GIZI, Kebijakan Rokok, dan Penyakit Tidak Menular

SESI III – Diskusi Paralel
GIZI, Kebijakan Rokok, dan Penyakit Tidak Menular

 

Senin, 24 Agustus 2015

Gizi masyaralat

15.00 – 15.05

Pembukaan oleh moderator

15.05 – 15.15

HUBUNGAN OBESITAS PRAKEHAMILAN DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Oleh Ahmad Semi Rahayu Slamet

ppt  pb

15.15 – 15.25

ANALISIS PELAYANAN GIZI DI RUMAH SAKIT DENGAN PENDEKATAN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT oleh Dewi Marhaeni

pb

15.25 – 15.35

PENGGUNAAN DATA AUDIT KEMATIAN DALAM PENGUATAN KEBIJAKAN GIZI DI TINGKAT KABUPATEN oleh Elisa Sulistyaningrum

ppt  pb

15.35 – 15.45

HUBUNGAN ANTARA FAKTOR SUMBER DAYA IBU, POLA ASUH, DAN STATUS GIZI ANAK UMUR 6-24 BULAN DI KABUPATEN BANDUNG oleh Dahniar Bako

ppt  pb

15.45 – 15.55

HUBUNGAN ANTARA OBESITAS, AKTIFITAS FISIK, MEROKOK DAN RIWAYAT KELUARGA DENGAN KEJADIAN PRADIABETES PADA LAKI-LAKI USIA ≥ 45 TAHUN DI KOTA YOGYAKARTA oleh Dita Retno Pratiwi

15.55 – 16.05

MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL PREVALENSI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI SELURUH KABUPATEN INDONESIA oleh Demsa Simbolon

16.05 – 16.30

Diskusi

Kebijakan Rokok & Penyakit tidak Menular

16.30 – 16.35

Pembukaan oleh Moderator

16.35 – 16.45

ANALISIS KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN PICTORICAL HEALTH WARNING PADA KEMASAN ROKOK DALAM MENURUNKAN PERILAKU MEROKOK SISWA SMK SE KABUPATEN JEMBER oleh Christyana Sandra

ppt  pb

16.45 – 16.55

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BUKITTINGGI oleh Isniati

16.55 – 17.05

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI SUMATERA BARAT oleh Syafrawati

17.05 – 17.15

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR oleh A. Sriwiyani

17.15 – 17.25

KARAKTERISTIK DAN PENATALAKSANAAN STEROID-INDUCED GLAUCOMA PADA ANAK DI PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO PERIODE 2007-2011 oleh Indri Nurul Badriah

17.25 – 18.00

Diskusi

 

 

 

Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

  LATAR BELAKANG

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah suatu jembatan penyambung berbagai pemangku kepentingan dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Mereka yang bergabung merupakan para peneliti, akademisi, pemerhati, praktisi kebijakan, kelompok masyarakat, wakil rakyat, birokrat, pengamat dari berbagai profesi dan lembaga.

Forum ini telah 5 kali digelar, setiap tahun berturut-turut di Jakarta (UI), Makasar (UNHAS), Surabaya (UNAIR), Kupang (UNDANA), dan Bandung (UNPAD). Pada tahun 2015 ini kota Padang mendapat kehormatan dengan Universitas Andalas (UNAND) sebagai tuan rumah.

Tema tahun ini adalah “UPAYA PENCAPAIAN UHC 2019 : KENDALA, MANFAAT, DAN HARAPANNYA”. Dengan sub tema : “Tantangan Upaya Pencapaian Universal Health Coverage – UHC”.

Kelompok kebijakan kesehatan yang akan berkumpul merupakan kelompok yang sudah lebih dahulu berkembang dalam forum sebelumnya serta kelompok kajian baru tahun ini:

  1. Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak
  2. Pokja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan/Asuransi
  3. Pokja Kebijakan HIV/AIDS
  4. Pokja Kebijakan Pelayanan Kesehatan
  5. Pokja Kebijakan Gizi Masyarakat
  6. Pokja Kebijakan Kesehatan Lingkungan
  7. Pokja Penanggulangan Bencana
  8. Pokja Mental Health

Pokja Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dan Pembiaaan Kesehatan akan kembali hadir untuk melengkapi rangkaian acara di forum tahunan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2015. Kebijakan Jaminan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan merupakan tema utama dalam FKKI VI kali ini. Kebijakan ini juga merupakan isu penting dalam perjalanan menuju Universal Health Coverage 2019. Selain itu, pembiayaan kesehatan juga menjadi sorotan agenda utama terkait dengan kenaikan anggaran kesehatan di Indonesia yang dalam waktu dekat ini akan mencapai 5% dari APBN kita.

Pembiayaan kesehatan masih merupakan isu penting di sektor kesehatan. Masih banyak ditemukan kendala – kendala dalam menangani perencanaan, penganggaran dan pembiayaan kesehatan secara global. Perlu strategi dalam mempersiapkan kenaikan anggaran di sektor kesehatan agar dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan di masing – masing daerah dan tujuan utama pemerataan kesehatan tercapai serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Selama berlangsungnya JKN jumlah peserta sampai dengan bulan Februari 2015 tercatat sebanyak 137.743.318 jiwa. Sampai dengan saat ini pula pemerintah dan BPJS Kesehatan terus memperbaiki pelaksanaan program JKN salah satunya dalam dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi JKN untuk tahun pertama. Pada tahun 2015 ini diperlukan lagi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan JKN dari segala aspek mulai dari kepesertaan, penggunaan, hingga pembiayaan untuk kapitasi, bukan kapitasi serta jumlah klaim INA CBGs yang telah dimanfaatkan oleh peserta JKN.

Latar belakang di atas menjadi isu-isu utama yang akan dibahas selama Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia 2015 berlangsung. Pokja JKN dan Pembiayaan Kesehatan akan menyelenggarakan sejumlah presentasi dalam sesi paralel yang memuat hasil-hasil penelitian di bidang JKN dan Pembiayaan Kesehatan dari seluruh Indonesia pada hari pertama dan kedua forum, yang merupakan rangkaian dari sesi pleno FKKI VI.


  TUJUAN

  1. Membahas perkembangan isu – isu strategis kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan nasional di Indonesia, melalui sesi presentasi paralel oleh para akademisi, pelaku program, dan mitra pembangunan
  2. Meningkatkan kapasitas penelitian oleh perguruan tinggi/pusat penelitian dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan, khususnya di bidang kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan serta diseminasi penelitian
  3. Membentuk jaringan Community of Practice (CoP) pengembangan kebijakan JKN dan Pembiayaan Kesehatan.

 

  Waktu dan Tempat

Senin-Rabu, 24-25 Agustus 2015

Jadwal Kegiatan Sesi Paralel Pokja JKN dan Pembiayaan Kesehatan

Senin, 24 Agustus 2015

Jam

Kegiatan

JKN EVALUASI

15.00 – 15.10

Pembukaan oleh moderator

15.10 – 15.20

Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pencapaian UHC Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional se- Propinsi Bengkulu oleh Yandrizal

ppt  pb

15.20 – 15.30

Analisis Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Ibu Pada Tahun Pertama Penerapan JKN di Kab. Mandailing Natal oleh Siti Kadijah Nasution

ppt  pb

15.30 – 15.40

Gambaran Pelaksanaan Program Persalinan di Puskesmas Ponu Kab. TTU th 2014 oleh Robertus Tjoefin

ppt  pb

15.40 – 15.50

Kesiapan RSUD BAA Kab Rote Ndao Prop NTT dalam Menyelenggarakan JKN oleh Yulis

15.50 – 16.00

Implementasi Program JKN di Prop Sulawesi Tenggara tahun 2015 oleh La Ode Ali Imran

16.10 – 16.30

Diskusi

JKN PENGGUNAAN

16.30 – 16.35

Pembukaan oleh Moderator

16.35 – 16.45

Advokasi Keberlanjutan Program JKN dengan Pendekatan Economic Lost oleh Kasman Makassau

ppt  pb

16.45 – 16.55

Gambaran Penyerapan Klaim INA-CBGs dan Kebijakan Pemanfaatan Dana Sisa tahun 2014 atas Pelaksanaan JKN di NTT oleh Faozi Kurniawan

ppt  pb

16.55 – 17.05

Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Program JKN PBI di Puskesmas Sambutan Samarinda oleh Nur Rohmah

ppt  pb

17.05 – 17.15

Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfataan Pelayanan Kesehatan Program JKN PBI di Puskesmas Sempaja Samarinda

17.15 – 17.25

Kebijakan Pemberian Bantuan Iuran di Kab. Sumbawa Barat dalam Mendukung Penyelenggara JKN oleh Henry Fitriawan

17.25 – 17.35

Penggunaan E-Promotion dalam Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Guntung Payung 2015

17.35 – 18.00

Diskusi
   

Selasa, 25 Agustus 2015

Jam

Kegiatan

JKN KEPUASAN

13.00 – 13.15

Pembukaan oleh Moderator

13.15 – 13.25

Analisis Perbedaan Kepuasan Pasien JKN dan Umum di RSUD Bantaeng th 2015 oleh Irwandy

ppt  pb

13.25 – 13.35

Gambaran Kepuasan Petugas Kesehatan dan Peserta JKN di Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat thn 2015 oleh Rini Anggraeni

ppt  pb

13.35 – 13.45

Analisis Unit Penanganan Keluhan Pasien Peserta Program JKN di Puskesmas Banjarbaru oleh Maman Saputra

13.45 – 13.55

Analisis Keluhan Peserta BPJS Kesehatan melalui Saluran Facebook oleh Ernawaty

ppt

13.55  – 14.05

Evaluasi Kepuasan Pasien Peserta JKN di RSAM Bukittinggi 2014 oleh Adila Kasni

JKN – KEPESERTAAN

14.05 – 14.15

Model Prediksi Keikutsertaan Masyarakat Sektor Informal dalam JKN oleh Arih Diyaning Intisari

ppt  pb

14.15 – 14.25

Perluasan JKN bagi Pekerja Sektor Informal (Studi Evaluasi Pra dan Pasca JKN) oleh Haerawati Idris pb

14.25 – 15.00

Diskusi
   

15.00 – 16.00

Sesi Pleno (Keynote Menteri Kesehatan)

16.00 – 16.30

Rehat Kopi
   

PEMBIAYAAN KESEHATAN

16.30 – 16.40

Pembukaan oleh Moderator

16.40 – 16.50

Pembiayaan Keseahtan Mahasiswa Pendatang di Era JKN oleh Nuzulul Putri pb

16.50 – 17.00

Implementasi Permenkes No. 75 th 2014 terhadap Penggunaan Dana BOK untuk Pembiayaan Program Kesehatan Gigi Berbasis Masyarakat di Puskesmas oleh Yannurdin

ppt  pb

17.00 – 17.10

Pembiayaan Kesehatan dan Efektifitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kalimantan Timur oleh Krispinus Duma

17.10 – 17.20

Beban Ganda Masyarakat Miskin Pengguna JKN dalam Menjangkau dan Memanfaatkan Layanan Kesehatan di NTT oleh Faisal Mansyur

17.20 – 17.30

Integrasi JKN dan Program Health Risk Reductioin Menuju Indonesia Lebih Sehat dan Produktif oleh Djazuly Chalidyanto

17.30 – 18.00

Diskusi
   

Penyelenggara
Divisi Kebijakan dan Kesehatan Masyarakat, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran UGM

Cara Pendaftaran Peserta
Pendaftaran bagi peserta umum sebagai berikut :

Kegiatan

Early Bird
hingga 30 Mei 2015

1 Juni – 23 Agustus 2015

On Site

Seminar (2 Days)
24-25 Agustus 2015

 Rp. 750.000  Rp. 850.000  Rp. 1.000.000 

Workshop (1 Day)
26 Agustus 2015

 Rp. 500.000  Rp. 600.000  Rp. 750.000 

Seminar + Workshop
24 -26 Agustus 2015

 Rp. 1.000.000  Rp. 1.000.000  Rp. 1.250.000 

Field Trip 27 Agustus 2015

 Rp. 700.000  Rp. 800.000  Rp. 1.000.000 

Biaya sudah meliputi seminar kit, konsumsi selama meeting dan sertifikat berSKP IDI dan/atau IAKMI. Pendaftaran dapat dilakukan melalui email ke [email protected]  atau melalui www.kebijakankesehatanindonesia.net 

 

  Keterangan Lebih Lanjut pendaftaran peserta

Angelina Yusridar      08111 498 442
Lati                             081374252204
Astri Getriana, SKM   081267837879
Universitas Andalas Padang
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94 Padang
Telp : / (0751) 38613
Email : [email protected]
Web : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

 

 

Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak

  LATAR BELAKANG

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah suatu jembatan penyambung berbagai pemangku kepentingan dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Mereka yang bergabung merupakan para peneliti, akademisi, pemerhati, praktisi kebijakan, kelompok masyarakat, wakil rakyat, birokrat, pengamat dari berbagai profesi dan lembaga.

Forum ini telah 5 kali digelar, setiap tahun berturut-turut di Jakarta (UI), Makasar (UNHAS), Surabaya (UNAIR), Kupang (UNDANA), dan Bandung (UNPAD). Pada tahun 2015 ini kota Padang mendapat kehormatan dengan Universitas Andalas (UNAND) sebagai tuan rumah.

Tema tahun ini adalah “UPAYA PENCAPAIAN UHC 2019 : KENDALA, MANFAAT, DAN HARAPANNYA”. Dengan sub tema : “Tantangan Upaya Pencapaian Universal Health Coverage – UHC”.

Kelompok kebijakan kesehatan yang akan berkumpul merupakan kelompok yang sudah lebih dahulu berkembang dalam forum sebelumnya serta kelompok kajian baru tahun ini:

  1. Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak
  2. Pokja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan/Asuransi
  3. Pokja Kebijakan HIV/AIDS
  4. Pokja Kebijakan Pelayanan Kesehatan
  5. Pokja Kebijakan Gizi Masyarakat
  6. Pokja Kebijakan Kesehatan Lingkungan
  7. Pokja Penanggulangan Bencana
  8. Pokja Mental Health

Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) akan kembali hadir sebagai rangkaian acara di forum tahunan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2015. Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak merupakan agenda yang tetap penting, terutama dengan kemajuan indikator KIA yang belum optimal. Isu penting lainnya adalah era JKN dimana sistem jaminan pembiayaan kesehatan saat ini yang mempengaruhi banyak sektor kesehatan, termasuk sektor KIA dan reproduksi. Selain era JKN, sistem pembiayaan kesehatan Indonesia juga memasuki tahap penting lainnya, dimana pada tahun 2016 kebijakan publik mendatang akan memberlakukan peningkatan anggaran sektor kesehatan menjadi sekitar 5% dari saat ini. Tujuan kebijakan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi persiapan yang baik sangat dibutuhkan agar peningkatan alokasi dana digunakan seoptimal mungkin. Salah satu agenda yang akan diusung dalam konteks peningkatan anggaran kesehatan ini adalah kemungkinan contracting-out pelayanan kesehatan di Indonesia, dalam rangka membantu pemerataan kesehatan dan juga penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Latar belakang di atas menjadi isu-isu utama yang akan dibahas selama Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia 2015 berlangsung. Pokja KIA akan menyelenggarakan sejumlah presentasi dalam sesi paralel yang memuat hasil-hasil penelitian di bidang KIA dari seluruh Indonesia pada hari pertama dan kedua forum, diikuti dengan workshop pada hari ketiga.

  TUJUAN

  1. Membahas perkembangan isu – isu strategis kebijakan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, melalui sesi presentasi paralel oleh para akademisi, pelaku program, dan mitra pembangunan
  2. Meningkatkan kapasitas penelitian oleh perguruan tinggi/pusat penelitian dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan, khususnya di bidang kebijakan kesehatan ibu dan anak serta diseminasi hasil penelitian
  3. Membahas aplikasi sistem kontrak di program Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
  4. Membentuk jaringan Community of Practice (CoP) pengembangan kebijakan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

  WAKTU & TEMPAT

Senin-Rabu, 24-26 Agustus 2015

Jadwal Kegiatan Sesi Paralel Pokja KIA

Senin, 24 Agustus 2015

Jam

Kegiatan

15.00 – 15.10

Pembukaan oleh moderator

15.10 – 15.25

Dampak Keterangan BAPPEDA dalam rangka pengembangan kapasitas SKPD lintas sektor bagi perencanaan dan Penganggaran program kesehatan ibu dan anak di Provinsi Papua oleh Deni Harbianto

ppt  pb

15.25 – 15.40

Pola perawatan Ibu hamil berdasarkan sosial budaya masyarakat Nambo kecamatan Abeli kota Kendari Sulawesi Tenggara oleh Nani Yuniar

ppt  pb

15.40 – 15.55

Perempuan Muyu dalam pengasingan oleh Agung Dwi Laksono

ppt  pb

15.55 – 16.10

Analisis keikutsertaan kontrasepsi pasca salin pada penerima Jampersal di puskesmas rawat inap kota Padang oleh Dien Gusta Anggraini Nursal

ppt  pb

16.10 – 16.25

Faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa kabupaten Sinjai tahun 2012 oleh Nur Hidayah Tamal

16.25 – 16.50

Diskusi

16.50 – 17.05

Pengembangan model pencegahan resiko tinggi kehamilan dan persalinan yang terencana dan antisipasif (Regita) dengan kejadian komplikasi kehamilan Serta Faktor yang mempengaruhi di kota Bandar Lampung tahun 2015 oleh Wayan Aryawati

ppt  pb

17.05 – 17.20

Peran dokter dalam pelayanan maternal di Puskesmas oleh Lucky M. Hatta

ppt  pb

17.20 – 17.35

Analisis implementasi pelayanan maternal pada era JKN di FKTP wilayah kecamatan Tapian Dolok kabupaten Simalumun oleh Presty Sujana

ppt  pb

17.35 – 18.50

Evaluasi pembentukan dan pelatihan kelompok pendukung ASI oleh Sri Astuti

ppt  pb

18.50 – 19.05

Penguatan sistem monitoring desentralisasi untuk proyek program keluarga berencanan di Indonesia : Hasil dari penilaian awal oleh Tiara Marthias

18.00 – 18.30

Diskusi
   

Selasa, 25 Agustus 2015

Jam

Kegiatan

13.00 – 13.15

Pembukaan oleh Moderator

13.15 – 13.30

Praktik budaya perawatan dalam kehamilan persalinan dan Nifas pada etnik Baduy dalam oleh Mara Ipa

ppt  pb

13.30 – 13.45

Efektivitas Monev standar Ponek 24 jam di RS oleh tim penilai Eksternal oleh Andriyani Yulianti

13.45 – 14.00

Dampak program sister hospital untuk menurunkan AKB di NTT oleh Puti Aulia Rahma

14.00 – 14.15

Pengembangan kebijakan manual rujukan Khusus KIA di tingkat kabupaten/kota oleh M. Hardhantyo

14.15 – 15.00

Diskusi
   

15.00 – 15.30

Rehat Kopi
   

15.30 – 15.45

Pembukaan oleh Moderator

15.45 – 16.00

Pembicara 1: UNICEF – Policy Development support di bidang Kesehatan Ibu dan Anak

16.00 – 16.15

Pembicara 2: Kinerja-USAID (Kemitraan Bidan-Dukun Aceh Singkil)

16.15 – 16.30

Pembicara 3: Tingkat pengetahuan dan keterampilan bidan dan implikasinya terhadap kebijakan revolusi KIA di Provinsi NTT – Elizabeth E. Wungouw (AIPMNH)

16.30 – 17.00

Pembicara 4: Partisipasi Keluarga/Masyarakat dalam Perawatan Neonatal Esensial di Situbondo dan Ngada (AIPHSS)

17.00 – 17.30

Diskusi
   

Jadwal Kegiatan Workshop Contracting Out Pokja KIA

Rabu, 26 Agustus 2015

Jam

Kegiatan

08.30 – 10.00

Sesi Pembukaan Workshop:

  • SituasiContracting di sector kesehatan
  • Tantangan di tahun 2016

Peran strategis Implementation Research dan Policy Brief di tahun 2016 untuk monitoring kenaikan anggaran

10.00 – 10.30

Rehat dan pindah ke ruangan sesi paralel

10.30 – 12.00

Sistem Kontrak di Jaminan Kesehatan Nasional dalam konteks konsep Purchasing:

  • SistemKontrak di FasilitasKesehatan Tingkat Pertama
  • SistemKontrak di FasilitasKesehatan Tingkat Rujukan

(bergabung dengan Kelompok 1)

12.00 – 13.00

Rehat siang

13.00 – 14.00

Presentasi

Contracting Out Upaya Promosi KIA dan Reproduksi

  1. PengembanganperencanaantingkatPuskesmasmelaluiinisiatifIntegrated Micro Planning di Provinsi Papua (UNICEF Indonesia)
  2. PengembangankapasitasPONEK  dalamkerangkahospital mentoring system, sebagaibagiandarikemitraandengan RS Budi Kemuliaan (Program USAID-EMAS dan UNICEF)
  3. Program Sister Hospital di Provinsi NTT – PKMK FK UGM

14.00 – 15.30

Pembahasan

Melibatkan:

  1. Bappenas
  2. DirektoratIbu, Dirjen BGKIA
  3. DirektoratAnak, Dirjen BGKIA

15.30 – 16.00

Rehat kopi

16.00 – 16.45

Diskusi:

Peluang pengembangan pendekatan contracting-out untuk bidang KIA dan Reproduksi di Indonesia

16.45 – 17.00

Penutupan


Penyelenggara
Divisi Kebijakan dan Kesehatan Masyarakat, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran UGM

Biaya sudah meliputi seminar kit, konsumsi selama meeting dan sertifikat berSKP IDI dan/atau IAKMI. Pendaftaran dapat dilakukan melalui email ke [email protected] atau melalui www.kebijakankesehatanindonesia.net

 

  Keterangan Lebih Lanjut pendaftaran peserta

Angelina Yusridar       08111 498 442
Lati                           081374252204
Astri Getriana, SKM     081267837879

Universitas Andalas Padang
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94 Padang
Telp       : / (0751) 38613
Email     : [email protected]
Web      : www.kebijakankesehatanindonesia.net


Informasi Lebih Lanjut mengenai Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak

dr. Tiara Marthias, MPH
Email: [email protected] 
Phone: 081287604470
Telp/fax: +62 274 549423
Web: www.kesehatan-ibuanak.net
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Gedung IKM Sayap Utara Lantai 2
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281

 

 

Pokja Kebijakan Penanggulangan Bencana

  Latar Belakang

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah suatu jembatan penyambung berbagai pemangku kepentingan dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Mereka yang bergabung merupakan para peneliti, akademisi, pemerhati, praktisi kebijakan, kelompok masyarakat, wakil rakyat, birokrat, pengamat dari berbagai profesi dan lembaga.

Forum ini telah 5 kali digelar, setiap tahun berturut-turut di Jakarta (UI), Makasar (UNHAS), Surabaya (UNAIR), Kupang (UNDANA), dan Bandung (UNPAD). Pada tahun 2015 ini kota Padang mendapat kehormatan dengan Universitas Andalas (UNAND) sebagai tuan rumah.

Tema tahun ini adalah “UPAYA PENCAPAIAN UHC 2019 : KENDALA, MANFAAT, DAN HARAPANNYA”. Dengan sub tema : “Tantangan Upaya Pencapaian Universal Health Coverage – UHC”.

Kelompok kebijakan kesehatan yang akan berkumpul merupakan kelompok yang sudah lebih dahulu berkembang dalam forum sebelumnya serta kelompok kajian baru tahun ini:

  1. Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak
  2. Pokja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan/Asuransi
  3. Pokja Kebijakan HIV/AIDS
  4. Pokja Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan
  5. Pokja Kebijakan Gizi Masyarakat
  6. Pokja Kebijakan Kesehatan Lingkungan
  7. Pokja Penanggulangan Bencana
  8. Pokja Mental Health

Tahun 2015 ini, untuk pertama kalinya Pokja Penanggulangan Bencana membuka kajian dalam forum Kebijakan Kesehatan Indonesia. Penanggulangan Bencana sektor kesehatan sangat berpengaruh dengan sistem kesehatan yang ada baik secara nasional maupun daerah. Berdasarkan hal inilah dirasakan pentingnya kelompok kerja penanggulangan bencana ikut serta dalam forum kebijakan kesehatan Indonesia ini. Harapannya upaya ini dapat menjadi kesempatan bagi penggiat bencana kesehatan untuk saling bertemu dan berdiskusi, serta menjadi upaya publikasi dan hearing kepada peneliti dan jaringan kebijakan kesehatan lainnya untuk lebih menyadari adanya masalah dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia.

Dalam kesempatan kali ini, kami Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran UGM berinisiatif menjadi penyelenggara kelas paralel untuk pokja penanggulangan bencana. Selama dua hari dalam kegiatan ini, bersama kita akan membahas mengenai hasil-hasil penelitian kebencanaan sektor kesehatan, berdiskusi mengenai manajemen bencana (disaster management) dan bencana kedokteran (disaster medicine) di Indonesia selama ini, serta pengembangan pembelajaran kurikulum bencana sektor kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

  Tujuan

  1. Membahas perkembangan isu – isu strategis kebijakan kesehatan dalam penanggulangan bencana selama ini di Indonesia.
  2. Meningkatkan kapasitas penelitian oleh perguruan tinggi/pusat penelitian dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan, khususnya di bidang penanggulangan bencana kesehatan.
  3. Meningkatkan kapasitas peneliti dalam mendiseminasikan hasil penelitian kebencanaan sektor kesehatan dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah lokal dan nasional.
  4. Membentuk jaringan perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, serta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan untuk pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran manajemen bencana di sektor kesehatan.
  5. Membentuk jaringan Community of Practice (CoP) penanggulangan bencana sektor kesehatan di Indonesia.

  Waktu dan Tempat

Senin-Selasa, 24-25 Agustus 2015
Senin Pukul 15.00-18.00 WIB
Selasa Pukul 13.00-17.00 WIB

Kelas Kecil* Hotel Bumi Minang Padang

Topik dalam Pokja Penanggulangan Bencana

  1. Manajemen Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan di Indonesia (Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI)
  2. Kebijakan dan Implementasi Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi pada saat Bencana (UNFPA)
  3. Pengalaman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)
  4. Should a Disaster Medicine be Part of Curriculum in Medical Schools? (dr. Ali Haedar, SpEM Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya)
  5. Kurikulum Bencana Kesehatan di Perguruan Tinggi (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK UGM).
  6. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana daerah di Indonesia: Hasil Penelitian (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK UGM)


  Jadwal Kegiatan

Senin, 24 Agustus 2015

Jam

Kegiatan

15.00- 15.10

Pembukaanoleh moderator

15.10- 15.30

dr. Indro Murwoko (PPKK Kemenkes RI)

15.30- 15.50

dr. Rosilawati Anggraini (UNFPA)

15.50- 16.10

dr. Irene, MKM

16.10- 16.40

Diskusi

16.40-16.50

Moderator

16.50-17.05

dr. Angela Puspita

ppt  pb

17.05-17.20

Madelina Ariani, SKM

17.20-17.35

pengantar Paralel hari ke 2
   

Selasa, 25 Agustus 2015

Jam

Kegiatan

13.00- 13.10

Pembukaanoleh Moderator

13.10- 13.30

Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, MPd, Msi

13.30-13.50

dr. Bella Donna, M.Kes

13.50-14.20

Diskusi

14.20- 14.30

Moderator

14.30-14.45

Oktomi Wijaya, SKM, M.Sc

ppt  pb

14.45-15.00

dr. Angela Puspita

15.00-15.15

Diskusi pembentukan jejaring PT dan COP penanggulangan bencana

15.15-15.30

Kesimpulan dan Rencana tindak lanjut

 

  Informasi Lebih Lanjut mengenai Pokja Penanggulangan Bencana

Oktomi Wijaya, SKM, M.Sc
Email: [email protected]
Phone: 081314843515
Telp/fax: +62 274 549423
Web: www.bencana-kesehatan.net 
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Gedung IKM Sayap Utara Lantai 2
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281

 

 

Pokja Kebijakan Aids

  Pendahuluan:

Dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2015-2019 disebutkan bahwa kebutuhan dana untuk penyelenggaraan program HIV dan AIDS dari tahun 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp.6,248,374,000,000 (USD 568,034,000). Perkiraan dana yang bisa dihimpun dengan berpedoman pada situasi saat ini hingga tahun 2019 hanya sebesar Rp.4,419,470,000,000 (USD 401,770,000) yang hampir separuhnya dibiayai oleh hibah luar negeri. Perhitungan mengenai ketersediaan dana dilakukan dengan memasukkan dana dalam negeri dengan asumsi pertumbuhan 20% per tahun pada dana pusat, dan peningkatan 20% dana daerah. Sementara itu, dana dalam negeri yang berasal dari swasta diperkirakan berada pada kisaran 3,4% – 4% dari total pendanaan untuk HIV dan AIDS, termasuk didalamnya layanan kesehatan swasta, bantuan swasta, dan CSR. Ketersediaan dana juga mencakup dana hibah luar negeri dari Global Fund dan dana bilateral lainnya, yang mencapai 49% dari total dana untuk HIV dan AIDS.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan dan potensi ketersediaan dana penganggulangan HIV dan AIDS 5 tahun mendatang, terdapat kesenjangan pendanaan mulai dari tahun 2015 sebesar USD 12,057 juta hingga USD 55,870 juta pada tahun 2019. Kesenjangan ini akan semakin membesar pasca tahun 2017 dengan besaran dana yang tersedia hanya sekitar 56% – 57% dari kebutuhan. Kesenjangan yang terjadi pada dua tahun terakhir (2018 dan 2019) ini disebabkan oleh berakhirnya pendanaan dengan skema NFM dari Global Fund pada tahun 2017. Pada sisi lain, Pemerintah Australia (DFAT) dan Amerika Serikat (USAID) yang pada tahun 2014 memberikan bantuan sebesar USD 27,816,495 dan USD 24,496,612 akan mulai mengurangi dukungan pendanaannya mulai tahun 2015 ini sehingga kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana untuk lima tahun ke depan jelas akan bertambah besar

Kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan dana ini akan mengancam cakupan layanan yang selama ini sudah dicapai oleh program penanggulangan AIDS secara nasional baik dalam upaya promosi dan pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan serta mitigasi dampak. Akibatnya, kemungkinan program HIV dan AIDS mencapai universal coverage pada tahun 2019 menjadi sesuatu yang sulit untuk direaliasikan. Salah satu strategi yang banyak direkomendasikan oleh banyak pihak untuk menjamin keberlanjutan program yang diinisiasi dari Global Health Initiatives adalah dengan mengintegrasikannya dengan sistem kesehatan yang berlaku. Isu penting sebagai konsekuensi upaya untuk mengintegrasikan penanggulangan HIV dan AIDS adalah seberapa jauh sistem kesehatan di Indonesia ini mampu mengadopsi penanggulangan HIV dan AIDS yang komprehensif mengingat selama ini pendanaan APBN hanya difokuskan untuk upaya kuratif, sementara upaya promotif dan preventif masih sebagian besar menggantungkan sumber pendaan dari luar negeri. Demikian pula pendaaan mitigasi dampak lebih banyak dilakukan oleh sektor non-kesehatan kecuali untuk pembiayaan perawatan infeksi oportunistik yang sudah ditanggung oleh JKN. Apakah dengan integrasi ke dalam sistem kesehatan, upaya promosi dan pencegahan bisa memperoleh perhatian yang besar dari pemerintah karena saat ini upaya tersebut sebagian besar dilakukan oleh sektor non-pemerintah khususnya lembaga swadaya pemerintah. Jika pemerintah menyediaan dana bagi kegiatan promotif dan preventif, apakah ada mekanisme yang memungkinkan bagi LSM untuk mengakses pendanaan tersebut sehingga memungkinkan untuk meneruskan peran mereka selama ini?

Sehubungan dengan berbagai permasalahan terkait dengan keberlangsungan program HIV di masa depan dan belum adanya mekanisme yang jelas dalam menintegrasikan penanggulangan HIV ke dalam sistem kesehatan, maka pada forum nasional kebijakan kesehatan kali ini, PKMK FK UGM akan mengembangkans sesi-sesi paralel selama forum ini berlangsung untuk membahas problematikan integrasi penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan sebagai antisipasi terhadap pencapaian UHC tahun 2019.

  Tujuan:

  1. Mendiskusikan permasalahan integrasi program dan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan.
  2. Membahas upaya daerah untuk merespon integrasi pelayanan HIV ke dalam pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit sebagai realisasi atas pendekatan layanan komprehensif dan berkesinambungan (LKB) yang digagas oleh pemerintah.
  3. Membahas kontriibusi dan efektivitas peran sektor komunitas termasuk lembaga swadaya masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
  4. Menilai kelayakan inovasi dalam pembiayaan kesehatan yang berupa kontrak pelayanan dan manajemen program penanggulangan HIV dan AIDS kepada LSM dengan menggunakan skema dana pemerintah (APBN/APBD)
  5. Membahas tentang strategi untuk mencapai Universal Health Coverage bagi kelompok-kelompok yang terdampak oleh HIV dan AIDS
  6. Membahas perkembangan hasil-hasil penelitian kebijakan HIV dan AIDS yang telah dilakukan oleh akademisi dan praktisi kesehatan masyarakat.
  7. Memperkuat jaringan peneliti dan pengamat kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja implementasi kebijakan AIDS di Indonesia

  Waktu Kegiatan :

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional VI Jaringan Kebijakan Kesehatan pada:

 Hari / Tanggal : Padang, 24-26 Agustus 2015
 Tempat : Hotel Bumi Minang Padang dan Kampus Universitas Andalas


  Agenda Kegiatan:

 

Senin, 24 Agustus 2015

  

15.00-17.00

Diskusi Paralel – Kelompok HIV dan AIDS

 

Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan untuk Mendukung Pencapaian UHC 2019

  1. Integrasi kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan: Suharni, MA |  materi
  2. Implementasi Layanan Komprehensif dan Berkesinambungan untuk Pencegahan dan Perawatan HIV dan AIDS di tingkat Daerah: Hersumpana,MA  |  materi
  3. Peran Sektor Komunitas dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia: Chrysant Lily, MA  |  materi

Moderator : dr. Juliandi Harahap, MA

  
 
 

17.00-19.00

Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tingkat Daerah

  1. Membangun Critical Conciusness Terhadap HIV dan AIDS Melalui Kebijakan Bupati Jember Tentang Tim Penanggulangan HIV dan AIDS Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Dewi Rokhmah, SKM., M. Kes  |  materi
  2. PokJa Giwangan: Komitmen bersama Pencegahan IMS, HIV dan AIDS : 

    Ahmad Zubaeri  |  materi

  3. Sistem dan Pembiayaan HIV-AIDS Sektor Lembaga Swadaya Masyarakat : Usulan Kebijakan. 

    Esthi Susanti Hudiono  |  materi

  4. Futurologi of HIV Infection: Bridging Neuoroimmonology Towards Policy: 

    Dito Anurogo  |  materi

  5. Pengembangan 3 Kebijakan Penanggulangan AIDS di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Edi sampana  |  materi
  6. Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS Dalam Kerangka Sistem Kesehatan di Kota Medan. Lita Sri Andayani, SKM, M. Kes  |  materi

Moderator : Sudirman Nasir, PhD

  

 

 

13.00-14.30

Diskusi Paralel – Kelompok HIV dan AIDS

Faktor Sosial dan Keperiluan dalam Penanggulangan AIDS

  1. Faktor yang Berhubungan Dengan Keputusan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Untuk Terapi Antiretroviral di Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar Tahun 2015. – Dr. Fatmah Afrianty Gobel, SKM, M.Epid  |  materi

  2. Faktor Risiko Kejadian Infeksi Menular Seksual Pada Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung di Kota Mataram Tahun 2012 – 

    I Kadek Mulyawan, MPH  |  materi

  3. Social exclusion, lack of bridging social capital and HIV-risk behaviours among male injecting drug users in Makassar, Indonesia – 

    Sudirman Nasir, PhD  |  materi

  4. Hubungan Faktor Pelayanan Kesehatan dan Efek Samping Obat Dengan Kepatuhan Minum Obat Antiretroviral Pada ODHA di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Semarang – 

    Amelya B. Sir,S.KM.,M.Kes  |  materi

  5. Memperluas Pelayanan dengan Pemberdayaan TAMPING di Jakarta
    Ns. Sondang Sianturi, MSN  | materi

  6.  

    Kajian Peran dan Keberlanjutan Sumber Daya Manusia Dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Medan, dr. Juliandi Harahap, MA | materi

Moderator : Ignatius Praptoraharjo, PhD

14.30-16.00

Faktor Pendukung dan Penghambat Penyediaan Layanan  HIV & AIDS

  1. Kendala SUFA (Strategic Use of ARV) Berdasarkan Pendekatan Sistem di Kabupaten Jember Tahun 2014. Irma Prasetyowati  |  materi
  2. Persepsi Tenaga Kesehatan Terhadap Strategi HIV Test & Treat Pada Pengguna Narkoba Suntik di Jawa Barat. Bony Wiem Lestari  |  materi
  3. Analisis SWOT pada peran Bidan di dalam Mengendalikan HIV / AIDS di Denpasar: Pengkajian Hambatan dan Pencapaiannya. – Dr. Ni Komang Yuni Rahyani.,S.SI.T.,M.Kes  |  materi
  4. Layanan Psikososial bagi Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) di Kota Makassar – Shanti Riskiyani, SKM, M.Kes  |  materi
  5. Perbedaan Metode KIE-ABAT dan Metode Peer Education Terhadap Pengetahuan dan Persepsi Remaja Mengenai HIV-AIDS di Kota Bukit Tinggi. Lusiana El Sinta Bustami  |  materi

Moderator : dr. Ita Perwira, MPH

16.00-17.30

Seed Grant Award untuk Proposal Kebijakan HIV dan AIDS Peserta Angkatan II Blended Learning

Pic: M. Suharni, MA

 

 

Rabu, 26 Agustus 2015

 Waktu

Workshop Contracting Out dan Implementation Research

08.30 – 10.00

Pembukaan:

  • Situasi Contracting di sektor kesehatan
  • Tantangan di tahun 2016
  • Peran strategis Implementation Research dan Policy Brief di tahun 2016 untuk monitoring kenaikan anggaran

10.30-12.00

Konsep dan Strategi Pembiayaan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penyediaan Layanan Kesehatan melalui mekanisme Contracting Out

  1. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS
    Kepala Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat – Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Bappenas).

  2. Budi Prasetyo, SH, MM

    Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Kementerian Dalam Negeri)

Moderator : Hersumpana, MA

12.00-13.00

ISHOMA

13.00-15.00

Kasus: Kontrak Pelayanan Kesehatan kepada LSM

  1. Indonesia Partnership Fund (IPF): Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS & Kios Atma Jaya
    1. Yufrizal Putra Chandra (KPAN)
    2. Husen Basalamah (Kios Atma Jaya)
  2. Program Kolaborasi TB – HIV di Lapas/Rutan dan Rumah Sakit: Subdit TB – Kementerian Kesehatan & Red Institute
    1. dr. Cristina Widaningrum, M. Kes (Kasubdit TB – Kementerian Kesehatan RI)*
    2. Yakub Gunawan (Red Institute)

Moderator : Chrysant Lily, MA

15.00-15.15

Coffee break

15.15-16.45

Diskusi: Peluang Pendanaan APBN Program AIDS kepada LSM

  1. Yufrizal Putra Chandra (KPAN)
  2. dr. Krishnajaya, MS (Ketua Adinkes)
  3. dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid (Kasubdit AIDS – Kementerian Kesehatan RI)

Fasilitator : dr. Yanri Subronto, Sp.PD, PhD

 * masih dalam konfirmasi

  Keterangan Lebih Lanjut :

Wisnu Firmansyah atau Sri Hartuti
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : (0274) 549425 – hunting
Mobile : 081931734353 (Sri Hartuti) dan 081215182789 (Wisnu Firmansyah)
Email : [email protected]  atau [email protected] 
Website : www.kebijakanaidsindonesia.net 

 

Workshop Penggunaan Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan Untuk Mengantisipasi Kenaikan Anggaran Sektor Kesehatan Menjadi 5%

underline

Hari ke III Workshop

Penggunaan Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan Untuk
Mengantisipasi Kenaikan Anggaran Sektor Kesehatan Menjadi 5%

Dalam Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia

Diselenggarakan oleh
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Universitas Andalas,
Rabu, 26 Agustus 2015

  PENGANTAR

Berbagai kebijakan besar saat ini dilaksanakan di Indonesia, seperti kebijakan penurunan kematian ibu dan bayi, Jaminan Kesehatan Nasional, pencegahan kanker hingga kebijakan pengendalian HIV-AIDS. Kebijakan-kebijakan kesehatan dilakukan berdasarkan Regulasi di tingkat UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Kesehatan.

Berbagai Kebijakan yang ada dapat dinilai dalam isi dan keadaan pelaksanaan. Ada 4 kondisi besar yang dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut:

 

Kebijakan disusun dengan isi yang baik

Isi Kebijakan tidak baik

Kebijakan dilaksanakan dengan baik

A

B

Kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik

C

D

Pada harapannya, kondisi kebijakan berada di kotak A. Akan tetapi ada kemungkinan berada di kotak-kotak lainnya, bahkan ada di kotak D.

Di tahun 2016, kebijakan publik melalui UU APBN, akan memberikan kewenangan pemerintah untuk menaikkan anggaran sektor kesehatan menjadi sekitar 5% dari saat ini. Tujuan kebijakan publik ini tentunya baik untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia. Akan tetapi kenaikan anggaran ini mempunyai risiko isinya kurang baik dan pelaksanaan juga tidak baik (Kotak D) karena tidak disiapkan secara detil. Ada 2 situasi penting yang mungkin terjadi di masa depan, yaitu:

  1. Anggaran tidak terserap sempurna karena tahun anggaran yang lalu, Kementerian Kesehatan mempunyai sisa sekitar Rp 2.000.000.000.000,-. Jika anggaran 5% benar-benar dijalankan maka Kemenkes ditaksir akan meningkat sekitar Rp. 20.000.000.000.000,-. Penyerapan dalam jumlah besar ini tidak mudah.
  2. Anggaran terserap namun mutu tidak baik, atau salah sasaran. Ada kemungkinan dana meningkat, namun tidak berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.

Salah satu isu kunci dalam persiapan kebijakan kenaikan anggaran 5% adalah kemungkinan diberlakukannya sistem kontrak dalam pelayanan kesehatan. Sistem kontrak ini diberlakukan untuk pelayanan rumahsakit ataupun pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan sistem kontrak ini maka pemerintah dapat memberikan kontrak kepada lembaga penyedia jasa untuk memberikan pelayanan. Dengan demikian yang dimaksud adalah kontrak lembaga, bukan kontrak pemerintah dengan perorangan. Sistem kontrak ini diharapkan dapat menjawab risiko tidak terserapnya dana dan dapat mencapai mutu pelayanan kesehatan atau program yang baik.

Sistem kontrak masih merupakan isu kontroversial di sektor kesehatan Indonesia. Pro dan kontra terjadi. Akan tetapi di kebijakan JKN, sistem kontrak telah terjadi dengan dipergunakannya dana pemerintah untuk dipakai di FKTP atau FKTL swasta. Demikian pula di kebijakan AIDS dan KIA, Indonesia telah mempunyai berbagai pengalaman kontrak kelembagaan.


  TUJUAN

  1. Membahas makna sistem kontrak;
  2. Membahas aplikasi sistem kontrak di program Pencegahan HIV AIDS, Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, serta Monitoring Mutu pelayanan kesehatan JKN;
  3. Membahas konsep Implementation Research dan Policy Brief dalam kebijakan sistem kontrak.


  AGENDA

Workshop mengenai sistem kontrak ini akan dibagi menjadi 4 kelompok:

  1. Penyusunan Policy Brief untuk sistem Kontrak di pelayanan kesehatan Indonesia, termasuk di kebijakan JKN dan Dana BOK;
  2. Kebijakan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, dan pengalaman menggunakan Sistem Kontrak;
  3. Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS dan situasi sistem kontrak saat ini;
  4. Sistem Kontrak, Policy Brief dan Implementation Research.

Acara yang sama adalah Sesi 1 Pembukaan: Pengantar mengenai Tantangan Sistem Kontrak di sector kesehatan Indonesia

Rabu, 26 Agustus 2015

 Waktu

Acara

08.30 – 10.00

Pembukaan:

  • Situasi Contracting di sector kesehatan
  • Masalah SDM Kesehatan dan lembaga kesehatan
  • Situasi Contracting di sektor kesehatan
  • Tantangan di tahun 2016
  • Peran strategis Implementation Research dan Policy Brief di tahun 2016 untuk monitoring kenaikan anggaran

Diskusi

Selanjutnya diikuti secara terpisah oleh berbagai Kelompok, yaitu:

  1. Penyusunan Policy Brief untuk sistem Kontrak di pelayanan kesehatan Indonesia, termasuk di kebijakan JKN dan Dana BOK
  2. Kebijakan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, dan pengalaman menggunakan Sistem Kontrak;
  3. Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS dan situasi sistem kontrak saat ini
  4. Sistem Kontrak dan Implementation Research


Policy Brief

  1. Penyusunan Policy Brief untuk sistem Kontrak di pelayanan kesehatan Indonesia, termasuk di kebijakan JKN dan Dana BOK

Waktu

Program

10.30-12.00

Sistem Kontrak di Jaminan Kesehatan Nasional dalam konteks konsep Purchasing:

Prof. Laksono Trisnantro

  • Sistem Kontrak di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  • Sistem Kontrak di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan

Workshop:

Memahami arti Kontrak.

Fasilitator: Dwi Handono Sulistyo
Studi kasus: Kegiatan Sister Hospital di NTT

Diskusi akhir: Kontrak untuk kegiatan Imunisasi di Papua. Mungkinkah?

12.00-13.00

ISHOMA

13.00-15.00

Diskusi mengenai kemungkinan Sistem Kontrak untuk APBN (BOK, Dana Dekonsentrasi) dan APBD

Pengantar:
Dana kesehatan di tahun 2016 diperkirakan akan meningkat dari APBN. Disamping itu di berbagai daerah ada dana yang berasal dari APBD. Sesi ini membahas kemungkinanan penggunaan dana APBD dan APBD untuk kontrak kegiatan.

  • Penggunaan Dana APBD untuk melakukan kontrak kerja. Studi Kasus di Kota Balikpapan.
  • Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk melakukan Kontrak kerja dalam Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan.

Studi kasus:

  • Prospek penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk Pembinaan Teknis KIA.
  • Prospek penggunaan Kebijakan Kompensasi BPJS untuk kontrak tenaga kesehatan
  • Prospek CSR untuk kontrak tenaga kesehatan

Fasilitator:
Laksono Trisnantoro
Faozi Kurniawan

15.00-15.15

Coffee break

15.15-16.45

Penyusunan Policy Brief ke berbagai stakeholders untuk  pengembangan Sistem Kontrak menghadapi kemungkinan peningkatan anggaran sektor kesehatan menjadi 5% dari APBN

  • Apa masalah dalam pelaksanaan sistem kontrak?
  • Policy Brief untuk siapa? Apakah sampai ke arah policy brief untuk merubah hukum?
  • Apa yang akan dilakukan pasca kegiatan Fornas 6 JKKI ini?

 

KIA

  1. Kebijakan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, dan pengalaman menggunakan Sistem Kontrak;

Waktu

Program

10.30 – 12.00

Sistem Kontrak di Jaminan Kesehatan Nasional dalam konteks konsep Purchasing:

Prof. Laksono Trisnantoro

  • Sistem Kontrak di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  • Sistem Kontrak di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan

Workshop: Memahami arti Kontrak.

Fasilitator: Dwi Handono Sulistyo
Studi kasus: Kegiatan Sister Hospital di NTT

Diskusi akhir: Kontrak untuk kegiatan Imunisasi di Papua. Mungkinkah?

(bergabung dengan Kelompok 1)

12.00 – 13.00 

ISHOMA

13.00 – 14.00

Presentasi Panel II:

Contracting Out Upaya Promosi KIA dan Reproduksi di Level Grass-root

  • UNICEF

Contracting Out di Level Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder Bidang KIA dan Reproduksi

  1. Sister Hospital
  2. USAID – EMAS

14.00 – 15.30

Pembahasan, Melibatkan:

  1. Bappenas
  2. Direktorat Ibu, Dirjen BGKIA
  3. Direktorat Anak, Dirjen BGKIA

15.30-16.00

Coffee break

16.00-16.45

Diskusi:

Peluang pengembangan pendekatan contracting-out untuk bidang KIA dan Reproduksi di Indonesia

 

HIV / AIDS

  1. Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS dan situasi sistem kontrak saat ini

Waktu

Program

10.30-12.00

Konsep dan Strategi Pelibatan Sektor Non.Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan

12.00-13.00

ISHOMA

13.00-15.00

Kasus: Kontrak Pelayanan Kesehatan kepada LSM

  1. Indonesia Partnership Fund (IPF): Komis Penanggulangan HIV dan AIDS & Kios Atma Jaya
  2. Program Kolaborasi TB – HIV di Lapas/Rutan dan Rumah Sakit: Subdit TB – Kementerian Kesehatan & Red Institute

15.00-15.15

Coffee break

15.15-16.45

Diskusi: Peluang Pendanaan APBN Program AIDS kepada LSM

  1. Bappenas
  2. PKMK FK UGM

 

 IR

  1. Sistem Kontrak dan Implementation Research.

Waktu

Program

10.30-12.00

Prinsip-prinsip dasar riset implementasi
Yodi Mahendradhata

12.00-13.00

ISHOMA

13.00-15.00

Prinsip-prinsip implementasi dalam konteks kebijakan contracting out
Mubasysyir Hasanbasri

15.00-15.15

Coffee break

15.15-16.45

Pengenalan metode-metode yang sering digunakan dalam riset implementasi
Ari Probandari

16.45-17.00

Penutup: peluang pengembangan kapasitas riset implementasi
Yodi Mahendradhata

 

Biaya mengikuti Workshop seperti pada informasi di Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah :

  • 1 Juni – 23 Agustus 2015 sebesar Rp. 600.000,-
  • On site sebesar Rp. 750.000,-

Panduan Praktek Klinik untuk Dokter di Layanan Primer

Dalam Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia

Diselenggarakan oleh
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Universitas Andalas,
Rabu, 26 Agustus 2015

  PENGANTAR

Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang panduan praktik klinis (PPK) bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer. PPK bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer bertujuan untuk memberikan acuan bagi dokter dalam memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan primer baik milik pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menurunkan angka rujukan (Pasal 1 Permenkes no 5/2014).

Tujuan PPK ini adalah sebagai berikut:

  1. mewujudkan pelayanan kedokteran yang sadar mutu dan sadar biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  2. memiliki pedoman baku minimum dengan mengutamakan upaya maksimal sesuai kompetensi dan fasilitas yang ada; dan
  3. memilliki tolok ukur dalam melaksanakan jaminan mutu pelayanan.

Ruang Lingkup PPK adalah:

  • PPK meliputi panduan penatalaksanaan terhadap penyakit yang dijumpai di layanan primer.
  • Jenis penyakit mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).
  • Penyakit dalam panduan ini adalah penyakit dengan tingkat kemampuan dokter 4A, 3B, dan 3A terpilih. Katarak yang merupakan kemampuan 2, dimasukkan dalam pedoman ini dengan mempertimbangkan prevalensinya yang cukup tinggi di Indonesia.

Dengan demikian, PPK ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis dan aplikatif bagi dokter dalam melaksanakan manajemen pasien yang berkualitas di layanan primer.

  TUJUAN

  1. Mempraktekkan penggunaan PPK dalam manajemen pasien di layanan primer dengan menggunakan kasus simulasi.
  2. Memprediksi/ Mengevaluasi hal positif dan negative dari aplikasi PPK dalam manajemen pasien di layanan primer melalui diskusi kelompok


  AGENDA

Rabu, 26 Agustus 2015

 Waktu

Acara

08.30 – 09.00

Pembukaan:

  • Perkenalan topic
  • Pre test

09.00 – 10.00

Presentasi tentang PPK

10.00 – 10.15

Coffee break

10.15 – 10.45

Kerja individu aplikasi PPK pada kasus simulasi I

10.45 – 11.15

Kerja kelompok kecil aplikasi PPK pada kasus simulasi I

11.15 – 12.00

Diskusi pleno I

12.00 – 13.00

ISHOMA

13.00 – 13.30

Kerja individu aplikasi PPK pada kasus simulasi II

13.30 – 14.00

Kerja kelompok kecil aplikasi PPK pada kasus simulasi II

14.00 – 14.45

Diskusi pleno II

14.45 – 15.00

Coffee break

15.00 – 15.15

Kerja individu memprediksi/ mengevaluasi hal positif dan negative dari aplikasi PPK dalam manajemen pasien di layanan primer

15.15 – 15.30

Kerja kelompok kecil memprediksi/ mengevaluasi hal positif dan negative dari aplikasi PPK dalam manajemen pasien di layanan primer

15.30 – 16.00

Diskusi pleno III

16.00 – 16.15

Post-test dan evaluasi

Biaya mengikuti Workshop seperti pada informasi di Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah:

  • 1 Juni – 23 Agustus 2015 sebesar Rp. 600.000,-
  • On site sebesar Rp. 750.000,-

Registrasi dapat dilakukan secara online pada link berikut:

Pendaftaran

Praktikum Program Menggunakan Software Project Libre

Pertemuan BL Konsultan tahap kedua pada minggu keempat adalah praktikum program menggunaakan software project libre. Sealvy Kristianingsih dan Anantasia Noviana menjadi pemateri dalam sesi ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta yang diikuti oleh berbagai tim konsultan dengan tatap muka langsung dan via webinar.

Materi ini diajarkan melalui praktek langsung dan dikerjakan oleh masing-masing peserta. Hal ini dilakukan karena pertemuan ini adalah kegiatan praktikum yang dapat lebih mudah diketahui jika langsung diterapkan.Pemateri menyajikan pemahaman fungsi penggunaan project libre. Penggunaan project libre sangat berguna dalam penjadwalan kegiatan konsultasi. Selain penjadwalan, project libre ini dapat membantu mengatur sumber daya yang akan dilibatkan beserta besar biaya yang dikeluarkan dari sebuah project.Pada kesempatan ini, pemateri hanya menyajikan project libre yang dapat digunakan untuk melakukan penjadwalan dan penggunaan sumber daya.

Pemateri menjelaskan komponen yang ada dalam project libre dahulu, Sealvy menerangkan fungsi komponen-komponen itu. Peserta selanjutnya diminta membuka project libre masing-masing dan mengisi form memulai sebuah project. Setelah membuka, peserta mengisi agenda kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari perencanaan hingga kegiatan evaluasi. Peserta selanjutnya menentukan durasi (waktu) yang akan digunakan pada setiap kegiatan. Peserta juga dibantu cara memasukkan penanggung jawab untuk masing-masing kegiatan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta cukup antusias dengan praktikum ini. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Namun, peserta tidak menemui masalah yang begitu berarti dalam memahami program ini.

(Faisal M)

 

 

Reportase: Pelatihan Konsultan Tahap 2 Pertemuan Ketiga

Broto Wasisto – Kode Etik Konsultan Kesehatan

video

Anita Lestari – Kecerdasan Emosiona dan Komunikasi 

video 1  video 2

Pertemuan tahap dua sesi ketiga pelatihan konsultan pekan ini menghadirkan para narasumber yang sudah ahli dan berkecimpung dalam bidangnya masing-masing. Pembicara pertama adalah dr. Broto Wasisto, MPH yang menjabat sebagai Ketua Dewan Etik dari IKKESSINDO. dr. Broto pada kesempatan ini memberikan materi seputar kode etik konsultan. Sedangkan pemateri selanjutnya adalah Anita Lestari dari Fakultas Psikologi UGM. Anita merupakan konsultan dan tenaga pengajar yang membidangi psikologi. Anita memberikan materi terkait Kecerdasan Emosi dan Komunikasi. Materi-materi ini dinilai sangat penting dan krusial diperhatikan dan dimiliki oleh setiap konsultan agar hubungan antara klien dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak.

Pada sesi pertama yang dibawakan oleh Broto Wasisto. Broto menyatakan bahwa etik itu memiliki pedoman yang baik bagi konsultan dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi. Beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh seorang konsultan seperti seorang konsultan harus memiliki akhlak
dan bersih dari KKN. Lebih jauh, Broto menjelaskan butir-butir dari kode etik konsultan kesehatan yang mencakup: 1) pengambilan sikap secara independen dan profesional, 2) Wajib menghindarkan diri dari sifat menyobongkan diri, 3) Wajib memberikan pelayanan yang kompeten, 4) Wajib bersikap jujur terhadap sejawat dan mengingatkan sejawatnya yang memiliki kekurangan. 5) Wajib melindungi klien, 6) Wajib menjalin kerjasama dengan stakeholder lainnya. 7) Jika belum merasa kompeten maka dapat merujuk ke konsultan lainnya yang lebiih kompeten, 8) Wajib merahasiakan segala sesuatu tentangpemberi tugas. 9) Memperlakukan teman sejawat sebagaimana ingin diperlakukan, 10) Memelihara gaya hidup sehat dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

Anita Lestari melanjutkan materi dengan kecerdasan emosional. Anita memulai dengan menyebarkan form dan selanjutnya para peserta melakukan penilaian diri sendiri. Hasilnya, beberapa konsultan masih memiliki bagian yang perlu dikembangkan. Pada penjelasan berikutnya, Anita menekankan seorang konsultan dapat mengetahui kondisi klien meskipun tanpa ada komunikasi verbal sebelumnya. Konsultan juga sangat penting untuk melakukan kontrol pada dirinya sendiri serta menggunakan kecakapan sosial (empati). Poin lain yang menarik yaitu komunikasi non verbal memiliki dampak lebih besar dibandingkan bahasa verbal.

Faisal M

 

Pelatihan Webinar Konsultan Tahap 2 Bagian Kedua

Pembicara 1: Supriyantoro

Mengawali pertemuan untuk tahap kedua sesi kedua dalam pertemuan webinarkonsultan kali ini, Supriyantoro membawakan materi seputar peran IKKESINDO dalam sertifikasi tenaga ahli kesehatan. Supriyantoro menyebutkan alasan adanya asosiasi profesi konsultan kesehatan. Dalam materi tersebut, Supriyantoro menyebutkan bahwa seorang konsultan memiliki ciri antara lain: terlatih, memberi jasa untuk umum, besertifikat,dan merupakan anggota organisasi profesi.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa peran IKKESINDO merupakan sebuah wadah untuk menghimpun dan mengawal para konsultan. Saat ini IKESINDO banyak menangani akreditasi dan lain-lain. Akreditasi diberikan kepada lembaga-lembaga konsultan kesehatan yang ada di Indonesia. IKKESINDO juga memberikan sertifikasi kompetensi kepada konsultan. Pemberian sertifikasi ini didasarkan pada kapasitas konsultan yang memiliki kompeten dan standar kompetensi. Kompeten sendiri diartikan sebagai kepemilikan kemampuan dan kewenangan. Standar kompetensi sendiri sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan kerangka kualifikasi nasional di Indonesia. Menurut Supriyantoro, kegiatan BL konsultan ini sendiri sudah menjadi bagian dari standarisasi kompetensi untuk konsultan.

Pembicara 2: Harmein Harun

Harmein Harun yang juga sebagai anggota IKKESINDO membawakan materi “Kontrak Konsultan” pada bagian kedua. Harmein memulai dengan menjelaskan arti sebuah kontrak dan mengapa kontrak sangat diperlukan bagi konsultan maupun klien. Dijelaskan bahwa kontrak sangat diperlukan untuk mendifinisikan pekerjaan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan kegiatan hingga harga dan kompensasi untuk pekerjaan ini.
Hal lain yang perlu dipahami oleh konsultan adalah dengan memiliki asumsi pra kontrak. Asumsi yang dipenuhi oleh konsultan seperti telah bertemu dengan calon klien, telah merespon proposal yang diajukan klien secara tertulis, memiliki kapsitas dalam menyelesaikan masalah klien, serta memahami persyaratan yang ditetapkan oleh calon klien. Bagian yang paling ditekankan oleh Harmein adalah bentuk dokumen, ia juga menjelaskan model-model dari dokumen kontrak dengan peruntukannya masing-masing.

Pembicara 3: Sealvy Kristianingsih

Pembicara ketiga pada tatap muka ini adalah Sealvy Kristianingsih yang merupakan manajer operasional di PKMK UGM. Sealvy memberikan pengantar untuk pengenalan software project untuk mendukung kegiatan konsultasi. Software yang dimaksud adalah project-libre, software ini dpilih karena mampu mempermudah kerja dalam penjadwalan dan detail kegiatan dan pendanaan dalam sebuah project.

video presentasi

Faisal M

 

Pelatihan Konsultan Tahap Kedua Resmi Dimulai

Pelatihan konsultan tahap kedua dimulai pada Kamis, 9 April 2015. Kegiatan ini disellenggarakan sejak pukul 13.00 hingga 14.20 WIB. Materi yang disampaikan terkait Proyek dan Manajemen Proyek. Pertemuan ini dilaksanakan di Laboratorium Komunikasi dan Kepemimpinan. Lt 3 Gedung IKM, Fakultas Kedokteran, UGM, Yogyakarta. Pemateri pertemuan ini adalah Prof. Laksono yang membawakan langsung dari Kairo, Mesir via webinar. Sementara peserta luar Jogja lainnya yang berada di Kalimantan, Aceh, dan berbagai lokasi lainnya juga bergabung dalam pelatihan ini via webinar.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya konsultan menerapkan pendekatan manajemen proyek dalam kegiatan konsultasi. Materi yang disampaikan terkait bentuk manajemen proyek seperti apa dan bagaimana cara menjalankan proyek konsultasi.

Pada tatap muka tahap kedua ini, Prof Laksono mengemukakan pentingnya manajemen proyek dalam kegiatan konsultasi. Manajemen proyek tersebut merupakan cara untuk menyusun dan menyiapkan sebuah proyek. Prof Laksono juga memperlihatkan pembelajaran/kursus untuk para konsultan di berbagai tempat dengan mutu atau output yang berbeda dengan kata kunci project management training.

Disebutkan oleh Prof Laksono bahwa definisi proyek merupakan kegiatan yang berlangsung dalam jangka pendek., sehingga penerapan manajemen proyek sangat penting. Prof Laksono juga kembali melakukan flash back terkait materi manajemen proyek pada pertemuan sebelumnya. Dijelaskan bahwa proyek memiliki jangka waktu tertentu (sementara) dimana proyek memililiki sasaran yang telah digariskan dengan jelas. Sedangkan manajemen proyek dijelaskan sebagai proses yang dilakukan mulai pada perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran.

Tidak lupa Prof Laksono menegaskan dalam pembuatan deskripsi sebuah proyek harus memiliki penjabaran proyek bersama tujuan spesifik dengan menggunakan parameter jadwal, biaya, dan kualitas. Sehingga memudahkan para klien untuk memahami dan akhirnya terjadi kesepakatan antara konsultan dan klien