Sebuah studi mengkaji konsekuensi insentif pembayaran penyedia layanan terhadap perilaku penyedia layanan TB. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan analisis kuantitatif data klaim JKN pada 2015–2016 serta data kualitatif dari diskusi kelompok terarah (FGD) dengan penyedia layanan kesehatan—melibatkan 22 fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan 14 rumah sakit di lima provinsi. Temuan menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merujuk proporsi kasus TB yang tinggi ke pelayanan tingkat lanjutan, bahkan untuk kasus yang tidak rumit (81% dari 782 kunjungan). Pelayanan tingkat lanjutan mencatat jumlah kunjungan TB yang jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pertama (5.249 vs. 1.094 kunjungan), yang mengakibatkan estimasi biaya yang berpotensi dapat dihindari sebesar USD 14,1 juta bagi program JKN. Apabila kasus-kasus tersebut dikelola di tingkat pertama, potensi penghematan biaya dapat sangat signifikan. Analisis kualitatif mengungkapkan bahwa keputusan rujukan penyedia layanan dipengaruhi oleh struktur pembayaran berbasis kapitasi, keterbatasan alat diagnostik, ketiadaan ruang TB khusus, kurangnya kapasitas penyedia layanan, preferensi pasien, insentif finansial yang lebih menguntungkan untuk penyakit lain, serta ikatan sosial penyedia layanan. Tingginya angka rujukan ke atas berpotensi berdampak negatif terhadap mutu layanan dan luaran pengobatan TB. Optimalisasi metode pembayaran serta penguatan implementasi melalui peningkatan kapasitas penyedia layanan di tingkat pelayanan kesehatan pertama dapat memperbaiki insentif untuk penatalaksanaan kasus TB di tingkat pertama, sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan mutu layanan.

Selengkapnya https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2025.1396596/full