Category: Strategic Purchasing

Diskusi perdana Community of Practice (CoP) Strategic Purchasing

Pada tanggal 15 Agustus 2016, telah terselenggara diskusi perdana community of practice strategic purchasing. Diskusi dipimpin oleh Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc.,Ph.D

Profesor Laksono memperkenalkan media pembelajaran dan diskusi community of practice strategic purchasing pada web kebijakan kesehatan Indonesia.net, dan menjelaskan fungsi menu overview, moderator, aktivitas, perpustakaan dan pendaftaran, untuk mempermudah membelajaran dan diskusi .

Pertemuan Selanjutnya dalam CoP Strategic purchasing diselenggarakan pada 30 Agustus 2016 yang akan membahas BPJS itu juru bayar pemerintah atau lembaga yang melakukan strategic purchasing?

	Pemaparan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
	Sesi Diskusi
	Download Materi Presentasi

{jcomments on}

Bagaimana Hubungan Purchaser dan Masyarakat dalam Strategic Purchasing

Masyarakat dan purchaser hubungan prinsipal-agen antara masyarakat dan purchaser, dimana purchaser bertindak sebagai agen bagi masyarakat dalam pembelian layanan keehatan. Pertanyaan kunci dalam hubungan ini adalah mengenai sejauh mana purchaser dapat mewakili kebutuhan, pilihan dan prioritas masyarakat (penduduk) dalam menentukan hal-hal yang berhubungan dengan layanan; dan system monitor yang menjamin kualitas, keadilan dan penyediaan layanan kesehatan yang sesuai.

Bagaimana Implementasi Hubungan Purchaser dan Masyarakat di Indonesia? Bagaimana Kesenjangan Implementasi dan teori idelanya?

Apakah Penentuan Paket Manfaat Pelayanan dalam JKN telah berdasarkan pengukuran prioritas nasional dan Kebutuhan masyarakat?

Apakah Pemilihan Fasilitas Kesehatan telah sesuai dengan pilihan dan keinginan masyarakat?

Diskusi masyarakat praktis strategic purchasing pada tanggal 15 November 2016 ini akan di isi dengan narasumber Dr. dr. Tana Susilowati, M.Kes

Referensi

Purchasing to improve health system performance – Josep Figueras, Ray Robinson, Elke Jakubowski

Bagaimana Hubungan Purchaser dan Provider dalam Strategic Purchasing?

Purchaser dan Provider merupakan salah satu aktor utama dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Hal nyata & utama yang dapat melihat bagaimana hubungan purchaser dan provider adalah kontrak.

Pembeli sebagai prinsipal menggunakan mekanisme keuangan, kontrak dan regulasi untuk memastikan bahwa penyedia layanan kesehatan sebagai agen memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan harga yang telah disepakati. Dalam hubungan ini sangat penting untuk memperhitungkan (i) kriteria yang digunakan untuk memilih provider; (ii) bentuk kontrak yang digunakan (iii) mekanisme pembayaran provider; (iv) mekanisme bagaimana harga ditetapkan, apakah terjangkau dan realistis; dan (v) mekanisme yang digunakan untuk memonitor performa. Hal lain yang penting adalah lingkungan organisasi provider (misalnya jumlah pembeli dan penyedia layanan kesehatan, dan sebagainya) dan sistem manajemen internal yang digunakan.

Bagaimana Implementasi Hubungan Purchaser dan Provider di Indonesia? Bagaimana Kesenjangan Implementasi dan Teori Idealnya?
Apakah hal-hal dalam kontrak antara purchaser dan provider di Indonesia telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak?
Apakah kontrak telah mengatur kewenangan purchaser terhadap mutu provider? Sejauh mana “Mutu” di definisikan dalam kontrak purchaser dan provider?

Setelah diskusi ini, akan dilanjutkan kembali dengan diskusi pada minggu berikutnya mengenai: 1). Provider-purchaser Split: Konsep dan Aplikasinya dan 2). Hubungan BPJS dengan masyarakat.

	Video Presentasi
	Download Materi Presentasi

Referensi

Purchasing to improve health system performance – Josep Figueras, Ray Robinson, Elke Jakubowski

Bagaimana Hubungan Pemerintah dan Purchaser dalam Strategic Purchasing

World Health Report 2000 mengajukan strategi purchasing sebagai pilihan utama dalam meningkatkan penyelenggaraan sistem kesehatan. Dimana negara harus mengubah modelpassive purchasing menjadi active purchasing yang lebih strategis dalam membuat keputusan proaktif mengenai layanan kesehatan apa, bagaimana, dan oleh siapa pelayanan kesehatan tersebut harus dibayar?

Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pembelian yang efisien dan berkualitas?

Dalam menilai pembelian yang strategis sangat penting melihat bagaimana hubungan pemerintah dengan purchaser. Bagaimana regulasi yang telah dibuat pemerintah terkait paket manfaat, sumber pendanaan (revenue collection), Kredensialing, re-kredensialing, kontrak, kendali mutu, kendali biaya, mekanisme pembayaran, pemerataan akses, mekanisme pelaporan, pengawasan, akuntabilitas dan pengendalian fraud, apakah telah menunjukkan peran pemerintah dalam mendukung pembelian yang strategis di Indonesia? Diskusi Masyarakat Praktis Strategic Purchasing dalam melihat bagaimana hubungan pemerintah dan Purchaser (BPJS) dalam strategic purchasing di Indonesia dengan narasumber DR. drg. Yulita Hendrartini M.Kes.,AAK.

	Pemaparan 1: Hubungan Pemerintah dengan Purchaser
	Pemaparan 2: Implementasi Hubungan Purchaser dan Pemerintah Dalam JKN
	Download Materi Presentasi

Referensi

{jcomments on}

BPJS itu Juru Bayar Pemerintah atau Lembaga yang Melakukan Strategic Purchasing?

Pada Diskusi yang menarik mengenai apakah BPJS Juru Bayar Pemerintah atau Purchaser yang strategic, pada tanggal 30 Agustus 2016 di Laboratorium Leadership, Gedung IKM, FK UGM. Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc.,Ph.D menjelaskan mengenai apa itu strategic purchasing? dan mengapa perlu ada strategic purchasing?

Selanjutnya Pembicara Kedua, Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes menjelaskan mengenai dasar dan implementasi dari Principal-Agent Relationship dalam strategic purchasing di Indonesia.

Beberapa hal menarik yang dirangkum dalam diskusi ini antara lain:

BPJS sangat perlu menerapkan konsep strategic purchasing dalam proses kredensialing dan kontrak untuk meningkatkan mutu pelayanan, berdasarkan data yang disebutkan dari 9 ribu Puskesmas yang ada, baru seribu Puskemas yang memenuhi standar sebagai provider dan mitra BPJS (data Kemenkes 2016)
BPJS perlu melakukan monitoring pada bagaimana provider dibayar dan layanan yang diberikan
Principal dan Agent sama-sama memiliki interest dan kepentingan masing-masing
Peran Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi dalam hubungan Principal-agent perlu diperjelas
Hasil dari kajian resyst pada 4 bulan awal implementasi JKN, proses kredensialing lebih dominan dilakukan pada fasilitas kesehatan swasta dari pada fasilitas kesehatan pemerintah yang biasanya cenderung akan dikontrak.
Hanya regulator (pemerintah) yang bisa menyusun regulasi terkait layanan, principal wajib melakukan monitoring dan evaluation pada agent yang diberikan mandat olehnya.
BPJS Kesehatan tidak se-fleksibel organisasi swasta dalam menerapkan prinsipal agent relationship karena selain sebagai prinsipal bagi provider-provider yang dikontraknya, BPJS juga sebagai agent dibawah pemerintah, dan tidak memiliki wewenang dalam membuat aturan yang tidak selaras dengan kebijakan diatasnya (undang-undang/permenkes)
BPJS telah berusaha menjadi aktif purchaser dalam segala keterbatasannya tersebut

Pertemuan selanjutnya dalam Diskusi Masyarakat praktis strategic purchasing pada tanggal 20 September 2016 akan menjelaskan mengenai hubungan Pemerintah dan Purchaser yang akan disampaikan oleh Dr. drg. Yulita Hendrartini M.Kes.,AAK

	Pemaparan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
	Sesi Diskusi
	Pemaparan Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes
	Sesi Diskusi
	Download Materi Presentasi

Form Pendaftaran

Kuliah Umum Strategic Purchasing and Contracting in Universal Health Coverage

Download presentasi

Aktivitas

[widgetkit id=65]

Perpustakaan

{tab title=”BUKU” class=”red”}

Buku Purchasing to Improve Health Systems Performace

Buku Purchasing to Improve Health Systems Performace oleh Josep Figueras dkk menjelaskan tentang bagaimana strategic purchasing dalam meningkatkan kinerja sistem kesehatan. Dalam buku ini figueras menjelaskan mengenai Pengalaman negara-negara di Eropa dalam menerapkan strategic purchasing sebagai salah satu kunci dalam perbaikan performa sebuah sistem kesehatan. mendeskripsikan komponen-komponen kunci dalam strategic purchasing. Untuk lebih jelas dapat membaca selengkapnya pada link berikut

Buku Public Ends, Private Means Strategic Purchasing of Health Services

Buku Public Ends, Private Means Strategic Purchasing of Health Services oleh Alexander S.Preker dkk, dari World Bank menjelaskan mengenai prinsip dasar strategic purchasing: Untuk Siapa purchasing?, Apa yang akan dibeli, dalam bentuk apa dan apa yang tidak dicakup/dibeli?, Dari siapa ini akan dibeli? Pemerintah, swasta,NGO. Berapa besar biayanya, kompetisi pasar, pengaturan biaya, subsidi?, Bagaimana membayarnya, mekanisme apa yang digunakan? Dan menjelaskan aspek Political economy dari strategic purchasing serta desain kebijakan mengenai strategic purchasing. Untuk lebih jelas dapat membaca selengkapnya pada link berikut

Buku The Impact of Resource Allocation and Purchasing Reforms on Equity

Buku The Impact of Resource Allocation and Purchasing Reforms on Equity oleh Paolo Carlo Belli salah satunya memperkenalkan kerangka kerja konseptual untuk menyelidiki konsekuensi equity alokasi sumber daya, pembelian strategis dan reformasi sistem pembayaran (RAP) di bidang kesehatan, dan ulasan tentang literatur empiris yang telah menganalisis dampak dari reformasi ini pada equity. Buku ini menunjukkan bukti tentang kesenjangan yang ada di bidang kesehatan, dan manfaat kesehatan dari pelayanan publik di negara berkembang. Buku ini juga menjelaskan apakah makna pemerataan distribusi kesehatan dan paket manfaat kesehatan? Serta apa itu Reformasi RAP (sistem pembayaran)? Bagaimana Equity di bidang kesehatan dari perspective hak asasi manusia? dan Trade-off dalam purchasing dan sistem pembayaran komponen reformasi RAP.

Strategic purchasing in China, Indonesia and the Philippines

Buku Strategic purchasing in China, Indonesia and the Philippines oleh Ayako Honda, dkk publikasi dari Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies dan Resyst menjelaskan mengenai gambaran bagaimana strategic purchasing yang ada pada negara china, Indonesia dan Philippina. Gambaran Strategic Purchasing ini di lihat dari aspek hubungan antara purchaser dengan pemerintah, hubungan purchaser dengan provider dan hubungan purchaser dengan masyarakat, bagaimana implementasinya dan kondisi ideal yang seharusnya. Untuk lebih jelas dapat membaca selengkapnya pada link berikut

Laporan Strategic Purchasing – Sebuah Analisis Kritis dari Mekanisme Pembelian (Purchasing) kesehatan yang dipilih di Indonesia

Laporan Strategic Purchasing – Sebuah Analisis Kritis dari Mekanisme Pembelian (Purchasing) kesehatan yang dipilih di Indonesia oleh Laksono Trisnantoro dkk publikasi dari Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies dan Resyst. Laporan ini memberikan gambaran bagaimana sistem pembiayaan kesehatan (revenue collection, pooling dan purchasing) di Indonesia pada tahun pertama pelaksanaan JKN dalam upaya mencapai Universal health coverage. Serta Menilai sejauh mana strategic purchasing di implementasikan di Indonesia dan konsep idealnya seperti apa.

Buku Spending Wisely Buying Health Services for the poor

Buku Spending Wisely Buying Health Services for the poor oleh Alexander S. Preker dan John C. Langenbrunner yang dipublikasi oleh World Bank menceritakan mengenai bagaimana memanajemen sumber daya yang langka melalui strategic purchasing pada pelayanan kesehatan dan penjelasan mengenai konsep dasar strategic purchasing mengenai apa yang akan dibeli, untuk siapa, apakah telah melihat prioritas kebutuhan kesehatan nasional, apakah pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah merupakan cara terbaik dalam mencakup kebutuhan kesehatan masyarakat kurang mampu (miskin). Untuk lebih jelas dapat membaca selengkapnya pada link berikut

A Practitioner’s Guide
Health Financing Revisited

Buku ini ditulis oleh Pablo Gottret dan George Schiber. Berisi penjelasan mengenai fungsi pembiayaan kesehatan yang terdiri dari Revenue colloction, Pooling dan Purchasing. Buku ini juga menjelaskan tantangan fungsi pembiayaan kesehatan pada negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan pembelajaran dari negara-negara makmur/kaya. Untuk lebih lengkap silahkan klik pada link berikut

The Republic of Indonesia Health System Review

Buku The Republic of Indonesia Health System Review ini telah dipublikasikan oleh Asia Pacific Observatory pada Maret 2017. Publikasi ini merupakan bagian dari seri Health System in Transition (HiT). Buku ini terdiri dari 7 bab utama yaitu Pendahuluan, Organisasi & Tata Kelola Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia & Infrastruktur, Pelayanan Kesehatan, Reformasi Kesehatan, serta Penilaian Sistem Kesehatan.

{tab title=”POWERPOINT” class=”orange”}

Materi Pemantauan & Permasalahan Belanja Strategis JKN untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan, disampaikan oleh dr. Andi Afdal A, MBA, AAK Kepala Grup MPKR BPJS Kesehatan pada Selasa, 9 mei 2017 di Jakarta. PPT menjelaskan mengenai bagaimana fungsi pembiayaan kesehatan (Revenue collection, Pooling dan purchasing) berperan penting dalam cakupan semesta. Dan bagaimana gambaran hubungan BPJS Kesehatan dan Stakeholder terkait yang ada saat ini. Serta penjelasan mengenai capaian dan tantangan dalam program JKN-KIS saat ini yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

klik disini

kemenkes9m Materi Pemantauan Masalah dan Upaya Perbaikan Bayaran Ina-Cbgs Untuk Layanan Kesehatan Rujukan yang disampaikan oleh Tengku Djumala Sari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan pada selasa, 9 Mei2017 di Jakarta. PPT menjelaskan mengenai isu-isu terkait bayaran Ina-CBG’s yang ada saat ini, bagaimana perhitungan belanja di Rumah Sakit, bagaimana hubungan unit cost dengan standar pelayanan medik (PNPK), serta bagaimana permasalahan-permasalahan dalam pengendalian dan pembiayaan yang terjadi di RumahSakit.

klik disini

idi 9m Materi ICP dan TDABC sebagai salah satu Instrumen kendali mutu dan biaya, disampaikan oleh Mohammad Baharuddin dan Agus Rahmanto dari Ikatan Dokter Indonesia, pada Selasa, 9 Mei 2017 di Jakarta. PPT menjelaskan mengenai apa yang dimaksud kualitas dalam pelayanan kesehatan, indikator apa saja yang ada dalam “kualitas” tersebut, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaiannya. Bagaimana Strategic Leadership dan Learning organization mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan, apa ICP (Integrated Care Pathways), mengapa ICP dapat menjadi dasar perhitungan biaya (costing) serta bagaimana menghitung biaya satuan berbasis TDABC.