Reportase Webinar Tantangan dan Strategi Penanganan Obesitas pada Anak

22 juli 2022

Dalam memperingati Hari Anak Nasional, Pusat Kebijkan dan Manajemen Kesehatan FK – KMK UGM menyelenggarakan seminar “Tantangan dan Strategi Penanganan Obesitas pada Anak” pada Jum’at (29/7/2022). Narasumber dan pembahas dalam kegiatan ini berasal dari berbagai instansi. Narasumber pertama adalah dr. Friana Asmely MARS yang menjabat sebagai Kabid Kesmas Dinkes DKI Jakarta. Nurul Wahidah, SKM, M.Kes selaku Kabid Kesmas Dinkes Kalimantan Timur sebagai narasumber kedua. Sedangkan pembahas antara lain dr. Erna Mulati, M.Sc., C.M.F.M. yang menjabat sebagai Direktur Gizi & KIA, Kemenkes RI dan Astrid Citra Padmita, SKM, M.Sc. dari UNICEF. Kegiatan ini dimoderatori oleh Tri Muhartini, MPA.

Continue reading

World Hepatitis Day 2022 – Bringing hepatitis care closer to you

Hari Hepatitis Sedunia diperingati setiap tahun pada 28 Juli untuk meningkatkan kesadaran akan virus hepatitis, yang menyebabkan peradangan hati yang menyebabkan penyakit parah dan kanker hati. Dunia saat ini menghadapi wabah baru infeksi hepatitis akut yang tidak dapat dijelaskan yang mempengaruhi anak – anak. WHO, bersama dengan para ilmuwan dan pembuat kebijakan di negara – negara yang terkena dampak, bekerja untuk memahami penyebab infeksi ini yang tampaknya bukan milik salah satu dari 5 jenis virus hepatitis yang diketahui: A, B, C, D, dan E.

Pada Hari Hepatitis Sedunia 2022, WHO menyoroti perlunya mendekatkan perawatan hepatitis ke fasilitas kesehatan primer dan masyarakat sehingga orang memiliki akses yang lebih baik ke pengobatan dan perawatan, apa pun jenis hepatitis yang mungkin mereka derita. WHO bertujuan untuk mencapai eliminasi hepatitis pada tahun 2030. Untuk mencapainya, WHO menyerukan kepada negara – negara untuk mencapai target spesifik: 1) Mengurangi infeksi baru hepatitis B dan C hingga 90%; 2) Mengurangi kematian terkait hepatitis akibat sirosis hati dan kanker sebesar 65%; 3) Pastikan bahwa setidaknya 90% orang dengan virus hepatitis B dan C terdiagnosis; dan 4) Setidaknya 80% dari mereka yang memenuhi syarat menerima perawatan yang tepat.

selengkapnya

 

Reportase Webinar Kesiapan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Transformasi Sistem Kesehatan dalam Penguatan Pilar Pembiayaan Kesehatan di Daerah

Forum Kebijakan JKN: Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi Dalam Penguatan Dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di Daerah

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM, menggelar webinar Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk “Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN”. Kegiatan ini terdiri atas enam seri dan dilaksanakan pada setiap bulan dari Juni – Desember 2022 dengan melibatkan mitra dari perguruan tinggi di beberapa provinsi.

Continue reading

Webinar Diseminasi Studi Pandangan, Penerimaan, Kekhawatiran, dan Aksesibilitas terhadap Vaksin COVID-19, 3T serta Pencegahan dan Dampak COVID-19 terhadap Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar Diseminasi Studi Pandangan, Penerimaan, Kekhawatiran, dan Aksesibilitas terhadap Vaksin COVID-19, 3T serta Pencegahan dan Dampak COVID-19 terhadap Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

25 – 28 Juli 2022

   Latar Belakang

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM dengan dukungan Australia – Indonesia Health Security Partnership telah melaksanakan studi tentang Pandangan, Penerimaan, Kekhawatiran, dan Aksesibilitas terhadap Vaksin COVID-19, 3T serta Pencegahan dan Dampak COVID-19 terhadap Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul), Jawa Tengah (Kota Pekalongan dan Kabupaten Magelang), Bali (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem), dan Sulawesi Selatan (Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa).

Penelitian ini menganalisis pandangan, penerimaan, dan kepedulian terhadap vaksin COVID-19, 3T, dan langkah – langkah pencegahan ke pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan cakupan vaksinasi ke semua populasi, terutama kelompok lanjut usia dan disabilitas. Kelompok tersebut dalam banyak program pemerintah seringkali terlupakan. Hasil penelitian telah memberikan gambaran pemahaman tentang faktor – faktor kontributif terkait aksesibilitas vaksin COVID-19; mispersepsi, misinformasi, dan disinformasi seputar vaksin dan COVID-19 secara umum; sarana komunikasi yang paling disukai dan kurang disukai untuk kelompok lanjut usia dan disabilitas; respons nasional dan subnasional terhadap pandemi COVID-19; dan respons masyarakat (laki-laki dan perempuan) terhadap pandemi COVID-19.

Selain itu, penelitian telah mengeksplorasi dampak COVID-19 terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Dampak COVID-19 telah terjadi pada perempuan dan laki-laki dari kelompok dewasa muda, dewasa, lansia, disabilitas, ibu hamil, LGBT dan orang dengan HIV/AIDS. Berbagai dampak yang dialami oleh perempuan dan laki – laki dari semua kelompok ini adalah pada kebutuhan rumah tangga, aktivitas sosial, kehilangan pekerjaan, kesehatan, dan pekerjaan rumah tangga.

Laki – laki dalam penelitian ini cenderung lebih banyak merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama terkait dengan kehilangan pekerjaan dan perubahan pendapatan, berbeda dengan perempuan yang merasakan dampak COVID-19 pada penambahan beban kerja rumah tangga selama pandemi COVID-19. Di sisi lain ditemukan adanya konflik dan kekerasan rumah tangga pada perempuan yang terjadi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Sementara kelompok disabilitas yang paling terdampak adalah tuna netra dengan profesi tukang pijat yang tidak dapat memberikan layanan selama pandemi COVID-19 tetapi sulit untuk mencari pekerjaan baru. Hal ini berbeda dengan kelompok disabilitas lainnya yang kehilangan pekerjaan tapi tetap dapat melakukan pekerjaan serabutan lainnya. Kelompok rentan juga mengalami kendala untuk mengakses pelayanan kesehatan, mereka mengalami perubahan layanan di puskesmas dan RS selama pandemi COVID-19.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 membutuhkan strategi pencegahan dan penanganan dampak yang disesuaikan dengan dinamika di setiap kelompok masyarakat. Pemerintah daerah perlu menjadi pengambil keputusan terdepan yang perlu memahami persoalan ini mengingat pengelaman dari setiap kelompok selama pandemi COVID-19 yang didapatkan memiliki variasi dari situasi daerah.

   Tujuan 

Melalui diseminasi ini, diharapkan:

  1. Pemerintah Daerah memahami pandangan, penerimaan, kekhawatiran, dan aksesibilitas terhadap Vaksin, 3T, dan Pencegahan COVID-19
  2. Pemerintah Daerah memahami dampak dari pandemi COVID-19 dalam perspektif GEDSI
  3. Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek GEDSI dalam penyusunan kebijakan
  4. Pemerintah Daerah dapat merancang strategi dan komunikasi risiko untuk menghadapi tantangan krisis kesehatan masa depan

   Target Peserta

  1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali
  2. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Gowa, Kulon Progo, Gunung Kidul, Karangasem, Buleleng dan Kota Pekalongan
    • Satgas COVID-19
    • Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
    • Stakeholder terkait
  3. Dinas Sosial Kabupaten Maros, Gowa, Kulon Progo, Gunung Kidul, Karangasem, Buleleng dan Kota Pekalongan

   Agenda Kegiatan

{tab title=”25 JULI 2022″ class=”red” align=”justify”}

VIDEO RECORDING

 

Waktu Topik Pembicara

25 Juli | DI Yogyakarta
10.00 – 10.05 WIB Sambutan dan Pembukaan Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
10.05 – 10.10 Pengantar AIHSP

10.10 – 10.20 WIB
(10 menit)

 Topik 1: Memahami pandangan, penerimaan, kekhawatiran, dan aksesibilitas terhadap Vaksin, 3T, dan Pencegahan COVID-19 di DI Yogyakarta Srimurni Rarasati
Moderator: Drevina

10.20 – 10.40 WIB
(20 menit)

 Pembahasan

Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul (10’)
Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo (10’)
Moderator: Drevina
10.40 – 11.00 WIB
(20 menit)		 Diskusi dan tanya jawab Moderator: Drevina

11.00 – 11.10 WIB
(10 menit)

 Topik 2: Analisis dampak COVID-19 pada GEDSI di DI Yogyakarta Desintha Dwi Asriani
Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi DI Yogyakarta

11.10 – 11.30 WIB
(20 menit)

 Pembahasan

Dinas Sosial Kab. Gunung Kidul (10’)
Dinas Sosial Kab. Kulon Progo (10’)
Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi DI Yogyakarta

11.30 – 11.50 WIB
(20 menit)

 Diskusi dan tanya jawab Moderator:
Koordinator AIHSP Provinsi DI Yogyakarta
11.50 – 12.00 WIB Penutupan dan tindak lanjut AIHSP

 

{tab title=”26 JULI 2022″ class=”orange”}

VIDEO RECORDING

 

Waktu Topik Pembicara

26 Juli | Sulawesi Selatan
10.00 – 10.05 WITA Sambutan dan Pembukaan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
10.05 – 10.10 Pengantar AIHSP

10.10 – 10.20 WITA
(10 menit)

 Topik 1: Memahami pandangan, penerimaan, kekhawatiran, dan aksesibilitas terhadap Vaksin, 3T, dan Pencegahan COVID-19 di Sulawesi Selatan Mentari Widiastuti
Moderator: Yulianto Kurniawan

10.20 – 10.40 WITA
(20 menit)

 Pembahasan

Dinas Kesehatan Kab. Gowa (10’)
Dinas Kesehatan Kab. Maros (10’)
Moderator: Yulianto Kurniawan
10.40 – 11.00 WITA
(20 menit)		 Diskusi dan tanya jawab Moderator: Yulianto Kurniawan

11.00 – 11.10 WITA
(10 menit)

 Topik 2: Analisis dampak COVID-19 pada GEDSI di Sulawesi Selatan Sandra Frans
Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi Sulawesi Selatan

11.10 – 11.30 WITA
(20 menit)

 Pembahasan

Dinas Sosial Kab. Maros (10’)
Dinas Sosial Kab. Gowa (10’)
Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi Sulawesi Selatan

11.30 – 11.50 WITA
(20 menit)

 Diskusi dan tanya jawab Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi Sulawesi Selatan
11.50 – 12.00 WITA Penutupan dan tindak lanjut AIHSP

 

{tab title=”27 JULI 2022″ class=”blue”}

VIDEO RECORDING

 

Waktu Topik Pembicara

27 Juli 2022 | Bali
10.00 – 10.05 WITA Sambutan dan Pembukaan Dinas Kesehatan Provinsi Bali
10.05 – 10.10 Pengantar AIHSP

10.10 – 10.20 WITA
(10 menit)

 Topik 1: Memahami pandangan, penerimaan, kekhawatiran, dan aksesibilitas terhadap Vaksin, 3T, dan Pencegahan COVID-19 di Bali Dwie Susilo
Moderator: Citra Lestari

10.20 – 10.40 WITA
(20 menit)

 Pembahasan

Dinas Kesehatan Kab. Buleleng (10’)
Dinas Kesehatan Kab. Karangasem(10’)
Moderator: Citra Lestari
10.40 – 11.00 WITA
(20 menit)		 Diskusi dan tanya jawab Moderator: Citra Lestari

11.00 – 11.10 WITA
(10 menit)

 Topik 2: Analisis dampak COVID-19 pada GEDSI di Bali Tri Muhartini
Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi Bali

11.10 – 11.30 WITA
(20 menit)

 Pembahasan

Dinas Sosial Kab. Buleleng (10’)
Dinas Sosial Kab. Karangasem (10’)
Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi Bali

11.30 – 11.50 WITA
(20 menit)

 Diskusi dan tanya jawab Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi Bali
11.50 – 12.00 WITA Penutupan dan tindak lanjut AIHSP

 

{tab title=”28 JULI 2022″ class=”green”}

VIDEO RECORDING

 

Waktu Topik Pembicara

28 Juli | Jawa Tengah
10.00 – 10.05 WIB Sambutan dan Pembukaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
10.05 – 10.10 Pengantar AIHSP

10.10 – 10.20 WIB
(10 menit)

 Topik 1: Memahami pandangan, penerimaan, kekhawatiran, dan aksesibilitas terhadap Vaksin, 3T, dan Pencegahan COVID-19 di Jawa Tengah Shita Dewi
Moderator: Yulianto Kurniawan

10.20 – 10.40 WIB
(20 menit)

 Pembahasan

Dinas Kesehatan Kab. Magelang (10’)
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (10’)
Moderator: Yulianto Kurniawan
10.40 – 11.00 WIB
(20 menit)		 Diskusi dan tanya jawab Moderator: Yulianto Kurniawan

11.00 – 11.10 WIB
(10 menit)

 Topik 2: Analisis dampak COVID-19 pada GEDSI di Jawa Tengah Herni Ramdlaningrum
Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi Jawa Tengah

11.10 – 11.30 WIB
(20 menit)

 Pembahasan

Dinas Sosial Kab. Magelang (10’)
Dinas Sosial Kota Pekalongan (10’)
Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi Jawa Tengah

11.30 – 11.50 WIB
(20 menit)

 Diskusi dan tanya jawab Moderator: Koordinator AIHSP Provinsi Jawa Tengah
11.50 – 12.00 WIB Penutupan dan tindak lanjut AIHSP

 

{/tabs}

 

Webinar Tantangan dan Strategi Penanganan Obesitas pada Anak

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar Tantangan dan Strategi Penanganan Obesitas pada Anak

29 Juli 2022  |  Pukul : 13.00-14.30 Wib

   Latar Belakang

Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi (energy intake) dengan energi yang digunakan (energy expenditure) dalam jangka waktu yang lama. Obesitas dapat terjadi pada siapa saja termasuk anak – anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, diperkirakan sekitar 18–19% anak berusia 5–12 tahun di Indonesia memiliki berat badan berlebih dan 11% anak di usia tersebut menderita obesitas.

Obesitas pada anak sangat merugikan kualitas hidup anak. Anak yang menderita obesitas berisiko mengalami kesulitan bernapas, peningkatan risiko patah tulang, hipertensi, penyakit kardiovaskular, resistensi insulin dan efek psikologis. Obesitas menyebabkan kemampuan motorik pada anak terganggu dalam melakukan aktivitas. Selain itu, secara psikologis anak dan remaja dengan obesitas mendapatkan stereotype yang negatif dari orang lain yang dapat berdampak pada penurunan kepercayaan diri, gangguan makan dan kesehatan yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup.

Penyebab obesitas pada anak terdiri dari berbagai faktor. Faktor kebiasaan sehari – hari anak misalnya pola makan, aktivitas fisik, pola tidur yang diterapkan pada anak, gaya hidup kurang gerak, pola pengasuhan orang tua, dan gaya hidup orang tua. Faktor lainnya seperti demografi, pekerjaan dan pendidikan orang tua, serta tingkat penghasilan disebutkan memiliki pengaruh terhadap kasus obesitas pada anak.

Hal ini menuntut para aktor kesehatan perlu melihat masalah obesitas pada anak ini tidak hanya sebagai masalah kesehatan yang perlu penanganan medis, tetapi juga masalah multifaktor seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sehingga penanganan masalah obesitas pada anak perlu dilakukan di semual tatanan; dari level individu berupa penanganan medis hingga level pemerintah berupa penetapan kebijakan. Oleh karena itu, dalam memperingati Hari Anak Nasional, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan webinar dengan judul “Tantangan dan Strategi Penanganan Obesitas pada Anak”.

   Tujuan 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari anak nasional yang jatuh pada 23 Juli. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk:

  1. Mengetahui situasi kasus obesitas pada anak saat ini.
  2. Mengetahui strategi dan tantangan kebijakan penanganan obesitas pada anak.
  3. Membahas penguatan kebijakan penanganan obesitas pada anak.

   Target Peserta

  1. Pengambil keputusan nasional dan daerah.
  2. Akademisi bidang kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dll.
  3. Peneliti, konsultan dan pemerhati bidang kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dll.
  4. Pemangku kepentingan lainnya.

   Narasumber

  1. Dinas Kesehatan DKI Jakarta
    • Situasi kasus obesitas pada anak di DKI Jakarta.
    • Tantangan dan strategi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penanganan obesitas di DKI Jakarta.
  2. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur
    • Situasi kasus obesitas pada anak di Kalimantan Timur.
    • Tantangan dan strategi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penanganan obesitas di Kalimantan Timur.

   Pembahas

  1. Direktorat Gizi dan KIA, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
  2. UNICEF

   Agenda Kegiatan

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Pukul : 13.00-14.30 Wib

   Detail Kegiatan

REPORTASE

Waktu Kegiatan Pembicara
13.00 – 13.05 WIB

Pembukaan

(5 menit)
13.00 – 13.10 WIB Sambutan Shita Listya Dewi, Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan Masyarakat, PKMK FK-KMK UGM (5 menit)
13.10 – 13.40 WIB

Pemaparan
  1. Dinas Kesehatan DKI Jakarta (15 menit)
  2. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (15 menit)
13.40 – 14.00 WIB

Pembahasan
  1. Direktorat Gizi & KIA, Kemkes RI (10 menit)
  2. UNICEF (10 menit)
14.00 – 14.15 WIB

Diskusi dan Tanya Jawab

(15 menit)
14.15 – 14.20 WIB

Penutupan

(5 menit)

 

 

Pertimbangan Implementasi Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia

Sejak 2020 hingga sekarang, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan sedang berupaya melakukan analisis untuk kelayakan penetapan kebijakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Dorongan besar dari cukai MBDK ini lahir akibat penetapan strategi dalam RPJMN 2020 – 2024 bidang kesehatan untuk “pengembangan sumber pembiayaan baru”. Cukai MBDK ini dirasa tepat untuk menjadi sumber pembiayaan kesehatan baru karena mengingat konsumsi MBDK di Indonesia terbanyak ketiga Asia Timur Selatan (Ferretti & Mariani, 2019).

Dari data Studi Diet Total (SDT) untuk Survei Konsumsi Makanan Individu Indoneia pada 2014 menggambarkan juga bahwa konsumsi minuman kemasan cair (minuman cincau, minuman isotonik cair, minuman coklat cair, soybean cair, teh cair dan lain lain) telah dikonsumsi oleh anak sejak usia 0 – 59 bulan sebanyak 30,7 ml/orang/hari, usia 5 – 12 tahun sebanyak 49,6 ml/orang/hari dan 13 – 18 tahun sebanyak 38 ml/orang/hari. Kelompok usia anak ini merupakan kelompok konsumsi minuman kemasan cairan yang paling banyak jika dibandingkan usia dewasa.

Di sisi lain, cukai MBDK menjadi pilihan strategis pemerintah karena dampak kesehatan yang dihasilkan memiliki besar terhadap penanganan prevalensi penyakit dengan beban biaya tinggi yaitu penyakit tidak menular (PTM): diabetes, gagal jantung dan beberapa tipe kanker (DiMeglio & Mattes, 2000; Malik & Hu, 2019). Jika dikaitkan, tingginya konsumsi MBDK ini sejalan pula dengan adanya peningkatan prevalensi PTM dari 2013 ke 2018 di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2018. Namun, saat ini yang menjadi pertanyaan besar oleh pemangku kepentingan khususnya kelompok industri adalah “apakah kebijakan cukai MBDK cukup efektif untuk mengatur konsumsi masyarakat, mencegah PTM dan meringankan beban biaya kesehatan Indonesia?”

Gambar 1. Klasifikasi dan Efektivitas Intervensi

Sumber: Hyseni et al., 2017.

Dua tinjauan sistematis menjelaskan pengaturan pola konsumsi masyarakat agar lebih sehat dapat dilakukan intervensi dari hilir ke hulu dimulai dari individu hingga kelompok masyarakat secara luas melalui kebijakan publik (Hyseni et al., 2017). Dari setiap intervensi tersebut juga dijelaskan memiliki tingkat efektifitas yang berbeda – beda (Hyseni et al., 2017). Dari beberapa tipe intervensi tersebut, UU/Regulasi dengan mengatur kandungan dalam makanan dan minuman memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi untuk mengurangi konsumsi tidak sehat dan menurunkan kematian akibat dari PTM (Hyseni et al., 2017).

Intervensi dengan UU/Regulasi untuk MBDK di Indonesia dapat berupa cukai agar dapat mengatur kandungan gula. Sebuah tinjauan sistematis menjelaskan bahwa cukai atau/dan pajak dari makanan dan minuman memliki risiko tinggi terhadap kesehatan dapat mengurangi konsumi masyarakat (Afshin et al., 2017; Blakely et al., 2020; Briggs et al., 2013). Sementara peningkatan konsumsi yang lebih sehat dilakukan dengan memberikan subsidi makan sehat (potongan harga dan memberikan akses) (Blakely et al., 2020; Waterlander et al., 2012; WHO, 2015).

Namun, intervensi tersebut akan dapat lebih efektif ketika terdapat intervensi yang multi komponen, seperti pengenaan pajak dan subsidi diikuti dengan promosi perilaku konsumsi makanan dan minuman yang sehat (Snyder et al., 2004). Dengan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan cukai MBDK perlu diiringi dengan strategi penanganan lain dan menginvestasikan hasil penerimaan cukai untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Penanganan konsumsi MBDK juga membutuhkan keterlibatan dari berbagai sektor di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penulis: Tri Muhartini, MPA
Divisi Public Health PKMK UGM

Referensi

  • Afshin, A., Peñalvo, J. L., Gobbo, L. del, Silva, J., Michaelson, M., O’Flaherty, M., Capewell, S., Spiegelman, D., Danaei, G., & Mozaffarian, D. (2017). The prospective impact of food pricing on improving dietary consumption: A systematic review and meta-analysis. In PLoS ONE (Vol. 12, Issue 3). Public Library of Science. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172277
  • Blakely, T., Cleghorn, C., Mizdrak, A., Waterlander, W., Nghiem, N., Swinburn, B., Wilson, N., & Ni Mhurchu, C. (2020). The effect of food taxes and subsidies on population health and health costs: a modelling study. The Lancet Public Health, 5(7), e404–e413. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30116-X
  • Briggs, A. D. M., Mytton, O. T., Madden, D., O’Shea, D., Rayner, M., & Scarborough, P. (2013). The potential impact on obesity of a 10% tax on sugar-sweetened beverages in Ireland, an effect assessment modelling study. BMC Public Health, 13(1). https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-860
  • DiMeglio, D. P., & Mattes, R. D. (2000). Liquid versus solid carbohydrate: effects on food intake and body weight. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders : Journal of the International Association for the Study of Obesity, 24(6), 794–800. https://doi.org/10.1038/SJ.IJO.0801229
  • Ferretti, F., & Mariani, M. (2019). Sugar-sweetened beverage affordability and the prevalence of overweight and obesity in a cross section of countries. Globalization and Health, 15(1). https://doi.org/10.1186/s12992-019-0474-x
  • Hyseni, L., Bromley, H., Kypridemos, C., O’Flaherty, M., Lloyd-Williams, F., Guzman-Castillo, M., Pearson-Stuttard, J., & Capewell, S. (2017). Systematic review of dietary trans-fat reduction interventions. In Bulletin of the World Health Organization (Vol. 95, Issue 12). World Health Organization. https://doi.org/10.2471/BLT.16.189795
  • Malik, V. S., & Hu, F. B. (2019). Sugar-Sweetened Beverages and Cardiometabolic Health: An Update of the Evidence. Nutrients, 11(8). https://doi.org/10.3390/NU11081840
  • Snyder, L. B., Hamilton, M. A., Mitchell, E. W., Kiwanuka-Tondo, J., Fleming-Milici, F., & Proctor, D. (2004). A meta-analysis of the effect of mediated health communication campaigns on behavior change in the United States. Journal of Health Communication, 9 Suppl 1, 71–96. https://doi.org/10.1080/10810730490271548
  • Waterlander, W. E., Steenhuis, I. H. M., de Boer, M. R., Schuit, A. J., & Seidell, J. C. (2012). Introducing taxes, subsidies or both: The effects of various food pricing strategies in a web-based supermarket randomized trial. Preventive Medicine, 54(5), 323–330. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2012.02.009
  • WHO. (2015). Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases.

 

Dampak Pandemi COVID-19 Pada Pelayanan KIA dan KB di 120 Kab/Kota Lokus Penurunan AKI dan AKB

person holding belly photo

person holding belly photoBencana nasional non alam yang disebabkan oleh Corona virus Disease (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan terganggunya ketersediaan dari pelayanan kesehatan dasar, terutama pelayanan kesehatan untuk ibu, anak dan bayi baru lahir. Di Amerika, beberapa rumah sakit membuat kebijakan untuk mengubah bangsal bersalin menjadi bangsal perawatan untuk pasien COVID-19, membatasi pendamping persalinan di kamar bersalin dan menawarkan induksi persalinan agar ibu yang akan bersalin secepat mungkin meninggalkan rumah sakit. Sedangkan di negara miskin dan berkembang, bahkan sebelum ada pandemi COVID-19 akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas sangat jarang bahkan tidak tersedia atau tidak dapat dijangkau oleh jutaan wanita. Adanya pandemi COVID-19 memperburuk keadaan ini dan kemungkinan berdampak pada morbiditas dan mortalitas ibu dan anak (Stein, Ward, & Cantelmo, 2020).

Berdasarkan perkiraan para ahli dengan mempertimbangkan dampak epidemi Ebola (2014-2016) terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, akan ada 4 negara miskin dan berkembang yang akan mengalami dampak tidak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Keempat negara tersebut yaitu India, Indonesia, Nigeria dan Pakistan. Diperkirakan akan terjadi penambahan 31.980 kematian ibu, 395.440 kematian bayi baru lahir, dan 338.760 bayi lahir mati sehingga total 766.180 kematian tambahan di empat negara ini atau setara dengan peningkatan kematian sebesar 31% apabila terjadi penurunan pelayanan kesehatan saat pandemi. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila tidak ada tindakan segera yang dapat membantu mencegah dampak tidak langsung pandemi COVID-19 pada pelayanan kesehatan ibu dan anak (Penn-Kekana, 2020).

Untuk mencegah dampak tidak langsung pandemi COVID-19, diperlukan suatu upaya inovatif untuk mengetahui bagaimana pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap program KIA dan KB melalui kegiatan elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev) yang dilakukan di 120 kab/kota lokus penurunan AKI dan AKB. Kegiatan ini melibatkan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kebijakan dan Manajemen (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK – KMK) UGM yang bekerja sama dengan 13 perguruan tinggi mitra untuk mendampingi 120 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menyusun dokumen.

Sistem e-Monev ini berbasis web yang menggunakan data rutin Komdat untuk monitoring yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Kegiatan ini menghasilkan tiga bentuk dokumen meliputi dokumen analisis dampak, analisis kebijakan, dan policy brief berupa rekomendasi dan harapan untuk berbagai pihak. Terdapat 8 indikator pelayanan KIA dalam Komdat yang digunakan untuk monitoring yaitu kunjungan pertama ibu hamil (K1), kunjungan keempat ibu hamil (K4), persalinan di fasilitas kesehatan, kunjungan Neonatal (KN) Lengkap, pemantauan tumbuh kembang balita (SDIDTK), pelayanan imunisasi dasar lengkap, kematian ibu dan program KB. Data Komdat yang digunakan telah diverifikasi oleh Direktorat Kesehatan Keluarga, Ditjen Kesmas Kemenkes RI. Data yang telah diverifikasi dikelola dan disajikan dalam bentuk Dashboard yang disajikan di web. Data di web dianalisis oleh Dinas Kesehatan didampingi pendamping universitas, dan disajikan dalam bentuk analisis dampak.

Berdasarkan analisis di level nasional ada berbagai hasil menarik yang didapatkan, cakupan K4 merupakan indikator paling terdampak pandemi COVID-19 sedangkan program KB adalah indikator yang paling sedikit terdampak pandemi. Pandemi berdampak juga pada Posyandu yang tutup dan pembatasan jam pelayanan di fasilitas kesehatan yang berakibat pelayanan KIA dan KB tidak dapat terlaksana dengan optimal. Sebagian besar dinas kesehatan kabupaten/ kota memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi dan memastikan pelayanan kesehatan tetap dapat diberikan.

Hal lain yang menyebabkan cakupan indikator mengalami penurunan adalah karena keengganan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kekhawatiran akan tertular virus COVID-19 membuat ibu hamil menunda untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, kekhawatiran tenaga kesehatan akan tertular dari pasien juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan pelayanan KIA dan KB. Beberapa dinas kesehatan kabupaten/ kota juga menginformasikan adanya stigma negatif di masyarakat yang beredar terkait pandemi ini telah berdampak pada menurunnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan dan ketidakjujuran pasien dapat meningkatkan peluang tenaga kesehatan tertular sehingga pelayanan tidak dapat diberikan secara optimal. Berbagai kebijakan telah diberlakukan untuk menangani pandemi ini, akan tetapi dinas kesehatan masih membutuhkan dukungan dari berbagai lintas sektor untuk memulihkan pelayanan.

Hasil dari kegiatan ini telah dipublikasikan dalam Bulletin of the World Health Organization,

selengkapnya https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8795852/ 

 

Referensi

Penulis ringkasan: Monita Destiwi
Tim Peneliti : Laksono Trisnantoro, Insan Rekso Adiwibowo, Monita Destiwi, Rokhana Diyah Rusdiati