Category: Fornas21

Sesi Presentasi Policy Brief 

Topik pertama Fornas JKKI XI tahun 2021 dibuka oleh presentasi tiga rekomendasi kebijakan (policy brief) terpilih seputar topik keamanan kesehatan (health security) yang di – review oleh dr Hendro Wartatmo, S.pB Konsulen Bedah Digestif dan Dr. dr Hanevi Djasri, MARS, FisQUA. Rekomendasi kebijakan diharapkan memenuhi kaidah – kaidah obyektivitas sehingga dapat memberikan bukti empiris kepada pengambil kebijakan untuk mempersiapkan kapasitas respon yang baik dimulai dari fase kesiapsiagaan dan juga mampu dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Sesi Seminar Topik Health Security

Sesi selanjutnya sub seminar JKKI topik Health Security dipandu oleh Madelina Ariani, MPH dengan tiga pembicara yaitu dr. H. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH dari Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kemenkes, dr Yullita Evarini Yuzwar MARS dari Subdit Zoonotik – Direktorat P2PTVZ Kemenkes, dan dr Pandu Harimurti dari World Bank Indonesia. Sesi pembahasan oleh dr Bella Donna, M.Kes dari PKMK FK – KMK UGM dan Sri Sunarti Purwaningsih dari Pusat Penelitian Kependudukan, Deputi Keilmuan Sosial dan Kemanusiaan, LIPI.

Mukti mengelaborasi ketahanan kesehatan dengan memperhatikan geopolitik internasional melalui hasil dan rekomendasi JEE menjadi NAPHS. Kemudian diturunkan ke geopolitik pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dengan mewajibkan pemerintah – pemerintah daerah memenuhi SPM – SPM kesehatan dan menyiapkan sub-national level NAPHS atau rencana aksi ketahanan kesehatan provinsi. Inti dari dokumen tersebut adalah detect-prevent-response baik secara nasional maupun provinsi. Kemenkes menerbitkan 31 regulasi baru terkait ketahanan kesehatan selama pandemi ini dan diharapkan tahun depan memulai resource mapping di 22 K/L yang diatur di Inpres.

Yullita Evarini menyampaikan kolaborasi lintas sektor dalam ketahanan kesehatan dengan konsep One Health merupakan pendekatan kolaboratif terpadu lintas sektor bersama masyarakat, khususnya untuk penyakit – penyakit yang bersumber dari hewan (zoonotik). Terakhir, Pandu mempertegas pada bagian pembiayaan yang terdampak karena pandemi. Meskipun Indonesia mengalami guncangan ekonomi tidak seburuk negara lain, ada keinginan investasi ke upaya – upaya ketahanan kesehatan. Salah satunya dengan inisiatif Kemenkeu menginisiasi Disaster Management Pooling Fund atau PARB – Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana menterjemahkan Perpres 75 Tahun 2021, yang sebetulnya tidak hanya untuk respons namun juga dapat digunakan pada masa kesiapsiagaan (pra bencana) maupun masa rehabilitasi (paska bencana). Kerancuan regulasi, mekanisme penyaluran dana yang beragam, dan besaran dana dapat menjadi penghambat dalam penggunaan dana ini, harapannya, tim review belanja bencana Kemenkeu dapat memberikan rekomendasi terkait penggunaan dana ini.

Sesi Pembahasan

Pada sesi pembahasan dr Bella mengawali dari terminologi health security yang masih rancu antara ketahanan kesehatan dengan keamanan kesehatan, kemudian menyampaikan konsep dari risiko bencana. Upaya – upaya pengurangan risiko ini perlu didokumentasikan dalam rencana kontingensi kesehatan di level sub-nasional yang terintegrasi lintas sektor dan masyarakat agar daerah mampu mewujudkan ketahanan di daerah sesuai dengan ancaman dan kapasitas di daerahnya masing – masing.

Sri Sunarti menyampaikan core dari ketahanan kesehatan adalah masyarakat, belajar dari pandemi ini terkaitan dengan pesan – pesan yang disampaikan narasumber adalah pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam peningkatan ketahanan kesehatan.

Pada sesi diskusi, menanggapi penyakit Zoonosis pada komunitas seperti Antrax, baik pada hawan maupun manusia, menggunakan konsep One Health, puskesmas di daerah sudah berkolaborasi dengan puskeswan dan potensi kesehatan lain di daerah untuk segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi di lapangan. Untuk ketahanan kesehatan juga perlu melakukan refleksi dari belanja kesehatan dari sektor non publik, mekanisme pelaporan yang tidak terstandar dan nomenklatur – nomenklatur yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang tergambar dari upaya national health account.

Skema public-private partnership (PPP) yang terukur dan dikelola dengan baik juga perlu memperhatikan aspek – aspek kesiapsiagaan yang berbasis pada pengurangan risiko bencana yang sebaiknya didokumentasikan dalam rencana kontingensi kesehatan yang operasional. Artinya sekedar dokumen saja, termasuk mekanisme yang mengatur pendanaan komunitas baik filantropi maupun charity agar mudah dilakukan tracking sebagai bentuk akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana kemanusiaan.

Reportase : Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt

 

  Agenda Terkait:

• Pembukaan Forum Nasional JKKI XI
• Topik 1. Health Security
• Topik 2. Ketahanan Sistem Kesehatan: Penguatan sistem kesehatan menggunakan pembelajaran dari pandemi COVID-19
• Topik 3. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman
• Topik 4A. Ketahanan Layanan KIA
• Topik 4B. Optimalisasi upaya penurunan stunting 
• Topik 4C. Ketahanan Layanan Kanker
• Topik 4D. Ketahanan Layanan Jantung
• Topik 5. Kebijakan JKN Untuk Keadilan Sosial

 

  PENGANTAR 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) terus menjaga komitmennya untuk memonitor keberlangsungan dan keadilan penyelenggaraan program JKN dan pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Bukan hanya keadilan antar segmen peserta tetapi juga keadilan antar daerah.

Kebijakan JKN di tengah situasi pandemi Covid-19 masih menjadi prioritas untuk seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak penduduk Indonesia yang masih membutuhkan layanan kesehatan melalui JKN. Walaupun terjadi surplus arus kas pada BPJS Kesehatan dikarenakan rendahnya pemanfaatan JKN di tengah pandemi, pemerintah tetap perlu melakukan identifikasi untuk menemukan sumber pembiayaan baru. Sebagaimana data tahun 2014-2018 sebelum pandemi menggambarkan bahwa berturut-turut BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya sebesar Rp 11,07 triliun, Rp 14,88, Rp 16,94 triliun, Rp 18,44 triliun, dan 2018 menjadi Rp 20,42 triliun. Untuk mengantisipasi kondisi yang akan kembali terjadi pasca atau ditengah pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan perlu melakukan strategi dan program untuk menekan biaya pelayanan katastropik. Salah satu Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan cost-sharing pada BPJS Kesehatan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan kompensasi JKN, karena masih terdapat segmen peserta (PBI APBN) yang di daerah dengan pelayanan kesehatan terbatas tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan. Masih adanya segmen peserta yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan menggambarkan bahwa kebijakan JKN belum terlaksana secara merata dan adil. Untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan cost-sharing dan kompensasi, maka PKMK FK-KMK UGM bersama JKKI menyelenggarakan diskusi dalam Fornas XI tahun 2021 dengan topik “Kebijakan JKN Untuk Keadilan Sosial: Implementasi Pemenuhan Supply Side dan Cost-Sharing Berdasarkan Data Rutin Kesehatan dan DaSK untuk Penguatan JKN”.

  TUJUAN

1. Mengkomunikasikan fakta dan bukti ilmiah pelaksanaan JKN periode 2014 – 2020.
2. Mendorong pengambil keputusan untuk melakukan revisi pasal urun biaya (cost-sharing) dan kebijakan kompensasi dalam UU SJSN
3. Mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan revisi Permenkes 28/2014 terkait kebijakan kompensasi JKN.

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal   : Senin – Selasa, 25 – 26 Oktober 2021
Waktu              : 08.00 – 12.45 WIB dan 08.00 – 11.35 WIB

  PESERTA

1. Mitra penelitian kebijakan JKN PKMK FK-KMK UGM
2. Pengambil keputusan kebijakan JKN (Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, Komisi IX DPR RI)
3. Pusat penelitian kesehatan
4. Asosiasi profesi kesehatan
5. Asosiasi pelayanan kesehatan
6. Mahasiswa S2 dan S3 kebijakan kesehatan masyarakat

  AGENDA

Pukul	Topik
Hari ke-1, Senin, 25 Oktober 2021 Implementasi Pemenuhan Supply Side Sharing Berdasarkan Data Rutin Kesehatan dan DaSK untuk Penguatan JKN REPORTASE KEGIATAN
08.00 – 08.05 WIB	Pembukaan: Prof. Laksono Trisnantoro – Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan & Guru Besar UGM MATERI    VIDEO
Sesi I Presentasi Policy Brief
08.05 – 08.30 WIB	Presentasi Policy Brief Akses Layanan Ispa masih rendah bagi PBI (Kelompok tidak mampu) di Provinsi Kaltim VIDEO Evaluasi Program JKN: Pada Tingginya Pembiayaan Klaim Operasi Caesar di Provinsi Jawa Timur VIDEO Dimensi Keadilan Berdasarkan Cakupan Kepesertaan BPJS Studi kasus Jateng VIDEO Menilik Account media sosial BPJS Kesehatan: Sejauh mana efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat ? VIDEO
08.30 – 08.50 WIB	Diskusi Policy Brief VIDEO
08.50 – 09.00 WIB	Sesi Istirahat
09.00 – 09.10 WIB	Keynote Speech: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK – Direktur Utama, BPJS Kesehatan Strategi BPJS Kesehatan di Era Pandemi COVID-19 Dalam Menyelenggarakan JKN Untuk Mencapai Keadilan Sosial MATERI
Sesi II Pemenuhan Supply Side Untuk Penguatan JKN dan Mencapai Keadilan Bagi Seluruh Kelompok Masyarakat
09.10 – 09.46 WIB	Narasumber: Prof. Ascobat Gani, dr., M.PH., Dr.PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia– Pemenuhan Strategi Supply Side Pelayanan Kesehatan di Indonesia MATERI    VIDEO Tiara Marthias, MPH., PhD, Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM – Equity Dalam Penyelenggaraan Kebijakan JKN Berdasarkan DaSK (Dashboard Sistemn Kesehatan)  MATERI    VIDEO M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH, Peneliti Pembiayaan Kesehatan dan JKN PKMK FKKMK UGM – Pemenuhan Supply Side dalam Penyelenggaraan JKN Melalui Kebijakan Kompensasi MATERI    VIDEO
09.46 – 10.36 WIB	Pembahas Rennova, Bappenas VIDEO Asosiasi Klinik Indonesia VIDEO Asosiasi Rumah Sakit Daerah VIDEO
10.36 – 10.56 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab VIDEO
10.56 – 11.00 WIB	Penutupan
11.00 – 11.15 WIB	Istirahat
Sesi III Mewujudkan Ekosistem dan Interoperabilitas Data Rutin Kesehatan dan JKN
11.15 – 11.39 WIB	Narasumber: Dr. I Made Wiryana, MSc, Dosen Universitas Gunadarma – Strategi Ekosistem dan Interoperabilitas Data Rutin Kesehatan dan JKN MATERI    VIDEO Insan Rekso Adiwibowo, M.Sc, Peneliti PKMK FK-KMK UGM – Data Rutin Kesehatan dan Data Sampel BPJS Kesehatan dalam DaSK untuk Penelitian dan Pengambil Keputusan MATERI    VIDEO
11.39 – 12.09 WIB	Pembahas Ade Frihadi, S.Kom, MT – Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Informasi dan Komunikasi VIDEO  dr. Donni Hendrawan, MPH – Direktur Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan VIDEO
12.09 – 12.29 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab VIDEO
12.29 – 12.35 WIB	Penutupan
Hari ke-2, Selasa, 26 Oktober 2021 Keberlanjutan JKN Melalui Implementasi Cost-Sharing dan Penguatan UU SJSN – UU BPJS REPORTASE KEGIATAN
08.00 – 08.05 WIB	Pembukaan Moderator: Tri Muhartini
Sesi I Presentasi Policy Brief
08.05 – 08.30 WIB	Vini Restu Insani – Sinergisasi Tata Kelola JKN Dalam Penguat Peran Pemerintah Daerah VIDEO Juanita – Butuh Komitmen Pemerintah Daerah Dan Bpjs Kesehatan Dalam Menutup Disparitas Layanan Kesehatan Di Sumatera Utara VIDEO Tri Aktariani – Pada Ketimpangan Utilisasi Layanan Jantung & Tata Layanan Hipertensi yang Tidak Tuntas di FKTP Provinsi NTT VIDEO
Sesi II Talkshow Cost-Sharing
09.00 – 09.45 WIB	Pewawancara Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes – Dosen Department Manajemen Kebijakan Kesehatan dan Peneliti Pusat KPMAK FK-KMK UGM VIDEO Narasumber: dr. Yuli Farianti, M.Epid – Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan VIDEO dr. Mokhamad Cucu Zakaria – Asisten Deputi Bidang Pembiyaan Manfaat Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan – Strategi untuk pelaksanaan Cost-Sharing masa mendatang VIDEO Jefri, A.Md. Akt, SE, MH, AAK, AAAIJ, FIIS – Kepala Departemen Asuransi Kesehatan, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Indonesia – Respons dan harapan Asuransi Swasta terhadap kebijakan Cost-Sharing dalam JKN VIDEO Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes – Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) – Respons dan harapan RS terhadap kebijakan Cost-Sharing dalam JKN VIDEO
09.45 – 10.05 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab Bersama Peserta VIDEO
Sesi III Talkshow Prospek Revisi UU SJSN dan UU BPJS
10.05 – 10.50 WIB	Pewawancara Shita Listya Dewi – Ketua Divisi Public Health PKMK FK-KMK UGM VIDEO Narasumber: Muttaqien, MPH., AAK – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) VIDEO M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH – Peneliti Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan JKN PKMK FK-KMK UGM VIDEO
10.50 – 11.10 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab Bersama Peserta VIDEO
11.10 – 11.20 WIB	Kesimpulan dan Penutupan

 

 

 

  PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Terkait pelayanan penyakit cardiovaskuler (CVD), dalam situasi normal saja, layanan CVD memiliki tantangan yang besar. Di antaranya terkait pelayanan yang belum merata dan juga andil CVD sebagai penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini, sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut semakin meningkatkan tantangan pada pemberian layanan CVD. Salah satu contohnya adalah tertundanya diagnosis awal dan pengobatan. Sehingga tidak menutup kemungkinan setelah pandemi ini berakhir akan terjadi lonjakan kasus CVD dan perburukan kondisi pada penderita CVD yang pengobatannya terhambat karena pandemi. Selain itu, serangan COVID-19 pada penderita CVD juga dapat memperparah keadaan penyakit.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Ketahanan Layanan Jantung: Tantangan dan Peluang Pelayanan Jantung Selama Pandemi dan Rencana Pemulihan Pasca Pandemi COVID-19”.

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan jantung.
2. Mengoptimalkan upaya menciptakan ketahanan pelayanan jantung di masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19.
3. Merencanakan strategi pemulihan pelayanan jantung.
4. Mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait pemulihan pelayanan jantung.

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, Tanggal       : Jumat, 22 Oktober 2021
Pukul                   : 08.00 – 10.10 WIB

  AGENDA

REPORTASE KEGIATAN

Waktu (WIB)	Kegiatan
08.00 – 08.05 WIB	Pembukaan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD VIDEO
08.05 – 08.15 WIB	Pemaparan singkat mengenai situasi pelayanan jantung berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2017 – 2018 oleh PKMK UGM. – M. Faozi Kurniawan, SE, Akt., MPH MATERI    VIDEO
08.15 – 08.55 WIB	Sesi 1 Dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan jantung dan strategi pemulihan pelayanan jantung Narasumber: Dr. dr. Pribadi Wiranda Busro, SpBTKV(K) – RSJP Harapan Kita MATERI    VIDEO Ketahanan layanan jantung di masa pandemi dan kapasitas yang diperlukan untuk mencapai ketahanan layanan jantung Narasumber: Dr. dr. Nahar Taufiq, SpJP(K) – FK-KMK UGM MATERI    VIDEO
08.55 – 09.35 WIB	Sesi 2: Pembahas Dr. dr. Yout Savithri, MARS – Dit pelayanan kesehatan rujukan, Kemenkes RI MATERI    VIDEO Pembahasan terkait situasi layanan jantung di beberapa wilayah Dr. Juanita, SE, M.Kes. – Universitas Sumatera Utara MATERI    VIDEO Dr. Jon Hendri Nurdan, M.Kes – Unversitas Dehasen Bengkulu MATERI    VIDEO
09.35 – 10.05 WIB	Sesi 3 Diskusi VIDEO
10.05 – 10.10 WIB	Penutup

 

  NARAHUBUNG

Monita Destiwi HP: +6285643450802 Email: [email protected]

Widy Hidayah HP: +6282122637003 Email: [email protected]

 

  PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan pada berbagai sektor yang secara tidak langsung turut memengaruhi status gizi dan kesehatan seseorang. Populasi paling berisiko terhadap dampak ini adalah ibu dan bayi/balita. Apabila hal ini tidak segera diatasi, dapat meningkatkan prevalensi masalah gizi kurang, gizi buruk, stunting, anemia dan masalah gizi lainnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan keterbatasan pelayanan kesehatan di puskesmas. Banyak sumber daya dialihkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Hal ini menyebabkan layanan kesehatan untuk ibu dan anak, termasuk manajemen terpadu balita sakit (MTBS) menjadi tidak maksimal. Situasi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi dan kematian ibu dan anak akibat penanganan yang tidak optimal. Pandemi COVID-19 telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan program-program gizi untuk penurunan angka stunting. Apabila mitigasi bencana dan analisis risiko tidak dilakukan, akan terjadi masalah gizi dan kesehatan yang lebih buruk di masa mendatang.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Optimalisasi upaya penurunan stunting di masa pandemi COVID-19”

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada angka kejadian Stunting
2. Mengoptimalkan upaya penurunan angka stunting di masa pandemi COVID-19
3. Merencanakan strategi pemulihan upaya penurunan stunting.
4. Mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait pemulihan upaya penurunan stunting.

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, tanggal       : Selasa, 19 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.45 WIB

  AGENDA

REPORTASE KEGIATAN

Waktu (WIB)	Kegiatan
10.00 – 10.05 WIB	Pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD VIDEO
10.05 – 10.15 WIB	Pemaparan singkat tentang hasil e-monev gizi tahun 2020 – Maria Widyati MATERI    VIDEO
10.15 – 10.55 WIB	Sesi 1 Tantangan dalam upaya penurunan stunting di masa pandemi COVID-19 Dr. Toto Sudargo, S.KM., M.Kes – Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK UGM MATERI    VIDEO Upaya menjamin keberlangsungan upaya penurunan stunting selama pandemi dan prediksi pasca pandemi COVID-19 dr. Inti Mujiati, MKM – Direktorat Gizi, Kementerian Kesehatan MATERI    VIDEO
10.55 – 11.25 WIB	Sesi 2: Pembahas Dr. Marudut, B.Sc. MPS – PERSAGI MATERI    VIDEO Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) – BKKBN MATERI    VIDEO Pembahasan terkait situasi gizi dan stunting di beberapa wilayah Dr. drg. Dewi Marhaeni Diah Herawati, M.Si  – Universitas Padjajaran MATERI    VIDEO
11.25 – 11.55 WIB	Sesi 3 Diskusi VIDEO
11.55 – 12.00 WIB	Pembukaan presentasi policy brief
12.00 – 12.25 WIB	Sesi 4 Presentasi policy brief terkait Gizi Tri Siswati, Yustiana Olfah, Herni Endah, Widyawati, Anita Rahmawati, Agus Sarwo Prayogi Judul: Posyandu Prakonsepsi: Pemberdayaan Remaja Dalam Mencegah Stunting Sejak Dini VIDEO Syarifah, Judul: Mengatasi Stunting dengan Social Chanel Lembaga Keagamaan VIDEO dr. Lucy Widasari, Judul: Layanan Terpadu Satu Pintu Bagi Calon Pengantin VIDEO Fadhli Fadhillah, Judul: Implementasi dalam Penanganan Stunting di Indonesia yang Belum Optimal VIDEO Dahril, Judul: Optimalisasi Pencapaian Open Defecation Free (ODF) Program STBM Pilar Stop BABS VIDEO
12.25 – 12.40 WIB	Diskusi terkait policy brief VIDEO
12.40 – 12.45 WIB	Penutup

 

  NARAHUBUNG

Monita Destiwi HP: +6285643450802 Email: [email protected]

Widy Hidayah HP: +6282122637003 Email: [email protected]

 

  PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Pada tahun 2020, dilaksanakan suatu kajian elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev) pemulihan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dari dampak pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM yang melibatkan 13 perguruan tinggi mitra untuk mendampingi 120 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kegiatan e-monev merupakan inovasi monitoring untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap 8 indikator program KIA dan KB meliputi kunjungan pertama ibu hamil (K1), kunjungan keempat ibu hamil (K4), persalinan di fasilitas kesehatan, kunjungan Neonatal (KN) Lengkap, pemantauan tumbuh kembang balita (SDIDTK), pelayanan imunisasi dasar lengkap, kematian ibu, dan program KB. Berdasarkan kegiatan ini, Cakupan K4 merupakan indikator paling terdampak pandemi COVID-19 yaitu sebanyak 76 persen kabupaten/kota. Program KB adalah indikator dengan jumlah data paling sedikit terdampak yaitu 21 persen. Di beberapa daerah juga melaporkan adanya kenaikan angka kematian ibu dan bayi. Pelaksanaan Posyandu di beberapa daerah masih mengalami penutupan hingga saat ini. Selain Posyandu yang tutup, pembatasan jam pelayanan di fasilitas kesehatan berakibat pelayanan KIA tidak dapat terlaksana dengan optimal.

Hal lain yang menyebabkan cakupan indikator mengalami penurunan adalah karena keengganan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kekhawatiran akan tertular virus COVID-19 membuat ibu hamil menunda untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, kekhawatiran tenaga kesehatan akan tertular dari pasien juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan pelayanan KIA sehingga diperlukan kegiatan pemulihan akibat Pandemik COVID-19 yang sistematis. Padahal dalam situasi normal saja, pelayanan KIA di Indonesia masih menjadi tantangan yang besar dan sekarang diperberat dengan adanya COVID-19. Hal ini menyebabkan adanya batasan dalam hal akses dan kualitas layanan. Sehingga dikhawatirkan, terjadi peningkatan morbiditas dan mortalitas Ibu dan anak dan penurunan cakupan pelayanan KIA, KB, dan gizi.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Ketahanan Layanan KIA: Tantangan dan Peluang Pelayanan KIA di Masa Pandemi COVID-19”.

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA
2. Mengoptimalkan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di masa pandemi COVID-19
3. Merencanakan strategi pemulihan pelayanan KIA
4. Mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait pemulihan pelayanan KIA

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, tanggal       : Senin, 18 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.45 WIB

  AGENDA

REPORTASE KEGIATAN

Waktu (WIB)	Kegiatan
10.00 – 10.05 WIB	Pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD MATERI    VIDEO
10.05 – 10.15 WIB	Pemaparan singkat tentang analisis hasil e-monev KIA tahun 2020 oleh Monita Destiwi MATERI    VIDEO
10.15 – 11.10 WIB	Tantangan pelayanan kesehatan anak di masa pandemi COVID-19 – dr. Mei Neni Sitaresmi, Ph.D, Sp.A (K) MATERI    VIDEO Tantangan pelayanan kesehatan ibu di masa pandemi COVID-19 – Dr. dr. Eugenius Phyowai Ganap, SpOG(K) MATERI    VIDEO Upaya menjamin keberlangsungan pelayanan KIA selama pandemi dan prediksi pasca pandemic – dr Nida Rohmawati, MPH (Direktorat Kesga, Kemkes RI ) MATERI    VIDEO
11.10 – 11.50 WIB	Pembahas: Prof. DR. Dr. Budi Wiweko, SpOG (K), MPH – POGI VIDEO Pembahasan terkait situasi KIA di beberapa wilayah: Universitas Jember – Yennike Tri Herawati, S.KM., M.Kes MATERI    VIDEO Universitas Hasanuddin – Rini Anggraini, S.KM., M.Kes MATERI    VIDEO
11.50 – 12.15 WIB	Sesi 3 Diskusi VIDEO
12.15 – 12.20 WIB	Pembukaan presentasi policy brief
12.20 – 12.45 WIB	Sesi 4 Presentasi policy brief  terkait KIA Fotarisman Zaluchu, SKM, MPH, Ph.D – Covid 19 bukan hanya pandemi, tapi bencana pada perempuan VIDEO Tuty Ernawati, SKM, M.Kes – Peran pemerintah daerah, Stakeholder dalam menurunkan kematian ibu dan anak melalui puskesmas mampu PONED di kabupaten Solok VIDEO Ni Wayan Sri Widyantari, SKM – Online antenatal care dan pendemi covid19 VIDEO Sunaryo, SKM, MSc – Pendampingan satu Biyung satu Kader (Sabu Saka) untuk peningkatan status kesehatan ibu hamil VIDEO Hesty Tumangke, SKM, MPH – VCT pada ibu hamil di kabupaten Jayapura VIDEO
12.45 – 12.55 WIB	Diskusi terkait policy brief  VIDEO
12.55 – 13.00 WIB	Penutup

 

  NARAHUBUNG

Monita Destiwi HP: +6285643450802 Email: [email protected]

Widy Hidayah HP: +6282122637003 Email: [email protected]

 

  PENDAHULUAN

Sistem kesehatan yang kuat (Resilience) adalah yang mampu melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, beradaptasi, melakukan respons, serta mampu kembali bangkit/pulih dalam menghadapi berbagai macam ancaman baik bencana alam, non alam seperti pandemi, krisis dan kedaruratan kesehatan masyarakat serta ancaman global lainnya (WHO, 2021). Namun, sistem kesehatan Indonesia yang dalam situasi normal saja cukup kewalahan dalam menghadapi tantangan layanan kesehatan masyarakat yang merata, harus menerima fakta digoncang hebat oleh bencana pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 hingga saat ini. Dibeberapa daerah Indonesia lainnya bahkan harus berjuang untuk merespons bencana alam ditengah bencana non alam, COVID-19. Ketahanan sistem kesehatan nasional dan daerah (SKN dan SKD) benar – benar diuji oleh penanganan COVID-19. 

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Sistem kesehatan yang kuat sangat dibutuhkan untuk mewujud dalam keamanan kesehatan (health Security) baik kontribusi di tingkat global, regional, nasional dan sub nasional. Sulawesi Selatan salah satu provinsi di Indonesia yang mewakili daerah dengan kerentanan bencana alam, ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat dampak aktivitas transportasi, dan daerah yang terpilih untuk pengembangan kapasitas Public Health Emergency Operation Center/ PHEOC di daerah oleh PKMK FK – KMK UGM dan CDC sehingga menarik untuk melihat perkembangan upaya ketahanan kesehatan di sub nasional.

Melalui Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XI (Fornas JKKI 2021), integrasi konsep ketahanan (resilience) dan keamanan (security) kesehatan akan dibahas selama dua hari. Dimulai sejak 12 Oktober 2021 yang membahas mengenai Health Security dan 14 Oktober 2021 membahas tentang ketahanan sistem kesehatan dan pengembangannya untuk rekomendasi sistem kesehatan nasional kedepannya yang kuat dan tahan untuk menghadapi semua ancaman (all hazard). Harapannya seminar ini akan menghasilkan satu pembelajaran dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan kesehatan ke depannya. 

  TUJUAN

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan integrasi keamanan dan ketahanan sistem kesehatan ke depannya.

  PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam dua jam kegiatan, dimana narasumber akan menyampaikan paparan konsep, kemudian pembahas memberikan tanggapan, dan dilanjutkan dengan tanggapan umum dari seluruh peserta. Terakhir, steering person akan menyimpulkan poin penting untuk rekomendasi selanjutnya.

  PESERTA

Seminar ini terbuka untuk umum. Diharapkan stakeholder pusat dan daerah, pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, global health security, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pasca sarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

  OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami integrasi konsep ketahanan (resilience) dan keamanan (security) kesehatan untuk sistem kesehatan nasional yang tahan dan kuat dalam menghadapi berbagai ancaman di segala situasi kedepannya. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran  dan praktik rekomendasi yang mendukung peningkatan kebijakan ketahanan kesehatan ke depannya.

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Kamis, 14 Oktober 2021
Waktu                         : 08.30 – 12.00 WIB

  AGENDA

REPORTASE KEGIATAN

PRESENTASI POLICY BRIEF
Waktu	Materi / Kegiatan	Narasumber/Moderator
08.30 – 08.35 WIB	Pengantar	Moderator : Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
08.35 – 08.40 WIB	Calling Penulis Policy Brief	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
08.40 – 08.45 WIB	Pemutaran Video Presentasi Policy Brief 1 “Perlindungan Hukum Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19” VIDEO	Penulis : Dr. Abu Khoiri, S.KM, M.Kes
08.45 – 08.50 WIB	Pemutaran Video Presentasi Policy Brief 2 Aspek Etika dan Medikolegal dalam Regulasi Pandemi COVID-19 di Indonesia : Restorative atau Total Imunitas” VIDEO	Penulis : dr Fiska Tria Gusana
08.50 – 08.55 WIB	Pemutaran Video Presentasi Policy Brief 3 ” Ancaman Beban Kesehatan Jiwa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Bali” VIDEO	Penulis : Putu Teguh Surya Pratama, S.KM
08.55 – 09.25 WIB	Reviewer Policy Brief: Rimawati, S.H., M.Hum. VIDEO
09.25 – 09.30 WIB	Penutup	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
Sub Seminar “Penguatan Sistem Kesehatan Nasional
Waktu	Materi / Kegiatan	Narasumber/Moderator
10.00 – 10.05 WIB	Pembukaan	Moderator
10.05 – 10.10 WIB	Catatan Pertemuan 1: Health Security (Topik 1, 12 Oktober 2021) VIDEO	Steering person
10.10 – 10.20 WIB	Dr. H. Muhammadong, SKM, M.Kes – Pembelajaran: Pengembangan Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di daerah MATERI    VIDEO	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
10.20 – 10.30 WIB	dr. Bella Dona, M.Kes – Rekomendasi: Integrasi Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Kesehatan untuk Ketahanan Sistem Kesehatan MATERI    VIDEO	PKMK FK – KMK UGM
10.30 – 10.40 WIB	dr. Yodi mahendradhata, MSc, Ph.D, FRSPH – Konsep Health System for Health Security MATERI    VIDEO	Departemen Health Policy and Management, FK-KMK UGM
10.40 – 11.30 WIB	Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc – Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan VIDEO Nani Rohani, SKM, MARS – Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kemenko PMK MATERI    VIDEO DR. dr. Rr. Brian Sri Prahastuti, MPH – Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas VIDEO Edy Purwanto, SKM, MEpid – Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan VIDEO
11.30 – 11.45 WIB	VIDEO DISKUSI	Moderator
11.45 – 11.55 WIB	Catatan pertemuan	Steering person
11.55 – 12.00 WIB	Penutupan	Moderator

  PENDAHULUAN

Ketahanan sistem kesehatan terutama diuji selama terjadinya guncangan eksternal pada sistem kesehatan. Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, tekanan dari beban kasus yang tinggi, dan masuknya pasien yang ekstrem, telah mengungkap tantangan utama dalam sistem kesehatan kita. Dampak COVID-19 pada beberapa intervensi dan program kesehatan utama juga menunjukkan bahwa sistem kesehatan Indonesia belum dianggap tangguh, terutama selama pandemi global dan bencana lainnya, alam atau buatan manusia. Untuk memperkuat sistem kesehatan dan untuk bersiap menghadapi guncangan sistem kesehatan di masa depan, ada kebutuhan untuk mendokumentasikan dan mengadaptasi pembelajaran dari pengelolaan pandemi COVID-19.

Topik kedua Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ke-11 menyoroti pengalaman nasional dan internasional dalam menangani COVID-19. Forum ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi akademisi, praktisi kesehatan masyarakat, serta pembuat kebijakan untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam penguatan aspek sistem kesehatan. Forum ini akan mencakup pidato utama tentang pelajaran yang dipetik dari tingkat global tentang penanganan COVID-19 serta presentasi tentang bagaimana Indonesia mengelola tantangannya sendiri. Selanjutnya, beberapa pembuat kebijakan utama dan mitra pembangunan juga akan berperan sebagai pembahas untuk mempromosikan proses penerjemahan penelitian ke dalam kebijakan dan program kesehatan di Indonesia.

  TUJUAN

Seri seminar ini bertujuan untuk membahas pembelajaran yang dapat diambil dari respon – respon terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia dan tingkat global, untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan di Indonesia.

  PESERTA

Seminar ini terbuka untuk umum.  Akademisi, pembuat kebijakan, dan mitra pembangunan diharapkan dapat bergabung dan berkontribusi dalam diskusi.

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Rabu, 13 Oktober 2021
Waktu                         : 10.00 – 15. 40 WIB

  AGENDA

REPORTASE KEGIATAN

Pukul	Topik
10.00 – 10.30 WIB	Registrasi Peserta
10.30 – 10.35 WIB	Pembukaan
Sesi I: Presentasi Policy Brief VIDEO
10.35 – 11.00 WIB	Presentasi Policy Brief
11.00 – 12.00 WIB	Makan siang dan Istirahat
Sesi II Paparan dan Diskusi: Pembelajaran Respons Sistem Kesehatan di masa Pandemi COVID-19
12.00 – 12.12 WIB	Keynote Speech Helena Legido-Quigley, Associate professor in Health Systems at Saw Swee Hock School of Public Health at the National University of Singapore – Strategic and Operational Responses to Prevent and Control COVID-19 VIDEO
12.12 – 12.30 WIB	Narasumber: Tiara Marthias, MPH., PhD, Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM – Respons Kesehatan Masyarakat dan Sistem Kesehatan Terhadap COVID-19 di Indonesia MATERI    VIDEO dr. Yodi Mahendradhata, MSc. Ph.D, Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan FKKMK UGM – Memperkuat Respons Pemerintah Terhadap COVID-19 di Indonesia MATERI    VIDEO
12.30 – 13.10 WIB	Pembahas Dra. Pretty Multihartina, Ph.D – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan VIDEO dr. Widiana. K. Agustin, MKM – Subkoordinator Sub-Substansi evaluasi kepala pusat krisis kesehatan, Kemenkes VIDEO Dr. Arturo Pesigan, Deputy Head of WHO Indonesia Country Office VIDEO
13.10 – 13.30 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab VIDEO
13.30 – 13.35 WIB	Penutupan dan Kesimpulan Sesi II
13.35 – 14.00 WIB	Istirahat
Sesi III Pemaparan dan Diskusi: Community Surveillance Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia
14.00 – 14.40 WIB	Narasumber Professor Julie Bines, Deputy Head of Department of Paediatrics at the University of Melbourne – COVID in the gut in introduction to why you can detect in wastewater: Lessons Learned from Melbourne MATERI    VIDEO dr. Indah Kartika Murni, M.Kes., PhD, SpA(K), Dosen dan Peneliti di Center of Child Health-Paediatric Research Office (CCH-PRO), FK-KMK UGM – Surveilans SARS-CoV-2 menggunakan sampel air limbah rumah tangga dan lingkungan di Indonesia MATERI    VIDEO dr. Vicka Oktaria, MPH, PhD, Dosen dan Peneliti di Center of Child Health-Paediatric Research Office (CCH-PRO), FK-KMK UGM – Implikasi masa depan penggunaan surveilans berbasis sampel air limbah rumah tangga dan lingkungan untuk SARS-CoV-2 MATERI    VIDEO
14.40 – 15.10 WIB	Pembahas drg. Pembayun Setyaning Astutie, M.Kes – Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta VIDEO Endang Hastuti – Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI VIDEO
15.10 – 15.30 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab VIDEO
15.30 – 15.40 WIB	Penutupan

 

 

 

 

 

 

REPORTASE

Pukul	Kegiatan
Moderator: Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS
09.00 – 09.10 WIB	Perjalanan Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
09.10 – 09.20 WIB	Pembukaan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Pengantar dari Ketua JKKI – Diseminasi Ilmu Pengetahuan Berbasis Website berdasar Evidence Policy VIDEO
09.20 – 09.25 WIB	Sambutan Dekan FK-KMK UGM – Prof.dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG(K).,Ph.D VIDEO
09.25 – 09.50 WIB	Dialog Kebijakan Sebagai Pembuka Forum Nasional XI Kebijakan Transformasi Kesehatan Narasumber: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU., Menteri Kesehatan RI Pewawancara: dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D, FRSPH, Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada VIDEO WAWANCARA
09.50 – 10.20 WIB	Knowledge Management Sebagai Modal Untuk Transformasi Kesehatan 1. Jana Hertz, Team Leader, Knowledge Sector Initiative MATERI    VIDEO 2. Dr. Mego Pinandito, M.Eng, Plt. – Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, BRIN MATERI    VIDEO 3. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas MATERI    VIDEO
10.20 – 10.40 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab
10.40 – 11.00 WIB	Penggunaan Data Rutin Sebagai Evidence Untuk Kebijakan Kesehatan 1. dr. Lutfan Lazuardi, PhD – Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada MATERI    VIDEO 2. Karen Grepin – Associate Professor at the School of Public Health at the University of Hong Kong VIDEO
11.00 – 11.20 WIB	Peran Analis Kebijakan untuk Evidence Based Policy 1. Sukantoro, SKM, M.Kes – Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia MATERI    VIDEO 2. Dra. Pretty Multihartina, Ph.D – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan MATERI    VIDEO
11.20 – 11.40 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab
11.40 – 11.50 WIB	Penjelasan Program Fornas XI Ketua Panitia Fornas XI VIDEO
11.50 – 11.55 WIB	Penutupan