Category: Berita

Pemerintah Siapkan 110 RS Rujukan Regional

Guna mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit (RS) regional provinsi, pemerintah telah meningkatkan status 110 RS tingkat kabupaten untuk menjadi RS Rujukan Regional. Proses tersebut diharapkan selesai dalam 2 tahun.

“Saat ini kita sudah verifikasi kebutuhan masing-masing rumah sakit. Berapa kebutuhan dana untuk pembangunan fisik, alat kesehatan dan dokternya,” kata Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Akmal Taher dalam diskusi media, di Jakarta, Kamis (26/3).

Diskusi bertema “Pola Rujukan Berjenjang dan Pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan kepada Provider” itu menampilkan pembicara Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fadjriadinur, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang dan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Swasta Indonesia (Persi), Widya Putri.

Akmal menjelaskan, pembentukan RS Rujukan Regional didasarkan pada kebutuhan akan RS tipe B yang setara kualitasnya dengan rumah sakit provinsi. Mengingat saat ini RS kelas provinsi, seperti RS Hasan Sadikin di Bandung atau RS Sardjito di Yogyakarta sudah kepenuhan pasien.

“Dengan adanya RS Rujukan Regional ini, pasien yang tak bisa ditangani RS tingkat kabupaten bisa segera dirujuk ke RS Rujukan Regional. Jika pasien tersebut tak bisa ditangani, baru dirujuk ke RS provinsi. Sistem rujukan berjenjangnya seperti ini sangat jelas,” ucap Akmal.

Karena itu, lanjut Akmal, RS Rujukan Regional yang dipilih harus paling mudah diakses oleh 5 rumah sakit kabupaten. Sehingga pasien bisa dirujuk dengan cepat, dibandingkan harus dibawa ke RS provinsi.

Ditambahkan, RS yang nantinya menjadi rujukan regional adalah RS pemerintah tipe B. Namun, saat ini masih ada 40 RS tipe C yang akan terus dikembangkan, sehingga dalam beberapa tahun ke depan bisa meningkat menjadi kelas B.

“Setiap rumah sakit kami berikan bantuan dana Rp 18 miliar untuk mengembangkan layanan sesuai kebutuhan. Ditargetkan lima tahun ke depan semuanya sudah menjadi tipe B,” ujarnya.

Peningkatan pelayanan tersebut termasuk juga menambah layanan spesialis sedikitnya 13 dan sub spesialis minimal empat.”Dengan penambahan ini, layanan di rumah sakit rujukan regional akan semakin luas dan spesifik,” kata Akmal Taher. (TW)

NIH statement on World TB Day 2015

World TB Day, March 24, marks the day in 1882 when German microbiologist Robert Koch announced his discovery of the bacterium that causes tuberculosis (TB). Despite the considerable progress made since that discovery, TB remains one of the world’s deadliest diseases. In 2013, an estimated 9 million people became ill with TB, and 1.5 million people died, according to the World Health Organization (WHO). This airborne disease is a leading killer of women and children worldwide. TB co-infection is the major cause of death among HIV-infected people killing roughly 1 in 4 who are co-infected. The growing problems of multidrug-resistant (MDR) and extensively drug-resistant (XDR) TB further intensify the TB crisis.

WHO’s theme for World TB Day 2015, Reach, Treat, Cure Everyone, highlights the continued need to effectively diagnose, treat, and cure those afflicted with the disease — many of whom live in the world’s poorest, most vulnerable communities. NIAID remains committed in its broad research efforts to gain a better understanding of the disease and to find new ways to diagnose, treat and prevent TB.

Through innovative approaches, such as mathematical modeling and genome mapping of complex biological structures, scientists are developing a greater understanding of how Mycobacterium tuberculosis (Mtb) causes disease, as well as the various stages of Mtb infection and TB disease. With NIAID’s support, scientists have sequenced the genomes of approximately 2,000 Mtb strains to gain a deeper knowledge of the bacterium’s genetic diversity and patterns of drug resistance — information that will contribute to the development of new diagnostics and other rapid tests for identifying patients with MDR-TB and XDR-TB.

New diagnostics and indicators, or markers, of disease to identify patients who harbor TB bacteria but do not have symptoms is a key research focus. In this regard, NIAID recently expanded its Tuberculosis Research Units program, which integrates epidemiology, immunology and microbiology to focus on TB latency and persistence and their connection to active TB disease. Additionally, the NIAID-supported TB Clinical Diagnostic Research Consortium is evaluating several investigational diagnostics and their impact on TB management in endemic countries. NIAID supports the development of the WHO-endorsed GeneXpert MTB/RIF TB diagnostic test, which detects Mtb and drug resistance in sputum samples within two hours. Development efforts are aimed at increasing the sensitivity of Mtb detection, expanding the drug resistance markers to detect XDR-TB, as well as using non-sputum samples to facilitate diagnosis of TB in children.

Finding new TB treatments is also a major research focus at NIH. Adherence to current therapy can be difficult given that regimens require daily medications for at least six months and potentially up to two years. Moreover, with the growing threats of MDR-TB and XDR-TB, effective new medicines to overcome drug resistance are critically needed. NIAID support has contributed to more than two-thirds of the roughly 20 investigational TB drugs and drug combinations currently in clinical testing. Additionally, NIAID scientists working as part of an innovative, collaborative public-private partnership helped to identify 3,200 promising compounds for further development. In 2014, NIAID scientists and other researchers helped to identify a new type of TB treatment, called host-directed therapy, which involves manipulating the body’s response to TB bacteria rather than targeting the bacteria itself.

Controlling TB infection ultimately depends on effective prevention strategies, including a vaccine. NIAID supports basic and preclinical research on new candidate TB vaccines to prevent infection or disease, as well as to help shorten the duration of TB drug treatment regimens. Several candidate vaccines have demonstrated protective effects in animal models and are now being tested in humans. Through its HIV/AIDS clinical trials networks, NIAID also evaluates preventive TB treatments for people infected with HIV.

Last year, WHO announced the goal of completely eliminating TB by 2050. NIAID remains committed to supporting and conducting the necessary research and leveraging resources with other funding agencies and organizations to reach that target. Although the challenges ahead are daunting, our resolve to end the plague of this ancient disease is steady. With continued scientific progress, we look forward to the day when World TB Day becomes a thing of the past.

Anthony S. Fauci, M.D., is the director of NIAID. Richard Hafner, M.D., is chief of the TB Clinical Research Branch in the NIAID Division of AIDS; Christine F. Sizemore, Ph.D., is chief of the Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases Section in the NIAID Division of Microbiology and Infectious Diseases.

NIAID conducts and supports research — at NIH, throughout the United States, and worldwide — to study the causes of infectious and immune-mediated diseases, and to develop better means of preventing, diagnosing and treating these illnesses. News releases, fact sheets and other NIAID-related materials are available at http://www.niaid.nih.gov.

About the National Institutes of Health (NIH): NIH, the nation’s medical research agency, includes 27 Institutes and Centers and is a component of the U.S. Department of Health and Human Services. NIH is the primary federal agency conducting and supporting basic, clinical, and translational medical research, and is investigating the causes, treatments, and cures for both common and rare diseases. For more information about NIH and its programs, visit www.nih.gov.

source: http://www.nih.gov/news/health/mar2015/niaid-24.htm

Siapkan Layanan E-DABU Untuk Perusahaan

Untuk memudahkan perusahaan mengurus kepesertaan karyawan perusahaan, Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyediakan layanan Elektronik Data Badan Usaha (E-DABU).

Dengan demikian, perusahaan dapat mengedit sendiri data karyawannya jika ada perubahan, tanpa harus ke kantor cabang.

“Layanan ini dimaksudkan agar memudahkan rekonsiliasi data peserta dan iuran badan usaha,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Sri Endang Tidarwati dalam acara sosialisasi dan registrasi badan usaha Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), di Kantor Pusat BPJS, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Selain itu, Sri Endang juga menepis anggapan kalau perusahaan tidak perlu mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan karena sudah terdaftar di asuransi swasta.

“Hal ini harus diluruskan. Meski sudah memiliki asuransi kesehatan swasta, perusahaan tetap harus mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Endang menambahkan, hal itu wajib dilakukan, seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Didalamnya ditegaskan, setiap warga negara Indonesia, termasuk warga asing yang tinggal minimal 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Terkait asuransi swasta yang dimiliki masyarakat–jika suatu asuransi swasta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui skema koordinasi manfaat– maka peserta BPJS Kesehatan itu akan memperoleh manfaat lebih, khususnya dalam manfaat non medis seperti naik kelas perawatan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Endang mengingatkan kembali, mulai 1 Juli 2015 iuran yang harus dibayarkan perusahaan adalah 5 persen dari gaji dan tunjangan tetap karyawan. Dengan rincian, 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung karyawan. (TW)

Kemenkes Kirim Tim Nusantara Sehat (NS) ke Perbatasan

Guna menguatkan pelayanan kesehatan primer di daerah perbatasan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat program yang disebut Nusantara Sehat (NS). Program yang berbasiskan tim itu fokus pada kegiatan yang bersifat promotif dan preventif di daerah tujuan.

“Satu Tim NS beranggotakan 8-9 orang tenaga kesehatan profesional,” kata Menteri Kesehatan (Menkes), Nila FA Moeloek usai penandatangan naskah kerjasama dalam bidang kesehatan dengan 48 bupati/walikota wilayah perbatasan, di Jakarta, Rabu (25/3).

Menkes berharap intervensi Tim NS menjadi terobosan baru dalam memperbaiki layanan kesehatan di daerah perbatasan. Mereka akan mengembangkan sejumlah kegiatan guna membangun kesadaran baru bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan.

“Ini memang bukan pekerjaan mudah. Tetapi sebuah perbaikan tidak akan berhasil jika kita tidak memulai,” kata Nila FA Moeloek.

Disebutkan, Tim NS adalah tenaga profesional kesehatan dengan latar belakanag medis seperti dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Mereka berusia dibawah 30 tahun.

“Tim NS pertana akan bertugas mulai 29 april 2015 hingga 2 tahun ke depan,” ucap Menkes.

Proses rekruitmen telah dilakukan secara online dan wawancara langsung. Proses seleksi calon berdasarkan resume, tes tertulis, wawancara tatap muka, tes psikologi serta fokus group discusion (FGD) untuk menilai individu dalam dinamika kelompok.

“Bagi calon yang lulus akan diberi pelatihan dan pembekalan oleh Pusdiklat aparatur Kemenkes bekerjasama dengan Armabar, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RS Cipto Mangunkusumo,” ujarnya.

Pada tahap awal tercatat ada 6.671 peserta dan mereka saat ini sedang dalam proses seleksi.

Pemerintah memberikan gaji/insentif kepada Tim NS Rp 7.850.000 untuk dokter umum dan dokter gigi. Sedangkan tenaga kesehatan lainnya diberikan sebesar Rp 4.400.000 per bulan.

“Mereka akan dikirim ke 48 kabupaten yang berada di daerah perbatasan dengan negara lain,” ucap Menkes menandaskan (TW)

World Health Organization selects UAB grad to lead Ebola fight

A 2010 graduate of the University of Alabama at Birmingham has been selected by the World Health Organization to a six-person committee tasked with evaluating the global response to the Ebola epidemic.

Dr. Faisal Shuaib received his degree from the School of Public Health’s international health program and was recently commissioned by WHO Director General Dr. Margaret Chan to be part of the team that will lead WHO’s Ebola strategy.

“It is an honor to be part of this prestigious assembly of experts commissioned to do this important piece of work,” Shuaib said. “The panel’s report will hopefully add to the growing body of knowledge on how we can do a better job of confronting disease-causing agents that have proved to be tenacious, efficient and unforgiving.”

Shuaib is currently the incident manager and head of the National Ebola Emergency Operations Center in Nigeria, where he played a major role in containing and ultimately dispelling the virus outbreak.

The first case of Ebola in Nigeria came into Lagos state by flight on July 20 when an ill traveler arrived from Liberia, according to UAB. During the course of the disease, Shuaib said the country recorded 19 confirmed cases, but within a month the country reported no more cases and the WHO declared Nigeria Ebola-free on Nov. 7, 2014.

As part of the WHO team, Shuaib will be monitoring other West African countries and submit a report to the 68th World Health Assembly in May.
“We still maintain a focus on the Ebola outbreak in other West African countries,” Shuaib said. “We continue to conduct active surveillance, perform screenings at our ports, and continually increase awareness about this disease.”

source: http://www.bizjournals.com/

Hari Tuberculosis Sedunia, JK: RS Penuh Tanda Kesehatan Buruk

Dalam memperingati hari Tuberculosis (TB) sedunia, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan bahwa penuhnya rumah sakit merupakan satu indikator yang buruk dari kesehatan lingkungan sekitarnya.

“Kalau suatu rumah sakit (RS) penuh pasien maka bisa dipastikan lingkungan di daerah tempat RS itu buruk,” kata JK dalam pidatonya memperingati hari Tuberculosis sedunia di Istana Wakil Presiden, Selasa (24/3).

JK berpendapat, suatu daerah dapat dikatakan tidak sehat dari lingkungan dari beberapa indikator tertentu. Hal tersebut, katanya, dapat dilihat dari kondisi dan perlakuan masyarakat setempat terhadap sanitasi dan pengairan. Selain itu, bisa terlihat dari bagaimana kondisi selokan di suatu tempat.

Kondisi lingkungan yang tidak sehat bisa turut berdampak pada penyebaran penyakit TB. Oleh karena itu, JK meminta ada usaha yang intensif dalam menjaga lingkungan dan mengubah kebiasaan seseorang sehingga lebih mencintai lingkungan sendiri. JK mengatakan bukanlah suatu contoh yang baik jika seseorang yang kedapatan mengidap penyakit langsung memutuskan konsumsi obat. Upaya preventif dinilai lebih penting dari konsumsi obat secara berlebihan.

Untuk penyelesaian masalah kesehatan dan pemberantasan TB agar lebih intensif, JK meminta kerjasama dengan seluruh pengawas dan petugas kesehatan serta masyarakat. Menurut Kalla, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang aktif dapat memperkecil angka penderita TB di Indonesia.

Dilansir dari situs tbindonesia.or.id, sejak 1997 hingga 2004, puncak pelaporan kasus penderita TB di Indonesia terjadi pada 1996 dan 2001. Pada 2001 tingkat pelaporan kasus TB meningkat dari 43 menjadi 81 per 100.000 penduduk. Menurut data situs, jika dilihat dari usia atau umur, kebanyakan penderita TB berasal dari kelompok lansia, yakni berusia 55 hingga 64 tahun. Sementara itu, tingkat kematian TB rata-rata di Indonesia sebesar 64.000 per tahun atau 175 orang per hari. (utd)

sumber: http://www.cnnindonesia.com

Menkes: Tak Ada Malpraktik Di RS Siloam

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek menyatakan, tidak ada malpraktik dalam kasus kematian dua pasien pascasuntikan obat anestesi Buvanest Spinal di RS Siloam Karawaci, Tangerang.

“Pemeriksaan oleh Komite Keselamatan Pasien tidak menunjukkan adanya malapraktik, tapi kita tetap memberikan peringatan terhadap rumah sakit tersebut,” kata Menkes dalam jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (23/3).

Peringatan diberikan karena pihak RS Siloam dinilai lambat dalam melaporkan kasus tersebut ke Dinas Kesehatan setempat maupun ke Kementerian Kesehatan.

Namun terkait kasus kekeliruan penyuntikan obat anestesi yang menewaskan dua pasien, Menkes menyatakan tidak ada kesalahan prosedur.

“RS telah memiliki SOP (prosedur standar operasional). Penyiapan obat dan pemberian obat telah dilakukan sesuai dengan SOP,” kata Menkes.

Namun untuk mencegah kasus serupa, Kemenkes telah membuat surat edaran ke seluruh RS mengenai perihal tertukarnya isi obat anestesi Buvanest Spinal itu dengan asam traneksamat yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan.

“Sejauh ini, tidak ada laporan kasus serupa dari RS lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Akmal Taher menambahkan, pihaknya tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada RS Siloam karena tidak terbukti ada pelanggaran dalam penanganan pasien.

“Sanksi itu diberikan kalau terjadi pelanggaran, jadi kalau tidak terjadi pelanggaran kita tidak bisa menjatuhkan sanksi. SOP sudah ada dan diikuti, kita tidak dapat menjatuhkan sanksi,” ujarnya.

Dua pasien di RS Siloam meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan Buvanest Spinal sebelum melakukan operasi.Salah satu pasien perempuan meninggal merupakan pasien untuk operasi caesar sedangkan pasien pria lainnya adalah pasien urologi. (TW)

Apotik Tak Boleh Simpan Obat Bermasalah

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparringa meminta pada apotik dan toko obat untuk tidak menyimpan obat suntik buvanest spinal produksi PT Kalbe Farma yang bermasalah. Hal itu untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

“Jika ada apotik atau toko obat yang kesulitan dalam proses pengembalikan buvanest, bisa menghubungi BPOM. Akan kami bantu prosesnya,” kata Roy kepada wartawan, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (23/3).

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dan jajaran eselon satu di lingkungan Kemenkes.

Pernyataan Roy disampaikan terkait dengan ucapan ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta bahwa hingga kini masih ditemukan Buvanest Spinal produksi PT Kalbe Farma di pasaran, meski dengan nomor seri yang berbeda.

Padahal, lanjut Marius, BPOM sejak 17 Februari 2015 lalu telah membekukan izin edar Buvanest Spinal buatan PT Kalbe Farma. Itu artinya, obat anastesi tersebut tak boleh ada di pasaran untuk semua produk, tak hanya pada nomor batch tertentu yang terbukti bermasalah.

“BPOM dan Kemenkes harus serius tangani masalah Buvanest bermasalah ini. Jangan sampai kasus seperti meninggalnya dua pasien di rumah sakit Siloam Karawaci terulang lagi,” kata Marius dalam sebuah diskusi, pekan lalu.

Untuk itu, Kepala BPOM meminta pada para pihak untuk melaporkan apotik yang masih memiliki stok Buvanest Spinal di gudangnya. BPOM akan menurunkan tim untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Sulit kalau hanya berdasarkan katanya. Kami ingin ada daftar nama-nama apotik yang memang masih menyimpan Buvanest,” ucap Roy menegaskan.

Roy menambahkan, pihaknya sejak 18 Maret 2015 lalu telah mengeluarkan sanksi kepada PT Kalbe Farma. Yaitu berupa instruksi untuk menghentikan pendistribusian produk Buvanest Spinal serta menarik produk tersebut yang sudah telanjur beredar di pasaran.

“Kami tidak bisa memberi sanksi pidana atas kasus ini. BPOM tak punya kewenangan itu,”ucap Roy menegaskan.

Hasil investigasi yang dilakukan BPOM dan Kemenkes menunjukkan adanya pencampuran produk. Ampul Buvanest yang seharusnya berisi bupivacaine untuk obat bius, ternyata berisi Asam traneksamat yang merupakan obat untuk mengatasi perdarahan.

Pada 17 Februari 2015, BPOM sebetulnya juga telah membekukan nomor izin edar Buvanest Spinal dan menyegel ruang produksi serta seluruh produk yang diproduksi di line 6. Selain Buvanest Spinal dan Asam traneksamat, masih ada 26 jenis obat yang diproduksi di line tersebut.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan dalam kasus tersebut RS Siloam telah melakukan penanganan sesuai prosedur, baik standard operation procedure (SOP) penanganan obat maupun pelayanan pasien. (TW)

Bill Gates: World needs global response system for outbreaks

Billionaire philanthropist Bill Gates is issuing a call to action for countries around the world to create an international response system for future outbreaks, which he said would address the “global failure” to combat Ebola.

As the death toll for Ebola continues to rise, Gates is urging governments and international organizations like the United Nations and NATO to seize the momentum and adopt a new global health strategy.

Gates laid out a blueprint for the global response system Wednesday in the New England Journal of Medicine. His plan focuses on creating a central international institution and building up the basic health systems in poor countries – an ambitious and costly plan that he says would take years of work.

“As the Ebola epidemic fades from the world’s attention, we risk missing the opportunity to learn from it,” Gates wrote. “There is a significant chance that an epidemic of a substantially more infectious disease will occur sometime in the next 20 years.”

A central part of the strategy is a “global institution” to coordinate all outbreak-related efforts. This body would must be “given enough authority and funding to be effective,” Gates wrote.

That organization would assume many the roles of the United Nations’ health arm, the World Health Organization (WHO), which has faced heavy criticism for its sometimes lagging response to Ebola. Gates describe the WHO’s current response network as “severely understaffed and underfunded.”

His plan would also increase disease-surveillance abilities and laboratory capacity in poor countries, as well as create a stockpile of needed supplies. He also called for countries to maintain a “pool of volunteers” who can be immediately brought in to deal with an outbreak, as well as a trained group of military personnel.

Gates also stresses the need for more research to create new vaccines and treatments. He specifically points to the lack of universal vaccine for influenza, which he said needs a far larger INVESTMENT.

“There is work being done toward this goal, but it has garnered nowhere near the resources that it deserves,” he said.

He said the response network could also address a potential biothreat.

source: http://thehill.com

KPK Diminta Awasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) menegaskan KPK harus fokus pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Alasannya, ada potensi terjadinya korupsi.

Hal itu disampaikan Bambang saat berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Warga Djakarta (Iwarda) Peduli Indonesia, di Jakarta, Rabu (17/3). Hadir di acara itu dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, Abdul Fickar Hadja dan Ketua Iwarda Peduli Indonesia, Trubus Rahardiansah. Tema diskusi ‘Kisruh Antara KPK-Polri Tak Kunjung Usai’

Bambang menuturkan dari sektor pendidikan ada alokasi dana 20 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang memang perlu dikawal agar tidak terjadi penyimpangan. Begitu juga sektor pelayanan kesehatan, dan BPJS berpotensi terjadinya korupsi.

“Namun memang tidak mudah dalam memberantas korupsi, karena terkadang akan menghadapi fight back (serangan balik), sehingga muncul kekisruhan antarlembaga,” tutur Bambang.

Menurut dia, ancaman pemberantasan korupsi terjadi karena adanya sistem oligarki yakni, konspirasi, atau sekutu yang melibatkan politisi dan birokrasi. “Sistem oligarki memiliki daya rusak terhadap upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Bambang juga mengusulkan dalam pemberatasan korupsi perlu partisipasi masyarakat dengan membangun sistem reward policy atau pemberian hadiah bagi masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi.

“Dengan sistem ini masyarakat diberikan hadiah sebesar 20 persen dari uang yang disita dari koruptor yang dilaporkannya. Jadi melalui sistem ini kita mendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Ketua Iwarda Peduli Indonesia, Trubus Rahardiansah, menyayangkan energi dan konsentrasi aparat penegak hukum, baik KPK dan Polri disedot oleh masalah internal kedua instansi tersebut.

“Penegakkan hukum terhadap pelaku koruptor terancam jalan di tempat, bahkan macet, sehingga ruang gerak koruptor kembali leluasa,” papar Trubus. (johara)

sumber: http://poskotanews.com/