Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) atau yang dikenal dengan minuman berpemanis bergula adalah cairan yang ditambahkan dengan berbagai macam bentuk gula. Konsumsi minuman berpemanis berlebih berkontribusi terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti penambahan berat badan, meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 serta penyakit kardiovaskuler. WHO menyarankan orang dewasa dan anak - anak untuk mengurangi asupan gula hingga kurang dari 10% dari total asupan energi dan dilanjutkan hingga kurang dari 5% dari total asupan energi.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Widi A. C Daeli dan Atik Nurwahyuni bertujuan untuk mengetahui determinan sosial ekonomi yang mempengaruhi konsumsi minuman berpemanis. Riset ini dibuat menggunakan data sekunder dari survey sosial ekonomi nasional (Susenas) Tahun 2017 dengan model two part (OLS, Probit dan Tobit). Variabel akses internet merupakan variabel yang konsisten berhubungan dengan penurunan pengeluaran dan partisipasi rumah tangga untuk konsumsi minuman berpemanis. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi promosi iklan layanan kesehatan masyarakat terkait bahaya konsumsi minuman berpemanis berlebihan dan pencantuman batas aman konsumsi minuman berpemanis pada label kemasan perlu dilakukan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia pada 2019.

Selengkapnya

WHO telah mendesak negara - negara untuk menerapkan sin tax pada barang - barang yang mengandung kadar gula tinggi untuk mengatasi epidemi obesitas di seluruh dunia saat ini. Akibatnya, pajak gula menjadi semakin populer. Namun, banyak sistem pajak gula diterapkan tanpa mempertimbangkan apakah sistem ini sesuai untuk mengatasi masalah obesitas atau berkelanjutan dalam jangka panjang. Agar sistem perpajakan berkelanjutan, sistem perpajakan harus mematuhi prinsip - prinsip sistem perpajakan yang baik.

Artikel ini menunjukkan modifikasi prinsip - prinsip umum dari sistem pajak yang baik agar secara khusus dapat diterapkan pada sistem pajak gula. Prinsip - prinsip pajak yang dimodifikasi dapat diterapkan untuk menentukan apakah sistem pajak gula adalah alat yang tepat untuk mengatasi obesitas serta keberlanjutannya di masa depan. Kerangka kerja konseptual memberikan pedoman kepada legislator bahwa pengembangan sistem dipengaruhi oleh pentingnya masing - masing prinsip yang mempengaruhi satu sama lain. Kerangka kerja ini membantu untuk memberikan panduan tentang apa yang bisa dianggap sebagai pilihan yang sangat dapat diterima. Artikel ini dipublikasikan pada South African Journal of Accounting Research.

selengkapnya

Secara global, telah terjadi pergeseran pola konsumsi ke pemilihan makanan tinggi kalori diiringi dengan penurunan aktivitas fisik. Orang yang kelebihan berat badan dan obesitas memiliki risiko yang secara signifikan lebih tinggi untuk penyakit tidak menular. Obesitas memiliki dampak besar pada ekonomi nasional dengan mengurangi produktivitas dan harapan hidup dan meningkatkan kecacatan dan biaya perawatan kesehatan. Banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi beban ganda: tingginya prevalensi gizi buruk dan obesitas.

Untuk menghindari peningkatan obesitas pada generasi mendatang, pemerintah dan mitra pembangunan harus mengadopsi pendekatan komprehensif, yang mencakup fokus yang kuat pada langkah - langkah pencegahan. Intervensi yang menjanjikan meliputi: memberi mandat pelabelan makanan olahan; meningkatkan pendidikan konsumen; mendukung kebijakan fiskal yang kuat, seperti pengenaan pajak atas makanan yang tidak sehat; berinvestasi dalam program nutrisi anak usia dini; dan meningkatkan desain perkotaan, seperti taman bermain di sekolah dan jalur pejalan kaki dan sepeda.

selengkapnya

Peraturan Menteri Kesehatan mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit diterbitkan oleh Menteri Kesehatan RI pada awal 2020. Peraturan ini merupakan bentuk penyesuaian dan pengembangan kebutuhan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019. Didalamnya berisi penjelasan dan gambaran mengenai bentuk dan jenis pelayanan rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, perizinan rumah sakit, ketentuan peralihan dan penutup. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada 14 Januari 2020.

selengkapnya

Pada awal Februari 2020 ini, WHO baru saja mempublikasikan sebuah buku petunjuk untuk menyusun Evidence Briefs Policy sebagai rujukan utama yang dapat digunakan oleh negara - negara khususnya anggota EVIPNet Eropa. Buku petunjuk ini memberikan gambaran bagi pembacanya untuk menyusun bukti kuat dalam menyusun kebijakan beserta bagaiman proses penyusunan dan pengorganisasian pertemuan policy dialogue.

Buku yang terdiri dari 161 halaman ini, memuat langkah - langkah yang diperlukan dalam persiapan, pengembangan dan evaluasi pengembangan Evidence Briefs Policy serta langkah - langkah yang diperlukan dalam membuat policy dialogue. Terdapat template yang secara khusus disediakan untuk memandu seluruh proses pembutannya serta beberapa contoh (berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan), tips (do and donts), serta sumber daya pendukung lain yang dibutuhkan sebagai panduan teknis untuk menghasilkan Evidence Briefs Policy dan menyusun policy dialogue.

selengkapnya

Diskusi ini dimoderatori oleh Putu Eka Andayani, SKM, MKes dengan narasumber tunggal Dr. dr. Beni Satria, S.Ked., M.Kes., SH, MHKes. Dr. Beni seorang pakar dan praktisi muda dari kota Medan yang sangat aktif dalam pembahasan kebijakan dan manajemen RS di Indonesia. Forum ini juga bagian dari program FK-KMK UGM untuk memberi kesempatan para pemikir muda kebijakan dan manajemen kesehatan Indonesia untuk memaparkan buah pikirannya.

Selengkapnya

Sebuah pertemuan ilmiah pertama SEAMEO akan diselenggarakan pada 11 - 12 September 2020 di Jakarta. Pertemuan ilmiah ini mengambil tema “Ensuring Quality Early Life for Productive Human Resources”. Tujuan utama acara ini untuk menyediakan ruang pertemuan yang membahas perspektif dan cerita sukses serta beberapa tantangan dan ditemukan berdasarkan praktik nyata dan hasil riset untuk mendukung kualitas kehidupan khususnya bagi penduduk kawasan Asia Tenggara.

Agenda ini masih membuka kesempatan untuk bergabung melalui pengumpulan Abstract yang dapat dikirimkan maksimal sampai dengan 15 Mei 2020.

selengkapnya

Sejak 2010, pemerintah Indonesia telah membuat program manajemen penyakit kronis melalui Program Pengendalian Penyakit Kronis (Prolanis) untuk penderita diabetes dan hipertensi. Program ini dilanjutkan seiring dengan dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014. Sebuah studi dilakukan untuk melihat pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Prolanis periode 2014 hingga 2016.

Hasilnya menunjukkan ada kecenderungan peningkatan peserta Prolanis, dari sekitar 11.000 peserta pada 2014 menjadi lebih dari 250.000 pada 2016. Lebih dari 70% peserta adalah orang dewasa yang tinggal di Jawa, sementara itu tingkat penerimaan sangat rendah di daerah lain. Dari beragam kegiatan yang ada di Prolanis, olahraga/aktivitas fisik menjadi hal yang sering dilakukan. Dibandingkan dengan daerah lain, wilayah Jawa adalah daerah yang paling aktif. Total pengeluaran untuk program Prolanis pada 2016 meningkat hampir tiga kali lipat dari biaya tahunan pada 2014. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal PLOS One pada Januari 2020.

selengkapnya

Untuk membuat ringkasan status penilaian manajemen kedaruratan kesehatan di China telah dilakukan melalui hasil pengukuran indikator kedaruratan kesehatan yang merujuk pada database penelitian kesehatan. Sebuah studi evaluasi dilakukan oleh Jia Wang dkk dengan menggunakan alat ukur kualitas Ekman.

Terdapat banyak jenis dan metode penilaian kedaruratan di China dengan dimensi dan indikator yang cukup rumit. Hukum, peraturan, dan kebijakan dasar untuk penilaian tersebut perlu diperkuat lebih lanjut. Relevansi seluruh penilaian proses dan aplikasi praktisnya juga perlu ditingkatkan. Metode evaluasi harus dipilih sesuai dengan tujuan evaluasi, objek evaluasi,dan konten dari evaluasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, penelitian korelasional lebih lanjut tentang manajemen darurat kesehatan proses sistem evaluasi harus dieksplorasi dan ditingkatkan. Artikel ini dipublikasikan oleh International Journal of Environmental Research and Public Health pada September 2019.

selengkapnya

Permasalahan stunting telah banyak dibahas dari berbagai perspektif. Pada pertemuan Outlook Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020 (Senin, 27 Januari 2020), tim Divisi Public Health – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM mencoba untuk melihat penanggulangan stunting dalam perspektif layanan kesehatan yang berkeadilan. Secara global, Indonesia termasuk ke dalam 27 negara yang mengalami perkembangan dalam penanganan masalah stunting pada kelompok anak balita. Sementara itu, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya untuk mengatasi ‘wasting’ pada balita dan obesitas pada perempuan dewasa.

Reportase selengkapnya dapat disimak pada link berikut

selengkapnya   materi