Skip to content

Workshop Nasional Analisis Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti melalui Penyusunan Policy Brief dan Advokasi Kebijakan

Latar Belakang

Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai ‘kebijakan berbasis bukti’ (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine/ EBP) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

Tujuan Kegiatan

Umum

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memahami, menganalisis, dan mengomunikasikan kebijakan kesehatan secara efektif melalui penyusunan policy brief dan advokasi kebijakan.

Khusus

  1. Memahami konsep dan prinsip kebijakan kesehatan.
  2. Memahami metode dan proses analisis kebijakan kesehatan.
  3. Memahami pengertian, fungsi, dan struktur policy brief.
  4. Mampu menyusun policy brief yang efektif dan berbasis bukti.
  5. Memahami konsep dan strategi advokasi kebijakan kesehatan.

Waktu & Tempat

Hari, tanggal    : Kamis-Jumat, 25-26 September 2025
Pukul                  : 09.00-16.00 WIB
Tempat             : Wyndham hotel, Yogyakarta

Biaya

Kategori

Biaya

Umum

Rp. 2.500.000

Mahasiswa (S2/S3)

Rp. 2.000.000

Kelompok/Instansi (Maks 3 orang)

Rp. 5.500.000

FORM PENDAFTARAN

 

Materi Pembelajaran

No

Judul Materi

Deskripsi

Nama Narasumber

1.

Peranan evidence dalam penyusunan kebijakan dan menyediakan usulan kebijakan kesehatan dalam Policy Brief

1. Apa itu kebijakan?

  1. Definisi Kebijakan
  2. Proses Kebijakan

2. Mengenal evidence untuk analisis kebijakan

  1. Definisi Evidence Based Policy Making dan Evidence-Informed
  2. Evidence Synthesis untuk penyusunan kebijakan

3. Mengenal Knowledge Translation (KT)

  1. Konsep KT
  2. Produk KT
  3. Struktur Policy Brief
  1. Shita Listya Dewi
  2. dr. Likke Prawidya Putri, MPH., Ph.D
  1. Perumusan Masalah
    1. Jenis-jenis Masalah dalam analisis kebijakan
    2. Penetapan Masalah Prioritas
    3. Metode perumusan masalah
    4. Penulisan (pernyataan, ukuran dan faktor penyebab masalah)
  2. Perumusan Alternatif/Opsi dan Rekomendasi Kebijakan
  3. Menulis Usulan Kebijakan
  1. Tri Muhartini, S.IP., MPA
  2. Relmbuss Biljers Fanda, MPH, Ph.D (Cand)

2.

Strategi advokasi kebijakan kesehatan

Definisi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Mengenal Advokasi Kebijakan
    1. Definisi advokasi kebijakan
    2. Mengapa advokasi kebijakan penting?
    3. Ceritakan advokasi mu

Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.

Strategi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Menyusun Tujuan SMART
  2. Pemetaan Pemangku Kepentingan
    1. Identifikasi Target Pemangku Kepentingan
    2. Analisis Interest dan Power Pemangku Kepentingan
    3. Membangun Koalisi Advokasi Kebijakan 
  3. Membangun Pesan Advokasi Kebijakan
  4. Mengenal Alat dan Taktik Advokasi Kebijakan
  5. Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan
  6. Menyusun Rencana Advokasi Kebijakan
  1. Tri Muhartini, S.IP., MPA
  2. Shita Listya Dewi