Sebuah riset dilakukan oleh Lisa Cameron, Susan Olivia dan Manisha Shah untuk menyelidiki dampak dari intervensi yang digunakan secara luas, yakni Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilaksanakan pada skala besar di seluruh wilayah pedesaan Indonesia dengan uji coba terkontrol secara acak untuk mengevaluasi efektifitasnya. Program STBM ini memberikan cukup peningkatan pada pembuatan toilet, penurunan toleransi masyarakat untuk buang air besar sembarangan dan berkurangnya investasi jumlah cacing gelang pada anak. Namun demikian, tidak ditemukan adanya dampak pada kondisi anemia, berat dan tinggi badan. Indeks kesehatan anak juga tidak menunjukkan peningkatan keseluruhan yang signifikan.

Riset ini juga menemukan beberapa heterogenitas yang cukup penting dan terbagi dalam tiga dimensi utama, yakni kondisi kemiskinan, identitas pelaksana dan tingkat modal sosial awal yang dimiliki. Penggunaan pendekatan pembangunan partisipatif serta investasi yang lebih besar hendaknya dilakukan di lingkungan masyarakat dengan kondisi modal sosial yang rendah agar target dari program STBM dapat dilakukan dan dicapai secara optimal. Artikel ini dipublikasikan pada Desember 2018 pada Journal of Development Economics.

selengkapnya

Pemerintah Indonesia melalui Permenkes No 852 Tahun 2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melaksanakan program unggulan berbasis kewilayahan melalui Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh provinsi di Indonesia. Pelaksanaan program ini diawali dengan penetapan Kabupaten Muaro Jambi dan Sumedang sebagai percontohan (pilot project), sementara Kabupaten Lombok Barat termasuk daerah dengan kasus tinggi buang air besar sembarangan. Jika dilihat secara keseluruhan, cakupan desa bebas buang air besar sembarangan/ODF terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini terjadi karena ada dukungan dari pemerintah dan peran serta masyarakat (natural leader).

Beberapa inovasi yang dilakukan untuk mewujudkan desa bebas buang air besar sembarangan/ODF antara lain penerbitan regulasi, pemberian hadiah, kerjasama dengan LSM dan pengusaha lokal melalui pembuatan toko sanitasi dan koperasi simpan pinjam sanitasi, dan pemberian sangsi bagi masyarakat yang melanggar kesepakatan stop buang air besar sembarangan. Dukungan fasilitator dan peran serta masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan desa bebas buang air besar sembarangan/ODF. Artikel ini ditulis oleh Mugensi Sugiharto dan Nurhayati pada Desember 2018 yang dipublikasikan pada Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

selengkapnya

Sebuah organisasi lokal di wilayah Odisha, India bekerjasama dengan para peneliti melakukan sebuah riset untuk mengevaluasi kampanye sanitasi lokal berbasis masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan jamban dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan besarnya beban ekonomi sebagai dampak dari sanitasi yang buruk. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan jamban meningkat drastis dan defekasi terbuka (buang air besar sembarangan) menurun tajam pada 4 tahun setelah intervensi. Pada enam tahun berikutnya, jumlah rumah tangga yang memiliki jamban terus meningkat, namun fungsionalisasi jamban dan defekasi terbuka tidak lagi berbeda signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi terlihat dengan adanya pengabaian dan kerusakan pada jamban. Perlu diteliti lebih lanjut tentang bagaimana menjaga dan merehabilitasi jamban serta mempertahankan perubahan perilaku secara jangka panjang.

Temuan ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia yang memiliki program serupa melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan salah satu targetnya adalah bebas buang air besar sembarangan. Artikel ini ditulis oleh Jennifer Orgill-Meyer, Subhrendu Pattanayak, Namrata Chindarkar, Katherine L Dickinson, Upendra Panda, Shailesh Rai, Barendra Sahoo, Ashok Singha, dan Marc Jeuland yang dipublikasikan pada Juni 2019 di Bulletin of The World Health Organization.

selengkapnya

Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM). Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTM di Kota Bogor pada 2017 masih belum memenuhi target 30%. Sebuah penelitian dilakukan oleh Alfiyah dan Pujiyanto untuk melihat implementasi Posbindu PTM di Kota Bogor pada dua Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilnya menunjukkan bahwa standar dan kebijakan yang ada telah mendukung pelaksanaan program, namun belum diketahui secara spesifik siapa saja target program, kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat dan masih terdapat beberapa permasalahan pada koordinasi dan komunikasi antar kader, kemampuan dan jumlah kader.

Penelitian ini merekomendasikan untuk dilaksanakan pembaharuan informasi dan perbaikan sistem pada kader (pelatihan, pemilihan, perekrutan dan reward) serta peningkatan kerjasama lintas sektor dan lembaga baik oleh pemerintah, swasta dan lembaga pemerintah. Artikel ini dipublikasikan oleh Journal of Indonesian Health Policy and Administration pada Januari 2019

selengkapnya

Tuberkulosis resistan obat (DR-TB) lebih sulit diobati dan mengancam kemajuan global menuju target yang ditetapkan oleh Strategi Eliminasi TB dari WHO. Oleh sebab itu, perlu ada kebutuhan kritis untuk menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti terbaru dan komperhensif tentang pengobatan dan perawatan pasien DR-TB. Pedoman Konsolidasi ini berisi serangkaian rekomendasi WHO untuk pengobatan dan perawatan pasien DR-TB.

Pedoman konsolidasi mencakup rekomendasi kebijakan tentang rejimen pengobatan untuk TB yang resistan terhadap isoniazid (Hr-TB) dan Multi Drug Resistant (MDR)/ RR-TB, termasuk rejimen yang lebih lama dan lebih pendek, pemantauan kultur pasien yang menggunakan pengobatan, waktu terapi antiretroviral pada pasien MDR/ RR-TB yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), penggunaan pembedahan untuk pasien yang menerima pengobatan MDR-TB, dan model yang optimal dalam perawatan dan pelayanan pasien. Pedoman ini diterbitkan oleh WHO pada 2019 yang dapat diakses pada link berikut

selengkapnya

Dalam rangka mencapai Universal Health Coverage, Indonesia mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk di dalamnya adalah pelayanan persalinan. Ketersediaan jaminan kesehatan diharapkan dapat mengatasi kendala biaya pada persalinan di fasilitas kesehatan. Sebuah riset dilakukan oleh Mazda N Mukhlisa dan Pujiyanto menggunakan data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan Potensi Desa 2011 dengan jumlah sampel 39.942 perempuan berusia 15 - 49 tahun yang melahirkan anak terakhir dalam periode waktu 2010 - 2013. Riset tersebut menggunakan pendekatan ekonometri dengan model estimasi probit dan bivariat probit untuk mengestimasi efek jaminan kesehatan dengan mempertimbangkan isu endogenitas pada jaminan kesehatan. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 39,52%. Ibu yang memiliki jaminan kesehatan akan lebih memanfaatkan fasilitas kesehatan saat persalinan dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan oleh jurnal Kesmas: National Public Health Journal pada Desember 2018.

selengkapnya