Semiloka Revisi PP 38/2007

 

 

 

Kebijakan desentralisasi kesehatan di Indonesia telah berjalan lebih dari 10 tahun, sejak mulai berlaku di tahun 2000. Masalah yang masih terus dihadapi adalah kejelasan mengenai pembagian wewenang pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten kota. Dalam proses pelaksanaan kebijakan desentralisasi, pada tahun 2004 telah dilakukan amandemen UU yang menghasilkan UU no 32 tahun 2004 dan PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini pemerintah merasakan bahwa perlu ada perubahan UU no 32 tahun 2004 yang mungkin akan merubah pembagian wewenang yang diatur PP no 38 tahun 2007 termasuk NSPKnya.

Dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri telah mengantisipasi perubahan tersebut dengan membentuk Kelompok Kerja dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 420/MENKES/SK/II/2011 tertanggal 24 Februari 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Harmonisasi  Peraturan Menteri Kesehatan Terhadap Peraturan Daerah. Salah satu tugas POKJA Harmonisasi adalah melakukan analisis terhadap peraturan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersinggungan dengan Peraturan Daerah. Dalam kegiatannya POKJA Harmonisasi telah melakukan serangkaian pertemuan  dengan Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan di Bogor untuk membahas rancangan revisi PP 38/2007 dan NSPK.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pertemuan lanjutan antara Kementerian Kesehatan yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, KMPK-UGM dan Adinkes untuk memberikan masukan mengenai antisipasi perubahan PP 38/2007. Masukan tersebut diharapkan berasal dari pemerintah daerah (khususnya pimpinan Dinas Kesehatan) di Indonesia dan berbagai pakar dari perguruan tinggi.

Disamping itu diperlukan persiapan untuk pengembangan kepemimpinan  Kepala Dinas Kesehatan dalam mengantisipasi perubahan wewenang pemerintah pusat dan propinsi-kabupaten/kota. Dengan demikian diperlukan suatu pembahasan mengenai kepemimpinan di Dinas Kesehatan melalui kegiatan Semiloka Revisi PP 38/2007tentang Pembagian Urusan dan NSPK : Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf Kementerian Kesehatan.

Peserta yang diharapkan:
-    Pimpinan dan Pejabat Eselon II dan III Kementerian Kesehatan
-    Kepala Dinas Kesehatan dan Pejabat Struktural Eselon III Dinas Kesehatan Propinsi
-    Kepala Dinas Kesehatan dan Pejabat Struktural Eselon III Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
-    Direktur Rumah Sakit Daerah / Kota
-    Peneliti dan pengamat kebijakan dan manajemen kesehatan

 

INFORMASI PENDAFTARAN

 

Ratna Sary

Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Telp/Fax. +62274-542900, 547659
Mobile. +628164261996
Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Angelina Yusridar
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Telp/Fax. +62274-549425 (hunting)
Mobile. +628111498442
Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RSVP :
DR. Dra Paudah Darmi : 081210777006
Dr. Emilia Arina : 082114324783
Dr. C. Dewi Rusiana : 081804222180

Biaya pendaftaran:
Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang selama 3 hari kegiatan. Fasilitas: Seminar Kit, CD Materi, sertifikat dan konsumsi.

 

silahkan klik untuk pendaftaran online

Daftar Hotel yang Terdekat dengan Hotel Saphir Yogyakarta