POLITIK ANGGARAN DI SEKTOR KESEHATAN

Dewi Marhaeni Diah Herawati1

1 Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran Unpad

Abstrak

Permasalahan anggaran di sektor kesehatan saat ini masih menjadi permasalahan yang krusial baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Ketidak cukupan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor dan sangat kompleks. Salah satu faktor yang paling menonjol yang berperan adalah adanya politik anggaran.

Studi ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada tahun 2006-2007. Selanjutnya penulis melakukan pengamatan untuk kebijakan alokasi anggaran di Direktorat Anak pada tahun 2009 sampai dengan saat ini. Data yang digunakan merupakan data skunder dan data primer yang penulis peroleh dari hasil pertemuan dengan Direktorat Anak dan beberapa Direktorat di lingkungan Dirjen Bina Gizi, dan KIA.

Situasi di Pusat, politik anggaran di DPR terjadi pada saat penetapan pagu definitif, utamanya pada program yang bersifat fisik. Kemenkeu terlihat kurang memberikan dukungan pada sektor kesehatan, dimana anggaran sektor kesehatan baru mencapai sekitar 2, 5%. Dasar pembagian anggaran untuk unit dan subunit di lingkungan Kemenkes kurang jelas. Untuk situasi di daerah, politik anggaran terjadi baik di lingkungan legislatif maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dampak negatif adanya politik anggaran adalah perolehan anggaran sektor kesehatan belum sesuai dengan amanat UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 ayat 1 dan 2. Ketergantungan daerah terhadap anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sangat tinggi.

Politik anggaran di makro organisasi seperti DPR terjadi karena memenuhi preferensi kelompok atau partai, sedang di mikro organisasi lebih banyak karena kepentingan individu.

Kata kunci: politik anggaran, sektor kesehatan