Permenkes Nomor 90 Tahun 2015 mengatur tentang penetapan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Selanjutnya pada Permenkes Nomor 52 tahun 2016 menetapkan pembayaran kapitasi khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil. Kapitasi khusus adalah dana kapitasi yang diperuntukkan bagi daerah terpencil dan kepulauan. Kabupaten Nias Utara termasuk pada daerah terpencil dan sangat terpencil, sehingga mulai Oktober 2017 menerima dana kapitasi khusus. Sebuah riset dilakukan oleh Karl Frits Pasaribu, Julita Hendratini dan Firdaus Hafidz untuk mengeksplorasi pemanfaatan dana kapitasi khusus di Kabupaten Nias Utara.

Hasilnya menunjukkan bahwa dana kapitasi khusus dimanfaatkan sesuai peraturan bupati, 60% untuk pembayaran jasa pelayanan, 20% untuk bahan medis habis pakai, obat dan alat kesehatan, serta 20% untuk biaya operasional lainnya. Kendala pemanfaatan dana kapitasi khusus yaitu puskesmas terbentur regulasi pejabat pengadaan barang, kekurangan SDM puskesmas, pemahaman petugas belum baik tentang pemanfaatan dana kapitasi khusus. Dampak dana kapitasi khusus terlihat pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan dan semangat petugas. Dana kapitasi khusus di Kabupaten Nias Utara telah dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun persentasenya belum sesuai dengan regulasi. Dana kapitasi khusus pada implementasinya berdampak pada penguatan pelayanan kesehatan dan peningkatan semangat dan pendapatan petugas kesehatan. Artikel ini dipublikasikan oleh Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada September 2019.

Selengkapnya

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemerintah daerah yang menjalankan Jaminan Kesehatan Daerah wajib untuk mengintegrasikannya ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghentikan program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta mulai 1 Januari 2019 melalui Surat Edaran No 057/DINKES/SE/2018.

Sebuah riset dilakukan oleh Melisa Y. Nirmalasari dan Dian Safriantini untuk menganilisis implementasi integrasi Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta ke program JKN di Palembang. Hasilnya menunjukkan komunikasi telah dilakukan cukup baik, terlihat dari setiap dinas yang telah menindaklanjuti surat edaran tersebut dan menginformasikannya ke unit pelaksana di bawahnya. Namun, masih terdapat hambatan pada data masyarakat miskin dan belum ada SOP pada beberapa instansi untuk melaksanakan integrasi ini. Pelaksanaan integrasi masih mengalami hambatan pada keterbatasan dana untuk meng - cover masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dan data penduduk miskin yang belum terverifikasi dan tervalidasi.

selengkapnya

Salah satu tujuan PIS PK adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan di puskesmas melalui kunjungan rumah. Sebuah studi dilakukan oleh Shinta C. Agustina, Laksono Trisnantoro dan Dwi Handono untuk melihat implementasi PIS PK menggunakan tenaga kontrak pada puskesmas di kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi penggunaan tenaga kontrak dapat memenuhi tujuan PIS PK, yakni mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan capaian IKS wilayah dan capaian 12 indikator PIS PK.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut diantaranya adalah kebijakan eksternal, kebijakan internal, insentif dan penghargaan. Faktor pendukung strategi berupa keyakinan dengan tenaga kontrak bisa mengurangi beban kerja. Sedangkan faktor penghambat adalah belum didukung dengan regulasi, perjanjian kerja sama, akses informasi dan pelatihan untuk tenaga kontrak, aplikasi keluarga sehat yang belum optimal, anggaran untuk sarana prasarana dan alat kesehatan, penerimaan dari lintas program dan masyarakat, penerimaan tenaga kontrak terhadap insentif serta sistem pelaporan dan validasi data. Harapannya implementasi PIS PK dapat menggunakan tenaga kontrak sebagai anggota tim bina wilayah puskesmas, didukung dengan regulasi dan anggaran dari Kementerian kesehatan dan Pemda yang dibiayai dari BOK (tenaga kontrak BOK) selama 1 tahun. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada September 2019.

selengkapnya

Terlepas dari kemajuan dan perkembangan ekonomi di Indonesia dalam beberapa decade terakhir, lebih dari 30% anak - anak usia di bawah 5 tahun mengalami stunting. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa stunting tetap lebih banyak terkonsentrasi di rumah tangga miskin, yang mengarah pada penularan kemiskinan dan kesehatan yang buruk antar generasi. Sebuah riset dilakukan oleh M. Fikru Rizal dan van Doorslaer menggunakan data IFLS untuk mempelajari perubahan stunting pada 2007 dan 2014 untuk anak usia 0 - 59 bulan beserta kondisi ketimpangan sosial ekonominya dengan menggunakan Erreygers Concentration Index dan dekomposisi berbasis regresi.

Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan pada status stunting parah (severe stunting) namun tidak pada status stunting, serupa dengan penurunan yang signifikan pada derajat ketimpangan stunting. Pertumbuhan ekonomi secara umum, pengentasan kemiskinan, dan implementasi program kesehatan dan sosial yang berpihak pada masyarakat miskin selama periode yang dipelajari seperti perluasan cakupan asuransi untuk masyarakat miskin (Jamkesmas) dan program Transfer Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapa) adalah beberapa penjelasan yang masuk akal dari hasil yang diamati. Artikel ini dipublikasikan pada Agustus 2019 pada jurnal SSM - Population Health oleh Elsevier.

Selengkapnya

Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Universal Health Coverage. Setiap kota/kabupaten memiliki kebijakan daerahnya masing -masing yang bervariasi dalam mewujudkannya. Surakarta merupakan salah satu kota yang telah berhasil mewujudkan konsep UHC. Studi yang dilakukan oleh Rizky Amalia, Ari Probandari, Esti P. Pamungkasari, Tonang Dwi dan Ema N. Fitriana melihat implementasi kebijakan tersebut di Kota Surakarta melalui Analisis Segitiga Kebijakan untuk membantu memahami berbagai faktor yang terkait dalam setiap proses kebijakan.

Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi JKN di Surakarta dipengaruhi oleh komitmen tinggi dan komptenesi yang dimiliki aktor/ pelaku JKN, proses yang dinamis dalam menyesuaikan kebijakan pusat dan daerah dengan penerapan berbagai strategi untuk perluasan kepesertaan JKN, keberadaan padat penduduk di Surakarta, kesadaran dan kemauan tinggi dari masyarakat Surakarta serta ketersediaan dukungan teknologi. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kedokteran Kesehatan Indonesia pada Juli 2019.

selengkapnya

Sejak 2014, Indonesia mengimplementasikan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. Bentuk reformasi ini memberikan pengaruh pada kepuasan kerja bagi para tenaga kesehatan di klinik/puskesmas. Studi yang dilakukan oleh Chatila Maharani, dkk menilai tingkat kepuasan tenaga kesehatan dan beberapa faktor yang menyertainya pada dua kota di Provinsi Jawa Tengah setelah kebijakan ini dilaksanakan. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasan menunjukkan angka 3.19 dari 5. Tenaga kesehatan terlihat sangat puas dengan hubungan kerja dengan sejawat lainnya, perhitungan jam kerja, dan kondisi fisik pekerjaan. Namun, mereka kurang puas dengan sistem rujukan, standar pelayanan pada JKN, dan kebijakan JKN itu sendiri.

Beberapa faktor yang mempengaruhi secara kuat terhadap ketidakpuasan tersebut adalah tipe pelayanan praktek, kinerja dari tugas manajerial dan persepsi mereka pada pengalaman yang akan dirasakan pasien. Pemerintah dan BPJS perlu memberikan pertimbangan dan memperbaiki sistem JKN sehingga kepuasan tenaga kesehatan agar menjadi lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada jurnal BMC Health Services Research pada 2019.

selengkapnya