Latar Belakang

Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan yang dibentuk tersebut tak jarang menuai banyak kritik, atau tidak operasional, atau tidak efektif. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, bersifat dinamis, dan tidak lepas dari risiko kegagalan.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik untuk menyusun kebijakan publik. Aktivitas ini tidak dimaksudkan menggantikan proses politik dalam menyusun kebijakan. Analisis kebijakan merupakan kolaborasi para teknokrat dari berbagai disiplin ilmu dengan pelaku kebijakan. Tujuannya, memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, atau preskriptif pada suatu masalah publik.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan publiknya. Jika kebijakan publiknya buruk bisa dipastikan keadaan negara tersebut juga tidak jauh dari kualitas kebijakan publiknya. Oleh karena itu, penguasaan materi penyusunan analisis kebijakan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan kelompok kekuasaan politik tertentu.

Untuk hal tersebut, PKMK FK-KMK UGM berinisiatif menyelenggarakan Kursus Melakukan Analisis Kebijakan dengan pendekatan Blended Learning. Dalam program ini ada beberapa topik prioritas yang diharapkan dapat dibahas yaitu:

1. Jaminan Kesehatan Nasional;
   Kebijakan JKN tetap menjadi topik prioritas untuk dibahas. Tahun ini menjadi sangat penting karena berada dalam awal periode kerja kabinet baru.
2. Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Stunting dan Gizi Manusia.
   Kebijakan KIA dan Gizi merupakan topik sangat penting dalam RPJMN yang akan datang. Bagaimana kebijakan nasional dan daerah untuk menurunkan AKI dan AKB, wasting serta stunting dengan intervensi komprhensif promotif, preventif dan kuratif, termasuk intervensi perubahan perilaku dan kesehatan lingkungan menjadi prioritas penting.

Untuk menetapkan kebijakan kesehatan yang baik di berbagai topik tersebut, maka penting untuk para pelaksana kebijakan, konsultan, dan akademisi membekali diri dalam pelatihan analisis kebijakan. Hal ini semakin relevan dengan adanya jabatan fungsinal Analis Kebijakan di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk sektor kesehatan. Para Analis Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan positif pada penyusunan ataupun evaluasi kebijakan public di sektor kesehatan.

  Tujuan

Kegiatan ini didesain agar peserta mampu memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik kesehatan di Indonesia melalui konsep analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi saran kebijakan (policy brief/policy memo). 

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta akan mampu menguasai proses analisis kebijakan publik, yang dinilai dari kemampuan:

• Menjelaskan konsepsi dan manfaat analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan
• Menjelaskan berbagai Teknik dalam analisis kebijakan
• Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan
• Mampu merumuskan solution analysis secara sederhana namun subtantif ke dalam dokumentasi kebijakan, berupa policy brief.
• Memahami teknik komunikasi dan advokasi kebijakan.

Hal yang dihasilkan
Program ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen Analisis Kebijakan dan Policy Brief di berbagai topik prioritas untuk disampaikan ke stakeholder terkait serta disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.

Kegiatan dilakukan dengan Blended Learning dan berasarkan modul dari LAN. Peserta dapat mengikuti dengan menggunakan teknologi jarak-jauh.

  Narasumber

1. Prof.dr.Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D – Pengamat Kebijakan Kesehatan
2. Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
3. Shita Listya Dewi
4. Pradhikna Yunik Nurhayati, SIP.,MPA
5. Dr. Samodra Wibawa Rer.Pub
6. M. Faozi Kurniawan
   
   

  Kegiatan

Tempat: Ruang Common Room - Gedung Litbang FK - KMK UGM

Rangkaian Kegiatan dari Blended Learning Analisis Kebijakan: Kasus Kebijakan JKN, KIA, dan Gizi

• 8 Oktober 2019 - Workshop Memahami Advokasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti (Kasus: JKN dan Pemerataan Pelayanan Kuratif)
• 11 Oktober 2019 - Pelatihan Advokasi KIA dan Gizi Kasus : isu - Isu Penting Kesehatan MasyarakatKesehatan Masyarakat
• 28 Oktober 2019 - Pelatihan Strategi Komunikasi Untuk Advokasi Kebijakan Kesehatan

Catatan:

Hasil berupa Policy Brief akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan Oktober dan November 2019.

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tari (informasi konten)
HP: 0897 6060 427
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.