Pengantar

Modul ini membekali peserta pelatihan dengan kemampuan untuk memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik di Indonesia melalui konsepsi analisis kebijakan, manfaat analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, saran kebijakan dan pengambilan keputusan dan praktek teknik analisis kebijakan. Mata Ajar disajikan secara interaktif, melalui kombinasi metode ceramah interaktif, tanya-jawab, dan diskusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam menganalisis opsi kebijakan.

Modul ini terdiri dari 5 (lima) bab. Untuk keberhasilan mempelajari modul ini, peserta dapat melakukan berbagai kegiatan belajar, baik secara mandiri maupun berkelompok. Modul ini juga dilengkapi dengan simulasi kasus yang dapat membantu dalam melatih dan mempertajam kemampuan peserta. Selain itu untuk menambah wawasan mengenai mata ajar analisis kebijakan publik, peserta dapat menggunakan referensi lain selain dari modul ini setelah berkonsultasi dengan narasumber (tenaga pengajar).

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan konsepsi analisis kebijakan publik, serta mampu menganalisis opsi kebijakan yang baik, yang dinilai dari kemampuan peserta dalam :

1. Menjelaskan konsepsi analisis kebi-jakan yang secara rasional bisa dijalankan.
2. Menghitung manfaat analisis kebijakan (aspek ekonomi, politik, sosial dan lainnya).
3. Menjelaskan berbagai teknik dalam analisis kebijakan.
4. Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
5. Mendemonstrasikan penggunaan teknik analisis sesuai dengan kriteria penilaian/pengambilan keputusan.
6. Merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang bermanfaat (sesuai prinsip budget maximizing).
   
   

  Buku

Modul Pelatihan Analisis Kebijakan

Readmore

  Latar Belakang

Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan yang dibentuk tersebut tak jarang menuai banyak kritik, atau tidak operasional, atau tidak efektif. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, bersifat dinamis, dan tidak lepas dari risiko kegagalan.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik untuk menyusun kebijakan publik. Aktivitas ini tidak dimaksudkan menggantikan proses politik dalam menyusun kebijakan. Analisis kebijakan merupakan kolaborasi para teknokrat dari berbagai disiplin ilmu dengan pelaku kebijakan. Tujuannya, memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, atau preskriptif pada suatu masalah publik.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan publiknya. Jika kebijakan publiknya buruk bisa dipastikan keadaan negara tersebut juga tidak jauh dari kualitas kebijakan publiknya. Oleh karena itu, penguasaan materi penyusunan analisis kebijakan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan kelompok kekuasaan politik tertentu.

Untuk hal tersebut, PKMK FK-KMK UGM berinisiatif menyelenggarakan Kursus Melakukan Analisis Kebijakan dengan pendekatan Blended Learning. Dalam program ini ada beberapa topik prioritas yang diharapkan dapat dibahas yaitu:

1. Jaminan Kesehatan Nasional;
   Kebijakan JKN tetap menjadi topik prioritas untuk dibahas. Tahun ini menjadi sangat penting karena berada dalam awal periode kerja kabinet baru.
2. Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Stunting dan Gizi Manusia.
   Kebijakan KIA dan Gizi merupakan topik sangat penting dalam RPJMN yang akan datang. Bagaimana kebijakan nasional dan daerah untuk menurunkan AKI dan AKB, wasting serta stunting dengan intervensi komprhensif promotif, preventif dan kuratif, termasuk intervensi perubahan perilaku dan kesehatan lingkungan menjadi prioritas penting.

Untuk menetapkan kebijakan kesehatan yang baik di berbagai topik tersebut, maka penting untuk para pelaksana kebijakan, konsultan, dan akademisi membekali diri dalam pelatihan analisis kebijakan. Hal ini semakin relevan dengan adanya jabatan fungsinal Analis Kebijakan di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk sektor kesehatan. Para Analis Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan positif pada penyusunan ataupun evaluasi kebijakan public di sektor kesehatan.

  Tujuan

Kegiatan ini didesain agar peserta mampu memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik kesehatan di Indonesia melalui konsep analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi saran kebijakan (policy brief/policy memo). 

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta akan mampu menguasai proses analisis kebijakan publik, yang dinilai dari kemampuan:

• Menjelaskan konsepsi dan manfaat analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan
• Menjelaskan berbagai Teknik dalam analisis kebijakan
• Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan
• Mampu merumuskan solution analysis secara sederhana namun subtantif ke dalam dokumentasi kebijakan, berupa policy brief.
• Memahami teknik komunikasi dan advokasi kebijakan.

Hal yang dihasilkan
Program ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen Analisis Kebijakan dan Policy Brief di berbagai topik prioritas untuk disampaikan ke stakeholder terkait serta disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.

Kegiatan dilakukan dengan Blended Learning dan berasarkan modul dari LAN. Peserta dapat mengikuti dengan menggunakan teknologi jarak-jauh.

  Narasumber

1. Prof.dr.Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D – Pengamat Kebijakan Kesehatan
2. Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
3. Shita Listya Dewi
4. Pradhikna Yunik Nurhayati, SIP.,MPA
5. Dr. Samodra Wibawa Rer.Pub
6. M. Faozi Kurniawan
   
   

  Kegiatan

Tempat: Ruang Common Room - Gedung Litbang FK - KMK UGM

Rangkaian Kegiatan dari Blended Learning Analisis Kebijakan: Kasus Kebijakan JKN, KIA, dan Gizi

• 8 Oktober 2019 - Workshop Memahami Advokasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti (Kasus: JKN dan Pemerataan Pelayanan Kuratif)
• 11 Oktober 2019 - Pelatihan Advokasi KIA dan Gizi Kasus : isu - Isu Penting Kesehatan MasyarakatKesehatan Masyarakat
• 28 Oktober 2019 - Pelatihan Strategi Komunikasi Untuk Advokasi Kebijakan Kesehatan

Catatan:

Hasil berupa Policy Brief akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan Oktober dan November 2019.

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tari (informasi konten)
HP: 0897 6060 427
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Deskripsi

Dalam sesi ke-6 ini, analis kebijakan dalam posisi berperan untuk memberikan saran kebijakan kepada pembuat kebijakan untuk memecahkan permasalahan publik. Saran kebijakan tersebut seperti yang telah dibahas sebelumnya harus didasari penelitian tentang sebab, akibat/konsekuensi, dan kinerja kebijakan/program publik.

Modul ini disusun untuk memberikan panduan bagi para analis kebijakan dalam mendokumentasikan hasil analisis kebijakan dan menyusun saran kebijakan agar mudah digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Peserta harus sudah benar-benar memahami siklus kebijakan publik (kebijakan sektor kesehatan). Hal ini guna memutuskan kebijakan mana (Makro-Messo-Mikro) yang ingin disasar dalam dokumen policy brief yang singkat tersebut.

Dokumentasi saran kebijakan ini selanjutnya dapat menjadi bahan bagi analis kebijakan untuk melakukan konsultasi publik dan advokasi kebijakan.

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mendokumentasikan hasil analisis kebijakan (policy works) yang dinilai dari kemampuan peserta dalam:

• Menjelaskan bentuk – bentuk hasil analisis kebijakan (policy works) dan perannya dalam proses pembuatan suatu kebijakan.
• Mengkategorikan bentuk-bentuk saran kebijakan (policy brief, policy memo, dan policy paper).
• Menyusun kembali hasil analisis kebijakan dalam bentuk saran kebijakan.
  
  

  Materi

• Analis Kebijakan - Bevaola Kusumasari
• Pemahaman Dokumentasi Hasil Analisis Kebijakan - Prof. Laksono Trisnantoro
• Analisis Kebijakan Publik
  
  

Video rekaman 1   video rekaman 2

  Buku

Chapter VI : Halaman 202 - 229

Readmore

  Bacaan

Narasumber:

• Dr. Suripto, MPA

Fasilitator: Andriani Yulianti

   Deskripsi

Pada bagian ini, peserta akan disajikan materi sebuah prosedur dalam membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan, atas dasar informasi yang telah ada atau kita kumpulkan dalam riset kebijakan yang telah dilakukan. Informasi tersebut digunakan analis kebijakan untuk menganalisis kemungkinan ‘akibat’ atau ‘hasil’ pemecahan masalah tiap alternatif yang ditetapkan. Proses ini apabila dilakukan dengan baik akan menghasilkan rekomendasi yang ‘berkualitas’ bagi pengambil keputusan, dan kebijakan publik.

Sebagaimana yang dikenalkan oleh Patton dan Sawicki (1993), ada dua metode untuk menentukan alternatif kebijakan yaitu peramalan dan evaluasi. Analisis peramalan terdiri dari; eksploitasi, modeling, dan intuitif. Sedangkan analisis evaluasi terdiri dari; teknik discounting, teknik three measures of efficiency, teknik analisis sensitivitas. Ada beberapa pendekatan dalam melakukan pengujian opsi-opsi kebijakan tersebut, yaitu dengan pendekatan kuantitatif (Operation research, Benefit risk/analysis, dan pendekatan kualitatif (scenario, permainan, simulasi, dan pertimbangan ahli). Selengkapnya peramalan dan evaluasi tersebut akan dibahas pada sesi ke-5 ini. Sangat disarankan sebelum mengikuti sesi ini, peserta sudah membaca dan memahami bahan bacaan yang kami sajikan di website.

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat:

• Mampu memahami sumber pengembangan alternatif kebijakan
• Mampu memahami pendekatan-pendekatan dalam melakukan peramalan kebijakan
• Mampu merumuskan berbagai alternative/opsi-opsi kebijakan yang bermanfaat (sesuai prinsip budget maximizing)
• Mampu memahami konsekuensi-konsekuensi dari setiap alternative yang telah dikembangkan
• Mampu membandingkan antar aternatif berdasarkan kriteria evaluasi yang ditentukan
  
  

  Materi

• Mengembankan dan Merumuskan Alternatif (Opsi) Kebijakan
  
  

Video rekaman 1     video rekaman 2

  Buku

Chapter V : Halaman 184 - 192

Readmore

   Bacaan

Narasumber:

• Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Fasilitator: Digna Purwaningrum

   Deskripsi

Dalam menetapkan kriteria evaluasi suatu kebijakan ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu 1) rumusan sasaran dan tujuan harus jelas dan spesifi (tidak ambigu), dan 2) karena tidak ada rumus baku dalam merumuskan dan menetapkan kriteria, maka kriteria dapat dipelajari sambil kita melakukannya.

Sebelum menetapkan kriteria dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan pendefinisian permasalahan yang sangat jelas, dan perumusan sasaran yang lebih spesifik serta tujuan yang terukur dari apa yang akan dicapai dari kegiatan memecahkan masalah publik. Keberadaan kriteria dalam analisis kebijakan menggambarkan adanya aturan main yang jelas dan harus diikuti oleh analis kebijakan. Bardach (2012) membagi kriteria tersebut menjadi 4 kriteria yaitu technical feasibility, Economic and financial possibility. Political viability, dan Administrative operatibility. Sedangkan, Dunn membaginy dalam 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), kesamaan (equity), Responsivitas (responsiveness), dan kelayakan (appropriateness).

Dalam modul ini dilengkapi pembahasan terkait teknik evaluasi dalam analisis suatu kebijakan. Metode dan teknik tersebut dapat disesuaikan dengan 3 pendekatan, yaitu Evaluasi semu, Evaluasi Formal dan Evaluasi keputusan teoritis (Dunn, 2003).

Sebelum mengikuti pelatihan ini mohon dapat membaca terlebih dulu modul yang telah disediakan, dan sangat baik bila ditambah referensi lain.

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Mampu menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
2. Mampu menetapkan kriteria evaluasi dalam analisis kebijakan.
3. Mampu menjelaskan kategori kriteria evaluasi dalam analisis kebijakan.
4. Mampu menjelaskan berbagai teknik evaluasi dalam analisis kebijakan.
   
   

  Materi

• Kriteria dan Teknik Dalam Analisis Kebijakan
  

 
Video rekaman 1     video rekaman 2

  Buku

Chapter IV : Halaman 158 - 182

Readmore

  Bacaan

Narasumber:

• Shita Listya Dewi

Fasilitator: Moh. Faozi Kurniawan

   Deskripsi

Penguasaan materi konsepsi kebijakan publik dan metodologi riset kebijakan menjadi dasar yang penting dalam mempelajaran stakeholders mapping. Pembahasan stakeholders mapping perlu dipahami agar dapat memudahkan analis kebijakan dalam memperoleh gambaran aktor-aktor beserta kepentingannya yang perlu diakomodasi. Modul ke-3 ini akan dilengkapi dengan materi teknik stakeholders mapping seperti The Participation Planning Matrix, Bases of Power and Directions of Interest Diagrams, Stakeholders Issue Interrelationship Diagrams, Problem-frame Stakeholders Maps, Policy Implementation Mapping, Power Versus Interest Grid, Value Orientation Mapping, dan Net Map. Selain itu, dalam penjelasan yang disampaikan melalui webinar nanti, akan dibahas tentang strategi komunikasi melalui kemampuan mendengarkan dan kemampuan kontekstual melalui teknik framing.

   Tujuan Pembelajaran

1. Mampu menjelaskan konsepsi pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping)
2. Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam proses kebijakan
3. Mamp mengidentifikasi hubungan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan sebuah kebijakan (influence and interest)
4. Mampu merumuskan strategi komunikasi dengan stakeholders dalam proses kebijakan
   
   

  Materi

• Stakeholder Mapping
• Stakeholder Register
• Stakeholder Analysis Matrix
• Communication Plan Form
  
  

  Rekaman webinar

• Stakeholders Mapping: Mapping and Analysis
• Stakeholders Mapping: Strategi Komunikasi

  Buku

Chapter III : Halaman 97 - 155

Readmore

   Bacaan

Narasumber:

• Pradhikna Yunik Nurhayati, SIP, MPA

Fasilitator: Tri Aktariyani

   Deskripsi

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan adalah kemampuan dalam menjelaskan berbagai pendekatan dalam metodologi penelitian, dan mampu mengembanngkan instrument penelitian. Modul ke-2 ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan tentang berbagai konsep dan cara dalam pelaksanaan penelitian kebijakan melalui pembelajaran tentang Konsep Monitoring dan Evaluasi Kebijakan (Ex-post evaluation), metode monitoring dan evaluasi kebijakan (ex-post evaluation), konsep ex-ante public policy assessment, Metode-metode ex-ante public policy assessment, logical framework, stakeholder survey, metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk analisis kebijakan, use and abuse of data.

Pembahasan modul ke-2 sangat disarankan untuk peserta aktif bertanya, karena metodologi riset dimaknai sebagai sebuah kegiatan merancang kebutuhan data dan mengembangkkan metode untuk dapat memperoleh data yang diutuhkan. Sebab, data merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan, karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan.

   Tujuan Pembelajaran

1. Memahami pentingnya data dan berbagai bentuk data dalam Analisis Kebijakan
2. Memahami framework riset kebijakan baik bersifat positivistik maupun riset yang bersifat naturalistic, termasuk juga desain riset kuantitatif dan kualitatif.
3. Memahami proses dan pelaksanaan monitoring, dan evaluasi sebuah kebijakan
4. Memahami teknik forecasting sebuah kebijakan yang dinilai tidak lagi relevan atau berhasil guna.
   
   

  Buku

  Materi presentasi

• Metodologi Riset Kebijakan
• Riset Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan

   Bacaan

  Rekaman webinar

Narasumber:

• Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Fasilitator: Tri Aktariyani, S.H.,M.H.

    Deskripsi

Dinamika perubahan sosial, ekonomi, politik yang pesat baik di tingkat lokal, nasional maupun global memerlukan respon yang cepat. Hal ini guna menyiapkan antisipasi terhadap munculnya dampak-dampak yang mungkin tidak diinginkan. Merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya, maka dibutuhkan respon strategis yang menjamin tercapainya produk kebijakan yang berkualitas, dan mampu memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Kualitas kebijakan pada akhirnya menjadi keharusan, karena perubahan tata kelola ekonomi tersebut memiliki dampak bagi masyarakat. Modul ke-1 ini akan memfasilitasi pemahaman Anda tentang ilmu kebijakan publik dan perkembangannya serta kemampuanya dalam merumuskan masalah kebijakan.

Khusus dalam Modul ke-1 akan ditambahkan pembahasan terkait kebijakan JKN, KIA dan Gizi. Namun, dalam diskusi tidak menutup kemungkinan akan membahas isu-isu prioritas dalam sektor kesehatan lainnya.

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini Peserta diharapkan memahami:

1. Memahami fenomena dalam masyarakat (sosial, politik, budaya dan lainnya) dan hubungannya dengan kebijakan publik,
2. Memahami hubungan antara berbagai fenomena dalam masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan,
3. Mampu menyimpulkan konsep urusan/masalah publik dan privat (public vs private affairs),
4. Mampu mengidentifikasi urusan/masalah publik dan privat (public vs private affairs),
5. Mampu menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam menyelesaikan permasalahan publik, menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam menyelesaikan permasalahan publik.
   
   

   Bacaan

• Pengantar Blended Learning
• Presentasi Pertemuan Analisis Kebijakan
• Bahan Diskusi
• Materi Konsep Analisis Kebijakan

  Buku

Chapter I : Halaman 5 - 43

Readmore

  Rekaman Webinar