bagi restoran, warung makan, bahkan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Para pedagang tersebut akan dimasukkan dalam aplikasi Ja­karta Smart City. Mereka nantinya diminta ikut menjaga kualitas makanan, tak hanya enak tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi seimbang,” kata Kuenadi menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Infrastruktur dan komitmen pendanaan masih menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masa depan. Belum lagi masalah ketaktersediaan tenaga kesehatan yang membuat program tersebut berjalan tidak optimal.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Setahun Pelaksanaan BPJS Kesehatan Tantangan dan Harapan JKN” di Jakarta, Kamis (2/4) dengan pembicara Guru Besar Bidang Pembiayaan Kesehatan yang juga mantan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Anshori dan Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar.

Ali Ghufron sempat menyayangkan pelaksanaan program JKN yang masih bersifat sentralistik, sehingga program yang ada menjadi kurang inovatif. Hal itu berdampak pada pelayanan di lapangan.

“Tumpang tindih antara program JKN dengan program kementerian kesehatan pun masih ditemukan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, penanganan tuberkulosis atau TB yang memakan biaya BPJS Kesehatan hingga Rp. 500 miliar untuk pengobatan sekitar 80 ribu pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan. Padahal, Kemenkes mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan masalah TB.

Ali menjelaskan, kinerja dan mekanisme penyelesaian komplain juga masih kurang. Ia berharap ke depannya frontliner BPJS Kesehatan bekerja lebih fleksibel dan memiliki kewenangan di lapangan dalam menanggapi keluhan masyarakat.

“Perlu ada terobosan baru dengan kewenangan para frontliner agar masalah komplain bisa ditangani cepat. Penanganan komplain ini penting demi keberlangsungkan program JKN di masa depan,” ucapnya.

Hal senada dikemukakan Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar. Ia melihat sistem penerima komplain dari masyarakat milik BPJS Kesehatan belum bekerja maksimal. Padahal, tersedia 3 pintu untuk pengaduan, yaitu lewat telepon hotline, langsung ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ahmad Anshori juga mendesak BPJS Kesehatan agar membuat mekanisme komplain yang lebih baik. Sehingga komplain tersebut bisa ditangani cepat dan tepat.

“Salah satu keberhasilan program JKN ini adalah penanganan komplain yang baik. Ini penting,” ucapnya.

Hal lain adalah pemerintah harus segera memperbaiki hitungan tarif dalam Ina CBGs agar lebih banyak rumah sakit swasta yang bergabung dalam program JKN. Keikutsertaan rumah sakit swasta dapat mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit.
(TW)

{jcomments on}

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berencana akan menaikan iuran kesehatan bagi seluruh kelas mulai tahun 2016. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fadjriadinur, di Senayan City, Jakarta Selatan.

“Dewan Jaminan Kesehatan Nasional melaporkan kepada pemerintah, bahwa perlu adanya kenaikan di tahun 2016. Karena, setiap dua tahun sekali memang ada review perlu naik atau tidak,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fadjriadinur, Ahad (5/4/21015).

Fadjri mengatakan, pihaknya belum dapat menjelaskan berapa jumlah kenaikan yang dibebankan pada pengguna jaminan kesehatan BPJS.

“Belum ada angka nominal angka yang fix untuk ini, karena masih dalam kajian bersama Kemenkes dan Kemenkeu,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala komunikasi dan Humas BPJS, Irfan Humaidi tak sepakat dengan pernyataan Fadjri. Ia membantah kenaikan harga iuran kesehatan tersebut, lantaran BPJS bangkrut dan tak sanggup membayar tagihan dari Rumah Sakit.

“Enggaklah, kan sudah dijamin pemerintah,” tukasnya.

source: http://ekonomi.metrotvnews.com/

Masih banyak industri makanan kecil yang mengabaikan masalah keamanan pangan. Demi mendapat keuntungan, mereka kerap menggunakan bahan tambahan berbahaya.

Hal itu mengemuka dalam diskusi media bertajuk keamanan pangan, di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/4).

Pembicara dalam diskusi itu adalah Pelaksana Tugas DirekturPenyehatan Lingkungan, Ditjen P2PL (Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan) Kementerian Kesehatan, Ekowati Rahajeng,Kasubdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu, Direktorat Mutu dan Standardisasi, Kementerian Pertanian, Ita Istiningdiyah Munardini, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Husna Zahir dan DekanFakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Agustin Kusumawati.

Untuk itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Ekowati Rahajeng menilai semua daerah harus memiliki peraturan daerah (perda) untuk keamanan pangan. Perda semacam itu tampaknya belum menjadi prioritas daerah.

“Kami terus mendesak pada daerah untuk segera membuat perda tentang keamanan pangan. Karena persoalan yang ada saat ini bukan pada ketersediaan pangan, tetapi bagaimana keamanannya,” ucap Ekowati.

Ia mengutip data dari lembaga Unicef 2012, yang mana diare merupakan salah satu penyakit utama yang mengakibatkan kematian pada anak-anak Indonesia di bawah usia 5 tahun. Jumlahnya mencapai 8 persen atau 480ribu anak setiap tahunnya.

Selain diare, masalah gizi juga turut menghantui kesehatan anak-anak Indonesia yang berdampak pada kematian lebih dari 6,6 juta anak pada 2012.

“Diare terjadi akibat tidak higienisnya makanan atau minuman yang dikonsumsi anak-anak. Cemaran pada makanan dapat berupa cemaran biologi, kimia dan fisik,” katanya.

Untuk cemaran biologi, disebutkan bisa berasal dari parasit, jamur,virus, bakteri, pencemaran air, seperti penyebaran penyakit hepatitis. Sementara cemaran kimia bisa berupa penambahan bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan seperti logam berat, intoksikasi, rhodamin, borax, formalin metanil yellow, cemaran industri, residu pestisida,serta toksin jamur.

“Di sisi lain, cemaran fisik bisa berupa benda-benda seperti potongan kayu, batu, logam, kuku, isi staples, lidi, atau rambut ke dalam makanan,” katanya.

Ekowati mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi adanya makanan tercemar. Beberapa hal yang dilakukan yaitu pembinaan dan pengawasan tempat pengelolaan makanan, dukungan alat deteksi cepat cemaran pangan, serta pembinaan ke 3.300 puskesmas untuk kemudian mengedukasi pedagang kecil.

“Namun pemerintah tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Diperlukan peran pengusaha dan masyarakat,” katanya.

Ekowati berpendapat pemerintah daerah bisa berperan dengan membuat regulasi yang menguntungkan pedagang makanan yang taat. “Pengawasan terhadap industri kecil tidak mudah. Pemda bisa memprioritaskan pendanaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah mengolah makanan dengan aman.

Ditambahkan, perhatian saat ini pada usaha warung makan kecil. “Nanti kami akan berikan contoh makanan yang baik ke warung-warung tersebut. Selain itu kami juga akan tempel poster sebagai imbauan ke masyarakat tentang makanan sehat,” kata Ekowati menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Asosiasi Fakultas Kedok­ter­an Swasta Indonesia (AFKSI) menolak kebijakan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) terkait kuota penerimaan mahasiswa baru (PMB) di fakultas kedokteran (FK) swasta.

Kebijakan tersebut dinilai AFKSi menghambat pemenuhan kebutuhan tenaga dokter di Indonesia.

“Pembatasan kuota tersebut mempersempit peluang perguruan tinggi swasta untuk menyum­bang­­kan sumber daya manusia dokter yang berkualitas di Tanah Air,” kata Ketua AFKSI, Mardi Santoso, di Malang, Minggu (29/3).
Mardi Santoso menjelaskan, setiap tahun fakultas kedokteran (FK) rata-rata hanya meluluskan calon dokter sebanyak 6.000-6.500 lulusan. Sementara kebutuhan dokter mencapai sekitar 190 ribu orang.

“Kebutuhan ini seharusnya diisi oleh lulusan FK kita, baik dari negeri maupun swasta. Jika tidak peluang ini akan diisi dokter dari luar negeri, terkait dengan penerapan Masyarakat Ekonomi Asean dan AFTA,” ujar Mardi Santoso seperti dikutip Antara.

Oleh karena itu, lanjut Mardi Santoso, AFKSI men­desak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.

Selain menyoroti kebijakan pembatasan kuota FK bagi PTS, AFKSI juga mengkritisi kebijakan ma­ha­siswa kedokteran bisa menyandang status dokter layanan primer, jika telah mengikuti pendidikan formal selama dua tahun setelah lulus.

“Bila kebijakan itu dipaksakan akan meresahkan dan mengganggu aktivitas pendidikan kedokteran di Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan itu merupakan kebijakan yang diskriminasi terhadap kampus swasta. Padahal, selama ini FK swasta telah meluluskan dokter yang dapat bekerja di layanan primer (puskesmas dan rumah sakit).

Dengan demikian, lulusan fakultas kedokteran dapat dipertanggungjawabkan dan bisa memberi pelayanan di tingkat primer. Selama di kampus mereka sudah dibekali dengan standar pelayanan primer, sehingga kemampuannya tidak perlu ragukan lagi.

“Saat ini dokter-dokter muda yang baru lulus mulai resah akan statusnya, karena mereka dituntut menempuh pendidikan formal kembali. Jika mereka tidak ikut, dinyatakan tidak layak bekerja di Puskesmas maupun rumah sakit,” ujarnya. (TW)

Sistem rujukan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata belum berjalan dengan optimal. Hal itu bisa dilihat dari jumlah rujukan pada triwulan I sudah sebesar 15 persen.

“Idealnya pasien yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit tak boleh lebih dari 10 persen,” kata Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fadjriadinur dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (26/3).

Pembicara lain adalah Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan, Akmal Taher, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang dan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Swasta Indonesia (Persi), Widya Putri.

Fadjriadinur menyebutkan, angka rujukan dari FKTP ke rumah sakit pada 2014 lalu sebesar 17 persen atau sekitar 2,2 juta rujukan, dari total 14,6 juta kunjungan di FKTP. Sedangkan angka rujukan pada triwulan I tahun 2015 sebanyak 15 persen.

“Kami sedang evaluasi mengapa angka rujukan ke rumah sakit masih tinggi. Karena dari 2,2 juta rujukan yang tercatat tahun lalu, ada sekitar 214 ribu rujukan yang non spesialistik. Artinya, penyakit yang dirujuk itu seharusnya bisa ditangani di FKTP,” ujarnya.

Hingga Februari 2015, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 18.856 FKTP dengan rincian antara lain dokter praktik perorangan sebanyak 4.143, klinik Polri sebanyak 569, klinik pratama sebanyak 2.569, klinik TNI sebanyak 751, dokter gigi praktik perorangan sebanyak 1.011, Puskesmas sebanyak 9.805 serta rumah sakit pratama sebanyak 8 unit.

Terkait dengan hal itu, Dirjen BUK Kemenkes, Akmal Taher menjelaskan, tingginya angka rujukan ke rumah sakit tidak berarti FKTP tidak bekerja optimal. Kemungkinan bisa saja di FKTP tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai atau dokter saat itu tidak ada.

“Kita lagi evaluasi lagi faktor penyebabnya, apakah ketiadaan dokter, fasilitas tak memadai atau kompetensi dokternya dibawah standar sehingga lebih suka merujuk pasiennya ke rumah sakit,” katanya.

Akmal Taher menambahkan, pemerintah saat ini memiliki program penguatan FKTP, khususnya Puskesmas. Hal itu terkait dengan tugas Puskesmas dalam penanganan 155 jenis penyakit dan tugas tambahan lainnya dalam program promotif dan preventif.

“Jika Puskesmas sudah bisa melaksanakan tugas dalam penanganan 155 jenis penyakit, maka rumah sakit tidak penuh. Pasien yang dirujuk paling tinggi 10 persen. Karena penyakit-penyakit ringan sudah bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas,” ucap Akmal Taher menandaskan. (TW)