Kota Batu Sepelekan Kesehatan

BATU – Layanan kesehatan untuk masyarakat kota Batu tampaknya, masih dipandang sebelah mata. Buktinya, anggaran pelayanan kesehatan kota itu hanya sekitar 2% dari total RAPBD 2013. Dinas Kesehatan (Dinkes) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 22,3 miliar dari total RAPBD 2013 sebesar Rp 451 miliar yang kini masih dibahas.

Kepala Dinkes Kota Batu, Endang Triningsih, mengakui, dengan anggaran yang minim itu pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Batu.

"Faktanya dana untuk kita memang minim, sulit untuk membuat inovasi kesehatan. Kita hanya bisa memenuhi pelayanan dasar kesehatan saja," ujar Endang, Minggu (28/10).

Minimnya dana untuk layanan kesehatan di luar gaji pegawai ini sendiri, tidak sesuai dengan perundangan. Berdasarkan UU no 36/2009 tentang Kesehatan, pada pasal 171 ayat 2 disebutkan, besar anggaran kesehatan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten harus 10% dari total APBD di luar gaji pegawai.

"Jangankan sepuluh persen, kita tiga persen saja enggak sampai. Kami menuntut lebih tinggi lagi sejak tahun lalu ya tidak direspon dewan," ujar Endang.

Jika total RAPBD 2013 Kota Batu sebesar Rp 451 miliar, maka anggaran kesehatan harusnya mendapat sekitar Rp 45 miliar. Faktanya, alokasi kesehatan Kota Batu hanya sebesar Rp 22,3 miliar dan sebagian besar adalah gaji pegawai.

Mengutip data dari Bagian Keuangan Pemkot Batu, rincian anggaran itu antara lain, untuk gaji pegawai sebesar Rp 11,4 miliar. Sisanya, Rp 5,9 miliar untuk belanja langsung atau kegiatan Dinkes. Selain itu, Rp 5 miliar untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Untuk kegiatan langsung, bentuknya ya operasional rutin di seluruh Puskesmas dan kegiatan lain. Intinya, hanya mencukupi layanan dasar saja. Karena itu, anggaran yang ada ya dicukup-cukupkan," ucap Endang.

Meski demikian, Endang bisa sedikit bernafas lega. Sebab, anggaran untuk program Jamkesda itu sudah meningkat. Awalnya hanya Rp 2,7 miliar saja. "Harapan kita penduduk Kota Batu yang mengajukan SPM terus berkurang. Dengan begitu anggaran untuk program Jamkesda tidak sampai melebihi Rp 5 miliar," tandas Endang.

Terpisah, Kepala Bagian Keuangan Pemkot Batu, Julijanti Wahjuni, mengakui minimnya dana untuk layanan kesehatan di Kota Batu. "Seharusnya memang sepuluh persen dari APBD, tapi karena anggaran kita terbatas ya harus dibagi rata," kata Julijanti.

Jika anggaran Dinkes diberi 10%, sambung dia, resikonya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang lain tidak kebagian anggaran. Alias mereka akan menganggur karena tidak ada pekerjaan fisik dan non fisik yang bisa dikerjakan dengan memanfaatkan APBD Kota Batu.

Meski demikian, ia berharap ada perubahan yang berujung pada penambahan dana kesehatan. Karena RAPBD 2013 masih dibahas lagi dengan legislative pada November nanti. "Semoga saja dewan menyetujui kalau diminta ada penambahan," pungkas Julijanti. zar

(sumber: www.surabayapost.co.id)