Artikel ini dipublikasikan pada 2017 di jurnal Contemporary Southeast Asia. Studi ini menganalisis latar belakang historis dari adopsi UHC di Indonesia untuk mengartikulasikan dua argumen yang saling terkait. Pertama, dalam demokrasi “muda” yang terdesentralisasi seperti Indonesia, pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam kebijakan kesehatan bereksperimen dengan skema asuransi kesehatan yang inovatif. Meskipun program inovatif semacam itu dapat memperluas ketidaksetaraan subnasional dan juga dapat berkontribusi pada adopsi UHC dengan meningkatkan arti penting reformasi kesehatan yang memungkinkan pembelajaran dari kebijakan tersebut. Kedua, perkembangan kelembagaan seperti desentralisasi dan pengenalan pemilihan langsung lokal dapat berdampak besar pada insentif bagi elit politik untuk menyediakan layanan sosial berbasis luas.

Singkatnya, pendekatan untuk merancang program asuransi kesehatan di Indonesia telah berubah secara radikal selama lima dekade terakhir. Awalnya dirancang sebagai tunjangan lapangan kerja untuk sektor kecil populasi, program asuransi kesehatan dimasukkan selama Orde Baru ke dalam agenda jaminan sosial yang lebih luas. Dengan demokratisasi, program asuransi kesehatan berskala besar bagi masyarakat miskin menjadi alat utama dalam pengentasan kemiskinan dan kebijakan pembangunan, dan kemudian, dengan diperkenalkannya UHC sebagai tujuan kebijakan utama, akses ke layanan kesehatan semakin dikonseptualisasikan sebagai hak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti yang disajikan di artikel ini menunjukkan bahwa walaupun rencana asuransi kesehatan nasional berperan dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan di Indonesia, namun pemerintah daerah yang memelopori UHC di beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia

selengkapnya

Artikel ini dipublikasikan pada 2018 di jurnal Global Health Action. Poin yang diangkat yaitu Public Health Development Index (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat/PHDI) memiliki 30 indikator kesehatan dari seluruh siklus masa hidup dan sepanjang rangkaian perawatan kesehatan. Pola ketimpangan dalam PHDI diamati antar dan di dalam provinsi Indonesia: menggemakan temuan dari penelitian lain yang telah menemukan ketidaksetaraan geografis dalam indikator terkait kesehatan di negara ini.

Artikel ini menjelaskan bahwa provinsi -provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki PHDI yang rendah dan kesenjangan sangat tinggi dalam regional provinsi tersebut contohnya Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hal ini disebabkan karena ditemukan hambatan secara geografis dan masih terjadi kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa dampak yang paling tidak diinginkan dari perspektif kesehatan masyarakat, pembangunan dan ketimpangan adalah masalah geografis di Indonesia. Selain itu, tantangan untuk penyakit tidak menular (PTM) masih sangat tinggi di Indonesia. Regional Jawa Bali memiliki subindeks tertinggi untuk layanan kesehatan dan memiliki ketimpangan antar provinsi yang rendah didalam regional tersebut.

Selengkapnya

Kasus TB paru dengan BTA + di Puskesmas Simpang Tiga di kabupaten Pidie adalah sekitar 60 kasus pada 2014 dan meningkat menjadi 84 kasus pada 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Vera Nazhira Arifin, Juariah, Aslam Nur dan Farhan M Uzair ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan dukungan sosial dengan kepatuhan minum obat TB paru dengan strategi DOTS di Puskesmas Simpang Tiga di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 63,75% responden yang patuh minum obat, 57,50% responden dengan dukungan emosional buruk, 57,50% responden dengan dukungan informasi yang baik, 52,50% responden dengan dukungan instrumental yang baik, dan 51,25% responden dengan kondisi penghargaan dukungan.

Hasil analisis bivariat memperoleh dukungan emosional (OR = 2,1, nilai P = 0,121), dukungan informasi (OR = 3,5, nilai p = 0,009), dukungan instrumental (OR = 1,6, nilai p = 0,302), dan penghargaan dukungan ( ATAU = 0,6, nilai p = 0,387). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel pendukung informasi dominan mempengaruhi kepatuhan pengobatan dengan strategi DOTS pada pasien TB paru dengan nilai (OR = 3,5, nilai P = 0,009). Artikel ini diterbitkan pada IOP Conferences Series yang dapat diakses pada laman berikut

selengkapnya

TB merupakan penyakit yang harus dinotifikasi sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Berkaitan dengan notifikasi wajib kasus TB, dokter praktek mandiri dan klinik pratama swasta akan diwajibkan melaporkan kasus TB ke puskesmas setempat. Pelibatan praktisi swasta memiliki dampak penting terhadap perbaikan program penemuan dan pengobatan TB dan pencegahan meluasnya kasus TB resisten obat. Yogyakarta memiliki beban TB terbesar di DIY dan kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah praktisi swasta yang cukup besar. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kurniawati ini bertujuan untuk mendeskripsikan acceptability kebijakan notifikasi wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama swasta di Yogyakarta.

Gambaran acceptability (prospektif) kebijakan Notifikasi Wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama di Yogyakarta dideskripsikan dalam sikap afektif, beban, etisitas, dan koherensi intervensi. Pendekatan awal yang tepat, pengenalan sikap afektif dan komunikasi berkelanjutan akan memperingan beban dan mengatasi masalah etisitas tentang notifikasi wajib TB. Selain itu pemahaman awal yang baik ditambah pemahaman lanjut yang komprehensif dan penguatan kapasitas menjadi modal penting bagi koherensi intervesi dalam acceptability notifikasi wajib TB pada praktisi swasta. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Selengkapnya

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkenalkan konsep stewardship untuk memperjelas komponen praktis tata kelola pemerintahan di sektor kesehatan. Bagi WHO, stewardship berkonsentrasi pada bagaimana para aktor pemerintah mengambil tanggung jawab untuk sistem kesehatan dan kesejahteraan penduduk, memenuhi fungsi sistem kesehatan, menjamin keadilan, dan mengoordinasikan interaksi dengan pemerintah dan masyarakat. Artikel yang ditulis oleh Derick W. Brinkerhoff, Harry E. Cross, Suneeta Sharma, dan Taylor Williamson menyajikan beberapa contoh penatalayanan kesehatan di berbagai negara telah mengatasi masalah keamanan kesehatan, perluasan pelayanan primer, keluarga berencana dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini diulas melalui pembelajaran dari kebijakan, program dan manajemen yang bermanfaat bagi praktisi dan pendidikan.

Beberapa tema yang muncul sebagai bahasan dalam artikel ini diantaranya pondasi kerangka hukum untuk penatalayanan yang efektif, pentingnya pengaturan kelembagaan sebagai enabling factor, pengaruh entitas regional dan global pada penatalayanan nasional, hubungan antara struktur pengambilan keputusan yang kredibel dan stewardship, dan jalan menuju pembiayaan berkelanjutan dan mobilisasi sumber daya domestik. Pembahasan pada artikel ini diakhiri dengan menyoroti beberapa kesenjangan dalam pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan stewardship kesehatan. Artikel ini diterbitkan pada 2019 di jurnal Public Administration and Development Vol. 13 – Wiley Online Library.

selengkapnya

Strengthening Quality Education atau Kerangka Aksi untuk Penguatan Pendidikan Kebidanan merupakan panduan untuk mengembangkan pendidikan kebidanan baik sebelum ataupun dalam proses pelayanan untuk menunjang layanan berkualitas tinggi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan kehidupan ibu dan bayi yang baru lahir. Dokumen ini diterbitkan pada 72^nd World Health Assembly atau Agenda Majelis Kesehatan Dunia ke - 72, yang telah dikembangkan oleh WHO, UNFPA, UNICEF, dan ICM yang me ncakup 7 langkah yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan dalam kesehatan ibu dan anak (utamanya pada bayi baru lahir).

Tujuh langkah utama diantaranya : 1) Penguatan kepemimpinan dan kebijakan, 2) Pengumpulan data dan bukti pendukung, 3) penguatan dukungan publik dan advokasi, 4) Kesiapan institusi pendidikan, praktek klinis dan mentor klinis, 5) Penguatan standar fakultas dan kurikulum, 6) Pendidikan bagi mahasiswa, dan 7) Monitoring, review, evaluasi dan adjusting. Artikel ini dipublikasikan oleh WHO pada 2019.

selengkapnya