Category: Berita

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek melantik 12 pejabat eselon 2 di lingkungan kerjanya, di Jakarta, pada Jumat (9/1) lalu. Mereka mengisi posisi yang sebelumnya kosong karena pejabat bersangkutan telah pensiun atau mutasi ke posisi lain.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik, dr Mohammad Syahril, SpP, MPH sebagai Dirut RSUP dr M Hoesin Palembang, dr Mohammad Ali Toha, MARS sebagai Dirut RSUP Persahabatan, dr Omo Abdul Madjid, SpOG sebagai Dirut RSAB Harapan Kita Jakarta.

Selain itu, disebutkan, Nurhayati, SE, MARS sebagai Direktur Keuangan RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, drg Setiawaty, MKes sebagai Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RSUP Persahabatan Jakarta, drg Marliana Poerba, MM sebagai Direktur Umum SDM dan Pendidikan RSUP Fatmawati Jakarta.

Pejabat lainnya adalah dr Edi Sampurno,SpP, MM sebagai Kepala BBKPM (Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat), Bandung, drg Oom Komariah, MARS sebagai Direktur Keuangan RSUP Fatmawati Jakarta, dr Riskiyana Sukandhi Putra, MKes sebagai Kepala BBKPM Surakarta.

Nama lainnya adalah dr. Yana Akhmad Supriatna, SpPD sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP dr Hasan Sadikin Bandung, dr Surahman Hakim, SpOG(K) sebagai Direktur Umum dan Operasional RSCM Jakarta, dr Tri Nugroho, MQIH sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. (TW)

{jcomments on}

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menjadi salah satu dari tujuh Kementerian/Lembaga yang mendapatkan porsi anggaran paling besar, yaitu sebesar Rp 47,4 triliun, pada tahun 2015. Meski begitu, menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek, mayoritas anggaran yang didapat akan digunakan untuk mengobati orang yang sakit.

“Anggaran terbanyak itu untuk mengobati orang sakit, karena selama ini kita tidak pernah melakukan upaya pencegahan, tidak mau hidup sehat. Harusnya itu hanya 10-20 persen saja yang sakit, tapi kalau sekarang mungkin sudah di atas 60 persen,” kata Menkes di acara “Parade Penelitian Kesehatan 2014”, di Jakarta, Senin (29/12).

Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti saat ini, lanjut Menkes, pasien juga mulai membludak di rumah sakit.

“Hilirnya, kami di pelayanan kesehatan mendapatkan komentar negatif karena ada pasien yang tidak tertolong. Harusnya itu masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Karena mereka sendiri yang akan dirugikan jika tidak mengubah gaya hidupnya menjadi sehat mulai dari sekarang,” imbuhnya.

Bila tidak ada perubahan perilaku dari masyarakat, kata Menkes, negara akan sangat dirugikan.

“Kalau tidak mau berubah, uang akan habis untuk bayar orang sakit. Jadi upaya pencegahan itu harus terus digalakkan. Karena kalau kita sehat, anak kita bisa punya IQ baik, akan sejahtera hidupnya,” kata dia.

sumber: http://www.beritasatu.com

Pelayanan kesehatan mental menjadi sorotan dalam pembangunan sosial di Indonesia, seiring dengan banyaknya kasus kesehatan mental yang terjadi. Kesehatan merupakan indikator pengukuran dari IPM (indeks pembangunan manusia) yang sangat penting bagi suatu negara. Pelayanan kesehatan menjadi fokus utama bagi negara Indonesia yang harus ditingkatkan.

Perkembangan isu pekerja sosial terus berkembang terutama setelah terbentuknya organisasi Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia baru-baru ini. Pekerja sosial yang dulunya hanya bergerak sendiri atau beberapa orang sekrang sudah menjadi sebuah organisasi yang besar. Pekerja sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan dan membantu masyarakat yang mengalami masalah baik secara individu maupun kelompok.

Menurut Max Siporin, pekerjaan sosial adalah suatu metoda institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial. Dan menurut Allan Pincus pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Kesehatan mental merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Keduanya harus sama-sama dijaga. Dalam hidup, seseorang memiliki masa-masa merasa tertekan, sedih, atau takut. Seringkali perasaan itu hilang sejalan dengan selesainya permasalahan yang dihadapi. Namun terkadang perasaan itu berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Dan di saat itulah keluarga atau pekerja sosial membantu individu dalam menyesaikan masalah yang tidak sanggup diselesaikan lagi.

Dewasa ini, kesehatan mental yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga sampai bully yang terjadi pada anak-anak. Ini diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang kesehatan mental yang ada. Maka dari itu kita membutuhkan pekerja sosial yang terjun langsung ke masyarakat.

Pekerja sosial sendiri itu merupakan profesi yang bisa bermitra dengan profesi kedokteran, keperawatan dan psikologi. Namun, pekerja sosial yang ada pada saat ini hanya sedikit dan tidak mampu melingkupi semua daerah yang ada di Indonesia.

Menurut guru besar UGM, dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 241 juta jiwa pada tahun 2001 namun jumlah psikiater hanya 600 orang, sedangkan jumlah psikolog klinis hanya sekitar 365 orang. Pekerja sosial sendiri yang ada di Indonesia hanya 15.522 dari kebutuhan 155 ribu. Artinya kebutuhan pekerja sosial hanya terpenuhi 10 persen saja. Menurut beliau, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan pelayanan kesehatan jiwa ke dalam pelayanan primer atau yang sering kita sebut dengan puskesmas.

Caranya dengan menempatkan para psikolog di puskesmas yang ada di setiap daerah. Namun kenyataannya tidak semua daerah kususnya daerah terpencil terdapat puskesmas apalagi dengan pelayanan kesehatan mental.

Maka dari itu, kita membutuhkan perubahan untuk dapat meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Kesehatan mental bisa kita dapat dari kegiatan rutin yang yang tanpa kita sadari dapat membuat mental kita menjadi lebih sehat, seperti selalu memupuk pikiran positif kepada orang lain, tersenyum apabila bertemu dengan orang, tidak tertawa apabila melihat orang lain terlihat kesulitan, membantu sesama masyarakat serta banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi sehat mental.

Kita sadar bahwa tidak banyak pekerja sosial yang dapat menjangkau kita. Maka dari itu kita sendirilah yang harus sadar tentang kesehatan mental dan lebih peduli tentang kesehatan mental di masyarakat. Sehingga terciptalah di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Semoga.[] 

Oleh: Dinda Dwi Putri Nasution

sumber: http://atjehpost.co/

Transplantasi kornea hingga kini masih dinilai menjadi solusi efektif dalam mengatasi gangguan penglihatan yang berpotensi menyebabkan kebutaan.

Namun, untuk melakukan tindakan tersebut, dibutuhkan orang yang bersedia menjadi pendonor mata. Di Indonesia, jumlah orang yang bersedia menjadi pendonor terbilang sedikit. Itulah alasan mengapa Indonesia lebih banyak memakai donor kornea dari luar negeri.

Di Amerika serikat, operasi transplantasi kornea bisa dilakukan pada 40 ribu orang per tahun. Sementara di Indonesia, cuma bisa 120 kali. Itu pun harus menunggu pendonor dengan waktu yang cukup lama,” jelas DR Dr Tjahjono D Gondhowiarjo, SpM, PhD, Ketua Ophtalmiologi Indonesia di Jakarta Eye Center, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2015).

Pria yang juga menjabat Ketua Bank Mata Indonesia itu juga menambahkan, selama ini, antusiasme donor kornea pun lebih banyak datang dari luar negeri.

“Kalau dari Indonesia, jumlahnya kurang dari 20 setahun,” tambah dia.

Selama ini, Bank Mata Indonesia mengaku telah mengupayakan agar jumlah pendonor kornea mata di Indonesia sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan. Namun, hal tersebut dirasakan masih sulit lantaran belum ada kesadaran dari masyarakat maupun undang-undang yang mendukung upaya tersebut.

“Undang-undang di luar negeri, orang meninggal otomatis langsung jadi pendonor. Kalau di sini (Indonesia) tidak. Selain itu, ada banyak faktor, terkait dengan persetujuan keluarga, agama, budaya. Ya, masih banyak pertimbangan,” pungkasnya.

sumber: http://rona.metrotvnews.com

Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak menghentikan perekrutan CPNS, khususnya bagi tenaga kesehatan, dipuji anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka. Meski mendukung, Rieke berharap perekrutan tersebut harus memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangan lamanya pengabdian.

“Harus ada formasi khusus, tanpa syarat umum bagi penyandang disabilitas dan mereka yang sudah mengabdikan diri tiga tahun ke atas. Contohnya seperti para bidan yang mayoritas mengabdi sudah di atas lima tahun kerja,” ujar Rieke saat dihubungi, Rabu (7/1/2015).

Politisi PDIP yang melakukan reses ke Subang itu pun mencontohkan apa yang sudah dilakukan Bupati Subang, Ojang Suhandi. Dia memuji Ojang lantaran berani merekomendasikan 124 Bidan Pekerja Tidak Tetap (PTT) menjadi Pegawai Negeri Sipil.

“Langkah itu, bukan soal status PNS, tapi ini soal masa depan Bangsa,” jelas wanita yang terkenal dengan sebutan Oneng itu.

Menurut dia, sudah lama nasib bidan-bidan dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Padahal mereka mempunyai peran yang cukup sentral.

“Peran bidan sangat penting dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa, termasuk mati hidupnya para perempuan Indonesia saat melahirkan,” tutur dia. Karena itu Rieke berharap, ke depan pemerintah semakin peduli dengan tenaga kesehatan. (Sun/Mut)

sumber: http://news.liputan6.com