Category: Berita

Menteri Kesehatan (Menkes) periode 1997-1999, Prof Farid Anfasa Moeloek menilai sudah waktunya perguruan tinggi mengembangkan community college (CC) di sekitar kampus. Upaya itu bila berkembang akan meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia.

“Perguruan tinggi jangan mengisolasi diri dari perubahan dinamis yang ada di masyarakat. Kampus harus mampu mengarahkan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal,” kata Prof FA Moeloek dalam diskusi yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Jakarta, Selasa (3/2).

Gagasan itu disampaikan Prof Moeloek dari hasil pengamatannya saat menjadi pembicara di daerah atau mendampingi istrinya, Menkes Prof Nila FA Moeloek melakukan kunjungan kerja ke daerah.

“Saya melihat perguruan tinggi selama ini bak menara gading, yang kurang memberi perhatian kepada masyarakat di sekitar kampus. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Dewan Kehormatan PB IDI tersebut.

Prof Moeloek menambahkan, kampus melalui community college selain menggerakkan kegiatan yang memutar roda perekonomian masyarakat juga bisa menanamkan 5 pilar sehat. Lima pilar itu disebutkan ketersediaan air bersih, gizi sehat, lingkungan dan sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat dan medical check up berupa jaminan kesehatan.

“Jika community college di jalankan ini dijalankan dengan benar, masyarakat lebih sehat dan makmur. Tak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, karena lapangan pekerjaan tersedia di desa,” ucapnya.

Prof Moeloek mencontohkan, pemanfaatan kelapa untuk pembuatan nata de coco atau air kelapa dalam kemasan. Selain juga pengembangan pengolahan ikan dalam kaleng, yang produknya bisa di ekspor.

“Ikan selama ini hanya hanya dimanfaatkan untuk pembuatan ikan asin, padahal bisa dibuat ikan dalam kaleng. Konsumsi ikan asing terlalu juga tidak sehat karena banyak garam di dalamnya,” ujar dokter spesialis kebidanan tersebut.

Ditambahkan, durasi pendidilkan di community college bisa dilaksanakan selama 2 tahun dan kurikulum yang lebih diarahkan pada pendidikan dan pelatihan kerja, keterampilan teknis dan kewirausahaan.

“Community college bisa berperan menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dan masyarakat untuk pembangunan manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan,” kata Prof FA Moeloek menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Pemerintah memutuskan memperpanjang masa tunggu aktivasi kartu BPJS Kesehatan dari sebelumnya satu minggu menjadi satu bulan. Hal itu dilakukan guna membangun kesadaran baru di masyarakat tentang berasuransi kesehatan.

Demikian dikemukakan Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil pada acara Rapat Arahan dan Strategi Nasional, di Jakarta, Jumat (30/1) malam.

Sofyan menjelaskan, langkah itu perlu diambil untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Karena salah satu prinsip asuransi kesehatan adalah gotong royong. Orang sehat membantu yang sakit, begitu pula yang kaya menolong miskin.

“Untuk itu penting bagi masyarakat untuk mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan saat sehat dan membayar iuran secara rutin. Kedisiplinan peserta itu dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program JKN,”ucapnya.

Menurut sofyan, masa tunggu satu bulan untuk peserta baru sudah paling singkat dan idealnya tiga bulan. Peraturan semacam itu wajar dilakukan oleh sistem asuransi manapun. Bahkan Sofyan mencatat asuransi swasta masa tunggunya sampai 6 bulan.

“Ini bukan soal moral hazzard, tetapi kami hanya berharap program JKN ini bisa berlangsung lama,” tuturnya.

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan, perubahan masa tunggu itu nantinya akan dimasukkan dalam revisi Perpres No 111 Tahun 2013 tentang BPJS Kesehatan.

Bagi Fachmi aturan itu tidak melanggar prinsip BPJS Kesehatan sebagai asuransi sosial. Karena untuk mendaftar sebagai peserta, BPJS Kesehatan tidak pernah memeriksa kesehatan calon peserta sebagaimana yang biasa dilakukan asuransi swasta.

“Dalam kondisi kesehatan apapun setiap orang dapat mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, dengan ketentuan yang baru itu diharapkan masyarakat segera mendaftar selagi sehat,” kata Fachmi menegaskan. (TW)

{jcomments on}

Pemerintah akhirnya menggelontorkan dana Rp 6 triliun sebagai cadangan agar program jaminan kesehatan nasional (JKN) 2015 bisa tetap bisa berjalan. Kondisi itu terjadi akibat sindrom “insurance effect” di masyarakat.

“Membengkaknya dana klaim bukan lantaran BPJS Kesehatan tak mampu mengendalikan biaya, tetapi karena banyak peserta yang sakit,” kata Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Fachmi Idris dalam acara Rapat Arahan dan Strategi Nasional 2015, di Jakarta, Kamis (29/1) malam.

Acara dibuka Menteri Kesehatan, Prof Nila FA Moeloek.

Fachmi menjelaskan, dalam penerapan sistem asuransi idealnya jumlah mereka yang sakit 15-20 persen dari peserta. Harus banyak orang yang sehat untuk membantu orang yang sakit. Tetapi pada program JKN, hal itu tak berlaku, karena jumlah yang sakit mencapai 60 persen dari jumlah peserta.

“Kondisi ini sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya, sebagai sindrom insurance effect.
Mereka mendaftar BPJS ketika sudah sakit. Langsung menggunakan kartunya untuk berobat,” kata Fahmi.

Terkait kondisi rasio klaim 2014 diatas 100 persen itu, Fachmi menambahkan, pihaknya kemudian mengajukan 2 opsi kepada pemerintah. Pertama, diintervensi dengan dana talangan pemerintah. Kedua, peningkatan iuran.

“Akhirnya, pemerintah memutuskan intervensi dengan dana talangan yang jumlahnya sekitar Rp 6 triliun. Kemudian pada tahun 2016 baru akan dihitung kenaikan iuran preminya. Karena dalam aturan UU SJSN disebutkan perubahan iuran baru bisa diberlakukan setiap 2 tahun,” katanya. (TW)

{jcomments on}

Pemerintah diminta membenahi infrastruktur di Puskesmas, sebagai garda terdepan layanan primer dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Karena saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sudah kelebihan beban pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dengan penyakit ringan.

“Akibat fasilitas kesehatan di Puskesmas yang minim, mereka lebih suka memberi rujukan pasien ke rumah sakit. Pasien dengan penyakit ringan yang seharusnya bisa ditangani Puskesmas jadi menumpuk di RSUD,” kata Ahmad Riski Sadiq, anggota Komisi IX DPR RI, di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (28/1) malam.

Kondisi itu, lanjut Riski, banyak ditemui saat kunjungan kerjanya di daerah pemilihannya di Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Masyarakat banyak yang mengeluhkan kualitas layanan dan infrastruktur kesehatan di Puskesmas yang dinilainya masih minim.

“Seperti jatuh dari motor, penanganannya harus dijahit. Tindakan seperti itu seharusnya bisa di Puskesmas saja. Tapi karena fasilitas Puskesmas tidak ada, pasien terpaksa dirujuk ke RSUD,” kata anggota DPR dari Fraksi PAN ini.

Untuk itu, ia meminta pemerintah memberi perhatian serius untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur kesehatan. Terutama pada layanan primer seperti Puskesmas atau klinik mitra BPJS Kesehatan.

Ia menyayangkan, minimnya infrastruktur Puskesmas juga terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Coba bayangkan, kalau Puskesmas di Bekasi, Depok, Tangerang saja masih minim infrastruktur, bagaimana dengan yang ada di daerah pelosok,” ujar Riski mempertanyakan.

Riski mengkritisi, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di bidang kesehatan masih rendah. Padahal Undang-Undang (UU) Nomor 36 tentang Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di luar gaji.

Namun kenyataannya, anggaran kesehatan baru sekitar 47,4 triliun rupiah atau 2,5 persen dari total APBN 2015. Anggaran kesehatan belum sampai 5 persen. Pos-pos kesejahteraan
belum diberikan alokasi yang cukup besar.

Lebih parahnya lagi, lanjut Riski, 50 persen dari anggaran Kemkes habis untuk mengkaver premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Uang Kemenkes habis untuk membayar premi PBI dan gaji pegawai. Sehingga dana untuk pembangunan infrastruktur kesehatan hanya tersisa sedikit sekali,” tuturnya.

Dampaknya, menurut Riski, tak sedikit pasien BPJS Kesehatan dengan penyakit sedang hingga berat yang terpaksa dipulangkan dalam keadaan belum sembuh. Karena rumah sakit harus melayani pasien lain yang sudah mengantri.

“Saya menerima keluhan, ada pasien yang terpaksa dicopot oksigen dan infus pukul satu malam, diminta pulang untuk rawat jalan saja,” kata Riski menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menggiatkan kembali program Generasi Berencana (GenRe) guna jadi benteng kaum muda dari gempuran narkoba.

“Melalui progarm GenRe, kami ingin membangun kesadaran kaum muda betapa berbahaya narkoba sehingga tak mudah terbujuk rayuan bandar narkoba yang mengintai di luar rumah,” kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/1) petang.

Dijelaskan, fokus BKKBN adalah menjauhkan remaja dari seks bebas, narkoba dan HIV/AIDS.
Hal itu penting, karena saat ini banyak remaja yang terjebak dalam problematika seks bebas, narkoba dan HIV/AIDS.

“Kasus paling baru adalah kecelakaan fatal di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Itu dampak negatif dari narkoba yang sangat membahayakan. Untuk itu, kita harus bertindak, bersama-sama mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Kewaspadaan ini menjadi penting, karena menurut Sudibyo Alimoeso, jumlah remaja Indonesia ada sekitar 67 juta orang. Dan itu merupakan segmen terbesar untuk dijadikan sebagai pasar penjualan narkoba.

“Remaja ini merupakan sumber daya manusia yang memainkan di era bonus demografi beberapa tahun ke depan ini. Jika mereka terkena bujuk rayu narkoba, maka hancurlah Indonesia,” katanya.

Melalui program GenRe, Sudibyo menjelaskan, akan dibentuk pusat informasi konseling yang penyuluhnya merupakan teman-teman sebaya. Mereka diharapkan dapat lebih mudah menyampaikan pesan ke sesama remaja.

“Pusat informasi dan konseling akan berada di sekolah dan perguruan tinggi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, indonesia perang melawan narkoba. Mengingat saat ini ada sekitar 4,5 juta orang yang terkena narkoba, dan ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi, karena kondisi kecanduannya yang parah. (TW)

{jcomments on}