Kebijakan Keluarga Berencana

ADVANCE FAMILY PLANNING

Inisiatif Advokasi untuk meningkatkan Akses Pada layanan KB Berkualitas

Advance Family Planning (AFP) adalah suatu inisiatif yang memiliki ciri berbasis pada data/bukti nyata (evidence-based) yang akan dijalankan selama tiga tahun untuk membantu Negara berkembang dalam mencapai akses universal pada kesehatan reproduksi (MDG 5b). Inisiatif ini ditujukan untuk merevitalisasi program Keluarga Berencana melalui peningkatan dana yang lebih efektif, peningkatan komitmen di tingkat lokal, nasional dan global. AFP didukung oleh the Bill & Melinda Gates Foundation dan the David and Lucile Packard Foundation. Konsorsium AFP terdiri dari Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, African Women’s Development Fund, Partners in Population and Development, dan Futures Group International.

Tujuan

Tujuan AFP adalah untuk meningkatkan pendanaan dan komitmen kebijakan di seluruh tataran pemerintahan, di antara donor bilateral dan multilateral serta sektor swasta. AFP dibangun berdasarkan investasi masa lalu dan kegiatan yang sudah berjalan dalam program-program advokasi kesehatan reproduksi, pengembangan kepeloporan, pengetahuan yang dimiliki dan penyediaan layanan inovatif. Keberhasilan inisiatif AFP sangat bergantung pada kerjasama yang efektif dengan lembaga-lembaga yang terkait dan bergerak di bidang kesehatan reproduksi seperti BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan lembaga pemerintah lainnya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lembaga profesi lainnya, USAID, UNFPA dan lembaga donor lainnya serta berbagai pihak lain termasuk perorangan.

AFP dibangun berdasarkan momentum keberlanjutan dan meningkatnya minat pemerintah AS dan lembaga- lembaga donor Eropa, selain itu perhatian di tingkat nasional juga muncul terhadap perlunya melakukan investasi dalam bidang Keluarga Berencana untuk meningkatkan kondisi kesehatan serta mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

Inisiatif AFP berfokus pada penyediaan fakta bagi para pengambil keputusan mengenai mengapa Keluarga Berencana merupakan investasi yang logis dengan dividen dalam bentuk kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, lingkungan dan bidang lainnya. Pesan advokasi serta pembawa pesannya akan merefleksikan situasi setiap negara serta minat para pengambil keputusan.

Untuk mencapai tujuan inisiatif memperkuat para pelaku advokasi dari Negara-negara Selatan serta menciptakan platform advokasi yang berkelanjutan, AFP mengembangkan tiga tujuan yang berbeda namun saling berkaitan:

  • Tujuan 1 : Memobilisasi dan menguatkan advokasi keluarga berencana/kesehatan reproduksi yang berkesi- nambungan melalui investasi katalistik di Indonesia, Tanzania dan Uganda, yang merupakan negara-negara dengan potensi replikasi yang luas terhadap pendekatan AFP di Negara-negara berkembang lainnya.
  • Tujuan 2 : Menguatkan investasi advokasi keluarga berencana/kesehatan reproduksi yang telah berjalan di India, Pakistan, Ethiopia, Kenya, Nigeria dan Senegal melalui penyediaan bantuan teknis yang dikembangkan secara khusus.
  • Tujuan 3 : Suara dari Selatan – meningkatkan suara dari para champion (pihak-pihak yang telah bekerja secara terus menerus dalam isu keluarga berencana/kesehatan reproduksi) dari Selatan secara regional dan global untuk menyuarakan kebutuhan akan revitalisasi agenda keluarga berencana/kesehatan reproduksi untuk mencapai MDG 5b dan mengembangkan platform bagi kerjasama Selatan-Selatan yang lebih luas.

Pendekatan AFP

Champion Lokal (Local Champions) : AFP bekerja untuk memfasilitasi proses identifikasi dan pengembangan strategi bersama dengan para champion lokal yang telah memiliki reputasi dan kecakapan untuk menyuarakan keluarga berencana secara efektif di antara para pengambil keputusan di tingkat regional dan global. Di Indonesia, Tanzania dan Uganda, AFP akan dipandu oleh kelompok kerja inti yang terdiri dari para champion lokal.

Advokasi Terfokus (Focused Advocacy): Upaya-upaya dalam AFP terkonsentrasi pada penyediaan data dan fakta untuk para pembuat keputusan yang mengontrol sumber daya bagi keluarga berencana—dana, manusia, dan komoditas—serta pengelolaannya. Fokusnya adalah dalam meningkatkan sumber daya dan menyempurnakan lingkungan kebijakan bagi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta memobilisasi para pembuat keputusan yang terlibat dalam alokasi sumber daya dan kebijakan kesehatan reproduksi.

Peluang Advokasi (Advocacy Opportunities) : AFP berkonsentrasi pada peluang advokasi yang memungkinkan dalam mempengaruhi kebijakan, memiliki hasil nyata dan dapat diukur. Selain itu, AFP bekerja di tingkat lokal, kabupaten, provinsi, nasional, regional dan global, karena pembuatan keputusan di satu tingkat akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan di tingkat lainnya.

AFP bertumpu pada potensi seperti berbagai program yang didanai USAID, misalnya Demographic and Health Surveys (DHS), dan analisis Resources for the Awareness of Population Impact on Development (RAPID). DHS saat ini merupakan metode utama yang digunakan berbagai pemerintah dan donor untuk memantau perubahan dalam perilaku kesehatan dan kesehatan reproduksi serta digunakan untuk mengembangkan kebijakan, merencanakan program dan memahami perilaku. Kesembilan Negara AFP akan, atau sudah, memiliki DHS. AFP akan menggunakan hasilnya untuk mengembangkan pesan-pesan advokasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ditujukan bagi para pembuat keputusan yang spesifik. RAPID menganalisis hubungan antara dinamika populasi dan prospek pembangunan suatu Negara. Presentasi RAPID secara spesifik dirancang untuk para pembuat keputusan yang sibuk serta memungkinkan mereka untuk mengubah asumsi pengembangan modelnya dan melihat dampak potensial dari berbagai program.

Melalui kerjasama dengan berbagai rekan terutama champion lokal, AFP akan mengaitkan berbagai kegiatan terfokus dengan peluang-peluang advokasi dan para pembuat keputusan yang spesifik. AFP akan mendorong liputan media yang akurat atas kegiatan atau peristiwa terfokus tersebut. Champion lokal akan dibekali dengan kecakapan mengenai cara terbaik untuk menggunakan data DHS dan analisis RAPID untuk mendapatkan hasil terbaik. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan terfokus akan memiliki kurva penurunan yang tajam jika tidak diikuti dengan upaya-upaya berkesinambungan untuk memelihara dan memperkuat pesan-pesannya. Kegiatan lanjutan AFP akan memaksimalkan gaung dari kegiatan-kegiatan terfokus ini.

Berbasiskan Data/Fakta (Evidence Based): AFP menggunakan asumsi bahwa para pembuat keputusan akan melakukan tindakan atas data/fakta yang membutuhkan penanganan segera yang disampaikan dengan cara yang mudah diterima dan disampaikan oleh pemberi pesan yang kredibel. Pendekatan AFP mengembangkan pesan untuk para pembuat keputusan dan ditujukan untuk mempengaruhi cara pembuat keputusan dalam melakukan tindakan, mengimplementasikan kebijakan serta mengalokasikan sumber daya. AFP akan dikembangkan di atas kecakapan champion keluarga berencana lokal untuk memelihara serta menjaga irama interaksi dan informasi dalam meningkatkan ketertarikan atas masalah keluarga berencana dan pendanaannya. Data/bukti yang dilengkapi dengan penyampaian kisah/peristiwa yang kuat mengenai bagaimana kehidupan masyarakat akan terpengaruh merupakan hal yang sentral bagi pendekatan FP.

Hasil Nyata yang Segera (Quick Wins) : Quick wins adalah tindakan nyata yang dilakukan serta dapat dikontrol oleh para pembuat keputusan dan dapat mempengaruhi hadirnya perubahan selama masa tugas mereka. Bagian inti dari AFP adalah mengidentifikasi hasil yang segera namun penting, menentukan dukungan apa yang diperlukan pembuat keputusan untuk mengimplementasikannya, mengembangkan pesan advokasi dengan berbasis data/ fakta untuk para pembuat keputusan ini, dan membantu para champion keluarga berencana menyampaikan pesan-pesan ini di saat dan cara yang paling efektif.

Keberlanjutan (Sustainability) : Jika pada akhir inisiatif ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak mendapatkan dukungan yang cukup, dampak jangka panjang AFP tidak akan maksimal. AFP akan membantu mengidentifikasi dana-dana non-proyek sehingga berbagai kegiatan yang diinisiasi AFP akan berlanjut setelah inisiatif AFP selesai.

Dokumentasi Pemantauan Advokasi (Advocacy Scorecard) : AFP berfokus pada hasil advokasi yang spesifik dan nyata dan akan menggunakan dokumentasi pemantauan yang bersifat transparan dan diperbaharui terus menerus untuk seluruh peluang advokasi, sebagai bagian dari rencana pemantauan dan evaluasi. Walaupun dokmentasi ini akan juga memantau variabel proses dan pengembangan kapasitas, seperti jumlah champion yang sudah mendapatkan pelatihan dan lain-lain, namun nilai sesungguhnya dari dokumentasi ini adalah pemantauan atas perubahan pada aspek program dan pendanaan.

Suara dari Selatan

Karena dalam beberapa waktu ke depan program keluarga berencana akan tetap berbasiskan donor di banyak negara Afrika sub-Sahara, kelanjutan keluarga berencana tidak dapat dilakukan tanpa peningkatan prioritas dari pihak donor terhadap masalah keluarga berencana serta masalah lainnya yang terkait. Peningkatan dukungan tidak akan diraih jika negara berkembang tidak menyuarakan kebutuhan dan keinginan mereka atas dukungan terhadap keluarga berencana ini.

 

Untuk informasi mengenai AFP di Indonesia, silahkan menghubungi Mayun Pudja: [email protected], Endang K. Saputra: [email protected] atau Dini Haryati: [email protected] 

 

Module 4: Capacity Development

Step 1: Overview

Step 1.1 Sample Course Agenda
Step 1.2 Framework

Step 2: Private Health Sector Assessments

Step 2.1 Benefits of Private Health Sector Assessments
Step 2.2 Conducting a Private Health Sector Assessment
Step 2.3 Data Issues and Limitations

Step 3: Strategies for Engaging the Private Health Sector

Step 3.1 Harnessing the Private Sector
Step 3.2 Growing the Private Sector
Step 3.3 Conversion
Step 3.4 Restricting the Private Health Sector

Step 4: Policy Instruments

Step 4.1 Overview of Policy Instruments
Step 4.2 What About Quality, Equity, and Efficiency?

Step 5: Information Flow

Step 5.1 Information Flow to Providers
Step 5.2 Information Flow to Consumers

Step 6: Regulating the Private Heath Sector

Step 6.1 What is Regulation?
Step 6.2 Benefits and Costs of Regulation
Step 6.3 Who Regulates Health Care?
Step 6.4 Self Regulation by Professional Health Bodies
Step 6.5 Accreditation

Step 7: Contracting and Vouchers

Step 7.1 Contracting Overview
Step 7.2 How does Contracting Work?
Step 7.3 Contracting Considerations
Step 7.4 Voucher Overview
Step 7.5 Voucher Steps

Step 8: Social Franchising and Social Marketing

Step 8.1 Social Marketing Overview
Step 8.2 What is Social Franchising?
Step 8.3 How Does Social Franchising Work?

Module 3: Engagement

Step 1: Background

1.1: Key Definitions
1.2: Evolution of a Public Private Dialogue
1.3: Public Private Dialogue Benefits and Risks

Step 2: Diagnosing the Status and Potential for Public Private Dialogue

2.1: Diagnosis Project Sequence
2.2: The Public Private Dialogue Diamond
2.3: Overview of Stakeholder Analysis
2.4: Analyze Stakeholder Level of Influence and Support
2.5: Stakeholder Analysis Matrix

Step 3: Designing a Public Private Dialogue Process

3.1: Mandate and Institutional Alignment
3.2: Structure
3.3: Champions
3.4: Role of the Facilitator
3.5: Outputs
3.6: Additional Considerations

Step 4: Implementation

4.1: The Public Private Dialogue Action Plan
4.2: Identifying Public Private Dialogue Opportunities
4.3: PPD Communications and Outreach

Step 5: Monitoring and Evaluation of Public Private Dialogue

5.1 Overview
5.2 Challenges of Conducting PPD Monitoring and Evaluation
5.3 Developing a Plan to Monitor Progress
5.4 M&E Tools
5.5 Indicators

Module 2: Assessment

Step 1: Assessment : Part of a Health System Improvement Process

1.1: Definition of the Private Health Sector
1.2: Private Health System Assessments: The Big Picture
1.3: Private Health Sector Assessment Overview
1.4: Relationship Between Assessment, Capacity Development, and Engagement
1.5: Learning from Previous Assessments
1.6: Other Private Health Sector Assessment Audiences

Step 2: Assessment Models

2.1: Focus of Private Health Sector Assessment
2.2: Log Frame for Private Health Sector Assessment
2.3: Types of Private Health Sector Assessments
2.4: Descriptive Models
2.5: Analytical Assessment Models
2.6: Predictive Assessment Models
2.7: A Summary Approach to the Assessment Process
2.8: Evidence Based Pyramid

Step 3: Data Collection

3.1: Secondary Data Collection
3.2: Main Types of Primary Data Collection Instruments
3.3: Ethics and Informed Consent
3.4: Observation
3.5: Key Informant Interviews
3.6: Surveys
3.7: Focus Groups

Step 4: Assessment Considerations

4.1: Determine Assessment Scope
4.2: Assessment First Step
4.3: Market Analysis
4.4: Key Assessment Themes
4.5: Define Terms of Reference

Step 5: Conducting a Private Health Sector Assessment

5.1: Document Review and Key Information Identification
5.2: Key Informant Interviews
5.3: Field Visit
5.4: Data Analysis and Report Preparation
5.5: Stakeholder Feedback
5.6: Develop Action Plan

Module 1: Fundamentals

Step 1 : The Basics

1.1 : The Health System
1.2 : Health System Function
1.3 : The Policy Cycle
1.4 : Stewardship and Engagement
1.5 : The Engagement Continuum

Step 2 : The Private Health Sector

2.1 : Why the private Health Sector Matters
2.2 : Used by consumers Yet ignored by Policymakers
2.3 : Forms of Collaboration with the private Health Sector

Step 3 : Stewardship Instruments

3.1 : Accreditation
3.2 : Contracting
3.3 : Information flow to Consumers
3.4 : Training and Information Flow to Providers
3.5 : Regulation
3.6 : Social Franchising
3.7 : Social Marketing 
3.8 : Vouchers

Health Policy Toolkit

Health Policy Toolkit
untuk hubungan dengan sektor swasta

Health Policy Kit
The World Bank

Health Policy Toolkit, which offers health policy stakeholders and practitioners online access to a growing collection of information about policies and practices that can help enhance the contribution of the private sector to important health goals in developing countries.

The Toolkit includes links to key policy resources in a variety of formats.

    • Module 1 : Fundamentals

      This module discusses health systems, the policy cycle, public sector stewardship towards the private health sector, the importance of the private health sector, and policy mechanisms governments can use to better engage the private health sector.

      • Health systems and the policy cycle;
      • The concepts of stewardship and engagement;
      • Actors involved in the private health sector;
      • Why the private health sector matters and who uses it;
      • Policy instruments to engage the private health sector.

       

    • Module 2 : Assessment

      This module helps stakeholders including policymakers, technical staff, businesses and financial institutions to understand how to better engage the public and private sectors through the results of an assessment process.
      The reader will understand:

      • Health systems frameworks for a health sector assessment
      • The dimensions of a health sector assessment
      • The dynamics of a private health sector assessment process
      • Options for sources of secondary data
      • The types of instruments which can be used for primary data collection
      • Steps in the assessment process

 

    • Module 3 : Engagement

      This module focuses on engaging with the private health sector by designing, implementing, and evaluating a public private dialogue.
      The reader will:

      • Be able to define engagement, public private dialogue, and public-private partnership and understand the major policy instruments used to collaborate with the private health sector.
      • Understand the stages of the policy cycle and how it relates to a public private dialogue.
      • Know the essential elements to consider when designing and implementing a public-private dialogue project in health.

 

  • Module 4 : capacity Development

    This module provides policymakers and capacity builders with tools to better understand how to work with the private health sector.
    The reader will :

    • Review the concept of capacity development and how it relates to policy engagement and private health sector assessment;
    • View a sample course agenda and training materials on strategies for strengthening private health policy to achieve health goals;
    • Understand how to conduct a private health sector assessment;
    • Gain exposure to policy instruments for engaging the private sector.

 

Sistem Kesehatan

disini

Dalam dokumen SKN tersebut dikatakan pula bahwa untuk menjamin keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dalam kaitan ini kedudukan SKN merupakan supra sistem dari SKD. SKD terdiri dari Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) dan Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota (SKK).

SKN terdiri dari beberapa subsistem berdasarkan Perpres No. 72/2012, yaitu:

  1. Upaya kesehatan
  2. Penelitian dan pengembangan kesehatan
  3. Pembiayaan kesehatan
  4. Sumber daya manusia kesehatan
  5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
  6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan
  7. Pemberdayaan masyarakat

SKN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdiri dari enam subsistem, yaitu: Upaya kesehatan; Pembiayaan kesehatan; Sumberdaya Manusia kesehatan; Obat dan perbekalan Kesehatan; Pemberdayaan masyarakat; Manajemen kesehatan. Fungsi stewardship/regulasi nampaknya diwakili oleh manajemen kesehatan di mana didalamnya secara eksplisit disebutkan tentang hukum kesehatan. Namun penjelasan dalam dokumen SKN menunjukan kurang kuatnya pemahaman peran stewardship/regulator. Untuk itu, bila membahas keterkaitan antara subsistem dengan pendekatan SKN, penting memperhatikan adanya kelemahan tersebut.

Untuk membaca SKN terbaru, silahkan disini dan untuk Kepmenkes  silahkan 

Sistem Kesehatan Daerah menguraikan secara spesifik unsur-unsur upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. SKD merupakan acuan bagi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.

 

Sistem Kesehatan

sistem3

Sistem kesehatan tidak terbatas pada seperangkat institusi yang mengatur, membiayai, atau memberikan pelayanan, namun juga termasuk kelompok aneka organisasi yang memberikan input pada pelayanan kesehatan, terutama sumber daya manusia, sumber daya fisik (fasilitas dan alat), serta pengetahuan/teknologi (WHO SEARO, 2000). Organisasi ini termasuk universitas dan lembaga pendidikan lain, pusat penelitian, perusahaan kontruksi, serta serangkaian organisasi yang memproduksi teknologi spesifik seperti produk farmasi, alat dan suku cadang.

WHO mendefinisikan sistem kesehatan sebagai seluruh kegiatan yang mana mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Mengingat maksud tersebut di atas, maka termasuk dalam hal ini tidak saja pelayanan kesehatan formal, tapi juga tidak formal, seperti halnya pengobatan tradisional. Selain aktivitas kesehatan masyarakat radisional seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, peningkatan keamanan lingkungan dan jalan raya , pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan merupakan bagian dari sistem.

Sistem kesehatan paling tidak mempunyai 4 fungsi pokok yaitu: Pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan sumber daya dan stewardship/ regulator. Fungsi-fungsi tersebut akan direpresentasikan dalam bentuk subsistem dalam sistem kesehatan, dikembangkan sesuai kebutuhan. Masing-masing fungsi/subsistem akan dibahas tersendiri. Di bawah ini digambarkan bagaimana keterkaitan antara fungsi-fungsi tersebut dan juga keterkaitannya dengan tujuan utama Sistem Kesehatan.

 

sistem3

 

Saat ini WHO mengembangkan pola baru tentang Sistem Kesehatan yang dapat diklik 

Sistem

sistem1

Definitions: Systems, Systems Theory, Systems Thinking, Tools

What’s a System?

Adapted from the Field Guide to Consulting and Organizational Development: Collaborative and Systems Approach to Performance Change and Learning.
One of the biggest breakthroughs in how we understand and guide change in organizations is systems theory and systems thinking. To understand how they are used in organizations, we first must understand a system. Many of us have an intuitive understanding of the term. However, we need to make the understanding explicit in order to use systems thinking and systems tools in organizations.

Simply put, a system is an organized collection of parts (or subsystems) that are highly integrated to accomplish an overall goal. The system has various inputs, which go through certain processes to produce certain outputs, which together, accomplish the overall desired goal for the system. So a system is usually made up of many smaller systems, or subsystems. For example, an organization is made up of many administrative and management functions, products, services, groups and individuals. If one part of the system is changed, the nature of the overall system is often changed, as well — by definition then, the system is systemic, meaning relating to, or affecting, the entire system. (This is not to be confused with systematic, which can mean merely that something is methodological. Thus, methodological thinking — systematic thinking — does not necessarily mean systems thinking.)

Systems range from simple to complex. There are numerous types of systems. For example, there are biological systems (for example, the heart), mechanical systems (for example, a thermostat), human/mechanical systems (for example, riding a bicycle), ecological systems (for example, predator/prey) and social systems (for example, groups, supply and demand and also friendship). Complex systems, such as social systems, are comprised of numerous subsystems, as well. These subsystems are arranged in hierarchies, and integrated to accomplish the overall goal of the overall system. Each subsystem has its own boundaries of sorts, and includes various inputs, processes, outputs and outcomes geared to accomplish an overall goal for the subsystem. Complex systems usually interact with their environments and are, thus, open systems.

A high-functioning system continually exchanges feedback among its various parts to ensure that they remain closely aligned and focused on achieving the goal of the system. If any of the parts or activities in the system seems weakened or misaligned, the system makes necessary adjustments to more effectively achieve its goals.

A pile of sand is not a system. If you remove a sand particle, you have still got a pile of sand. However, a functioning car is a system. Remove the carburetor and you no longer have a working car.

System Theory

History and Orientation
Hegel developed in the 19th century a theory to explain historical development as a dynamic process. Marx and Darwin used this theory in their work. System theory (as we know it) was used by L. von Bertalanffy, a biologist, as the basis for the field of study known as ‘general system theory’, a multidisciplinary field (1968). Some influences from the contingency approach can be found in system theory.

Core Assumptions and Statements
System theory is the transdisciplinary study of the abstract organization of phenomena, independent of their substance, type, or spatial or temporal scale of existence. It investigates both the principles common to all complex entities, and the (usually mathematical) models which can be used to describe them. A system can be said to consist of four things.

  1. The first is objects – the parts, elements, or variables within the system. These may be physical or abstract or both, depending on the nature of the system.
  2. Second, a system consists of attributes – the qualities or properties of the system and its objects.
  3. Third, a system had internal relationships among its objects.
  4. Fourth, systems exist in an environment.

A system, then, is a set of things that affect one another within an environment and form a larger pattern that is different from any of the parts. The fundamental systems-interactive paradigm of organizational analysis features the continual stages of input, throughput (processing), and output, which demonstrate the concept of openness/closedness. A closed system does not interact with its environment. It does not take in information and therefore is likely to atrophy, that is to vanish. An open system receives information, which it uses to interact dynamically with its environment. Openness increases its likelihood to survive and prosper. Several system characteristics are: wholeness and interdependence (the whole is more than the sum of all parts), correlations, perceiving causes, chain of influence, hierarchy, suprasystems and subsystems, self-regulation and control, goal-oriented, interchange with the environment, inputs/outputs, the need for balance/homeostasis, change and adaptability (morphogenesis) and equifinality: there are various ways to achieve goals. Different types of networks are: line, commune, hierarchy and dictator networks. Communication in this perspective can be seen as an integrated process – not as an isolated event.

Conceptual Model

sistem1

Simple System Model.
Source: Littlejohn (1999)

sistem2

Elaborated system perspective model.
Source: Infante (1997)

 

Favourite Methods
Network analysis, ECCO analysis. ECCO, Episodic Communication Channels in Organization, analysis is a form of a data collection log-sheet. This method is specially designed to analyze and map communication networks and measure rates of flow, distortion of messages, and redundancy. The ECCO is used to monitor the progress of a specific piece of information through the organization.

Scope and Application
Related fields of system theory are information theory and cybernetics. This group of theories can help us understand a wide variety of physical, biological, social and behavioral processes, including communication (Infante, 1997).

Example
Take for example family relations.

References
Key publications
Bertalanffy, von, L. (1968). General systems theory. New York: Braziller.

Laarmans, R. (1999). Communicatie zonder Mensen. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme. Grund einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Midgley, G. (Ed.) (2003). Systems thinking. London: Sage.

Littlejohn, S.W. (2001). Theories of Human Communication. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning.

Infante, D.A., Rancer, A.S. & Womack, D.F. (1997). Building communication theory. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press.

Memahami Sistem Kesehatan

tabelll

Apa yang Disebut sebagai Sistem?

Sistem adalah suatu keterkaitan di antara elemen-elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (System is interconnected parts or elements in certain pattern of work). Berdasarkan pengertian ini dapat diinterpretasikan ada dua prinsip dasar suatu sistem, yakni: (1) elemen, komponen atau bagian pembentuk sistem; dan (2) interconnection, yaitu saling keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu. Keberadaan sekumpulan elemen, komponen, bagian, orang atau organisasi sekalipun, jika tidak mempunyai saling keterkaitan dalam tata-hubungan tertentu untuk mencapi tujuan maka belum memenuhi kriteria sebagai anggota suatu sistem. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sistem, silahkan Klik Disini

Apa yang Disebut sebagai Sistem Kesehatan?

Sistem Kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Dalam definisi yang lebih  luas lagi, sistem kesehatan mencakup sektor-sektor lain seperti pertanian dan lainnya. (WHO; 1996). WHO mendefinisikan sistem kesehatan sebagai berikut:

Health system is defined as all activities whose primary purpose is to promote, restore or maintain health. Formal Health services, including the professional delivery of personal medical attention, are clearly within these boundaries. So are actions by traditional healers, and all use of medication, whether prescribed by provider or no, such traditional public health activities as health promotion and disease prevention, and other health enhancing intervention like road and environmental safety improvement, specific health-related education, are also part of the system .  Lebih lanjut Klik Disini

Apa yang disebut Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia?

Pengembangan sistem kesehatan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1982 ketika Departemen Kesehatan menyusun dokumen sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian Departemen Kesehatan RI pada tahun 2004 ini telah melakukan suatu “penyesuaian” terhadap SKN 1982. Didalam dokumen dikatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional (SKN ) didefinisikan sebagai  suatu tatanan yang menghimpun upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung , guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.  (Depkes RI; 2004). Lebih lanjut, harap pelajari Klik Disini

Apa Tujuan Sistem Kesehatan?

Dalam batas-batas yang telah disepakati, tujuan sistem kesehatan adalah:

  1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat. Indikatornya banyak, antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka kejadian penyakit dan berbagai indikator lainnya.
  2. Meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan.
  3. Menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Sistem kesehatan diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan.

Apa Saja Elemen-Elemen Sistem Kesehatan?

Berdasarkan pengertian bahwa  System is interconnected parts or elements in certain pattern of work, maka di sistem kesehatan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni: (1) elemen, komponen atau bagian pembentuk sistem yang berupa aktor-aktor pelaku; dan (2) interconnection berupa  fungsi dalam sistem yang saling terkait dan dimiliki oleh elemen-elemen sistem. Secara universal fungsi di dalam  Sistem Kesehatan berdasarkan berbagai referensi dapat dibagi menjadi:

  1. Regulator dan/atau stewardship
  2. Pelayanan Kesehatan
  3. Pembiayaan Kesehatan
  4. Pengembangan Sumber Daya

Aktor-aktor yang ada adalah:

Pemerintah yang terdiri atas pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
Aktor pemerintah banyak berperan sebagai regulator dan steward dalam sistem kesehatan. Website yang banyak membahas manajemen kegiatannya adalah: di
www.manajemen-pelayanankesehatan.net. Silahkan klik bila ingin mempelajari lebih lanjut.
Pemerintah berfungsi pula di pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan. Bagi yang berminat untuk membahas manajemen pelayanan rumah sakit pemerintah, silahkan klik www.manajemenrumahsakit.net Di dalamnya ada halaman khusus untuk manajemen RS pemerintah sebagai Badan Layanan Umum. Dalam fungsi pengembangan sumber daya manusia, ada pelaku pemerintah berupa perguruan tinggi kedokteran dan kesehatan. Bagi yang berminat untuk mempelajari tentang pendidikan tinggi kedokteran silahkan klik di www.pendidikankedokteran.net

Catatan:

Dalam konteks sistem kesehatan ini ada pula pemerintah luar negeri atau badan kerjasama internasional antar pemerintah di dunia.

Swasta: Lembaga-lembaga swasta yang bergerak di sistem kesehatan ada banyak. Untuk rumah sakit terdapat dua jenis pelayanan kesehatan swasta, yaitu rumah sakit publik berdasar badan hukum Yayasan atau Perkumpulan, dan rumah sakit private dengan dasar hukum PT. Silahkan klik www.manajemenrumahsakit.net kalau ingin mempelajari lebih lanjut. DI samping itu ada BP swasta, pabrik obat swasta, distributor alat farmasi dan rumah sakit, apotek dan sebagainya. Lembaga swasta berperan aktif pula dalam fungsi pengembangan sumber daya manusia dengan adanya  perguruan tinggi kedokteran dan kesehatan milik lembaga swasta. Bagi yang berminat untuk mempelajari silahkan klik di www.pendidikankedokteran.net

Masyarakat: Masyarakat merupakan obyek sekaligus pelaku dalam sistem kesehatan. Sebagai pelaku dapat berupa rumah tangga yang membiayai sistem, tempat perilaku kesehatan dilakukan, sampai adanya Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perhimpunan profesi. Baru baru ini di Melbourne diselenggarakan workshop mengenai peran perhimpunan profesi dalam sistem kesehatan. Silahkan kunjungi laporan workshop Melbourne disini.

Bagaimana hubungan kedua hal di atas?

Hubungan kedua hal ini dapat dilihat pada matriks berikut:

 tabelll

 

Catatan:

    1. Siapa yang bukan menjadi anggota sistem kesehatan

Sebagai catatan, keberadaan sekumpulan elemen, komponen, bagian, orang atau organisasi sekalipun, jika diantaranya tidak ada suatu saling keterkaitan dalam fungsi tertentu maka belum memenuhi kriteria sebagai anggota sistem kesehatan. Akan tetapi dalam prakteknya sulit untuk menyatakan apakan suatu lembaga termasuk dalam sistem kesehatan atau tidak. Sebagai gambaran apakah Dinas Perhubungan termasuk dalam sistem kesehatan dalam konteks untuk regulasi pencegahan kecelakaan lalu lintas.

    1. Bagaimana kebijakan desentralisasi dalam sistem kesehatan

Sebagaimana sistem lainnya, sistem kesehatan berjalan dengan suatu tata kelola agar tujuan sistem kesehatan dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian dalam menata sistem kesehatan, diperlukan integrasi dari berbagai level pemerintahan.  Penyusunan dan pengembangan sistem kesehatan tidak dapat berdiri sendiri dalam satu kabupaten atau kota saja. Ketergantungan satu sama lain antara pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/Kota membutuhkan pemaknaan mengenai kebijakan  desentralisasi di sektor kesehatan. Untuk mempelajari kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan secara lebih mendalam, silahkan klik www.desentralisasi-kesehatan.net.