Aktifitas

Kegiatan Masyarakat Praktis ini akan dilakukan bertahun-tahun, seiring dengan perkembangan aplikasi system kontrak di sektor kesehatan. Dalam kegiatan jangka pendek ada diskusi yang dibagi dalam beberapa periode. Silahkan klik pada bagian Arsip Diskusi disertai pula dengan pertemuan-pertemuan ilmiah tatap muka dan Policy Brief yang dihasilkan. Disamping itu pengelola web juga menyediakan berbagai referensi untuk sistem kontrak yang dapat di klik pada menu perpustakaan.

Untuk memudahkan navigasi, aktifitas yang dilakukan dikelompokkan sesuai tahun pelaksanaannya yaitu tahun 2015, 2016, dan seterusnya.

TAHUN 2016:

Video Keynote Speech Menteri Kesehatan RI tentang Sistem Kontrak dalam KONAS IAKMI XIII


 

Diskusi Tahap I Tahun 2016: Pengalaman Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK

Dalam tahun 2016, kebijakan kontrak tenaga promkes melalui dana BOK mulai diberlakukan. Memasuki Triwulan II Tahun 2016, isu implementasi kebijakan kontrak tersebut diangkat menjadi topik diskusi Tahap I Tahun 2016 dengan tema "Pengalaman Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK." Proses diskusi selengkapnya dapat disimak pada link berikut

klik disini


Seminar Evaluasi Awal Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK 2016: Mengapa Penyerapannya Tidak Optimal?

Penyerapan dana BOK untuk tenaga kontrak kesehatan kurang optimal hingga tahun ini. Hal tersebut mengusik dan memancing para pakar, mahasiswa dan pemerhati tenaga kesehatan untuk menggali lebih jauh apa latar belakangnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM berinisiatif menggelar seminar yang membahas hal itu, dengan tema "Seminar Evaluasi Awal Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK 2016: Mengapa Penyerapannya Tidak Optimal?"

klik disini

 

 

 

TAHUN 2015:

Paparan Prof. Laksono Trisnantoro (15 Juni 2015) di Bandung

Kegiatan Masyarakat Praktis ini dipicu dan diawali dengan paparan Prof. Laksono Trisnantoro. Pada hari Senin (15 Juni 2015) Prof. Laksono Trisnantoro menyampaikan pendapat dalam rapat yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kemenkes di Bandung. Paper ini membahas opsi sistem kontrak untuk menghadapi rencana kenaikan anggaran sektor kesehatan menjadi 5%. Hal yang ditekankan dalam paper ini jika tanpa ada opsi kontrak dikawatirkan masalah penyerapan Kemenkes akan kembali memburuk dan mutu pelaksanaan program menjadi tidak terjamin. Di samping itu, ada kemungkinan dana kenaikan akan lebih banyak terpakai untuk tindakan kuratif JKN yang seharusnya dapat dibayar oleh masyarakat mampu. Silakan simak paparannya pada link berikut

materi presentasi


Diskusi Tahap I: Opsi Kontrak untuk Mengantisipasi Peningkatan APBN"

Berangkat dari paparan Prof. Laksono Trisnantoro di Bandung pada 15 Juni 2015 (lihat Aktifitas ke-1), kemudian dilakukan Diskusi Pertama Masyarakat Praktis Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan dengan tema "Opsi Kontrak untuk Mengantisipasi Peningkatan APBN." Secara umum, gagasan untuk mengembangkan opsi kontrak tersebut didukung oleh peserta diskusi. Silakan simak prosesnya pada link berikut 

klik disini


Diskusi Tahap II: Best Practice Aplikasi Sistem Kontrak dalam Program Sister Hospital NTT

Setelah gagasan dasar tentang opsi kontrak (pada Diskusi Tahap I) dapat diterima, selanjutnya diselenggarakan diskusi Tahap II dengan tema Best Practice Aplikasi Sistem Kontrak dalam Program Sister Hospital NTT. Tujuan diskusi ini adalah untuk membahas contoh aplikasi system kontrak yang telah dilaksanakan. Contoh kasus yang dipilih adalah Sistem Kontrak dalam Program Sister Hospital NTT. Silakan simak prosesnya pada link berikut: 

klik disini


Workshop Penggunaan Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan Untuk Mengantisipasi Kenaikan Anggaran Sektor Kesehatan Menjadi 5% dalam Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia ke-VI di Padang 26 Agustus 2015

Aktifitas Masyarakat Praktis tidak hanya di dunia maya (melalui diskusi di web) tetapi juga dilakukan melalui tatap muka langsung, dalam hal ini workshop. Workshop di Padang ini bertujuan untuk lebih menyebarluaskan gagasan opsi kontrak sekaligus untuk memberikan pendalaman gagasan tersebut lebih jauh. Secara khusus, tujuan workshop tersebut adalah (1) Membahas makna sistem kontrak; (2) Membahas aplikasi sistem kontrak di program Pencegahan HIV AIDS, Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, serta Monitoring Mutu pelayanan kesehatan JKN; dan (3) Membahas konsep Implementation Research dan Policy Brief dalam kebijakan sistem kontrak. Silakan simak prosesnya pada link berikut: 

klik disini


Diskusi Tahap III: Pengalaman Aplikasi Sistem Kontrak di Indonesia

Diskusi Tahap III merupakan tindak lanjut dari workshop di Padang 26 Agustus 2015. Beberapa kesimpulan dan isu dalam workshop tersebut, diberi komentar dan tanggapan dari para anggota Masyarakat Praktis yang tidak berkesempatan hadir di Padang. Pada intinya, gagasan tentang opsi kontrak makin diterima. Yang masih menjadi keprihatinan para anggota Masyarakat Praktis adalah sejauh mana para pengambil kebijakan mengakomodir opsi kontrak menjadi kebijakan resmi. Proses diskusi selengkapnya dapat disimak pada link berikut

klik disini


Diskusi Tahap IV: Kesiapan Calon Provider dalam Aplikasi Sistem Kontrak

Menjelang berakhirnya tahun 2015, isu sejauh mana kesiapan calon provider dalam mengantisipasi kebijakan kontrak tenaga promkes melalui dana BOK 2016 makin mengemuka. Salah satu calon provider potensial yang diharapkan adalah IAKMI. Meskipun demikian, organisasi manapun atau siapapun terbuka untuk menjadi calon provider. Pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan calon provider tersebut?

Dalam Diksusi Tahap IV tersebut, isu kesiapan calon provider diangkat sebagai focus bahasan. Proses diskusi selengkapnya dapat disimak pada link berikut

klik disini