Diagnosis Penyakit Makin Cepat dan Tepat Berkat Teleradiologi

Dunia kedokteran semakin maju saja. Berkat Teleradiologi, alat yang dikembangkan VRad (perusahaan telemedicine dari Amerika Serikat), proses diagnosis suatu penyakit dapat diketahui secara akurat dalam waktu kurang dari 1 jam.

“Diagnosis akurat dan cepat sangat diperlukan untuk memastikan pengobatan yang efektif dan segera,” kata dr Ivan Rizal Sini dari Rumah Sakit Bunda Jakarta dalam diskusi tentang teknologi Teleradiologi, di Jakarta, Rabu (18/3).

Ivan mencontohkan benjolan yang ada di paru. Belum jelas apakah itu termasuk tumor jinak atau kanker, karena jika dilihat melalui foto rontgen terlihat sangat mirip.

“Lewat teleradiologi, hasil pencitraan atau imaging baik melalui rontgen, computerized tomography (CT) Scan atau MRI (magnetic resonance imaging) bisa diketahui dengan cepat, apakah benjolan tersebut tumor jinak atau kanker,” katanya.

Kepastian soal penyakit menjadi penting, lanjut dr Ivan Rizal Sini, karena penanganan dua penyakit itu beda. Jika data sudah memastikan bahwa benjolan tersebut adalah tumor jinak, maka akan dilakukan standar penanganan untuk tumor.

“Salah satu faktor ketidakberhasilan terapi atau terjadinya malpraktik akibat salah diagnosis. Itu karena ada banyaj penyakit yang kondisi maupun gejala-nya terlihat mirip satu sama lain. Untuk itu, kami menilai perlunya teleradiologi bagian dari fasilitas rumah sakit bunda,” ujarnya.

Dr Ivan mengakui, pemanfaatan teknologi diagnostik pencitraan seperti teleradiologi ini mempengaruhi biaya pasien. Namun, jika melihat tingkat kecepatan dan keakuratan diagnosis, maka tambahan biaya dalam teleradiologi menjadi terbayarkan.

“Biaya teleradiologi ini sekitar 70-100 dolar Amerika per tindakan. Jika pengobatan menjadi efektif, maka pasien justru lebih hemat karena tidak harus bolak balik ke rumah sakit akibat salah diagnostik,” ujarnya.

Ditanyakan apakah teleradiologi ini wajib dilakukan pada seluruh pasien, dr Ivan mengatakan, hanya pada penyakit tertentu saja yang membutuhkan kejelasan.

“Sesuai kebutuhan saja. Jika dokter merasa butuh kejelasan atas kondisi suatu penyakit, baru dilakukan teleradiologi. Itupun kalo pasien mau,” ujarnya.

Dr Ivan mengemukakan teleradiologi sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Namun, teknologi teleradiologi yang dikembangkan VRad mampu mendignosa penyakit lebih cepat dan akurat. Untuk stroke, hasilnya diketahui dalam 20 menit, sedangkan trauma dalam tubuh sekitar 12 menit. (TW)

{jcomments on}

Ratusan Tenaga Kesehatan Dikirim ke Perbatasan

18mar15

18mar15Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui program Nusantara Sehat akan mengirim ratusan tenaga kesehatan ke daerah perbatasan di seluruh Indonesia. Mereka akan ditempatkan di 120 Puskesmas yang tersebar di 44 kabupaten di 15 provinsi.

“Tahun ini kita fokus kirim tenaga kesehatan ke daerah perbatasan,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM) Kemenkes, Usman Sumantri di Gedung Pusdiklat Aparatur Badan PPSDM Kesehatan Jakarta, Selasa (17/3).

Dijelaskan, proses rekrutmen tenaga kesehatan telah dilakukan secara online. Saat ini memasuki seleksi tahap kedua. “Cukup banyak tenaga kesehatan yang mendaftar menjadi tim Nusantara Sehat pada angkatan pertama ini,” ujarnya.

Disebutkan jumlah pendaftar dari seluruh Indonesia mencapai 6.671 tenaga kesehatan. Dari jumlah itu, yang lolos seleksi sebanyak 630 orang.

“Sebanyak 630 orang itu dipanggil ke Jakarta untuk ikut seleksi tahap II. Nanti kita ambil yang memiliki kompetensi saja, berapapun jumlahnya,” ucap Usman.

Usman menjelaskan, mereka akan bekerja secara tim dengan anggota lainnya sebanyak 9 orang.Tenaga kesehatan yang menjadi tim Nusantara Sehat yaitu, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan, tenaga kefarmasian, dan kesehatan masyarakat.

“Mereka akan ditugaskan di wilayah perbatasan selama 2 tahun,” tutur Usman Sumantri.

Kemenkes sebenarnya menargetkan sekitar 960 tenaga kesehatan untuk disebar ke beberapa daerah di Indonesia selama 2015 ini. Sebelum diberangkatkan ke daerah, mereka akan diberi pembekalan khusus.

Untuk itu, Kemenkes bekerja sama denganTNI Angkatan Laut untuk memberikan bekal pertahanan selama di laut. Sebab, mereka akan dikirim ke daerah yang akses jalannya tidak mudah.

“Mereka akan menempati daerah perbatasan seperti di Kapuas, KalimantanBarat yang berbatasan dengan Malaysia dan Papua yang berbatasan dengan Papua Niugini hingga Indonesia Timur yang berbatasan dengan TimorTimur,” tuturnya.

Setelah melewati berbagai tahapan seleksi, Usman menambahkan, Tim Nusantara Sehat akan diberangkatkan pada pertengahan April 2015, berdasarkan penempatan masing-masing.

Melalui program Nusantara Sehat diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka penyakit tidak menular, serta menerapkan pola hidupbersih dan sehat di masyarakat.

“Program Nusantara Sehat ini penekanannya pada kegiatan promotif dan preventif. Kegiatan dilakukan secara tim dengan tenaga kesehatan lain yang ada di wilayah tersebut” kata Usman menandaskan. (TW)

{jcomments on}

World Health Organization Joins with ESCMID to Fight Infections

The European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) has been joined by the World Health Organization (WHO) to launch the 7th annual International Day for Fighting Infection, April 24, 2015. This year’s event sees the European society exploring vaccines as a possible solution in the global, cross-border fight against antimicrobial resistance.

The event is free for anyone to attend and coincides with the ESCMID annual congress (ECCMID) in Copenhagen and the WHO’s World Immunization Week. The overall mission of the day is to increase international collaboration and to highlight cutting-edge methods in the battle against infectious disease. The WHO will be providing an update from its European office across Ebola, extensively drug-resistant tuberculosis and polio, while ESCMID will explore how nations can start harnessing the potential of vaccines in the intensifying battle against antimicrobial resistance.

Following International Day for Fighting Infection will be the 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, which will be held April 25-28, 2015.

Murat Akova, ESCMID president, says, “Our annual ‘International Day for Fighting Infection’ has traditionally been held on or around St George’s day, and it seems very fitting as the war against antimicrobial resistance can now be fought with a needle rather than a sword – vaccines have huge potential to help combat this growing problem. This event is designed specifically with the goal of spreading the word throughout the medical community of the society’s mission and solutions we are exploring. For instance, the ESCMID guidelines on antimicrobial resistance should be the basis of all healthcare professions’ response. Moreover, this year the WHO has expanded its collaboration with us, recognising our excellent work and is throwing its full support behind the campaign.”

source: http://www.infectioncontroltoday.com

 

BPOM: Tak Ingin Jadi “Watch Dog” Terus

bpom

bpomMengaku lelah menjadi “watch dog”, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga mengubah paradigma lembaga yang dipimpinnya dari bersikap reaktif menjadi preventif. Untuk itu, kegiatan yang bersifat pembinaan akan diperbanyak.

“Sikap reaktif yang selama ini kami lakukan ternyata tak selalu efektif mengatasi masalah penyimpangan standar keamanan obat dan makanan. Karena hukum pun tidak membuat efek jera,” kata Roy dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM, di Jakarta, Senin (16/3).

Acara yang dibuka Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek ini akan berlangsung hingga Kamis (19/3) mendatang.

Roy mengatakan, pihaknya selama ini lebih banyak bersikap reaktif terhadap para pelanggar standar keamanan obat dan makanan. Dalam lima tahun mendatang, sikap tersebut akan diubah ke arah preventif.

“Lima tahun mendatang kami ubah paradigma BPOM menjadi lebih proaktif. Mengajak industri baik skala besar maupun skala rumahan untuk membuat produk obat dan makanan sesuai dengan CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dan good manufacturing practices (GMP),” ujarnya.

Karena disadari, lanjut Roy Sparingga, penegakan hukum yang seharusnya bisa membuat efek jera, ternyata tidak sesuai harapan. Karena kasus penggunaan barang berbahaya dalam obat dan makanan tetap marak setiap tahunnya.

“Pengawasan yang kita lakukan fokus memperbaiki standar cara produksi obat dan makanan. Ke depan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat-obatan akan diberikan porsi perhatian lebih besar,” katanya menegaskan.

Selain itu, ditambahkan Roy, pihaknya juga akan bersinergi dengan kebijakan pangan dan obat di daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, dan anggaran pembinaan yang cukup. (TW)

 

Kemitraan Indonesia-Australia untuk kesehatan NTT positif

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Stef Bria Seran, mengatakan kemitraan Indonesia-Australia melalui program “Australia Indonesia Partnership for Maternal And Neonatal Healt” (AIPMNH) atau program kesehatan ibu dan bayi baru lahir berdampak positif.

“Dampak dari kemitraan yang dibangun sejak 2008 itu di bidang kesehatan terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) lebih nampak dirasakan jutaan ibu dan bayi di 14 kabupaten di NTT yang mejadi sasaran dari program AIPMNH,” katanya pada Workshop Penguatan Jurnalis Kupang untuk advokasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kupang, Kamis.

Ia menyebut fakta dari dari dampak kemitraan kedua negara tetangga itu pada tingkat kematian ibu di NTT yang sebelumnya adanya program kemitraan itu (2008) tergolong tinggi di Indonesia yaitu mencapai 330 orang hingga menjelang berakhirnya program tersebut pada Juli 2015, turun menjadi 159 orang per setiap 1.000 kelahiran.

“Ini perlu diapresiasi, karena berkat kebijakan dari Negara Kanguru itu yang telah memberi anggaran untuk terselenggaranya program penguatan, pemberdayaan serta penyelamatan melalui tim dan tenaga teknis dilapangan dalam rangka implementasi rencana dan program kerja yang telah disepakati dan ditetapkan bersama,” katanya.

Meskipun juga harus diakui bahwa dibalik kesuksesan bersama mitra kerja Dinas Kesehatan setempat menurunkan angka kematian ibu, karena tingkat kesadaran para ibu hamil untuk melahirkan pada fasilitas kesehatan yang telah tersedian itu mencapai 87 persen, juga masih menyisakan persoalan tingkat kematian bayi yang belum menggembirkan di NTT.

Hal ini (tingkat kematian bayi) dibenarkan oleh Manager Transisi AIPMNH NTT Dr Henyo Kerong dan Staf program John Th Ire bahwa tingkat kematian bayi di NTT dalam lima tahun terakhir belum menggembirakan (angkanya fluktuatif–naik turun) dari tahun ke tahun.

“Tingkat kematiannya masih kematian bayi di NTT mencapai 1.274, namun pada 2009 turun menjadi 1.215 orang. Tahun 2010 naik lagi menjadi 1.305 orang, namun pada 2011 turun menjadi 1.272 orang bayi,” katanya.

Berikut mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka–Flores Tengah itu menagatakan pada 2012, kasus kematian bayi meningkat menjadi 1.350 orang, namun pada 2013 turun lagi menjadi 1.286 orang, dan pada tahun 2014 turun lagi menjadi 1.282 orang per 1.000 kelahiran yang hidup.

“Ini (tingkat kematian bayi) di NTT memang masih fluktuatif, bahkan tergolong tinggi jika dikaitkan dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yang hanya boleh mencapai 230 orang per 1.000 kelahiran yang hidup,” katanya.

Namun menurut dia, sukses menurunkan tingkat kematian ibu pada saat melahirkan tidak lantas membuat sekitar 5,1 juta penduduk di NTT cepat puas atau belum menggembirakannya tingkat kematian bayi di NTT dalam kurun waktu tertentu itu membuat putus asa dan tidak lagi berjuang melawan dan menghapus stigma itu.

Ia yakin kompilasi cerita sukses yang telah dirangkum lembaga swadaya masyarakat internasional yang telah peduli akan kesehatan bagi masyarakat daerah pedalaman akan menjadi motivasi dan dan dorongan untuk melanjutkan perjuangan yang akan segera ditinggalkan dan berganti program dengan nama baru, tetapi masih dalam konteks kesehatan.

sumber: http://www.antaranews.com/

 

Indonesia Dinilai Belum Akomodir Teknologi Kesehatan Lokal

C-TECH Group Indonesia, penemu teknologi penyembuh kanker, menilai pemerintah Indonesia belum mampu mengakomodir perkembangan teknologi dunia kesehatan untuk pelaku lokal.

Warsito R. Taruno, Group CEO C-TECH Group Indonesia, mengatakan hingga kini pemerintah belum memiliki regulasi khusus terkait dengan penggunaan secara massal teknologi kesehatan yang ditemukan oleh peneliti dalam negeri.

“Bagi peneliti dalam negeri izin edar dan skema produksi massal masih belum jelas aturannya. Hal ini menghambat perkembangan teknologi dan dunia kesehatan Indonesia,” ujarnya di Tangerang, Rabu (11/3/2015).

Menurutnya, skema izin edar yang ada di Indonesia saat ini penerapannya masih diperuntukkan bagi produk-produk kesehatan luar negeri. Sementara bagi pelaku lokal yang tengah mengembangkan teknologi kesehatan, belum ada regulasi dan ketentuan yang mengaturnya.

Dia mencontohkan keberhasilan pihaknya menemukan teknologi penyembuh kanker payudara dan otak hingga kini kesulitan mendapatkan izin edar untuk digunakan oleh para praktisi kesehatan dalam menyembuhkan penyakit kanker.

Tidak hanya itu, teknologi penyembuh kanker yang ditemukan dengan biaya jauh lebih murah ketimbang teknologi dari luar negeri ini hingga kini kesulitan melakukan produksi massal dan secara resmi digunakan oleh instansi kesehatan di Indonesia.

Padahal, 90% komponen produk yang dapat menyembuhkan penyakit kanker ini berasal dari dalam negeri. Tidak hanya itu, konsep utama dari teknologi ini pun berasal dari peneliti-peneliti Indonesia.

“Produk kami bahkan telah diakui oleh Jepang dan Amerika. Jepang merupakan pihak yang secara regular memesan komponen inti teknologi ini untuk kemudian dikemas ulang dan dipasarkan ke negara lain,” ujarnya.

sumber: http://industri.bisnis.com

 

World Health Organization creates independent panel to assess its response to Ebola outbreak

The World Health Organization says it has created a panel of independent experts to assess its response to the biggest-ever Ebola outbreak in history.

In a statement Tuesday, the U.N. health agency said the panel was commissioned after a resolution passed by its executive board. The panel will be chaired by Barbara , a former chief executive of Oxfam GB. A preliminary report is due in May.

WHO’s handling of the Ebola outbreak that has killed over 9,900 people in West Africa has been heavily criticized. WHO admitted in an internal draft report that it fumbled early attempts to curb the outbreak, blaming incompetent staff and a lack of real-time information. Others also criticized WHO for not declaring an international health emergency until nearly 1,000 people had died.

source: http://www.vancouversun.com/

 

 

Dokter Kini Terlindungi Risiko Malpraktek

10mart-1

10mart-1Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menggandeng perusahaan asuransi Asei Indonesia untuk melindungi para dokter atas risiko malpraktek. Diharapkan, proteksi semacam ini membuat dokter bekerja lebih tenang dan profesional.

Penandatanganan kerjasama dilakukan Ketua Ketua Primer Koperasi (Primkop) IDI, dr Kadarsyah dengan Dirut PT Asuransi Asei Indonesia, Eko Wari Santoso, di Jakarta, Selasa (10/3). Turut menyaksikan Ketua Umum IDI, dr Zaenal Abidin.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kerjasama PB IDI dengan Dirut PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim untuk program perlindungan hari tua dan risiko meninggal dunia.

Dr Zaenal Abidin menjelaskan, asuransi risiko malpraktek diperlukan jika melihat kasus gugatan atas tuduhan malpraktek oleh dokter semakin meningkat akhir-akhir ini. Kondisi ini tidak saja membuat stress para dokter, tetapi juga membuat “bangkrut” keuangannya.

“Karena selama proses penyelesaian kasusnya, dokter jarang praktek, padahal butuh biaya untuk jalan ke sana ke sini. Belum lagi, kalau pihak penggugat minta kompensasi uang. Dokter langsung bangkrut,” tuturnya.

Soal proteksi malpraktek bagi dokter, menurut Zaenal B IDI, sebenarnya sudah digagas sejak lama. Namun, sulit mencari perusahaan asuransi yang memiliki produk khusus Tanggung Gugat Medikal Malpraktek.

“Saat bertemu dengan Asuransi Asei Indonesia, gagasan soal proteksi malpraktek ini klop. Sebagai perusahaan asuransi yang khusus menangani kerugian, Asei punya produk asuransi khusus seperti yang diinginkan IDI,” ujarnya.

Ditambahkan, premi untuk bisa ikut program proteksi ini beragam mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu per bulan. Dana tersebut bukan sejenis premi yang hilang jika habis waktunya, tetapi masuk dalam program hari tua yang dikelola Asuransi Jiwasraya.

“Jadi ada 3 manfaat dari program ini, dokter mendapat tunjangan hari tua dari premi yang telah dibayarkan, sekaligus proteksi dari risiko malpraktek. Jadi uangnya tidak hilang. Ini jadi semacam menabung untuk hari tua, tetapi dilindungi asuransi proteksi,” ujarnya.

Dr Dien Kurtanti, General Manager Primkop IDI menjelaskan, setiap dokter yang sudah tergabung dalam asuransi ini jika terkena kasus tinggal menelpon tim penanganan kasus di IDI. Nanti bersama dengan pihak asuransi akan menyelesaikan kasus mulai dari mediasi hingga diputus oleh pengadilan.

“Selama proses mediasi hingga pengadilan, biayanya ditanggung pihak asuransi. Bahkan jika diputuskan bersalah, biaya pertanggungan hingga Rp 1,5 miliar itu pun dibayarkan asuransi. Dokter bisa lebih tenang, karena urusan sudah dilakukan asuransi,” ujarnya.

Peran Primkop IDI dalam kerjasama ini sebagai administrator mulai dari pendistribusian kontribusi premi dan perantara klaim untuk kepentingan asuransi anggota IDI. (TW)

{jcomments on}

World Health Organization to test Ebola vaccine in Guinea, aims to find and stop linked cases

The World Health Organization will start large-scale testing of an experimental Ebola vaccine in Guinea on Saturday to see how effective it might be in preventing future outbreaks of the deadly virus.

The West African nations of Sierra Leone, Liberia and Guinea have been hardest hit in the yearlong Ebola outbreak, which is estimated to have left more than 9,800 people dead. In a statement Thursday, the U.N. health agency said the vaccine study will focus on Basse Guinee, the region that has Guinea’s most Ebola cases.

The health agency’s vaccination strategy in Guinea aims to create a buffer zone around an Ebola case to prevent its further spread — an approach used to eradicate smallpox in the 1970s. Officials will vaccinate people who have already been exposed to Ebola cases and are at risk of developing the disease.

The vaccine being tested — VSV-EBOV — was developed by Canada and is now licensed to Merck. A second vaccine — one developed by U.S. National Institutes of Health and GlaxoSmithKline — will be tested in a separate study as supplies become available. The Guinea trial is being conducted with other health partners including Doctors Without Borders, Epicentre, the Norwegian Institute of Public Health and the Guinean government.

“If a vaccine is found effective, it will be the first preventive tool against Ebola in history,” WHO chief Dr. Margaret Chan said in a statement.

Bertrand Draguez, medical director of Doctors Without Borders, applauded the move, which he called long overdue.

“For more than a year, we have been racing around the clock to stop the epidemic from spreading further,” he noted.

Authorities in Liberia discharged the country’s last Ebola patient on Thursday. It will take 42 days of no new cases for Liberia to be declared Ebola-free by WHO standards.

WHO on Wednesday reported 132 new Ebola cases last week, an increase from the 99 cases reported the previous week. The agency said the spread of Ebola remains “widespread” in Sierra Leone and noted that cases have jumped both there and in Guinea.

WHO said only about half of new Ebola patients in Guinea are connected to known cases, meaning that health officials are unable to track where the disease is spreading in the other half of cases. WHO also said unsafe traditional burials — a high-risk factor for Ebola transmission — continue to occur in both Guinea and Sierra Leone, and health workers in those countries are still being attacked by those wary of their efforts.

Officials also said the number of Ebola deaths taking place outside of hospitals still remains high in Guinea and Sierra Leone, “suggesting that the need for early isolation and treatment is not yet understood, accepted or acted upon.”

WHO had previously set a goal of isolating all Ebola cases and ensuring all burials were safe by January 1.

source: http://www.thestarphoenix.com

 

 

Kemkes Bakal Kirim 960 Tenaga Kesehatan ke Wilayah Terpencil

Demi menguatkan layanan kesehatan primer sesuai fokus dari kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) periode 2015-2019 maka dibuatlah program Nusantara Sehat pada Februari 2015.

Dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkenas) 2015, Nusantara Sehat ini menjadi topik yang dibahas oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Farid Moeloek.

Nusantara Sehat, kata Menkes, akan dilaksanakan dengan mengirimkan 960 tenaga kesehatan ke 120 Puskesmas di daerah terpencil, terutama perbatasan dan kepulauan.

“Para tenaga kesehatan ditempatkan sebagai tim, bukan berdiri sendiri, yang akan bekerja untuk mendukung dan kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta memperkuat kapasitas layanan kesehatan di Puskesmas di daerah terpencil,” kata Menteri Kesehatan saat pemaparan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkenas) 2015 di Grand Clarion Hotel & Convention Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (9/3/2015) malam.

Dilanjutkan Menteri Kesehatan, Nusantara Sehat juga dijadikan sebagai ‘penjaga gawang’ agar semua pihak dapat memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat. “Karena tentunya, kita tidak ingin masyarakat yang jatuh sakit jumlahnya semakin banyak,” kata Menkes.

Dengan melakukan penguatan layanan kesehatan primer, Menteri Kesehatan berharap dapat memelihara kesehatan masyarakat Indonesia agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

“Saat ini, tentunya dengan masa transisi, masih banyak masyarakat kita merasakan kewalahan dalam pelayanan kesehatan di sekunder maupun tersier,” kata Menkes.

Berhubung Nusantara Sehat diluncurkan sebagai salah satu prioritas kunci Kementerian Kesehatan selama lima tahun ke depan, Menteri Kesehatan memohon untuk memberikan dukungan penuh dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota agar program ini dapat berjalan sukses.

sumber: http://health.liputan6.com