Skip to content

Workshop Penguatan Unit Kebijakan dan Advokasi di Organisasi Kesehatan, Perguruan Tinggi dan Poltekkes

Kebijakan kesehatan yang efektif membutuhkan dukungan bukti, kapasitas analisis, serta kemampuan institusi untuk menerjemahkan hasil kajian menjadi rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Perguruan tinggi, Poltekkes, dan organisasi kesehatan memiliki posisi strategis dalam menyediakan pengetahuan dan bukti tersebut. Namun, peran ini perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk fungsi atau unit yang secara khusus berperan dalam analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi, komunikasi, dan advokasi kebijakan kesehatan.

Dalam rangkaian Pra-Fornas XVI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), kegiatan Penguatan Unit Kebijakan dan Advokasi diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas organisasi kesehatan, perguruan tinggi, dan Poltekkes dalam membangun serta mengembangkan fungsi kebijakan dan advokasi di institusinya. Kegiatan ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, praktik baik, dan strategi pengembangan kelembagaan dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Selain itu, kegiatan ini diharapkan memperkuat jejaring antar lembaga dan mempersiapkan institusi yang akan terlibat sebagai Co-Host FORNAS XVI, sehingga dapat berkontribusi tidak hanya dalam penyelenggaraan forum, tetapi juga dalam pengembangan isu, kajian, policy brief, dan advokasi kebijakan kesehatan

Tujuan

  1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran dan fungsi unit kebijakan dan advokasi dalam institusi.
  2. Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pengembangan unit kebijakan dan advokasi di masing-masing institusi.
  3. Berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengembangan kelembagaan kebijakan dan advokasi.
  4. Memperkuat kapasitas institusi dalam melakukan analisis kebijakan, penyusunan policy brief, dan advokasi kebijakan.
  5. Menyusun strategi awal pengembangan atau penguatan unit kebijakan dan advokasi di masing-masing institusi.
  6. Membangun jejaring kolaborasi antar perguruan tinggi, Poltekkes, organisasi kesehatan, dan mitra JKKI.

Sasaran Kegiatan

  1. Pimpinan perguruan tinggi dan Poltekkes;
  2. Dosen/akademisi dan peneliti;
  3. Pengelola pusat kajian atau unit penelitian;
  4. Pengelola unit kebijakan dan advokasi;
  5. Organisasi profesi dan organisasi kesehatan;
  6. Institusi yang berminat mengembangkan fungsi kebijakan dan advokasi;
  7. Calon Co-Host FORNAS XVI JKKI.

Waktu & Tempat Kegiatan

Hari, tanggal : Kamis, 24 September  2026
Waktu             : 09.00-12.00 WIB
Tempat           : Common Room, Gedung Litbang Lantai 1 FK-KMK UGM (Hybrid)

Rundown Kegiatan

Waktu (WIB)

Agenda

Pembicara/Fasilitator

09.00-09.05

Pembukaan

MC/Moderator

09.05-09.15

Pengantar Kegiatan

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D

09 .15-10.00

Materi: Urgensi dan Model Pengembangan Unit Kebijakan dan Advokasi

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D

10.00-10.45

Sharing Pengalaman Pengembangan Unit Kebijakan dan Advokasi

dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D
*(Dalam konfirmasi)

10.45-11.00

Diskusi dan Tanya Jawab

 

11.00-11.30

Penyusunan Rencana Pengembangan Unit Kebijakan dan Advokasi

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D

11.30-11.55

Sharing Hasil dan Refleksi

 

11.55-12.00

Penutup

MC/Moderator


Biaya

Pelatihan ini dikenakan biaya sebesar Rp 75.035,00

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

 

Narahubung

Via Angraini (082281415646)

Mempelajari
UU No.17/2023 Tentang Kesehatan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.