[JKKI – Jakarta] Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional (FKKI) ke-6 di Padang pada 24 – 27 Agustus 2015 lalu, telah dilaksanakan dengan sukses dengan menggandeng 6 universitas anggota sebagai co – host penyelenggara FKKI melalui sarana relay webinar. Jaringan Kebijakan Kesehatan beserta PKMK FK UGM menggagas pertemuan evaluasi bagi pengelola co – host beserta stakeholder perguruan tinggi seperti donor agency, kementerian kesehatan dan dinas kesehatan pada 22 – 23 September 2015.

Jeda satu bulan sejak diselenggarakannya FKKI di Padang merupakan waktu yang tepat bagi penyelenggara FKKI dan juga penyelenggara co – host mengevaluasi lembaga masing – masing selama kegiatan FKKI berlangsung baik dari segi teknis maupun dari segi manajemen bisnis. Prof Laksono menyampaikan bahwa kemampuan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan kegiatan bukan saja sebagai kemampuan untuk mengakomodir hasil penelitian dosen saja, melainkan juga untuk mengembangkan ilmu yang ada di seluruh perguruan tinggi baik di tingkat lokal dan tingkat nasional. Pengembangan ilmu ini supaya tidak hanya dinikmati yang ada di Jawa saja tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia.

Manajemen bisnis dalam pengembangan ilmu yang dimaksud adalah suatu system pemasaran yang bermanfaat bagi penggunanya. Bermanfaat dari segi ilmu yang dapat diterapkan oleh pengguna, pengalaman baru dan juga manfaat finansial. Tujuan dari penyelenggaraan metode co – host ini merupakan investasi bagi perguruan tinggi setempat walaupun pada awal penyelenggaraan saat ini hingga beberapa bulan ke depan belum memberikan untung bagi pihak penyelenggara.

Di sisi lain, terdapat efisiensi biaya bagi peserta ataupun pengguna dalam mengikuti kegiatan di luar daerah seperti efisien biaya transportasi bagi pembicara / peserta seminar yang cukup mengikuti via webinar saja. Selain itu, untuk menjaga komitmen para peserta, diadakan ujian untuk mendapatkan sertifikat. Ujian inilah yang menjadi kunci penyebaran ilmu karena peserta wajib mempelajari website untuk kemudian menjawab pertanyaan dalam ujian yang telah ditentukan.

Pertemuan hari pertama membahas mengenai keadaan nyata yang ada di masing – masing co – host dan host utama penyelenggara FKKI baik dari segi teknis kondisi jaringan internet, audio visual dan peralatan serta perlengkapan lain yang ada di masing – masing univeristas co – host. Selain itu, dibahas juga mengenai kondisi manajemen bisnis dan pemasaran seminar yang melibatkan segi finansial dan SDM serta kendala yang ada dalam penyelenggaraan.

Tidak dipungkiri, sebagai sebuah program yang baru, konsep penyebaran ilmu berbasis telekomunikasi ini masih memiliki banyak kendala seperti dukungan finansial yang berbeda di masing – masing universitas, jumlah SDM yang terlibat, kelemahan jaringan internet dan listrik terutama di wilayah yang belum maju, serta persepsi masyarakat di daerah setempat yang masih belum mau mengikuti seminar jarak jauh berbayar.

Prof Laksono menambahkan, bahwa hal ini merupakan kendala yang dalam tiga bulan ke depan perlu untuk diperbaiki segera. Penyebaran ilmu ini merupakan media yang bagus dan banyak pengguna yang nantinya akan merasakan manfaatnya, terutama dalam hal memfasilitasi Kementerian atau Dinas dalam mengawal kebijakan kesehatan. Untuk itu, diperlukan unit khusus di masing – masing univeristas dengan tim yang selalu dilatih sebagai bagian dari regenerasi tim.

Di sisi lain, di mulai dari 6 universitas ini akan memberikan dampak besar bagi universitas lain untuk memulai hal yang sama. Dengan demikian, konsep masyarakat praktisi (yaitu sebuah komunitas yang konsen pada isu tertentu) menjadi lebih berkembang dan website KKI ataupun website kementerian tidak hanya sekedar dibaca tapi juga menjadi wadah diskusi.

Hal lain yang menarik dalam pertemuan adalah kerjasama dengan Jaringan Epidemiologi Nasional (JEN) yang saat bersamaan menyelenggarakan pertemuan di Surabaya. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan sesi bersama dengan webinar. Dengan kerjasama dengan berbagai jaringan yang ada, tentunya memberikan manfaat baik bagi anggota JEN dan juga anggota JKKI sendiri. (AY)

[JKKI – Jakarta] Pertemuan Evaluasi bagi penyelenggaraan FKKI melalui metode webinar yang melibatkan 6 universitas masih berlangsung di Hotel Santika Premiere, Jakarta Pusat. Pembahasan tidak hanya dari segi teknis dan bisnis saja, melainkan perencanaan di tingkat pemerintah pusat dan melibatkan asosiasi dinas kesehatan kabupaten / kota. Perencanaan di tingkat Pemerintah Pusat menghadirkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yang memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan jaringan kebijakan kesehatan berbasis telekomunikasi terutama untuk meningkatkan kapasitas lokal.

Pusat Data dan Informasi sendiri sebenarnya telah bekerjasama dengan kurang lebih 10 universitas di Indonesia dengan pengiriman peralatan berbasis VPN dan pelatihan untuk Sistem Informasi Kesehatan. Sayangnya, tidak ada tindaklanjut terhadap program tersebut di daerah. Banyak peralatan yang masih utuh di gudang – gudang univeristas. Oleh karenanya, dengan adanya pertemuan evaluasi ini, memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan untuk kembali mengembangkan system telekomunikasi yang sudah dihibahkan kepada universitas tersebut, sekaligus bekerjasama dengan JKKI untuk mengembangkan system yang lebih baik.

Keterlibatan ARSADA dan ADINKES sendiri pada dasarnya mendukung penuh terhadap program pengembangan ini. Bahkan sudah selama setahun terakhir, ARSADA berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas RSD dengan program ini, sehingga tidak adanya anggaran, tidak menjadikan RSD kesulitan untuk mendapatkan tambahan ilmu di luar daerah.

Di sisi lain, dukungan dari pemerintah pusat dan asosiasi ini juga perlu diimbangi dengan dukungan terhadap peraturan – peraturan terutama dalam hal peraturan. Sebab, selama ini pengeluaran pendanaan didasarkan pada Surat Perjalanan Dinas. Tentu saja, dengan tidak adanya program webinar ini, staf tidak perlu lagi keluar kota untuk mengikuti seminar atau menjadi narasumber. Sayangnya, sisi administrasi belum didukung oleh Undang – Undang. Diperlukan prosedur khusus yang saat ini belum tertuang di Permenkeu terhadap pendanaan lain yang timbul dari program ini. Logikanya, tidak mungkin membayar honorarium narasumber dimana staf tersebut tidak melakukan perjalanan dinas, melainkan hanya duduk di depan komputer.

Oleh karenanya, sangat penting untuk menyusun program evaluasi di level perencanaan, termasuk untuk program pengembangan berbasis telekomunikasi ini. Sebagai program yang visioner, Program Pengembangan JKKI berbasis telekomunikasi ini memang tidak bisa serta merta dapat diwujudkan. Perludukungan yang meluas dari seluruh pihak, untuk menyatukan nusantara tanpa batas. 6 Universitas yang saat ini baru terlibat masih sangat kecil sehingga keterlibatan seluruh univeristas untuk mengembangkan ini sangat diperlukan.

Namun, saatini, layar sudah berkembang. Pantang bagi nahkoda untuk kembali. Itulah segelintir prinsip JKKI untuk mewujudkan pengembangan ilmu bagi seluruh komponen masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan di awali 6 universitas ini, menjadi tonggak pengembangan JKKI di seluruh Indonesia dengan dukungan sinergi sementara sisi teknis dan sisi keuangan. Tentunya dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan menjadi mata anak panah program ini.

Berdasarkan prinsip itulah, JKKI mulai mengidentifikasikan berbagai kegiatan selama bulan Oktober – Desember 2015 dan selama kurun waktu 1 tahun untuk tahun 2016. Terdapat setidaknya 4 jenis kegiatan yang perlu diwujudkan bagi penyebaran ilmu yaitu Seminar Nasional, Pelatihan, Bedah Buku dan juga Mini Seminar / Diskusi Bulanan. Diharapkan, 6 universitas ini mewujudkan komitmennya dengan terus menyelenggarakan kegiatan penyebaran ilmu bagi seluruh masyarakat melalui basis telekomunikasi.

Pertemuan Evaluasi JKKI, ditutup dengan pembahasan mengenai skema penyusunan proceeding hasil pertemuan Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia dengan dua tema besar yaitu Universal Health Coverage dan Analisa Hasil Workshop Sistem Kontrak. (AY)