Kebijakan kesehatan yang efektif membutuhkan dukungan bukti, kapasitas analisis, serta kemampuan institusi untuk menerjemahkan hasil kajian menjadi rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Perguruan tinggi, Poltekkes, dan organisasi kesehatan memiliki posisi strategis dalam menyediakan pengetahuan dan bukti tersebut. Namun, peran ini perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk fungsi atau unit yang secara khusus berperan dalam analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi, komunikasi, dan advokasi kebijakan kesehatan.
Dalam rangkaian Pra-Fornas XVI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), kegiatan Penguatan Unit Kebijakan dan Advokasi diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas organisasi kesehatan, perguruan tinggi, dan Poltekkes dalam membangun serta mengembangkan fungsi kebijakan dan advokasi di institusinya. Kegiatan ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, praktik baik, dan strategi pengembangan kelembagaan dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Selain itu, kegiatan ini diharapkan memperkuat jejaring antar lembaga dan mempersiapkan institusi yang akan terlibat sebagai Co-Host FORNAS XVI, sehingga dapat berkontribusi tidak hanya dalam penyelenggaraan forum, tetapi juga dalam pengembangan isu, kajian, policy brief, dan advokasi kebijakan kesehatan
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran dan fungsi unit kebijakan dan advokasi dalam institusi.
- Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pengembangan unit kebijakan dan advokasi di masing-masing institusi.
- Berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengembangan kelembagaan kebijakan dan advokasi.
- Memperkuat kapasitas institusi dalam melakukan analisis kebijakan, penyusunan policy brief, dan advokasi kebijakan.
- Menyusun strategi awal pengembangan atau penguatan unit kebijakan dan advokasi di masing-masing institusi.
- Membangun jejaring kolaborasi antar perguruan tinggi, Poltekkes, organisasi kesehatan, dan mitra JKKI.
Sasaran Kegiatan
- Pimpinan perguruan tinggi dan Poltekkes;
- Dosen/akademisi dan peneliti;
- Pengelola pusat kajian atau unit penelitian;
- Pengelola unit kebijakan dan advokasi;
- Organisasi profesi dan organisasi kesehatan;
- Institusi yang berminat mengembangkan fungsi kebijakan dan advokasi;
- Calon Co-Host FORNAS XVI JKKI.
Waktu & Tempat Kegiatan
Hari, tanggal : Kamis, 24 September 2026
Waktu : 09.00-12.00 WIB
Tempat : Common Room, Gedung Litbang Lantai 1 FK-KMK UGM (Hybrid)
Rundown Kegiatan
|
Waktu (WIB) |
Agenda |
Pembicara/Fasilitator |
|
09.00-09.05 |
Pembukaan |
MC/Moderator |
|
09.05-09.15 |
Pengantar Kegiatan |
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D |
|
09 .15-10.00 |
Materi: Urgensi dan Model Pengembangan Unit Kebijakan dan Advokasi |
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D |
|
10.00-10.45 |
Sharing Pengalaman Pengembangan Unit Kebijakan dan Advokasi |
dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D |
|
10.45-11.00 |
Diskusi dan Tanya Jawab |
|
|
11.00-11.30 |
Penyusunan Rencana Pengembangan Unit Kebijakan dan Advokasi |
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D |
|
11.30-11.55 |
Sharing Hasil dan Refleksi |
|
|
11.55-12.00 |
Penutup |
MC/Moderator |
Biaya
Pelatihan ini dikenakan biaya sebesar Rp 75.035,00
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281
Narahubung
Via Angraini (082281415646)