Category: Berita

BPJS Kesehatan: Mulai Maret, Seluruh Peserta Mendapat KIS

Mulai Maret 2015, kartu BPJS Kesehatan akan berganti nama menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pada tahap awal, pergantian kartu baru diperuntukan bagi peserta Penerima Biaya Iuran yang berjumlah 86,4 juta orang.

“Selain PBI, peserta BPJS Kesehatan yang mendaftar pada Maret akan langsung mendapat kartu baru,” kata Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai penandatanganan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Jakarta, Selasa (17/2). Hadir dalam kesempatan itu Kepala LKPP, Agus Rahardjo.

Kerja sama dengan LKPP, dijelaskan Fachmi, khususnya dalam lelang pembuatan kartu KIS sesuai dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang mencapai lebih sari 133 juta orang. Lelang pekerjaan oleh LKPP dilakukan, karena harganya bisa lebih murah hingga separo dari harga pasaran.
Ditanyakan citra pemegang KIS adalah orang miskin, Fachmi berharap hal itu tidak terjadi lagi. Pemegang KIS adalah seluruh peserta program JKN.
“Hanya ganti nama saja, karena baik ukuran maupun bentuk kartunya sama. Kartu lama masih bisa dipakai. Tanpa kartu pun bisa berobat asalkan hapal nomor kependudukan,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses pencetakan dan distribusi, Agus Rahardjo menjelaskan, pencetakan kartu akan dilakukan per region. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses pendistribusian kartu. (TW)

{jcomments on}

BPJS Kesehatan: Premi PBI Diusulkan Naik Jadi Rp 27.500

Ketidakcocokan antara rasio klaim dengan penerimaan premi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014, tak ada upaya lain yang harus dilakukan selain menaikkan besaran premi. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan kenaikan premi bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah dari sebelumnya Rp 19.225 per bulan menjadi Rp 27.500 atau sebesar 43persen.

“Saat ini ketidakcocokan rasio klaim menggunakan dana talangan dari pemerintah sekitar Rp 6 triliun. Tahun depan, kami dana itu tidak dalam bentuk dana talangan, tetapi kenaikan premi PBI yang ditanggung pemerintah. Sehingga keberadaannya bisa dipastikan,” kata Dirut Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatangan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah (LKPP), di Jakarta, Selasa (17/2).

Fachmi menjelaskan, perubahan premi baru bisa dilakukan pada 2016 sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengusul
kenaikan premi pun dari DJSN, bukan dari BPJS Kesehatan. “Kami hanya pelaksana. Yang berhak mengusulkan adalah pemerintah yang diwakilkan
DJSN. Perubahannya nanti dalam bentuk Peraturan Presiden,” tuturnya.

Fachmi mencontohkan total premi yang belum diaudit hingga Desember 2014 tercatat Rp 41,06 triliun, sementara biaya manfaat (klaim)
sebesar Rp 42,6 triliun. Jadi ada mismatch (ketidakcocokan), rasio klaim sampai 103,88 persen selama tahun 2014.

“Ketidakcocokan angka ini harus diantisipasi ke depan bukan dalam bentuk dana talangan lagi, tetapi kenaikan premi PBI. Sehingga hitung-hitungannya sangat jelas,” ucap Fachmi menegaskan.

Ketidakcocokan tersebut, menurut Fachmi Idris, bisa terjadi sebagai dampai fenomena efek asuransi atau insurance effect. Masyarakat kelas
bawah berbondong-bondong mendaftar BPJS Kesehatan karena kondisinya yang sudah sakit.

“Selama kurun waktu 2014, tercatat ada 9 juta jiwa yang dirawat di rumah sakit. Bisa dibayangkan biaya pengobatan mereka, misalkan
rata-rata Rp 1 juta per bulan, sementara biaya iurannya hanya Rp 19.225 per bulan,” katanya.

Terkait dengan kondisi itu, pihak BPJS Kesehatan ini memberlakukan peraturan baru yang mana kartu tidak bisa dilakukan saat itu juga,
seperti pada aturan 2014 lalu. Tetapi ada masa tunggu selama 1-3 bulan untuk proses aktivasinya.

“Jadi orang tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan karena kondisinya yang sudah sakit. Tetapi kesadaran baru bahwa asuransi itu untuk
mempersiapkan kalau terjadi sakit. Masih kita telaah apakah 1 bulan atau 3 bulan untuk masa tunggunya,” ujarnya.

achmi menyebutkan, tahun 2015 ini pihaknya menargetkan bisa mengumpulkan premi sebesar Rp 55 triliun dengan rasio klaim 98,25
persen. Hingga 13 Februari 2015, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 137,7 juta dan ditargetkan bisa mencapai 168 juta orang di
tahun ini.

“Target premi Rp 55 triliun tahun ini, biaya manfaat 98,25 persen dari total premi seperti biaya rumah sakit,” katanya. (TW)

{jcomments on}

National scene: Ministry requests Rp 654b for health care

The Health Ministry has requested a budget allocation of Rp 654 billion (US$51.27 million) to improve primary health-care facilities across Indonesia.

“Ministry data shows that many community health center [Puskesmas] facilities need improvement because of moderate to heavy damage,” Health Minister Nila Moeloek said as quoted by Antara news agency on the sidelines of the 2015 central regional chapter National Health Coordination Meeting (Rakerkesnas) in Bali on Monday.

She added that the proposed budgetary allocations would be included in the upcoming revised 2015 state budget through specific-purpose grant (DAK) and assistance-provision mechanisms.

The minister further explained that the efforts were intended to boost health-care services both at primary and referral healthcare facilities.

“It is hoped that 6,000 Puskesmas will reach the standard of health-care services stipulated in the health minister’s regulations,” Nila said.

“It is also hoped that 184 regional referral hospitals and 14 national referral hospitals can be built in stages until 2019,” she went on.

The minister said the Health Ministry would partner with the Home Affairs Ministry in strengthening health-care services at primary-care facilities.

“We need to cooperate with the Home Affairs Ministry so there will be a strong synergy between central and regional authorities because we feel that this relationship has been disconnected [after the implementation of regional autonomy],” said Nila, adding that with such a partnership, regional administrations would pay closer attention to the populace’s basic health needs.

source: http://www.thejakartapost.com

Layanan Kesehatan Harus Mudah Diakses

BANDA ACEH – LSM Masyarakat Transprasni Aceh (MaTA) menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh memiliki peran melekat mengawasi jalannya pelayanan kesehatan rakyat dalam program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) yang digagas Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). “DPR Aceh merupakan pihak yang turut bertanggung jawab mengawasi jalannya program JKRA pada Pemerintahan Aceh. Sehingga tidak terkesan pemerintah hanya menggelontorkan anggaran besar tapi tidak mengawasinya dari sisi akuntabilitas dan tranparansi pelaksanaannya di lapangan,” ujar Koordinator MaTA, Alfian menanggapi laporan Eksklusif Serambi berjudul “600.000 Warga Aceh belum Daftar BPJS” yang disiarkan Minggu 15 Februari 2015.

Menurut Alfian, sebagai lembaga pengawas DPRA memiliki akses yang lebih besar untuk memantau apa yang terjadi di lapangan. Mulai dari sisi penggunaan anggaran hingga pelayanan di level bawah. Dari sisi anggaran, DPRA berkewajiban memastikan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Aceh untuk jaminan kesehatan rakyat digunakan secara transparan dan akuntabel. Sementara di level lapangan, pelayanan kesehatan kepada rakyat yang dijamin oleh pemerintah harus menganut prinsip yang mudah diakses dan tidak membebani masyarakat.

Alfian menyebutkan, merujuk dari anggaran yang digelontorkan Pemeritah Aceh lewat program JKRA bekerja sama dengan BPJS, seharusnya pelayanan jaminan kesehatan untuk rakyat Aceh jauh lebih baik dan tidak mengesankan kerumitan. Alfian menyebutkan ketika jaminan kesehatan masih sepenuhnya dijalankan pemerintah Aceh lewat program JKRA banyak ditemukan ketimpangan dalam pelaksanannya. Justru hal ini sebagian besar dialami warga miskin.

“Misalkan ada dokter yang memberi resep obat di luar dari daftar obat yang ditanggung program JKRA. Kondisi ini membuat keluarga pasien, harus menebus obat tersebut di apotek dengan harga yang tinggi. Pasien yang rata-rata hidup miskin tidak punya pilihan lain. Kalau ada komplain, dokter beralasan sudah disetujui pasien,” ujarnya. Praktik dokter semacam ini, kata Alfian sangat merugikan pasien. Ia mensinyalir ada modus lain mengapa kalangan oknum dokter mengambil kebijakan itu. Menurut Alfian dengan anggaran yang besar dari sektor kesehatan seharusnya layanan kesehatan yang diperoleh rakyat Aceh semakin lebih baik dari tahun ke tahun. Terlebih setelah Pemerintah Aceh pada 2015 kembali menjalin kerja sama dengan BPJS dengan menggelontorkan anggaran yang mencapai Rp 467 miliar sebagai jaminan kesehatan rakyat Aceh. Besaran anggaran tersebut mampu mengcover (menutupi) biaya kesehatan 2,3 juta jiwa penduduk Aceh dari total sekitar 5 juta penduduk.

Jumlah alokasi anggaran jaminan kesehatan tersebut lebih besar dari tahun 2014. Pada tahun 2014 Pemerintah Aceh hanya mengalokasikan Rp 415 miliar lebih untuk mengcover 1,6 juta jiwa penduduk Aceh.

Menurut Alfian, dengan besarnya alokasi jaminan kesehatan tersebut semestinya pelayanan kesehatan yang didapat rakyat Aceh jauh lebih baik. “Tapi faktanya sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus yang tidak sesuai di lapangan,” sebutnya. Pemerintah juga perlu membentuk unit komplain untuk menampung berbagai laporan masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan memadai.

“Unit komplain ini penting agar masyarakat tahu kemana mengadu, dan mendapatkan haknya sebagai warga yang dijamin kesehatannya oleh pemerintah,” ujar Alfian. (sar)

sumber: http://aceh.tribunnews.com/

Vaccines are the key to public health: Guest columnist

By Carmen Rodriguez

Over the last two months I was shocked as an educator, mother and elected official to hear about the bogus debate in regard to vaccines on the heels of the measles outbreak in California. Let’s be clear, first there is no debate, second the science is strong and indisputable — there is absolutely no link to the measles, mumps and rubella (MMR) vaccine and autism or brain damage. Furthermore, you can make no mistake about it, the public’s health is compromised every time someone opts to not vaccinate their child.

Measles itself is one of the most contagious airborne diseases on the planet. In fact, according to the Centers for Disease Control and Prevention, if one person has it, 90 percent of the people close to that person who are not immune will also become infected. Measles is a disease that can reap horrific consequences on children and anyone else that is infected by it.

Taking a step back into history, prior to the creation of a vaccine, measles would kill 6,000 people a year and even after the vaccine was developed it still was responsible for hospitalizing 48,000 a year and killing 400 to 500 individuals on an annual basis.

This was until the federal government made a push to completely eradicate the disease through nationwide inoculation. This was achieved 15-years-ago in 2000, but fast-forward to 2013 and according to the World Health Organization, our MMR vaccination rate has fallen to 91 percent. To put this in perspective there are several Third World nations with a better rate of vaccination than our country which is striking and should be reversed.

Did you know that 59 percent of the patients with measles in California are adults? I say this to stress that you are never too old to get vaccinated, in fact the federal government did not start requiring two doses of MMR until 1989, so if you only had one shot you should consult with your doctor to see if another dose of the vaccine is necessary. In addition, as a nation, we have access to a safe alternative to stop devastating diseases unlike other countries where health care workers are killed for vaccinating members of their society. My point being that the luxury of keeping yourself healthy and safe from diseases like measles is not afforded to all global citizens.

As a society we are dependent on herd immunity because there are segments of our population that are unable to be vaccinated. These are individuals who cannot be immunized including infants, individuals who have medical conditions making them immunocompromised, and a small number of people who are allergic to the vaccine. In the State of New Jersey so far we have had one reported case of the measles. I believe, as do public health officials, we need to have a constant dialogue about this issue to thoroughly discredit anyone who undermines the need for vaccinations.

Here at the Camden County Health Department, we carry the MMR vaccine at our health clinics that are open to the public every day during the work week.

source: http://www.nj.com/

Menkes: Promotif Prefentif, Arah Kebijakan Kesehatan di Era JKN

Menteri Kesehatan Nila Moeloek membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2015 di Bali, Minggu malam (15/2). Dalam sambutannya, Menkes menyampaikan bahwa dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pemerintah mengambil kebijakan menggeser arah pembangunan kesehatan dari kuratif menjadi promotif preventif.

“Paradigma sehat, mengarusutamakan pembangunan berwawasan kesehatan, kita menariknya lebih ke hulu,” ujar Menkes.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan menguatkan akses layanan kesehatan primer, melakukan optimalisasi rujukan dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

Menkes mengatakan, penguatan akan dilakukan kepada 6.000 Puskesmas di seluruh Indonesia dan membentuk 14 rumah sakit rujukan nasional dan 144 rumah sakit rujukan regional.

Sementara untuk masalah kesehatan, Indonesia, kata Menkes, masih mengalami beban ganda, di mana masih tingginya angka stunting (balita dengan tinggi badan kurang), malnutrisi juga masih banyak ditemukan namun juga mengalami obesitas.

Menkes juga menyampaikan perhatian ekstra perlu diberikan terhadap HIV/AIDS yang penderitanya meningkat di seluruh provinsi.

Menkes juga meminta agar perhatian diberikan terhadap perubahan beban pembiayaan yang tadinya terbesar pada penyakit infeksi/menular menjadi penyakit tidak menular yang seharusnya bisa dicegah.

“Perubahan ini akan memberatkan dalam pembiayaan. Dulu terbesar untuk penyakit infeksi tapi sekarang terbesar stroke disusul oleh kecelakaan lalu lintas,” ujar Menkes.

Rakerkesnas tahun 2015 di Bali akan berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 16-18 Februari.

sumber: http://www.beritasatu.com/

Health literacy key to improving health outcomes in South East Asia

The South East Asia Regional Office of the World Health Organization (WHO), in partnership with Deakin University, has today (10 February) launched a set of health literacy tools and resources created to improve health and reduce inequalities for much of the world.

The Health Literacy Toolkit was launched at the World Congress of Public Health in Kolkata, India. Health literacy is at the heart of what enables people to understand and engage in health actions and care – from lifesaving treatment, to understanding that smoking is dangerous for one’s health and how to prevent disease.

The Toolkit encourages key actions and strategies across governments, health services and with health consumers across the world. People living in Low and Middle-Income (LMIC) countries, such as India, Indonesia and Thailand, particularly those with little education, can have very poor access to quality health information and services. The Toolkit seeks to guide improvements in health and reduce inequities by empowering policymakers, professionals and people to work together to improve access to, and the quality of, healthcare.

“Health literacy is an important and under-recognised factor that is a cause of health inequalities and poor health outcomes across such countries. Practical strategies to tackle health literacy challenges, such as those in this toolkit, are needed to build and enhance the response of health systems,” said toolkit co-author Professor Richard Osborne, Deakin University.

The new Health Literacy Toolkit addresses priority health literacy issues in LMIC countries in a package of accessible briefings which are targeted at influential health professionals, politicians, policy makers and to community organisations across the region.

One health inequality the Toolkit covers in case studies are the high rates of maternal deaths in LMIC countries. WHO data indicates that although maternal deaths in India are now about one third of they were 25 years ago (148,000 deaths in 1990) there are still about 50,000 Indian women dying from maternal deaths each year. This contrasts with countries like Australia where maternal death is very rare (about 20 maternal deaths/ year). Improvements in health literacy, through the use of the Toolkit, will help mothers and health professionals work together to ensure all parties are informed and empowered to get and use the best healthcare possible.

“Previous health literacy efforts have mostly focussed on improving individual reading and understanding of health information. However the barriers to healthcare access are often more complex. The next steps in health literacy need to take a whole of community approach to health practice, service delivery and health policy in developing and testing solutions,” Professor Osborne said.

Lead toolkit author Dr Sarity Dodson, from Deakin University’s Population Health Strategic Research Centre, said the Toolkit would support communities to develop initiatives that more effectively target the root causes of preventable illness and act to engage communities in actions to maintain and improve health.

“In many communities there are large inequalities in health service access. More must be done to address areas such as women’s and children’s health, and chronic disease such as diabetes,” Dr Dodson said.

source: http://medicalxpress.com

Menristek-Dikti Luncurkan LAM-PTKes

Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Mohammad Nasir mengatakan, mulai tahun ini program studi (prodi) bidang kesehatan akan diakreditasi LAM-PTKes. Diharapkan, pendidikan bidang kesehatan semakin terjaga mutunya.

“Karena LAM-PTKes tak hanya melakukan penilaian terhadap prodi bidang kesehatan, tetapi juga pembinaan dan pengawasan. Semoga mutu pendidikan kesehatan di Indonesia semakin meningkat,” kata Nasir usai peluncuran secara resmi LAM-PTKes, di Jakarta, Kamis (12/1).

Nasir menjelaskan, proses akreditasi saat ini dibedakan antara lembaga PT dan prodi. Untuk lembaga perguruan tingginya akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT, sedangkan prodi dilakukan LAM-PT.

“Untuk LAM-PT sebenarnya ada dua jenis, yang dilakukan pemerintah dan yang dilakukan masyarakat. Untuk LAM-PTKes ini oleh swasta,” ujar Nasir.

Pendirian LAM-PTKes didirikan atas inisiatif 7 profesi kesehatan, antara lain. kalangan dokter, bidan, perawat, dokter gigi, farmasi. Mereka membuat instrumen penilaian dan uji coba secara mandiri. Karena itu, proses akreditasi oleh LAM-PTKes dipungut biaya.

Soal biaya, Ketua Umum LAM-PTKes, Usman Chatib Warsa menjelaskan, biaya akreditasi dipungut sekitar Rp 65 juta hingga Rp 87,5 juta per prodi. Pada tahun mendatang besaran biaya akan diupayakan lebih rendah lagi.

“Saya belum tahu berapa biaya akreditasi yang bisa ditekan pada tahun mendatang. Karena dalam satu tahun ini kita lihat dulu mana kegiatan yang bisa diefisiensikan,” ucap mantan Rektor Universitas Indonesia itu.

Ditanya soal biaya yang hampir Rp 90 juta per prodi, Guru Besar FKUI itu menjelaskan, biaya itu hasil perhitungan atas semua pengeluaran selama proses akreditasi mulai dari pembuatan instrumen, biaya para assessor, hingga proses penilaian.

“Sementara ini ada bantuan pemerintah untuk pembuatan instrumen. Tetapi jumlahnya masih amat terbatas. Dari 166 jenis instrumen, yang dibiayai pemerintah ada sekitar 43 instrumen. Sisanya LAM-PTKes cari sendiri, termasuk sewa kantor dan gaji karyawan,” ujar Usman Chatib Warsa.

Ditanya soal independensi hasil penilaian LAM-PTKes, Usman Chatib Warsa mengatakan, meski dikenakan bayaran, proses penilaian akan dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan. Karena assessor yang dilakukan masing-masing proses berbeda-beda.

“Yang melakukan penilaian akhir pun ada tim sendiri yang tidak kami jamin tidak ada permainan uang. Sehingga hasilnya semurni mungkin,” katanya. (TW)

{jcomments on}

BPOM luncurkan 4 Aplikasi Online

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan 3 aplikasi yang bisa diakses secara online untuk meningkatkan mutu dalam layanan publik. Peluncuran dilakukan Kepala BPOM, Roy Sparingga bersamaan dengan peringatan ulang tahun ke-14 BPOM, di Jakarta, Rabu (11/2).

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Kesehatan Nila FA Moeloek dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani.

Tiga aplikasi itu disebutkan, yaitu aplikasi “Informasi Obat Nasional Indonesia (IONI)” versi mobile, aplikasi “Ayo Cek Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)” versi desktop dan android dan aplikasi “E-Siapik (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan)” versi desktop dan android.

“Ketiga aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait obat dan makanan,” ujar Roy.

Dijelaskan, IONI versi mobile dibuat sebagai terobosan Badan POM untuk meningkatkan akses informasi obat terstandar. Aplikasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan sumber informasi obat, terutama tenaga kesehatan di Indonesia.

“IONI versi mobile ini bisa diakses melalui website BPOM versi mobile dengan sistem operasi IOS maupun android. Khusus untuk gadget dengan sistem operasi android, dapat pula di-install pada link: http://pionas.pom.go.id/ionibpom,” ujarnya.

Untuk aplikasi “Ayo Cek Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)” versi desktop dan android berisi informasi seputar kandungan zat gizi pada PJAS. Aplikasi ini bisa diunduh di website klubpompi.pom.go.id dan di Playstore pada smartphone android.

Sedangkan aplikasi E-Siapik, dijelaskan Roy, merupakan pengembangan dari kegiatan pengawasan iklan obat sebelum beredar. Lewat aplikasi itu diharapkan dapat mengetahui proses persetujuan iklan yang sedang diajukan secara online.

“Ketiga program inovatif ini diharapkan dapat menyediakan informasi secara obyektif, independen, valid, dapat dipercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat,”kata Roy menegaskan.

Selain tiga aplikasi di atas, BPOM juga meluncurkan tiga buku pedoman, yaitu Ekspor Obat Tradisional, Uji Toksisitas Non Klinik Secara In-Vivo dan Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional. (TW)

{jcomments on}

As EU aid ends in Indonesia, communities take over

In 2019, the European Union will terminate a number of its health support programmes in middle-income countries, including in Indonesia. This will put a lot of pressure on the archipelago’s healthcare system, which is heavily staffed by volunteers. EurActiv reports from Jakarta.

More than 28 million in Indonesia still live below the poverty line. And although the economy is growing, the benefits are mainly going to the emerging middle class, deepening existing inequalities.

The government is already struggling to coordinate healthcare for a population spread across more than 6,000 islands, and continues to grapple with high rates of preventable and treatable diseases.

For instance, Indonesia has one of the highest rates of tuberculosis in the world and has the fifth highest number of children suffering from chronic malnutrition, with about 8.8 million children who are stunted.

Despite these alarming figures, in January 2014, the EU decided that the development aid given to Indonesia should focus on other sectors such as education, justice and finance.

In order to meet future healthcare challenges, with help from the World Bank, the Indonesian government introduced several initatives.

The most visible is a large-scale community-development scheme, which is currently witnessing its first successes in fighting malnutrition in the Southeast Asian country’s poorest areas.

Launched in 2007, the PNPM Generasi programme gives incentivised block grants to poor, rural communities. The programme takes the idea of conditional cash transfers and repurposes it to enable communities and local health and education providers to work together on targeting three Millennium Development Goals (MDGs): maternal and child health, and universal primary education.

Generasi builds on the KDP programme, a 15-year old plan by the Indonesian government, in which block grants were given directly to poor communities to determine for themselves how to use the funds, whether for infrastructure, health or education opportunities. During these 15 years, the plan helped bring half of the country’s 70,000 villages out of poverty.

The Generasi programme is currently active in eight provinces, including the West Bandung District, which consists of 165 villages with a population of about 1.5 million people, where 20% lives below the poverty line. In the Cihampelas village, less-affluent families can seek counseling on maternal and child health, family planning, nutrition and immunisation. Many of the healthcare counselors are caters: volunteers with faith-based organisations.

One cater told EurActiv that she often teaches young mothers how to cook healthy meals for their children, “because many of these mothers serve their children chocolate bars. They don’t know how important healthy food is”.

This is significant, as only 37% of Indonesian children consume a minimum of acceptable diets; 14% of children have suffered diarrhea in the last two weeks; only 42% are breast fed exclusively for the first 6 months of their life; and 12% live below the poverty line.

In Cihampelas, families are also taught how to grow their own fruit and vegetable gardens with cucumbers, papaya, bananas and nuts. One cater said that for most families in the village, 90% of their diet now comes from their gardens.

23-year-old Sofi Awati, who is pregnant with her second child and has one five-year old son, has used the Cihampelas health community to get both free tuberculosis vaccines and to learn how to cultivate such a garden. “My son now likes the food that I cook,” she said.

The children who live in Cihampelas not only benefit from the health services. In a two-room, bright-coloured house which is used as a one classroom school, they receive free primary school education from two volunteers who formerly worked as teachers, while their mothers are taught the importance of getting an education in the other room.

But most importantly, Cihampelas has its own Posyandu, an integrated village health post, which serves as first line of care for many Indonesians. Among other things, they register births, weigh babies, maintain growth charts and immunisations.

19-year-old Vani, who is seven months pregnant with her first child, dropped out of high school when she married her husband in March last year. She told EurActiv that she regretted dropping out and wants to go back to school after giving birth so that she can get an education and the family can live on a bigger budget.

Vani said she wants to give birth in the home that belongs to the Cihampelas’s local midwife, Ebulili, instead of having to walk to the local hospital. She added that the price of giving birth also plays a part: While she would have to pay Ebulili 700,000 Indonesian Rupiah (€ 49), the hospital would charge her 2 million Rupian (€ 140) ‘for a birth without complications’.

In Generasi’s latest impact evaluation, its biggest impact was cutting malnutrition and stunting. Childhood malnutrition was reduced by 2.2 percentage points, or nearly 10% over the control group in areas where Generasi was implemented.

source: http://www.euractiv.com