Manual Rujukan Kehamilan dan Persalinan

Manual sistem rujukan ini merupakan dokumen dasar yang sebaiknya dikembangkan oleh kelompok kerja rujukan di sebuah kabupaten/kota. Tujuan manual ini adalah untuk menjalankan sistem rujukan pelayanan ibu dan bayi dengan dasar petunjuk teknis dari Jampersal 2012.

Manual dasar ini sebaiknya dikembangkan oleh tim rujukan di Kabupaten yang komposisinya adalah sebagai berikut: Ketua; Wakil Ketua; Penanggung Jawab Prosedur Klinik; Anggota yang dapat terdiri dari Wakil Kepala Puskesmas; Wakil Dokter Puskesmas; Wakil Bidan RS; Wakil Bidan Desa; Wakil Perawat; Dokter-dokter wakil RS Swasta dan Bidan-bidan swasta.

Sistem Rujukan ini membutuhkan minimal 1 RS PONEK 24 jam di setiap Kabupaten/Kota. Dalam rangka rujukan regional, beberapa Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi penyusunan manual dengan fasilitasi Dinas Kesehatan Propinsi.

Pada draft manual ini terdapat Dua Versi yakni pada Provinsi Yogyakarta serta pada Provinsi NTT hal ini dibedakan karena provinsi NTT terdiri dari ratusan pulau-pulau dimana persebaran penduduk tidak merata, dan memiliki pelayanan kesehatan terbatas (sarana, SDM, peralatan) sehingga pada draft NTT ini akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni pada kelompok daratan dan kelompok kepulauan, berbeda halnya dengan Yogyakarta yang sistem pelayanan kesehatan, transportasi dan jumlah SDM yang sudah cukup memadai.

DRAFT MANUAL RUJUKAN PROVINSI YOGYAKARTA

Lembar Pengesahan Penyusun Manual Rujukan Tingkat kabupaten Penyusun Kerangka Manual Rujukan Pengantar Pengertian Tujuan Kebijakan dan Prinsip Dasar Prosedur Rujukan Ibu Hamil Kelompok A Prosedur Rujukan Ibu Bersalin Kelompok B1 Prosedur Rujukan Ibu Bersalin Kelompok B2 Prosedur Rujukan Ibu Bersalin Kelompok B3 Prosedur Rujukan Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi Prosedur Detail Setiap Kasus Lampiran Alur Rujukan Ibu Hamil Kelompok A Alur Rujukan Ibu Bersalin Kelompok B1 Alur Rujukan Ibu Bersalin Kelompok B2 Alur Rujukan Ibu Bersalin Kelompok B3 Partograf dengan "Garis Fase Bertindak"

Penanggung Jawab :

1. dr. Likke Prawidya Putri , Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Armiatin, MPH , Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Comments  

 

#7 2013-05-10 10:37

Salah satu kiat menurunkan AKI dan AKB , (evident Based) IMD (Inisiasi Menyusu Dini) terbukti dapat menurunkan AKB 22 % alangkah baiknya ada kebijakan dan pemantauan /pengawalan agar terlaksana IMD sesuai standar dan membuahkan hasil, disamping memberdayakan perempuan

Quote

 

 

#6 2013-05-09 08:24

apakah betul...petugas kesehatan khususnya Bidan Didesa dalam melaksanakan Jampersal Harus melakukannya sesuai juknis dr Kemmenkes..? bagaimna dgn pandangan masyarakat yg akan mengatakan sedit2 dirujuk ( bidannya tidak ahli ), dan bagai mana jugaa dgn sistem rujukan yg sampai saat ini sdh hampir separo thn 2013 tp belum selesai jg sistem rujukannya,,,? dan bagaimana juga dgn lokasi rujukan yg sangat jauh sementara petugas blm dilatih dan PKM Poned jg jauh sampai batas mn bidan bs melksanakan juknis itu..? apakah kalau ada manual plasenta harus dirujuk jg sementara petugas bisa melakukan,truss kalau terjadi apa2 terhadap sipasien siapa yg mau ertanggung jawab,,,?

Quote

 

 

#5 2013-04-04 11:51

Sebaiknya diupload ulang Draft Manual Rujukan DIY yang per Juli 2012 (terakhir)

Quote

 

 

#4 2012-12-26 16:34

Saya berharap agar tiap kabupaten ada satu RS percontohan PONEK 24 Jam sehingga dapat menjadi pusat rujukan bagi daerah di sekitarnya dan dapat mencontoh apa yang dilakukan di NTT dengan SH nya karena ternyata sangat signifikan dalam menurunkan AKI dan AKB, tak lupa juga kesiapan masyarakat(tida k lama dalam memutuskan rujukan) dan petugas kesehatan(bidan ) dalam mendeteksi kasus yang mestinnya sudah di rujuk jangan di tahan untuk di lakukan tindakan yang akan memperlama rujukan, karena kewenangan bidan sekarang ini adalah menolong persalinan fisiologis bukan persalinan normal, demikian juga ketika di UGD segera di lakukan SOP sesuai standar agar kematian ibu tidak menjadi pindah tempat dari rumah ke RS karena tidak adanya koordinasi dan SOP yang jelas

Quote

 

 

#3 2012-12-24 10:53

Terobosan PONED di Puskesmas dengan Perawatan dan RS PONEK yang harus dimiliki oleh KaB /Kota harus kita dukung sepenuhnya , tetapi yang perlu diingat sumber daya manusia dan sarana yang ada harus kita tingkatkan. Dan perlu diingat dukungan dari masyarakat setempat juga penting karena penurunan AKI dan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Quote

 

 

#2 2012-12-21 10:01

Saya sangat mendukung dan setuju sekali apabila sistim manual rujukan ini benar-benar dijalankan, karena jika sistin ini sesuai dengan yang diharapkan akselerasi AKI di Indonesia terwujud bahkan bukan impian semata kita bisa mencapai target MDGs, untuk itu sebagai pemegang program di sektor kesehatan khususnya di bidang kIA marilah kita bersama mewujudkan akselerasi AKI

Quote

 

 

#1 2012-12-21 05:16

Saya setuju dengan sistin rujukan yang semakin di benahi, khusus untuk jampersal terjadi lonjokan rujukan di rumah sakit karena ada hambatan sedikit saja sudah di rujuk sehingga akan menambah cost (biaya) rumah sakit dan menjadi beban negara, harusnya bidan dapat berfungsi sebagai get keeper (penyaring) agar rujukan ini tidak melokjan

Quote

 

Refresh comments list
RSS feed for comments to this post.

Add comment

Name (required)

E-mail

Website

Notify me of follow-up comments

Refresh

Send

Cancel

JComments