Persentase Kelurahan/Desa yang telah terverifikasi 100% KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK berperilaku minimal 3 pilar STBM lainnya

Jumlah kumulaif Kelurahan/Desa yang telah terverifikasi 100% KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK berperilaku minimal 3 pilar STBM lainnya dibagi jumlah kab/kota di wilayahnya dikali 100

Sanitarian, SIMPUS/SIKDA, Laporan Desa/Kelurahan

Dinas Kesehatan Provinsi

Kegiatan utama difokuskan pada penguatan implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat desa/kelurahan melalui pendampingan, edukasi, verifikasi, serta peningkatan kapasitas untuk mencapai dan mempertahankan status STBM.

1. Perencanaan dan Tata Kelola
   Integrasikan rencana aksi daerah STBM secara sistematis ke dalam RKPD dan Renstra OPD untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola pencapaian persentase desa/kelurahan STBM.
2. Pemicuan dan Pemberdayaan Masyarakat
   Pemicuan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui CLTS untuk stop BAB sembarangan, pendampingan desa menuju ODF dan penerapan 5 pilar STBM, serta kampanye perubahan perilaku PHBS termasuk cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan sampah.
3. Verifikasi STBM/ ODF
   Verifikasi dan deklarasi ODF pada tingkat kabupaten/kota sebagai dasar penilaian persentase kelurahan/desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
4. Penguatan Kapasitas SDM
   Penguatan kapasitas kader dan sanitarian STBM untuk meningkatkan persentase kelurahan/desa yang mencapai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
5. Dukungan Teknis Sanitasi
   Penyediaan dukungan teknis sanitasi untuk peningkatan persentase kelurahan/desa yang mencapai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
6. Data dan Pelaporan
   Pengelolaan data STBM dilakukan melalui input rutin pada STBM Smart dan validasi bulanan untuk memastikan ketepatan pelaporan.

Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi
Monitoring dan evaluasi STBM yang terintegrasi dengan KIA, gizi, air minum, dan PHBS di tingkat kelurahan/desa.

Biaya mencakup kebutuhan operasional pendampingan lapangan, pelatihan, advokasi, verifikasi STBM, serta pengadaan materi komunikasi, edukasi, dan informasi yang mendukung pencapaian desa/kelurahan STBM.

1. Perencanaan dan Tata Kelola
   Biaya mencakup penyusunan dokumen perencanaan STBM serta pelaksanaan rapat lintas sektor untuk memastikan koordinasi dan tata kelola yang efektif di tingkat desa/kelurahan.
2. Pemicuan dan Pemberdayaan Masyarakat
   Biaya pemicuan dan pemberdayaan masyarakat meliputi transportasi petugas, alat pemicuan dan honor kader; supervisi lapangan serta logistik kader; serta dukungan media kampanye, pelatihan kader, dan kegiatan publik.
3. Verifikasi STBM/ ODF
   Biaya verifikasi STBM/ODF mencakup pelaksanaan verifikasi di lapangan serta transportasi tim.
4. Penguatan Kapasitas SDM
   Biaya penguatan kapasitas SDM meliputi pelatihan, penyusunan modul, serta penyediaan narasumber untuk mendukung peningkatan presentase Kelurahan/Desa dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
5. Dukungan Teknis Sanitasi
   Biaya Dukungan Teknis Sanitasi meliputi penyediaan infrastruktur, kebutuhan bahan bangunan, serta biaya teknis untuk mendukung pencapaian persentase Kelurahan/Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
6. Data dan Pelaporan
   Biaya mencakup pengumpulan data, penyediaan perangkat, serta supervisi untuk memastikan kualitas pelaporan indikator Persentase Kelurahan/Desa STBM.
7. Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi
   Biaya Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi mencakup kegiatan supervisi, pengelolaan data, dan pelaporan untuk memastikan pencapaian indikator Persentase Kelurahan/Desa dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Indikator kinerja diukur melalui peningkatan persentase desa/kelurahan yang telah mencapai status STBM, mencerminkan keberhasilan advokasi, perubahan perilaku, dan penguatan tata kelola sanitasi berbasis masyarakat.

1. Perencanaan dan Tata Kelola
   Meningkatnya persentase kelurahan/desa STBM melalui tersusunnya RAD STBM dan pengintegrasiannya ke dalam RKPD.
2. Pemicuan dan Pemberdayaan Masyarakat
   Meningkatnya persentase kelurahan/desa yang dipicu, diverifikasi ODF, dan menerapkan lima pilar STBM secara berkelanjutan.
3. Verifikasi STBM/ ODF
   Persentase desa/kelurahan yang telah diverifikasi mencapai status ODF dalam pelaksanaan STBM.
4. Penguatan Kapasitas SDM
   Meningkatnya jumlah kader terlatih dan kualitas pendampingan dalam mendukung pencapaian persentase kelurahan/desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
5. Dukungan Teknis Sanitasi
   Meningkatnya persentase kelurahan/desa dengan capaian STBM melalui peningkatan persentase rumah tangga berjamban sehat dan akses sanitasi layak.
6. Data dan Pelaporan
   Meningkatnya ketepatan laporan bulanan STBM dan persentase desa dengan data STBM yang mutakhir.

Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi
Persentase Kelurahan/Desa yang mencapai sanitasi total berbasis masyarakat sebagai kontribusi terhadap capaian RPJMN terkait ODF, akses air minum aman, dan sanitasi aman.

Pendanaan berasal dari alokasi APBD, dukungan program lintas sektor, serta potensi pembiayaan dari mitra pembangunan yang berfokus pada peningkatan sanitasi dan kesehatan lingkungan.

1. Perencanaan dan Tata Kelola
   Pendanaan berasal dari APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung perencanaan dan tata kelola capaian persentase Kelurahan/Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
2. Pemicuan dan Pemberdayaan Masyarakat
   Sumber pendanaan kegiatan pemicuan dan pemberdayaan masyarakat berasal dari APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, DAK Nonfisik, serta dukungan sponsor lokal.
3. Verifikasi STBM/ ODF
   Sumber pendanaan verifikasi STBM/ODF berasal dari APBD Kabupaten/Kota serta Dana Desa.
4. Penguatan Kapasitas SDM
   Penguatan kapasitas SDM untuk meningkatkan persentase Kelurahan/Desa STBM didukung melalui APBD Kabupaten/Kota serta DAK Non Fisik.
5. Dukungan Teknis Sanitasi
   Sumber pendanaan untuk dukungan teknis peningkatan persentase Kelurahan/Desa STBM berasal dari DAK Fisik Sanitasi, APBD Kabupaten/Kota, dan Dana Desa.
6. Data dan Pelaporan
   Pendanaan kegiatan data dan pelaporan untuk indikator persentase Kelurahan/Desa STBM bersumber dari APBD Kabupaten/Kota serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi
Sumber pendanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi untuk indikator Persentase Kelurahan/Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat berasal dari APBD Kabupaten/Kota serta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pelaksanaan dan pencapaian indikator STBM melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Bappeda, dan Puskesmas sebagai pemangku peran utama dalam perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi.

1. Perencanaan dan Tata Kelola
   Stakeholders yang berperan dalam perencanaan dan tata kelola indikator Persentase Kelurahan/Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat meliputi Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat kabupaten/kota.
2. Pemicuan dan Pemberdayaan Masyarakat
   Puskesmas bersama kader, pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, sekolah, komunitas, serta dinas terkait berperan dalam pemicuan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan persentase desa/kelurahan dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
3. Verifikasi STBM/ ODF
   Verifikasi STBM/ODF dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, Camat, serta Kepala Desa/Kelurahan.
4. Penguatan Kapasitas SDM
   Penguatan kapasitas SDM untuk peningkatan persentase Kelurahan/Desa STBM melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, dan Bapelkes sebagai pemangku peran utama.
5. Dukungan Teknis Sanitasi
   Dukungan teknis sanitasi dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Desa dalam upaya mencapai persentase kelurahan/desa dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
6. Data dan Pelaporan
   Pihak yang berperan dalam data dan pelaporan indikator persentase Kelurahan/Desa STBM meliputi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas.

Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi
Monitoring dan evaluasi terintegrasi untuk indikator persentase kelurahan/desa STBM melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Bappeda, dan Puskesmas sebagai pemangku peran utama.