Diskusi ke-2 UU Kesehatan Masukan untuk Perumusan Regulasi Turunan UU Kesehatan dalam Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis: Pengalaman di Bedah Saraf

Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan terkait implementasi jalur-jalur pendidikan dokter spesialis dalam UU Kesehatan. Amanat UU Kesehatan akan tersedianya jalur-jalur pendidikan dokter spesialis mendorong urgensi perumusan konsep-konsep dasar yang kemudian dapat dituangkan dalam turunan UU Kesehatan untuk menjaga kompetensi lulusan. Usulan berbasis studi kasus dan diskusi diperlukan untuk memberikan masukan perumusan regulasi turunan sebagai acuan implementasi jalur-jalur tersebut.

Studi yang akan dibahas adalah berdasarkan pengalaman dalam mengembangkan Pendidikan Residensi Bedah Saraf melalui skema konsorsium PPDS dari Aceh sampai Papua. Webinar diselenggarakan pada hari Kamis, 3 Agustus 2023 Pukul 12.30 – 14.00 Wib. Materi dan video kegiatan dapat diakses pada link berikut

SELENGKAPNYA

EPI-WIN webinar Influenza vaccines: what makes them work

Sebagai bagian dari seri webinar WHO EPI-WIN tentang influenza, acara ini akan berfokus pada vaksin influenza, seperti apa yang penting untuk efektivitas vaksin influenza musiman, dan kandidat virus vaksin untuk flu burung. Beberapa pembicara yang akan hadir pada agenda ini diantaranya Dr Sylvie Briand, Direktur Kesiapsiagaan dan Pencegahan Epidemi dan Pandemi (EPP), WHO; Dr Wenqing Zhang, Kepala Unit Program Influenza Global, WHO; Dr David Wentworth, Kepala pengawasan virologi dan cabang diagnosis, Divisi Influenza, CDC USA; Dr Richard Webby, Direktur Pusat Kolaborasi Organisasi Kesehatan Dunia untuk Studi Ekologi Influenza pada Hewan dan Burung, Rumah Sakit Penelitian Anak St Jude, AS. Informasi selengkapnya

selengkapnya

 

Regulasi: Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/3615/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster ke-2 Bagi SDM Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19. Dengan mempertimbangkan semakin banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 dan rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) berdasarkan surat nomor ITAGI/SR/11/2022 tanggal 27 Juni 2022, maka diperlukan upaya untuk memberikan vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2 bagi SDM kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 agar mulai memberikan vaksinasi COVID-19 dosis booster ke2 bagi SDM kesehatan mulai 29 Juli 2022. Vaksin yang dapat digunakan untuk dosis booster ke-2 ini adalah vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memperhatikan ketersediaan vaksin yang ada. Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2 tersebut diberikan dengan interval 6 (enam) bulan sejak vaksinasi dosis booster pertama. Vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2 bagi SDM kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19.

selengkapnya

 

World Hepatitis Day 2022 – Bringing hepatitis care closer to you

Hari Hepatitis Sedunia diperingati setiap tahun pada 28 Juli untuk meningkatkan kesadaran akan virus hepatitis, yang menyebabkan peradangan hati yang menyebabkan penyakit parah dan kanker hati. Dunia saat ini menghadapi wabah baru infeksi hepatitis akut yang tidak dapat dijelaskan yang mempengaruhi anak – anak. WHO, bersama dengan para ilmuwan dan pembuat kebijakan di negara – negara yang terkena dampak, bekerja untuk memahami penyebab infeksi ini yang tampaknya bukan milik salah satu dari 5 jenis virus hepatitis yang diketahui: A, B, C, D, dan E.

Pada Hari Hepatitis Sedunia 2022, WHO menyoroti perlunya mendekatkan perawatan hepatitis ke fasilitas kesehatan primer dan masyarakat sehingga orang memiliki akses yang lebih baik ke pengobatan dan perawatan, apa pun jenis hepatitis yang mungkin mereka derita. WHO bertujuan untuk mencapai eliminasi hepatitis pada tahun 2030. Untuk mencapainya, WHO menyerukan kepada negara – negara untuk mencapai target spesifik: 1) Mengurangi infeksi baru hepatitis B dan C hingga 90%; 2) Mengurangi kematian terkait hepatitis akibat sirosis hati dan kanker sebesar 65%; 3) Pastikan bahwa setidaknya 90% orang dengan virus hepatitis B dan C terdiagnosis; dan 4) Setidaknya 80% dari mereka yang memenuhi syarat menerima perawatan yang tepat.

selengkapnya

 

Pedoman Tatalaksana COVID-19 Edisi 4

Pada awal 2022, lima organisasi profesi yang terdiri dari PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN dan IDAI kembali melakukan pembaruan pada dokumen Pedoman Tatalaksana COVID-19 Edisi 4. Pada dok umen tersebut, cukup banyak kebaruan yang disajikan, terutama pada tatalaksana. Beberapa topik utama yang dibahas dalam pedoman ini diantaranya definisi kasus dan derajat penyakit, tatalaksana pasien terkonfirmasi COVID-19, strategi manajemen di ICU, tatalaksana komorbid atau komplikasi pada pasien COVID-19, tatalaksana COVID-19 pada anak, remaja, dan neonatUs, serta analgesia pada penanganan nyeri pasien COVID-19.

Dokumen ini tentu membutuhkan pengawasan dan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan ilmu terkait COVID-19. Harapannya, dokumen ini dapat menjadi panduan bagi tenaga medis, baik dokter dan dokter spesialis dalam memberikan pelayanan medis baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun di rumah sakit.

selengkapnya

 

Pembiayaan Kesehatan untuk Tindakan Preventif dan Promotif di Era JKN

PKMK – Reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin berkembang sampai saat ini. Pembayaran out of pocket mulai tergantikan dengan sistem pembayaran pra upaya (prospective payment), bukan hanya membutuhkan peran pendanaan Pusat melainkan juga peran Pemerintah Daerah. Di lain sisi, persentase anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan justru cenderung menurun dan Pemerintah Daerah juga tidak banyak mengalokasikan anggaran untuk kesehatan.

Keadaan tersebut berpotensi menghambat pemerataan pembiayaan kesehatan terutama untuk kegiatan/ program yang bersifat preventif dan promotif. Oleh karena itu, kajian mengenai penelusuran perkembangan pembiayaan kesehatan di Indonesia jadi sangat penting, khususnya dengan menggunakan pendekatan pada pembiayaan pelayanan kesehatan preventif dan promotif.

Kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2014 di Jakarta ini akan membahas lebih dalam mengenai reformasi pembiayaan, perkembangannya, sampai dengan bahasan arah pembiayaan tindakan preventif dan promotif. Diskusi bersama Kemenkes RI, Bappenas, P2JK, BPJS Kesehatan, Global Fund, dan peneliti-peneliti juga menjadi bagian dari kegiatan PKMK FK UGM dan Jaringan KKI kali ini. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses pada link berikut (word)

Telah Terbit Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Edisi Terakhir Tahun 2013

jkki cover

jkki cover

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (The Indonesian Journal of Health Policy) diterbitkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, empat kali setahun (triwulan). Misi Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah menyebarluaskan dan mendiskusikan berbagai tulisan ilmiah mengenai kebijakan kesehatan. Jurnal ini ditujukan sebagai media komunikasi bagi kalangan yang memiliki perhatian terhadap kebijakan kesehatan.

Volume 02/Nomor 04/Desember/2013 yang diterbitkan oleh PKMK FK UGM telah beredar. Edisi terakhir tahun 2013 berisi enam Artikel Penelitian tentang kebijakan dari berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu, edisi terakhir diawali dengan sebuah editorial tentang Sinergi Kebijakan Upaya Penghematan Anggaran Belanja Jaminan Kesehatan di Perancis.

Silahkan Anda simak dengan klik untuk setiap artikel. 

Health in All Policies-Experiences of the Americas

Jurnal ini dipublikasikan dalam acara 8th Global Conference on Health Promotion 2013 di Helsinki, Finlandia pada 10-14 Juni 2013. Jurnal ini dapat diakses melalui link berikut ( http://bit.ly/13aNayK). Tiga anggota WHO yang mengembangkan studi kasus dan memegang konsultasi aksi intersektoral kesehatan pada seluruh kebijakan. Penanggulangan faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan memerlukan pemerintah untuk berkoordinasi dan meluruskan sektor perbedaan dan variasi tipe organisasi dalam mengejar sektor pembangunan dan kesehatan. Membangun pemerintahan yang efektif dan jelas, dimana seluruh sektor mengambil tanggung jawab untuk mengurangi ketidaksetaraan kesehatan, karena hal tersebut penting.

Implementasi pendekatan kesehatan dalam seluruh kebijakan merupakan komponen kunci dalam proses ini. Selain itu, jurnal terkait yang dapat diakses yaitu Cross-country analysis of the institutionalization of Health in All Policies pada link berikut . Serta Health in All Policies: Seizing opportunities, implementing policies yang dapat diakses pada lik ini . Dokumentasi foto dapat dilihat pada link berikut (http://bit.ly/14VmO6U).

 

Bacaan baru: Global Nutrition Policy Review : What Does It Take To Scale Up Nutrition Action?

17jun

17jun

Malnutrisi masih ditemukan di seluruh penjuru dunia, langsung atau tidak langsung, malnutrisi merupakan penyebab kematian dan ketidaksempurnaan fisik, berikut ini bahan bacaan yang menyajikan tentang fenomena malnutrisi tersebut.

Buku Global Nutrition Policy Review : What Does It Take To Scale Up Nutrition Action? diterbitkan WHO awal tahun 2013. Mengapa buku ini diterbitkan? Satu hal yang harus digarisbawahi, yaitu malnutrisi masih ditemukan di seluruh penjuru dunia. Langsung atau tidak langsung, malnutrisi merupakan penyebab kematian dan ketidaksempurnaan fisik. Lebih dari sepertiga kematian bayi terkait dengan kekurangan gizi. untuk membaca lebih lanjut silahkan 

Artikel lain yang terkait dengan tema ini diangkat oleh Lancet. Majalah terkemuka Lancet menyajikan Maternal and Child Nutrition. Artikel ini dirilis pada 6 Juni 2013. Penerbitan ini merupakan tahun ke lima sejak 2008 dimana Lancet menerbitkan Series 1 mengenai Gizi Ibu dan Anak. Silahkan  untuk membaca secara lengkap. 

Arsip Pengantar

pgtr-11

Telah Terselenggara Workshop Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kebijakan Medik

pgtr-11PKMK FK UGM telah menyelenggarakan Workshop Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kebijakan Medik pada Selasa dan Rabu (11&12/6/2013). Tema yang diangkat ialah ‘BPJS sebagai titik singgung dan siapa penelitinya?’. Penelitian kebijakan kesehatan saat ini semakin berkembang dan dilaksanakan oleh universitas. Dalam konteks penelitian kebijakan kesehatan ada pertanyaan menarik mengenai hubungannya dengan penelitian kebijakan medik. Dalam hal ini memang kebijakan medik merupakan bagian dari kebijakan kesehatan. Pertanyaan ini semakin menarik dengan adanya pemikiran apakah penelitian kebijakan dilakukan oleh unit di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ataukah di Fakultas Kedokteran, ataukah kedua-duanya atau bekerjasama.

Silahkan simak lanjutan informasinya melalui link berikut 

 

Melibatkan pelayanan kesehatan swasta untuk pencapaian Universal Coverage

3junUniversal Coverage merupakan kebijakan yang menjadi primadona di dunia saat ini. Asian Network for Health System Strengthening (ANHSS) bekerjasama dengan World Bank Institute (WBI) mengambil tema ini dalam konteks hubungan pemerintah dan pelayanan swasta. Pertanyaannya adalah bagaimana peran sektor swasta dalam Universal Health Coverage. Laporan ini ditulis dengan menyajikan ringkasan hasil dan relevansinya dengan keadaan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui seperti kasus di DKI, banyak RS Swasta yang merasakan masalah dengan Kartu Jakarta Sehat. Apa yang terjadi dalam hubungan pemerintah dengan RS swasta?

Laporan ini berusaha meletakkan isi dua sesi kunci di workshop dalam konteks di Indonesia. Acara diantarkan dengan musik tradisional. Reportase selengkapnya silakan 

 

Deklarasi Rumah Sakit Badan Nirlaba untuk menyehatkan masyarakat

3junPada hari Jumat, 31 Mei 2013 di Hotel Santika dilakukan Deklarasi RS Badan Nirlaba yang dilanjutkan dengan seminar dan Munas 1 Asosiasi Rumah sakit Badan Nirlaba Indonesia atau disingkat ARSANI.

Asosiasi ini merupakan perhimpunan rumah sakit swasta publik yang berbentuk badan hukum Yayasan atau Perkumpulan. Dalam Munas 1 ini telah terpilih Dr. Natsir Nugroho MKes, SPOG sebagai Ketua.

Mengenai Deklarasi Rumah Sakit Badan Nirlaba, 

 

Universal Health Care in India : Making it public, making it a reality

pgtr-11Oleh Amit Sengupta
Municipal Services Project MSP, 2013

Proyek ini dibiayai oleh pemerintah Kanada dan the International Development Research Centre (IDRC). Buku elektronik ini bisa dibaca secara online melalui link berikut ( http://bit.ly/10jNLfF ).

‘…Strategi terbaru India untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) menarik perhatian untuk dipertimbangkan dan dikritik. Titik debatnya ialah proposal UHC bisa menjadi pencapaian terbaik hingga partisipasi yang besar pada sektor privat yang dominan, dan peningkatan skala skema asuransi kesehatan..”

Paper ini memperdebatkan visi perdebatan yang fundamental mengenai kebijakan UHC, dasar pikirannya ialah membuat sistem kesehatan publik lebih terintegrasi dan komprehensif yang memprioritaskan pada kebutuhan pasien, dan mengurangi penyimpangan untuk meningkatkan layanan kesehatan privat. Hal ini menguji sektor kesehatan di India, menganalisis alasan dasar tidak berjalannya UHC sejak awal, dan wacana solusi publik untuk mengurangi gap layanan kesehatan yang lebih efisien, transparan, setara dan berkelanjutan..”

 

Ringkasan Hasil Seminar Korupsi di Sektor Kesehatan dan Pencegahannya

3junSeminar diawali dengan paparan teoritis mengenai korupsi oleh Deputi KPK Bidang Pencegahan, dan bagaimana keadaannya di sektor kesehatan oleh Prof. Etty Indriati. Apa penyebab terjadinya korupsi hingga masuk ke penuntutan hukum? Penyebabnya banyak dan dapat saling terkait, antara lain: keserakahan, kebutuhan, kesempatan, keharusan, ketidaktahuan, atau mungkin terjebak.

Dimana tempat korupsi di sektor kesehatan?

Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan 

 

 

Bacaan Baru : Fighting Corruption in Health Sector Method, Tools, and Good Practices

3junBerbagai kemajuan telah dicapai dalam sektor kesehatan sesuai dengan komitmen global Millenium Development Goals (MDGs). Namun sayang, data pencapaian MDGs menunjukkan tidak meratanya pencapaian yang telah diraih antar negara. Salah satu penyebab hal tersebut karena adanya fenomena “bottleneck” akibat dari korupsi sistemik sehingga hanya sedikit sumber daya finansial yang menyentuh masyarakat. Dokumen dari MDGs Review Summit 2010 bahkan menyebutkan korupsi sebagai penghalang utama dalam pencapaian MDGs.

United Nations Development Programme (UNDP) telah melakukan studi mengenai bagaimana korupsi menjadi satu ancaman bagi sektor kesehatan. Hasil studi ini dipublikasikan dalam buku berjudul Fighting Corruption in Health Sector: Method, Tools, and Good Practices. Buku ini juga membahas bagaimana melakukan diagnosis, intervensi, dan pencegahan terhadap korupsi di sektor kesehatan. Untuk membaca buku tersebut silahkan,