Penyusunan kebijakan dalam layanan kesehatan memerlukan data lokal yang bisa diandalkan. Sumber data intervensi kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mengisi Lives Saved Tool (LiST), yaitu suatu alat perencanaan kebijakan yang umum digunakan untuk kesehatan wanita dan anak - anak. Sebuah artikel mengevaluasi sebanyak empat sumber data perawatan antenatal yang ada di Palestina untuk mendiskusikan implikasi penggunaannya dalam LiST. Artikel ini ditulis oleh Ingrid K. Friberg1, Mahima Venkateswaran, Buthaina Ghanem dan J. Frederik Frøen yang dipublikasikan di BMC Public Health pada Januari 2019.

Selengkapnya

Pendekatan patient centered care dalam perawatan tuberkulosis yang resisten terhadap obat membutuhkan keselamatan petugas kesehatan yang mencakup keamanan serta perasaan aman untuk melakukan layanan. Sedikit penelitian yang membahas masalah keselamatan dan stigma di antara staf kesehatan. Sebuah artikel membahas masalah aman, perasaan aman, dan stigmatisasi diantara staf kesehatan yang bekerja dengan kasus TB yang resisten terhadap beberapa obat di fasilitas pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Studi ini dilakukan di Bantul, Yogyakarta.

selengkapnya

Banyak negara-negara di Asia Pasifik bercita - cita untuk mencapai universal health care (UHC), namun belum ada langkah jelas yang ditetapkan. Di Singapura, layanan kesehatan primer telah dikembangkan dengan dukungan pemerintah dalam rangka untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan populasi yang menua dan penyakit tidak menular dan untuk mencapai tujuan. Sebuah artikel membahas bagaimana di Singapura dapat memberikan pelajaran bagi negara lain untuk mengembangkan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan layanan rumah sakit. Beragam model layanan, metode jaminan kualitas, dan mekanisme pembiayaan telah diujicobakan dan beberapa telah ditingkatkan.

Selengkapnya

Banyak negara di kawasan Asia-Pasifik telah berkomitmen untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal (UHC), yang tercermin dalam komitmen politik dan tindakan tata kelola yang telah mereka ambil dalam mengarahkan sistem kesehatan mereka ke arah akses yang universal untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan perlindungan dari masalah keuangan.

Sebuah artikel meninjau peran pemerintah di Asia-Pasifik dalam mewujudkan UHC. Artikel ini menggambarkan bahwa dalam banyak hal, reformasi pemerintahan yang mengadaptasi sistem kesehatan mereka ke arah regulasi yang lebih besar, akuntabilitas, pengawasan, dan pengawasan sistem kesehatan telah menjadi bagian dari langkah mereka yang lebih luas menuju UHC. Artikel ini ditulis oleh Eng-Kiong Yeoh, Cathryn Johnston, Patsy Yuen Kwan Chau, Nicole Kiang, Pamela Tin & Jaymond Tang yang dipublikasikan pada Januari 2019 di jurnal Health Systems & Reform.

Selengkapnya

Dalam konteks desentralisasi kesehatan, program – program gizi bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten. Sehinggga perlu ada mekanisme untuk mengetahui best practice yang telah dilakukan hingga level kota maupun kabupaten. Dalam hal Knowledge Management, penyebaran informasi mengenai best practice dapat dilakukan secara jarak jauh karena teknologi informasi memungkinkan berbagai kegiatan Knowledge Management dilakukan sehingga mampu memotong jarak, biaya dan waktu dengan kualitas output yang cukup baik.

Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM telah menyelenggarakan Webinar yang membahas seputar penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan seputar masalah Gizi. seminar ini diisi oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dan H. Ir. Herwin Yatim, MM (Bupati Kabupaten Banggai). Materi selengkapnya dapat di simak pada link berikut.

selengkapnya

Directly observed treatment (DOT) telah menjadi standar perawatan untuk TBC sejak awal 1990-an, tetapi sering kali menyebabkan tidak nyaman bagi pasien dan kesulitan bagi penyedia layanan. Telah dikembangkan metode Video-observed therapy (VOT) yang direkomendasikan oleh WHO sebagai alternatif untuk DOT. Sebuah artikel memaparkan hasil studi apakah tingkat pengamatan pengobatan dengan metode VOT lebih baik. Artikel ini ditulis oleh Alistair Story, Robert W Aldridge, Catherine M Smith, dkk yang dipublikasikan pada Februari 2019 di Jurnal the Lancet.

Selengkapnya

Klaim BPJS bagi RS menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Pasalnya, masih terjadi beberapa hal belum disepakati antara BPJS dan RS dalam pengajuan dan pembayaran klaim ini. Namun, pihak RS kini tak risau lagi karena mekanisme dan persyaratan klaim telah diatur lengkap oleh pemerintah melalui Perpres No 82 Tahun 2018. Pusat KP-MAK mengisinisasi diskusi untuk membahas hal tersebut pada Selasa (19/2/2019) di Yogyakarta. Simak laporan kegiatan selengkapnya pada link berikut

selengkapnya

Peningkatan upaya kesehatan saat ini bukan lagi monopoli sektor kesehatan saja. Pemerintah berulangkali mencoba berbagai pendekatan agar semua sektor berperan dalam meningkatkan upaya kesehatan, misalnya saja melalui program GERMAS. Namun seberapa efektif pendekatan lintas dan multi sektor untuk mencapai tujuan - tujuan sektor kesehatan? Apa sebenarnya peluang dan tantangan untuk melibatkan sektor lain dalam peningkatan upaya kesehatan? Ternyata pertanyaan ini tidak hanya relevan di Indonesia tetapi juga di Negara - negara lain.

Sebuah hasil penelitian yang diterbitkan di International Journal of Health Policy and Management menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh tiga pemerintah kota di Norwegia dalam melakukan perencanaan multi sektor untuk kesehatan masyarakat. Utamanya, terdapat beberapa keseimbangan yang rupanya sulit dicapai terkait perbedaan proses dan prosedur, dinamika kekuasaan, aksi serta konteks yang berbeda dari masing - masing institusi, serta bagaimana menempatkan dan membingkai isu kesehatan masyarakat. Penelitian ini ditulis oleh Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam, dan Elisabeth Fosse dan diterbitkan Desember 2018 .

Selengkapnya

DBD merupakan penyakit yang mempunyai siklus menarik dan erat kaitannya dengan masalah di luar kesehatan. Beberapa minggu terakhir, terjadi lonjakan kejadian DBD yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Kebersihan lingkungan, cuaca, bahkan status gizi dapat mempengaruhi terjadinya DBD. Ciri menarik DBD ini perlu dikaji dari perspektif Sistem Kesehatan yang saat ini berada dalam era Jaminan Kesehatan Nasional.

Seminar nasional ini berusaha mengkaji situasi DBD dalam perspektif Sistem kesehatan yang mempunyai sifat lintas sektor. Seminar nasional ini telah diselenggarakan pada Sabtu, 2 Maret 2019 bertempat di Auditorium Lantai 8, Gedung Pascasarjana Tahir, FK - KMK UGM. materi pemaparan dan reportase dapat disimak pada link berikut

selengkapnya 

Pencapaian target utama sistem kesehatan tidak akan optimal jika masih ada sistem yang tidak terintegrasi atau terfragmentasi. Sektor kesehatan terfragmentasi yang terdiri dari struktur tata kelola, pembiayaan, hingga keterlibatan lintas sektor telah menjadi diskusi hangat pada topik global health literature saat ini. Fenomena permasalahan fragmentasi sistem kesehatan dirasakan oleh kelompok negara maju hingga negara berpendapatan rendah. Beberapa evidence menyebutkan, jika yang terfragmentasi ini tidak ditanggapi, maka sistem ini akan mengakibatkan distorsi perhitungan supply and demand, pelayanan ganda yang memberatkan pembiayaan, lemahnya koordinasi lintas aktor kebijakan, dan rendahnya pencapaian target sistem kesehatan.

Jurnal yang diterbitkan BMC pada akhir Januari 2019 ini membahas bagaimana Sierra Leone yang masuk dalam kategori negara low income menghadapi sistem kesehatan yang terfragmentasi. Tiga sistem terfragmentasi yang dirasakan negara ini adalah program kader kesehatan yang tidak terintegrasi, permasalahan terkait pasokan kebutuhan medis (obat dan fasilitas pendukung lain), dan permasalahan terkait jenjang pelayanan. Selain itu, jurnal ini memaparkan tentang faktor pencetus utama terjadinya fragmentasi sistem kesehatan pada negara yang terletak pada wilayah Afrika Barat tersebut.

Selengkapnya