Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan
Human Immuno Deficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome
di Provinsi Jawa Barat

Eka Nurhayati1, Deni K. Sunjaya2,, Irvan Afriandi2

Universitas Islam Bandung1, Universitas Padjadjaran2


 

  Latar Belakang :

Prevalensi infeksi HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat merupakan yang tertinggi keempat di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan beberapa kebijakan pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS untuk menekan laju epideminya diantaranya Perda No.12 Tahun 2012, Pergub No.78 Tahun 2010 dan Renstra Penanggulangan HIV/AIDS 2009-2013.
 

  Tujuan :

Penelitian dilaksanakan untuk mengidentifikasi masalah kebijakan pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat dengan melakukan analysis of policyterhadap kebijakan yang ada serta memberikan rekomendasi kebijakan.
 

  Metode :

Penelitiandilakukan dengan metode kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihakterkait, observasi, serta telaah dokumen.
 

  Hasil :

Penelitian menunjukkan bahwa output yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku berisiko, kepatuhan minum obat dan reduksi stigma dan diskriminasi. Analysis of policy berdasarkan segitiga kebijakan menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan belum melibatkan banyak pakar terkait, belum adanya aturan proporsi pendanaan yang jelas serta masih tingginya stigma dan diskriminasi. Analysis for policy merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembagian proporsi pendanaan serta menyusun instrumen kebijakan yang mengatur stigma dan diskriminasi.
 

  Kesimpulan:

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan Infeksi HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat belum optimal sebab belum didukung oleh aturan yang jelas mengenai pembagian proporsi pendanaan sehingga terjadi ketergantungan pendanaan serta ketiadaan instrumen kebijakan yang mengatur stigma dan diskriminasi.
 

  Saran :

Perlu segera dilakukan revisi pada Perda dan Pergub terkait proporsi pendanaan serta stigma dan diskriminasi. Renstra 2014-2018 harus memuat langkah strategis pembagian proporsi pendanaan dan reduksi stigma dan diskriminasi.

Kata Kunci : Infeksi HIV/AIDS, kebijakan, pencegahan transmisi, penanggulangan, Jawa Barat.

Powerpoint