Ribka: Kesiapan Pemerintah Jalankan Jaminan Sosial Meragukan

Jakarta - Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning di Jakarta, Selasa, (5/2), masih meragukan kesiapan Kementerian Kesehatan (Kemkes) menjalankan program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Keraguan Ribka itu disampaikan, pasalnya, beberapa fasilitas penunjang program ini masih belum memadai. Pasca bencana banjir misalnya, Kemkes tidak punya kebijakan antsipasi pelayanan tempat tidur di rumah sakit (RS) pemerintah.

"Hampir semua RS penuh, disebabkan banyaknya rakyat yang terjangkit virus, bakteri, dan kuman lainnya. Dalam keadaan apa pun, seharusnya UGD RS tidak boleh menolak pasien, apapun alasannya, karena hal itu sudah tercantum dalam UU Rumah Sakit," ungkap Ribka.

Menurutnya, baru menangani pasien akibat bencana banjir saja pemerintah gagal menyiapkan kebijakan darurat untuk mengadakan tempat tidur di RS, terutama bagi masyarakat peserta Jamkesmas, apalagi nanti jika program BPJS sudah berjalan pada 2014 yang menjamin kesehatan seluruh warga negara.

Seperti kita ketahui, kata Ribka, program pemerintah menerbitkan Jamkesmas atau Jamkesda dan diganti dengan BPJS pada 2014 mendatang, bertujuan untuk mebiayai pengobatan masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa kecuali. Pasalnya, mendapatkan kesehatan yang layak merupakan hak seluruh warga negara yang dijamin konstitusi.

Namun dalam kenyataannya, ungkap Ribka, mengapa rakyat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan infrastruktur yang tidak memadai. "Pertanyaannya, untuk apakah dana yang sudah disiapkan tersebut kalau tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis secara gratis," cetusnya.

Menurutnya, kejadian seperti ini membuat kita ragu akan keseriusan pemerintah pusat dalam melaksanakan program BPJS 2014. "Pemerintah tidak serius mempersiapkan membangun infrastruktur yang memadai guna memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.(IS)

(sumber: www.gatra.com)