Diskusi ini bertujuan membahas Tujuan Pembelajaran mengenai Konsep Kebijakan, Kebijakan Publik, dan Kebijakan Kesehatan. Pertanyaan pemicu dalam diskusi ini adalah: Apakah UU SJSN dan UU BPJS merupakan kebijakan kesehatan?
Silakan Anda aktif berdiskusi melalui form komentar dibawah
| Diskusi 1.1 | Diskusi 1.2 | Diskusi 1.3 |
{jcomments on}
Menurut anda apakah kasus di Minggu 4 merupakan:
| Diskusi 4.1 | Diskusi 4.2 | Diskusi 4.3 |
{jcomments on}
Apakah ada situasi Principle-Agency Relationship dalam hubungan antara BPJS dengan pemerintah dan masyarakat?
| Diskusi 4.1 | Diskusi 4.2 | Diskusi 4.3 |
Menurut anda, apakah pelaksanaan kebijakan JKN merupakan pelaksanaan yang top-down atau bottom-up? Mohon dianalisis.
| Diskusi 4.1 | Diskusi 4.2 | Diskusi 4.3 |
{jcomments on}
Dalam konteks penolakan IDI saat penyusunan RUU Pendidikan dan gugatan Yudisial Review oleh PDUI, harap dibahas mengenai: siapa dan bagaimana, serta posisi Group Penekan dalam Proses Kebijakan. Selanjutnya perlu didiskusikan tentang Strategi dan Program Interest Group yang tepat untuk memberikan pengaruh dalam proses kebijakan.
| Diskusi 3.1 | Diskusi 3.2 | Diskusi 3.3 |
{jcomments on}
UU Pendidikan Kedokteran merupakan inisiatif DPR. Dalam konteks ini harap jelaskan mengenai struktur pemerintahan dan proses penyusunan kebijakan publik dalam bentuk UU yang terjadi dalam kasus ini. Bagaimana hubungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemenkes, serta berbagai Komisi di DPR.
| Diskusi 3.1 | Diskusi 3.2 | Diskusi 3.3 |
{jcomments on}
Dalam konteks mengapa RUU PendidikanKedokteran dapat masuk ke agenda Prolegnas, bagaimana anda dapat menerangkan pendekatan 3 Alur Penentuan Agenda dari John Kingdon? Silahkan anda diskusikan dengan memulai dari pemahaman tentang penentuan agenda kebijakan dan proses menjadi agenda.
| Diskusi 3.1 | Diskusi 3.2 | Diskusi 3.3 |
{jcomments on}
Apakah kasus ini dapat dipakai untuk menerangkan terpakainya teori Black Box dalam pengambilan Keputusan? Dalam teori ini apakah benar bahwa peran perusahaan swasta dalam kebijakan merokok DIY berada dalam kegelapan, namun dirasakan kekuatan lobbynya dalam menyusun kebijakan. Mari kita diskusikan.
| Diskusi 2.1 | Diskusi 2.2 | Diskusi 2.3 |
{jcomments on}
Harap dibahas mengenai penggunaan konsep analisis stakeholders dan kemampuan advokasi-lobby dalam kasus ini. Lebih lanjut apa peran media dalam proses penyusunan kebijakan, dan hubungannya dengan stakeholders?
| Diskusi 2.1 | Diskusi 2.2 | Diskusi 2.3 |
{jcomments on}
Kasus RPP KT di Propinsi DIY menunjukkan arti kekuasaan dalam sebuah sektor. Bagaimana teori 3 dimensi kekuasaan dapat menerangkan hal ini? Siapa sebenarnya pemegang kekuasaan di kasus ini?
Catatan:
DI halaman 28 Buse ada kesalahan penterjemahan…. Kekuasaan sebagai bahan pengambil keputusan…. seharusnya Kekuasaan bukan pengambil keputusan
| Diskusi 2.1 | Diskusi 2.2 | Diskusi 2.3 |