Modul 6. Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan (Policy brief)

Webinar 29 Agustus 2019	Webinar 30 Agustus 2019
Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro Fasilitator: Relmbuss Biljers Fanda	Narasumber: Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si Fasilitator: Tri Aktariyani

Deskripsi

Dalam sesi ke-6 ini, analis kebijakan dalam posisi berperan untuk memberikan saran kebijakan kepada pembuat kebijakan untuk memecahkan permasalahan publik. Saran kebijakan tersebut seperti yang telah dibahas sebelumnya harus didasari penelitian tentang sebab, akibat/konsekuensi, dan kinerja kebijakan/program publik.

Modul ini disusun untuk memberikan panduan bagi para analis kebijakan dalam mendokumentasikan hasil analisis kebijakan dan menyusun saran kebijakan agar mudah digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Peserta harus sudah benar-benar memahami siklus kebijakan publik (kebijakan sektor kesehatan). Hal ini guna memutuskan kebijakan mana (Makro-Messo-Mikro) yang ingin disasar dalam dokumen policy brief yang singkat tersebut.

Dokumentasi saran kebijakan ini selanjutnya dapat menjadi bahan bagi analis kebijakan untuk melakukan konsultasi publik dan advokasi kebijakan.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mendokumentasikan hasil analisis kebijakan (policy works) yang dinilai dari kemampuan peserta dalam:

Menjelaskan bentuk – bentuk hasil analisis kebijakan (policy works) dan perannya dalam proses pembuatan suatu kebijakan.
Mengkategorikan bentuk-bentuk saran kebijakan (policy brief, policy memo, dan policy paper).
Menyusun kembali hasil analisis kebijakan dalam bentuk saran kebijakan.

Materi

Video rekaman 1 video rekaman 2

Buku

Chapter VI : Halaman 202 – 229

Bacaan

{slider title=”1. Konsultasi Publik dan Keterlibatan Masyarakat” open=”false” class=”solid blue”}

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan public dapat dilakukan dengan mekanisme konsultasi public. Konsultasi public memungkinkan terjadinya hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat, walaupun faktanya konsultasi public tidak selalu berada pada tingkatan deliberative ataupun partisipatif dalam pelibatan wargga karena pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pihak eksekutif selaku lembaga pemegang kewenangan. Modul ini akan membantu peserta memahami secara umum tentang 3 hal dalam konsultasi public dan keterlibatan masyarakat, yaitu: 1) pengertian konsultasi publik; 2) keterlibatan masyarakat menyusun kebijakan; dan 3) karakteristik, manfaat, dan pola interaksi dalam konsultasi public.

handout materi

Referensi

{slider title=”2. Persiapan dan Perencanaan Konsultasi Publik” class=”solid blue”}

Pelaksanaan konsultasi publik substantif harus dilakukan dengan baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengolahan hasil dan distribusi. Modul ini menyajikan materi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses konsultasi public. Proses pelaksanaan konsultasi publik, diantaranya: membangun kesepahaman awal sebelum melaksanakan konsultasi publik, merancang konsultasi publik, menyelenggarakan konsultasi publik, menindaklanjuti dan meneruskan konsultasi publik, serta langkah-langkah pasca konsultasi publik

handout materi

Referensi

{/sliders}