Category: Berita

Research and Markets: Indonesia Healthcare Outlook Report 2015

Indonesia has become one of the most attractive markets for investors during 2014-2015. Implementation of the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) scheme, initiated in January 2014, has been one of the major drivers besides the initiatives by the new government elected in 2014. As per the initial reports, patient volumes have significantly increased after the implementation of the scheme. (A few clinics in Bandung reported up to a 200% rise in patient volumes in the first 2 months after the scheme’s implementation).

The market anticipates a high requirement of hospital beds, medical devices, affordable and low-cost medicines, and diagnostic services to meet the growing demand. This study explores the broad competitive landscape and regulatory environment, which can be considered by investors while entering the Indonesian healthcare market in 2015 and beyond.

The information contained in this research service was derived from published sources including the following: Government of Indonesia Websites, healthcare company websites, World Health Organization (WHO) data, World Bank data, International Monetary Fund (IMF) and press releases, public sources, the report’s internal data bank, and industry key opinion leaders (KOLs). Primary and secondary research methodologies were used to gather and analyze the data presented in this study.

Key Topics Covered:

Executive Summary
Healthcare Market in Indonesia
Drivers and Restraints
Private Hospital Market in Indonesia
In-Vitro Diagnostics (IVD) Market in Indonesia
Medical Technologies (MT) Market in Indonesia
Pharmaceutical Market in Indonesia
Strategic Recommendations
Appendix

For more information visit http://www.researchandmarkets.com/research/m8m5ht/indonesia

Penyakit Non-Infeksi Bisa Habiskan Anggaran Kesehatan

Dua pertiga dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh ternyata lebih banyak digunakan untuk membiayai orang-orang dengan penyakit non-infeksi.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Muhammad Yani bahwa penyakit noninfeksi seperti jantung, kanker, hipertensi, ginjal banyak menyedot anggaran kesehatan. Inilah yang membuat pemprov akan menekankan kembali upaya preventif atau pencegahan dan promotif.

“Inilah yang harusnya kita jadikan pelajaran. Upaya promotif dan preventif yang kami lakukan belum maksimal. Ke depannya tentu ini harus dijadikan agenda utama. Karena sebetulnya penyakit-penyakit ini bisa dicegah,” kata Yani usai acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh di Kantor BPJS Kesehatan, ditulis Kamis (15/1/2015).

Sebelumnya, Pemprov Aceh merupakan pemerintah provinsi pertama yang melaksanakan Universal Coverage di Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). Pengelolaan program JKRA oleh BPJS Kesehatan sendiri dimulai pada 2010 dengan jumlah peserta mencapai 1.750.327 jiwa.

sumber: http://health.liputan6.com/

Health crisis worsens in eastern Ukraine: WHO

Health care is collapsing after nine months of conflict in eastern Ukraine, where a lack of medicines and vaccines has increasingly put people at risk from diseases such as polio, measles and tuberculosis, the World Health Organization said Friday.

Conditions are especially dire in the cities of Luhansk and Donetsk where people are trapped with little food. The fighting makes it hard to get to hospitals, which are often cut off from water and electricity.

In all, 5.1 million people are affected by the humanitarian crisis, including 1.4 million deemed highly vulnerable, the United Nations health agency said in a statement.

“We have special concerns for children, infants and the lack of vaccines. Ukraine in the past month had no vaccines in the country, we are warning,” Dr. Dorit Nitzan, WHO representative in Ukraine, told a news briefing in Geneva. There is a “huge risk of vaccine-preventable diseases” she said. “Measles and polio are first on the list.”

Nitzan said that as of Jan. 6, the death toll from the conflict between Ukrainian government forces and pro-Russian rebels stood at 4,808, with 10,468 wounded, based on reports from morgues and hospitals.

At least 32,500 people are living with HIV/AIDS in Donetsk and Luhansk and are “at high risk for interruption of care and control services,” the WHO said, adding that only 10,000 were in treatment before the crisis began.

Cases of tuberculosis also appear to be increasing, and an estimated 40 percent of new TB patients are believed to have the multidrug-resistant form (MDR-TB), Nitzan said.

Ukraine’s Health Ministry has asked the WHO to take over responsibility for procuring and distributing all essential medicines, the agency said. WHO is organizing mobile emergency units to provide primary health care in the east.

“The government had decided to cut the services to Luhansk and Donetsk cities, to the areas under the militants’ control,” Nitzan said.

Health care workers have not received salaries since June or July and many have fled the areas of fighting, she added.

source: http://www.dailystar.com.lb

Kemenkes Siapkan Pelayanan Kesehatan Haji 2015

Dalam rangka persiapan pelaksanaan haji 1436H/2015, Menteri Kesehatan, Prof. DR. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M (K) bersama Menteri Agama Drs. Lukman Hakim Syaifudin bertolak ke Tanah Suci pada tanggal 11-16 Januari 2015.

Kunjungan kedua menteri ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan pelayanan pelaksanaan haji oleh Kantor Urusan Haji dan kesiapan Balai Pengobatan Haji Indonesia milik Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan yang diperlukan jamaah haji Indonesia.

Agenda utama dalam perjalanan ini adalah pertemuan antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Haji Pemerintah Arab Saudi.

Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah dicapainya kesepakatan kedua negara mengenai jumlah kuota jemaah haji pada tahun 1436H/2015M, kuantitas dan kualitas layanan yang dibutuhkan jemaah haji Indonesia, dan kesepakatan akan jumlah petugas haji yang dibutuhkan jemaah haji Indonesia (termasuk jumlah petugas kesehatan).

Mengingat pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik, baik Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama menurunkan tim yang memperkuat asupan substantif bagi para Menteri.

Adapun Anggota delegasi dari Kementerian Kesehatan, adalah Diah S. Saminarsih, Staf Khusus Menteri bidang Peningkatan Kemitraan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Fidiansjah, Kepala Pusat Haji, Mawari Edy, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji, dan Nurlina Supartini, Kepala Bagian TU Menteri.

sumber: http://berita.suaramerdeka.com/

Penyakit Kusta, Indonesia Masih di Posisi Ketiga

Indonesia masih menjadi negara dengan kasus penderita kusta tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan Brasil. Setiap tahun ditemukan sekitar 18 ribu kasus kusta baru di Indonesia.

“Masih tingginya angka penderita kusta di Indonesia akibat ketidaktahuan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang tanda penyakit kusta serta stigma terhadap penyakit tersebut,” kata Sigit Priohutomo, Direktur Pengendalian Menular Langsung, Kementerian Kesehatan dalam jumpa pers, di Jakarta, Jumat (16/1), terkait Hari Kusta Internasional yang diperingati setiap 25 Januari.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Komite Ahli Eliminasi Kusta Dan Eradikasi Frambusia, Hariadi Wibisono.

Sigit menjelaskan, upaya penurunan kasus kusta di Indonesia terkendala oleh kebiasaan masyarakat menghentikan pengobatan dari waktu yang ditentukan. Sehingga bakteri mycobacterium leprae penyebab penyakit kusta itu justru menjadi resisten terhadap obat-obatan yang diberikan sebelumnya.

“Obat kombinasi atau MDL ini tersedia secara gratis di Puskesmas. Tapi persoalannya, pengobatan untuk kusta itu lama mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. Kebanyakan mereka gagal di pengobatan sehingga transmisi infeksi kusta hingga kini masih berlangsung,” ujar Sigit Priohutomo.

Ditambahkan, kendati tergolong penyakit menular, kusta sebenarnya sulit menular ke orang lain dengan kontak fisik. Hanya orang dengan pertahanan tubuh lemah yang tertular bakteri mycobacterium leprae.

“Dari 100 orang yang terkena bakteri kusta, 95 persen sehat, 3 persen terkena dan bisa sembuh sendiri. Hanya dua persen orang yang tertular kusta dan membutuhkan pengobatan,” ujarnya.

Gejala kelainan diawali dengan bercak putih seperti panu atau bercak kemerahan yang mati rasa, tidak ditumbuhi bulu, tidak berkeringat, tidak gatal dan sakit. Bila dibiarkan, hal tersebut menyebabkan kecacatan pada penderitanya seperti cacat mata hingga buta, mati rasa pada tapak tangan dan kaki, jari-jari kiting, memendek dan putus-putus.

Hariadi Wibisono menambahkan, salah satu upaya pencegahan kusta pada bayi bisa dilakukan lewat imunisasi BCG, yang biasanya diberikan pada awal-awal kelahiran.

“Imunisasi BCG bukan untuk pencegahan khusus untuk kusta, tetapi untuk tuberkulosis. Tetapi fakta menunjukkan imunisasi itu bisa membantu mengurangi kemungkinan tertularnya penyakit kusta, karena bisa mencegah bakteri, termasuk bakteri penyebab kusta berkembang,” ujar Hariadi menandaskan. (TW)

Materi

kebijakan pengendalian kusta

Apa itu penyakit kusta

{jcomments on}

Ministry of Health launches house to house polio immunization campaign

The Ministry of Health has launched a ‘house to house’ polio immunization campaign for all children under the age of five.

The campaign will be run with the support from the World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and other stake holders. This will be from Jan.17 and then end on Jan.19.

The campaign is targeting over 7.5 million children in all the districts in the country. The immunizers are however expected to go beyond homes by targeting other places such as markets, streets and places of worship.

This is because it was found out that there might be a low motivation for people to participate in this or there might be no one at the homes to take children to be immunized.

To successfully carry out the exercise, Shs 14.9 billion has been provided as funding from the World Health Organization and UNICEF is to do social mobilization.

Uganda is responding to the Director-General of the World Health Organization who in May, last year, noted that there was a re-emergence of the polio virus causing a public health emergency of international concern (PHEIC).

In accordance with the International Health Regulations (IHR 2005), it was deemed right to fight the further spread of the immunisable disease.

Sarah Opendi, the Minister of Health said the ministry will put emphasis put on the 41 border districts since there is so much activity of migration going on.

These districts, she said, were reported to have people access immunization services much less than the others do.

In 2013 and early 2014, polio was detected in Somalia, Kenya and Ethiopia.

This raised an alarm to have the disease fought before it spreads farther to countries like Uganda.

Opendi warned against anyone who tries to sabotage this move adding that: “We will not hesitate to arrest anyone who tries to stop any child from being immunized. We are aware of religious beliefs against immunisation. We shall not tolerate this and so have made the police aware so it can arrest any culprits [who may be] against this move.”

See more at: http://www.independent.co.ug

Peta Buta Menjamin Kesehatan

Sutisna, Ketua Serikat Pekerja Percetakan Negara Republik Indonesia, resah. Dia sama sekali belum memiliki gambaran bagaimana skema ideal agar pekerja menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa menurunkan manfaat kesehatan selama ini.

Sutisna dan rekan pengurus lain akan menggelar perundingan secara maraton dengan manajemen PNRI untuk membahas hal itu. Soal kepesertaan JKN kini jadi isu hangat di kalangan pekerja formal sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gencar berkampanye perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya pada 1 Januari 2015.

“Kami akan mengundang BPJS Kesehatan untuk menjelaskan program JKN. Bagaimana jadi peserta JKN tanpa mengalami penurunan manfaat kesehatan yang selama ini disediakan perusahaan dan tak terjadi klaim ganda,” kata Sutisna.

Sutisna pun tak ingin pengalaman buruk saat mengantar ayahnya, yang peserta JKN kelas II, berobat ke unit gawat darurat rumah sakit swasta di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Pihak RS mewajibkan mereka membayar biaya perawatan pada Sabtu dan Minggu dengan dalih BPJS Kesehatan hanya menanggung pada Senin sampai Jumat.

Setelah diadukan pada BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit pun mengembalikan uang yang telanjur dibayar.

Layanan penyedia fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan yang menerapkan JKN memang belum standar. FX Eko Agusriyanto (40) menuturkan, dokter piket UGD RS dr Suyoto, milik Kementerian Pertahanan di Jakarta Selatan, langsung mengobservasi ibunya yang sesak napas. “Kami tak perlu membayar sepeser pun dengan JKN,” kata Agusriyanto.

Hal itu baru kejadian di Jakarta. Bagaimana dengan di daerah yang amat terbatas fasilitas kesehatan dan paramedisnya. Kondisi itu membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dengan mediasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), meminta tenggang waktu pendaftaran JKN pekerja formal menjadi paling lambat 1 Juli 2015.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan, kekhawatiran utama pengusaha adalah kualitas pelayanan JKN. Adapun dari kalangan pekerja, seperti disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, antara lain sosialisasi yang lemah, penurunan manfaat, portabilitas, dan koordinasi manfaat belum jelas.

Program JKN merupakan amanat Pasal 28h Ayat (3) dan Pasal 34 UUD 1945 yang dijabarkan melalui UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2011 tentang BPJS. Namun, persiapan terburu-buru karena pemerintah lalai menyusun aturan turunan yang kelar sehari menjelang JKN berjalan 1 Januari 2014, membuat BPJS Kesehatan kewalahan.

Pemerintah harus bertanggung jawab menyiapkan segala regulasi, infrastruktur fasilitas kesehatan di daerah, pemerataan paramedis, dan ketersediaan obat. Tentu, pemerintah perlu menyiapkan peta jalan terukur dan disiplin mewujudkannya. Bukan dengan peta buta yang memicu kebingungan seperti sekarang.

sumber: http://health.kompas.com/

Aceh Perpanjang Komitmen BPJS Kesehatan

Provinsi Aceh kembali memperpanjang kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam program yang disebut Jaminan Kesehatan Rakyat (JKRA). Dengan demikian, Aceh menjadi pemerintah provinsi pertama yang melaksanakan universal coverage bagi seluruh penduduknya.

“Integrasi JKRA ke JKN-BPJS Kesehatan per 31 Desember 2014 berjumlah 1,6 juta orang dari total 2,2 juta penduduk yang ditanggung dalam program ini. Sisanya masih dalam proses validisasi data,” kata Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan JKRA 2015 dengan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, di Jakarta, Rabu (14/1) malam.

Dijelaskan, penduduk Aceh yang berjumlah sekitar 4 juta orang, lebih separo dari jaminan kesehatannya ditanggung pemerintah pusat lewat skema pbi (penerima bantuan iuran) dan eks peserta Askes. Sisanya menjadi tanggungan pemerintah daerah.

“Program JKRA ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak 2010 lalu dan terus diperpanjang hingga tahun ini,” ujar Fahmi.

Fachmi menilai, perpanjangan komitmen Aceh ke BPJS Kesehatan tahun ini menandakan keseriusan Gubernur Aceh dalam menyejahterakan rakyatnya. “Kalau semua gubernur seperti pak Zaini, tentu target 2019 sebagai akhir penyempurnaan program BPJS Kesehatan akan lebih mudah tercapai,” kata Fachmi.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang mengatakan, Aceh memang punya sejarah sendiri dalam menyukseskan program JKN. “Provinsi lain belum ikut Askes, Aceh sudah. Bahkan untuk seluruh buruh. Dengan jumlah penduduk Aceh sekitar 4 juta orang kini sudah terkaver semua,” katanya.

Chazali menyayangkan banyak daerah yang kurang peduli terhadap program JKN, meski banyak warganya yang butuh atas jaminan kesehatan diri dan keluarganya. Langkah tegas yang diambil pemerintah Aceh dalam program JKRA, juga dipuji Chazali.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan, pihaknya tidak akan berpuas diri dalam capaian. Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan jaminan sosial rakyat Aceh.

“Fokus utama adalah peningkatan akses kepesertaan dan pelayanan bagi seluruh penduduk,” katanya.

Dalam kesempatan itu Zaini ingin BPJS terus meningkatkan sosialisasi program agar masyarakat faham tata cara berobat. Sehingga tak ada lagi keluhan di lapangan.

Selain itu, proses pendataan juga harus berjalan lebih baik. Demikian juga koordinasi antara BPJS dan Pemerintah Aceh harus terus berjalan. “Dinas kesehatan Aceh juga diminta mengkaji lebih detail, apa saja yang tidak dilayani BPJS agar dapat dijamin oleh dinas kesehatan,” kata Zaini menandaskan. (TW)

{jcomments on}

WHO deems two Ebola vaccines ‘acceptably safe’

Two vaccines for treating the Ebola Virus Disease (EVD), which have already undergone the first phrase of trials, were deemed to be acceptably safe by the World Health Organization (WHO) Friday.

“The year 2014 will be remembered as a year the Ebola virus challenged humanity. I believe 2015 will be remembered as a year humanity used (its) best scientific minds to fight back,” Marie-Paule Kieny, Assistant Director General of the WHO said.

According to a Xinhua report, WHO convened the second high-level meeting on Ebola vaccines Thursday to provide an update on the emerging safety and immunogenicity results of initial clinical trials and review the status of preparation for the next stage of efficacy trials in the three worst-affected West African countries of Liberia, Sierra Leone and Guinea.

The two potential vaccines that have been undergoing phase one safety tests on humans are ChAd3, made by Britain’s GlaxoSmithKline, and VSV-EBOV, manufactured by the Public Health Agency of Canada and licensed by the US firm NewLink Genetics.

Kieny said that the evaluation of these two advanced vaccines was going on, noting that trials might begin in Liberia by the end of this month, and in Sierra Leone and Guinea in February. In addition, she also noted that the pharmaceutical giant Johnson & Johnson has started early-stage testing of one of its vaccines and was preparing for advanced testing in the Ebola-affected countries.

“The world is waiting for us to get these vaccines ready and out to (the) people with this virus raging through their communities,” she added. As of Friday, the total number of cases attributed to EVD in West Africa reached 20,972, of which 8,259 people have died.

source: http://freepressjournal.in/

Sejumlah Negara Pasifik Terserang Wabah Chikungunya

Para pakar kesehatan di wilayah Pasifik mengatakan, mereka khawatir akan persebaran virus chikungunya, yang berasal dari nyamuk, di berbagai negara Pasifik yang belum pernah terjangkit virus ini.

Kasus pertama chikungunya di Pasifik terdeteksi di Kaledonia Baru sekitar tiga tahun yang lalu, namun wabah di Polinesia Perancis yang terjadi akhir tahun lalu, telah menunjukkan betapa cepat virus ini bisa menyebar.

Menurut pejabat kesehatan setempat, virus tersebut, sejauh ini, telah menewaskan 14 orang di Polinesia Perancis.

Tahun lalu, Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) memperingatkan, virus chikungunya bisa menyebar ke wilayah Pasifik dan ke pulau-pulau disekitarnya, selama 1 atau 2 tahun ke depan.

Menurut WHO, pakar kesehatan masih belum menemukan vaksin yang bisa mencegah virus ini dan belum ada terapi obat antivirus tertentu yang telah dikembangkan.

Seorang ahli epidemiologi dari Sekretariat Komunitas Pasifik, Dr Adam Roth mengatakan, dalam tiga bulan terakhir di Polinesia Perancis, 55.000 orang tercatat melakukan konsultasi tentang penyakit chikungunya. Namun menurutnya, ada lebih banyak orang yang telah terjangkit penyakit ini, tetapi belum melakukan perawatan medis.

“Ada kemungkinan sejumlah kasus dengan gejala lebih ringan dan mereka tak melakukan konsultasi. Jadi kemungkinan ada lebih dari 55.000 konsultasi,” utaranya.

Penyakit ini menyebabkan demam, nyeri sendi yang parah, nyeri otot, sakit kepala, mual, kelelahan dan ruam di kulit.

Dr Adam mengatakan, wabah chikungunya telah mereda di Polinesia Perancis, namun sebagian besar kasus baru yang dilaporkan di Kaledonia Baru diimpor dari Polinesia Perancis.

Ia juga menyebut, ada peningkatan kasus penyakit ini di Samoa.

Dr Adam mengemukakan semua negara di kawasan Pasifik yang belum terjangkit chikungunya, berisiko terkena penyakit ini karena masyarakat belum memiliki sistem kekebalan terhadap virus ini.

“Saya pikir semua pulau akan beresiko mengimpor wabah ini, tak hanya dari Polinesia Perancis dan Samoa, tetapi juga dari belahan lain di dunia. Kami telah melihatnya sejak 2012, dan mengenal beberapa jenis virus ini, setidaknya ada tiga jenis yang berbeda,” sebutnya.

Ia menambahkan, “Jadi tak hanya satu jenis virus yang menyebar, di tingkat dunia, Ada wabah besar yang tengah terjadi di Karibia.”

sumber: http://news.detik.com