KANKER: Deteksi Dini Baru Tersedia di 9000 Puskesmas

9feb15

9feb15Deteksi dini penyakit kanker kini sudah bisa dilakukan di Puskesmas. Namun, karena keterbatasan dana pemerintah, fasilitas tersebut baru tersedia di 9000 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kanker yang bisa diperiksa di Puskesmas baru 2 jenis, yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim,” kata Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh, dalam acara yang digelar Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN), di Jakarta, Sabtu (7/2).

Subuh mengatakan, pihaknya tahun ini menganggarkan dana sekitar Rp 86 miliar untuk pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan melakukan deteksi sejumlah penyakit, termasuk kanker. Sehingga nantinya, masyarakat bisa lebih peduli terhadap kesehatannya, sebagai bagian dari upaya preventif.

Ditanyakan pasien kanker di tolak sejumlah rumah sakit, Subuh mengatakan, hal itu tidak benar. Namun, diakuinya pengobatan kanker antriannya memang sangat panjang. Sehingga butuh kesabaran saat berobat di rumah sakit.

Kendati demikian, Subuh memastikan biaya pengobatan kanker akan ditanggung sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Antriannya bahkan sampai nomor 300. Kami minta masyarakat sabar saja, karena kanker ini dokternya sangat terbatas. Belum lagi fasilitasnya hanya di rumah sakit tertentu. Sementara jumlah orang yang sakit banyak sekali,” ucapnya.

Subuh mengakui, belum semua rumah sakit memiliki sarana yang baik untuk terapi, terutama untuk radioterapi sehingga terjadi penumpukan pasien di salah satu rumah sakit vertikal. Karenanya, diharapkan setiap rumah sakit punya alat radioterapi yang juga dibarengi dengan ketersediaan sumberdaya manusia.

“Pemerintah menargetkan pada 2019 di setiap propinsi memiliki alat terapi pengobatan kanker. Kalau belum tercapai, ya diperpanjang hingga lima tahun ke depan. Setidaknya ada 20 persen dari 34 propinsi sudah bagus,” katanya.

Mengutip data Riskesdas 2013, prevalensi kanker di Indonesia sebesar 1,4 per 1000 penduduk. Meningkatnya mortalitas dan morbiditas penyakit tidak menular, termasuk kanker, juga permaslahan penyakit menular yang belum selesai menjadikan Indonesia menghadapi beban ganda.

“Meski penyakit kanker dicover oleh BPJS, pihaknya berharap, masyarakat lebih mengedepankan mindset ‘lebih baik mencegah daripada sakit’ karena biaya tindakan preventif lebih murah daripada mengobati,” kata Subuh menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Indonesia-Brunei Jalin Kerja Sama Kesehatan dan Perdagangan

Kehadiran Presiden Joko Widodo di Brunei Darussalam diharapkan semakin mempererat hubungan baik antara kedua negara dan semakin meningkatkan kerja sama dalam beberapa bidang. Indonesia dianggap sebagai negara sahabat yang baik, karena persahabatan ini terjalin berdasarkan ikatan ulama, sejarah dan budaya.

Hal tersebut disampaikan oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam jamuan makan malam kenegaraan bagi Presiden Jokowi di Istana Nurul Iman, Sabtu malam (7/2/2015), sebagaimana dilaporkan oleh wartawan Radio Sonora, Liliek Setyowibowo, dari Brunei Darussalam. “Kami pemerintah Brunei dan pemerintah Indonesia akan senantiasa bekerja sama demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dua negara,” kata Sultan Bolkiah.

Kerja sama antar kedua sudah dilakukan dalam bidang ekonomi, tenaga kerja, pertahanan dan pendidikan. Sultan mengatakan, kedua negara dapat menambah kerja sama di bidang baru yang akan disusun kembali. Dalam pertemuan itu, pemerintah kedua negara sepakat untuk saling bekerja sama dalam bidang kesehatan dan perdagangan.

Pada kesempatan ini pula, Sultan meminta kepada Presiden Jokowi membuka rute penerbangan dari Brunei menuju Jakarta, Surabaya dan Bali. Ini dimaksudkan untuk mempermudah perjalanan masyarakat antar kedua negara.

“Ini tidak hanya menyumbangkan sektor ekonomi dan pariwisata, tetapi juga mempermudah proses masuknya WNI ke Brunei untuk bekerja,” kata Sultan.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan, Brunei memiliki arti penting bagi Indonesia dan Jokowi mengaku beruntung memiliki mitra seperti Sultan Hassanal Bolkiah, yang sangat dicintai rakyatnya. Jokowi berharap Sultan Bolkiah dapat hadir dalam Konferensi Asia Afrika dan 10 tahun New Asia Afrika di Bandung 22-24 april 2015.

sumber: http://nasional.kompas.com

 

WHO: Ebola cases up for first time in 2015, problems tracking virus

The number of Ebola cases in West Africa has gone up for the first time this year, the World Health Organization says, warning that the coming rainy season could complicate efforts to contain the disease.

In an update published online Wednesday, the U.N. health agency said there were 124 confirmed cases last week, up from 99 the week before.

WHO said there are continuing problems tracking the spread of the virus. Only 21 percent of new cases in Sierra Leone were from known contacts, meaning health officials have no idea how the majority of new patients are being infected and where the virus might be lurking.

In Guinea, about half of new patients were from contacts of other cases, and 10 of 34 prefectures in the country reported at least one security problem or refusal to cooperate with international aid efforts in the last week. Ebola is also continuing to spread to new areas in Guinea, close to the border with Mali.

WHO noted that a single unsafe burial in Guinea in early January sparked nearly a dozen confirmed cases. The bodies of people killed by Ebola are highly infectious and traditional burial practices that involve washing or kissing the body are extremely risky.

“A rise in incidence shows that the (Ebola) response still faces significant challenges,” WHO said, adding that the wet season will make it hard to get to remote areas.

To date, the virus is believed to have killed nearly 9,000 people and the death rate is estimated to be between 50 and 60 percent in West Africa for people hospitalized with the disease.

At a WHO Ebola meeting last month, the agency’s chief Dr. Margaret Chan said data showed that “we have bent the (epidemic) curve and avoided the worst-case scenario,” after earlier predicting there might be as many as 10,000 cases per week. She said the agency was focused on getting to zero cases but that “high-risk situations” were still occurring.

source: http://www.usnews.com/

Noncommunicable Disease – An Emerging Global Health Crisis

Over the course of the last 30 years, I have watched women’s cancers go from being a disease that only affects affluent countries to being a global problem. If there was ever any truth to the notion that cancer is mostly a rich country’s problem, the facts no longer support it. The numbers of deaths each year from breast cancer are now equally split between developed and developing countries.

All of us involved in the work of global health, and women’s health in particular, need to better understand what we are up against. And a 2014 report by the Council on Foreign Relations (CFR) does exactly that.

I was honored to be a member of CFR’s task force on noncommunicable disease (NCD) to study the emerging global health crisis in low- and middle-income countries. NCDs such as cancer, cardiovascular disease, and diabetes are now the leading cause of death and disability in these countries, where they killed almost 8 million people in 2013 before their 60th birthday.

The bottom line is people are succumbing to disease so much faster, so much younger, and with such worse outcomes than they did in high-income countries.

For women in LMICs, it’s as if the last quarter-century of medical advancement never happened. When they feel a lump in their breast, or experience the first signs of other cancers, they don’t know what it is or what to do. Sometimes women assume that if they don’t feel any pain then they’re healthy. Often they’re too afraid to say anything, much less to look for help — which in many cases wouldn’t be there anyway. This constellation of issues leads women to delay evaluation of breast cancers for months or sometimes years, during which time the cancers can grow and spread.

Sadder still, hundreds of thousands of those deaths could be avoided — especially among women, who often die from the very cancers that are most treatable and curable. Cervical cancer, for example, can be prevented with the use of a vaccine, or caught in its earliest phases before it actually is cancer with the potential for spread. And among breast cancer cases detected early, the great majority of women now survive once they are provided prompt and effective treatment. And treatment is easier and better tolerated when the cancers they are treating are early.

We face an unacceptable gap between the global crisis and the global response. The U.S. government has not sufficiently focused on the problem of NCDs, and our international development and health programs lag behind. Our task force uncovered that we spend $10 million on NCDs out of a global health budget of more than $8 billion. The global picture isn’t any better: Aid for NCDs represented just 1.2 percent of total development assistance for global health in 2011.

Our report presents a path forward to help save women’s lives. It is data-driven and presents short-term, medium-term, and long-term recommendations for action and an investment case for each recommendation.

Take cervical cancer, for example. Cervical cancer is the single biggest cause of cancer death for women in sub-Saharan Africa, and also the most preventable. If every HIV clinic in Africa were to offer a simple screening for cervical cancer, the added expense would be slight, and we’d be going directly at the very people most at risk. We must also increase access to the effective vaccines that exist for preventing HPV infection.

The United States and private sector partners should increase their investment in the HPV vaccine and integrate screen-and-treat programs for cervical cancer into PEPFAR platforms, building on the success of the Pink Ribbon Red Ribbon initiative on both fronts. Rarely do you find such a natural pairing of vital missions. In fighting one disease from a platform built to treat another, we can save many lives.

With respect to breast cancer, between 1990 and 2013, premature deaths in low-income countries from breast cancer grew 90 percent. During this same period in the United States, breast cancer death rates declined by one third.

The reason for this disparity is that people in poor countries have little access to the diagnostic tests and curative treatment that is widely available for breast cancer in wealthier countries. The per capita cost of mammography screening exceeds the capacity of many low-income countries to pay, and may not be appropriate for settings wherein women often present with easily palpable, visible, or ulcerated tumors. By contrast, clinical breast exams are affordable (and necessary) for countries at all economic levels and can catch cancer at a much earlier stage for treatment. Appropriate breast cancer treatment depends on an accurate pathology diagnosis, which in turn requires the availability of tissue sampling procedures. Chemotherapy and radiotherapy are available on a limited basis in middle-income countries, but often not in poorer nations.

In response, the CFR task force calls on U.S. leadership to support resource-level-appropriate guidelines for the management of treatable and curable cancers. Breast cancer provides a good model. With the support of the Susan G. Komen organization, the Breast Health Global Initiative was formed and has since produced a comprehensive set of resource-adapted, stage-specific guidelines for breast cancer management including early detection, diagnosis, treatment and palliative care. These guidelines provide the playbook for governments on how to prioritize scarce resources and where to make investments.

There is much the United States and its allies can do to help developing countries meet the NCD challenge at relatively modest cost. By placing the cancer crisis far higher on the global health agenda, we have it in our power to spare millions from needless suffering and death.

source; http://www.huffingtonpost.com/

 

World Health Organisation in new global commitment to tackle epilepsy

3 February, 2015 Yesterday marked a huge step forward in getting an international commitment to tackle epilepsy on a world-wide basis. A new resolution to prioritise epilepsy care in a coordinated way around the world was approved by the Executive Board of the World Health Organisation (WHO).

The resolution received strong support and calls on member states of WHO to take action to tackle epilepsy care. It places equal importance on both medical care and the social aspects of living with epilepsy. It also focuses on everyone epilepsy impacts on including people with epilepsy and those who care for them.

As part of the resolution, it has been suggested that WHO should put together plans and documents which member states can use to implement the actions set out in the resolution.

The Executive Board, which approved the resolution, is made up of 34 health professionals from each member state. Given members’ specialist knowledge it is able to give direction to the priorities, decisions and policies of WHO. Its recommendation for the resolution will be submitted to a meeting of WHO’s General Assembly in May.

Twenty-eight countries spoke in support of the resolution and suggestions were put forward to strengthen the resolution. Some of the statements from members states were extremely strong and supported the need for improved healthcare services and measures to reduce stigma and discrimination.

Philip Lee, chief executive of Epilepsy Action, said: “This new resolution is excellent news for people with epilepsy across the world. It will highlight the impact of epilepsy and the action needed at a country level to tackle the health and social problems associated with the condition.

“Epilepsy Action is a member of the International Bureau of Epilepsy (IBE) and collectively we have supported the need for this resolution to ensure that the voice of epilepsy is heard across the globe.”

source: https://www.epilepsy.org.uk/

 

Menkes Minta Dinas Kesehatan Tingkatkan Kewaspadaan Nasional

Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Nila FA Moeloek mengingatkan, Dinas Kesehatan di daerah untuk mewaspadai penyebaran demam berdarah dengue (DBD) dengan pengawasan serta pemberian informasi. Upaya itu itu penting kepada sebagai upaya pencegahan wabah.

“Kita sudah mengingatkan kepada seluruh kepala Dinas Kesehatan, bahwa ada pergantian musim,” kata Prof Nila di Kantor Presiden Jakarta, Rabu
(3/2).

Prof Nila mengatakan, imbauan kepada masyarakat penting dilakukan terutama untuk mencegah peningkatan populasi nyamuk demam berdarah
dengue (DBD) melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk.

“Mari kita memberantas sarang nyamuk, membersihkan air yang tergenang, terutama air hujan karena nyamuk betah di sana,” paparnya.

Menkes juga mengatakan untuk status kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue ditetapkan di Provinsi Jawa Timur.

Prof Nila mengatakan, pelayanan fasilitas kesehatan terkait status ini tentu di setiap daerah sudah siap. Namun hal yang paling penting adalah mengatasi status tersebut dan mencegah pertambahan orang yang terjangkit demam berdarah dengue. (TW)

{jcomments on}

Pengobatan Kanker Masuk Tiga Termahal

Pengobatan kanker termasuk tiga penyakit yang paling menyedot biaya biaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), setelah hemodialisa (cuci darah) dan jantung. Jumlah pengeluarannya mencapai angka Rp 1,5 triliun.

“Dari total seluruh biaya kesehatan sebesar Rp 54 triliun, pengobatan kanker memang paling menyedot biaya besar, yaitu Rp 1,5 triliun,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur kepada wartawan, di sela acara peringatan Hari Kanker Sedunia, di Jakarta, Rabu (4/2).

Fadjri merinci total pengeluaran 1,5 triliun terdiri dari biaya rawat jalan dan rawat inap sebesar Rp 950 miliar, obat-obatan Rp 589 miliar, serta biaya upaya promotif dan preventif sebesar Rp 44 miliar.

“Angka itu masih akan terus bertambah. Karena untuk bulan Desember 2014 masih ada beberapa rumah sakit yang belum mengajukan klaim,” ujarnya.

Ditambahkan, BPJS tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga memberikan fasilitas skrinning dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) atau tes Papsmear. Namun diakui Fajri kalau kesadaran masyarakat untuk melakukan skrinning masih rendah.

“Kita sudah melakukan upaya promotif dan preventif, tapi memang masih banyak yang takut diperiksa. Untuk tahun ini program deteksi dini tersebut akan terus dilakukan, targetnya menjangkau sedikitnya 426.500 peserta JKN,” kata Fajri.

Tahun 2014, deteksi dini yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan metode IVA berhasil menjangkau 81.000 peserta, sementara papsmear menjangkau 248.940 peserta.

“Layanan deteksi dini ini kami berikan di fasilitas kesehatan primer. Biaya yang kami berikan juga di luar dana kapitasi,” kata Fadjri menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Pemerintah Targetkan Pasien Rujukan 20 Persen

4feb15-2

4feb15-2Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek dalam rencana kerja 2015-2019 akan memperkuat layanan primer di tingkat puskesmas dan rumah sakit. Hal itu dilakukan demi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Penguatan itu meliputi kesiapan 6.000 puskesmas di enam regional, terbentuknya 14 Rumah Sakit Rujukan Nasional, dan 184 Rumah Sakit Rujukan regional,” kata Nila Moeloek kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (3/2).

Menkes menambahkan, khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil, pihaknya akan membangun rumah sakit (RS) kelas D pratama dengan kapasitas 50 tempat tidur untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan rujukan.

“Pada regional Papua akan didirikan 13 rumah sakit pratama. Sementara di regional Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi juga akan didirikan 55 rumah sakit pratama,” ujar Menkes. Pada kesempatan itu, Menkes menjelaskan program “Nusan tara Sehat” guna mendukung pelaksanaan JKN dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sehingga tercipta masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. “Jika telah dilakukan penguatan di layanan primer, maka diharapkan tidak perlu rujukan ke RS,” ujar Menkes.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes. Akmal Taher mengatakan, target layanan primer adalah mampu menahan 80-90 persen pasien mendapat pengobatan dasar, sehingga tidak membebani rumah sakit rujukan. “Diharapkan hanya 15-20 persen saja pasien yang dirujuk ke rumah sakit.

Selebihnya, pengobatan selesai di tempat layanan primer,” ujarnya. Saat ini, Kemenkes sedang menyiapkan 116 RS kabupaten untuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi rujukan regional. Kemenkes juga sedang melakukan penguatan bagi 120 puskesmas di daerah terpencil dengan mengirimkan tenaga kesehatan dalam format tim yang terdiri dari dokter, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.

“Pengiriman tenaga kesehatan bagi layanan kesehatan primer dalam bentuk tim itu juga akan dilakukan di tempat-tempat lain, tidak seperti saat ini di mana penempatan dilakukan secara individual,” tutur mantan Dirut RS Cipto Mangunkusumo tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pember dayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPP-SDMK) Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri menjelaskan, target program Nusantara Sehat adalah Puskesmas yang berlokasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) di 48 Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Kurangnya tenaga kesehatan di Puskesmas yang berada di DPTK membuatnya kurang mampu menjalankan fungsi promotif dan preventif. Dengan program ini, Kemkes berupaya memperkuat Puskesmas tersebut dengan mengirimkan 960 tenaga kesehatan tambahan,” kata Usman Sumantri.

Pengiriman tenaga kesehatan akan dibagi menjadi dua tahap ke 120 Puskesmas yang berada di DPTK. Tahap pertama akan dikirim 480 orang, tahap kedua juga 480 orang. “Merekanantinya akan berada di masing-masing Puskesmas selama dua tahun,” ujarnya.

Ditambahkan, tenaga kesehatan yang lolos seleksi nantinya akan dibekali keahlian medis dan non-medis yang mencakup pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan komunikasi, serta pemahaman terhadap budaya-budaya lokal. (TW)

{jcomments on}

Hari Kanker Sedunia: Cegah Kanker Dengan Cerdik

4feb-15

4feb-15Badan kesehatan dunia WHO menyatakan 43 persen kanker bisa dicegah. Karena kanker lebih terkait dengan gaya hidup. Terapkan CERDIK bisa terhindar dari kanker.

“CERDIK itu singkatan dari cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, istirahat cukup dan kelola stress,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Nila FA Moeloek dalam peringatan Hari Kanker Sedunia, di Jakarta, Rabu (4/2).

Pada kesempatan yang sama dicanangkan pula Komitmen Penanggulangan Kanker di Indonesia. Komitmen itu dilakukan bersama Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN) dan Yayasan Kanker Indonesia. Serta peluncuran website “kanker.kemkes.go.id” .

Menkes menyebutkan, terjadinya penyakit kanker terkait dengan berbagai faktor risiko. Diantaranya, kebiasaan merokok baik aktif maupun pasif, minum alkohol, kegemukan, pola makan yang tidak sehat, perempuan yang tidak menyusui dan perempuan yang melahirkan diatas usia 35 tahun.

Permasalahan kanker di Indonesia cukup besar. Setiap tahun diperkirakan ada 12 juta orang di dunia menderita kanker dan 7,6 juta diantaranya meninggal dunia.

“Diperkirakan pada 2030 kejadian itu mencapai 26 juta orang dan 17 juta orang diantaranya meninggal dunia. Peningkatan lebih cepat di negara miskin dan berkembang seperti di Indonesia,” ujarnya.

Mengutip laporan Global Burden Cancer 2012, diperkirakan insiden kanker di Indonesia sebesar 134 per 100 ribu penduduk. Estimasi itu tidak jauh berbeda dengan hasil Riskesdas 2013 yang menyebutkan prevalensi kanker di Indonesia sebesar 1,4 per 1000 penduduk.

“Meningkatnya mortalitas dan morbiditas penyakit tidak menular, termasuk kanker membawa tantangan berupa pembiayaan yang besar,” ujar Menkes.

Laporan Jamkesmas menunjukkan, pada 2012 pengobatan kanker menempati urutan ke-2 setelah hemodialisa yaitu mencapai 144,7 miliar.
Sedangkan data BPJS Kesehatan pada periode Januari-Juni 2014 dilaporkan pengobatan kanker untuk rawat jalan menempati urutan ke-2 dengan jumlah kasus 88.106 dan pembiayaan sebesar Rp 124,7 miliar.

“Untuk rawat inap menempati urutan ke-5 dengan jumlah kasus 56.033 dan pembiayaan sebesar Rp 313,1 miliar,” katanya. (TW)

{jcomments on}

Pramuka Diharapkan Jadi Agen Perubahan Kesehatan

3feb15

3feb15Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Nila FA Moeloek meminta pada anggota Pramuka Saka Bakti Husada untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Jumlah anggota pramuka yang mencapai lebih dari 20 juta berpotensi memajukan pembangunan kesehatan di Indonesia.

“Anggota Pramuka yang berjumlah lebih dari 20 juta orang seyogyanya bisa diberdayakan menjadi ‘agent of change’ atau agen perubahan di
kalangan kaum muda,” kata Nila Moeloek dalam sambutannya saat dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Satuan Karya (Mabisaka) Pramuka Bakti Husada, di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (3/2).

Dijelaskan, Saka Bakti Husada memiliki kegiatan dalam bentuk krida bidang kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kaum
muda agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain menjadi contoh bagi teman sebaya dan masyarakat serta mampu menyebarluaskan informasi
kesehatan.

Menkes menyebut beberapa informasi kesehatan yang dapat disebarkan Pramuka seperti pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
pentingnya imunisasi, pencegahan HIV/AIDS, TB-Paru dan malaria serta pengendalian vektor penyakit.

“Banyak kegiatan positif yang bisa kita berikan di Pramuka,” ujar Menkes.

Salah satunya disebut Menkes, pada pengendalian vektor penyakit yaitu demam berdarah yang kasusnya meningkat tiap pergantian musim kemarau
ke musim hujan seperti sekarang ini.

Pramuka diharap dapat memberikan contoh mengenai kegiatan pengendalian nyamuk dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yaitu melalui kegiatan 3M (menguras, menutup, mengubur) tempat yang dapat menjadi genangan. (TW)

{jcomments on}