Setelah merokok menjadi salah satu faktor risiko terbesar dalam peningkatan berbagai penyakit, penelitian untuk mengembangkan serta upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian tembakau telah berjalan. Namun sejauh manakah kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh kepada kesehatan? Sebuah artikel systematic review dengan menganalisis 41 studi di berbagai benua yang meneliti pengaruh rekomendasi kebijakan pengendalian tembakau (MPOWER) dari WHO terhadap kesehatan anak, mengingat tingginya akibat perilaku merokok dan paparan asap rokok semasa kehamilan dan anak-anak menyebabkan kematian.
Artikel ini ditulis oleh Timor Faber, Arun Kumar, Johan P Machkenbach, Cristopher Millett, Sanjay Basu, Aziz Skeikh dan Jasper V Been. Dipublikasikan oleh The Lancet Public Health pada September 2017.

selengkapnya

Terdapat dua bagian yang saling bekerja sama dalam dunia kedokteran Indonesia, yaitu sektor pendidikan dan sektor pelayanan kesehatan. Setelah disahkannya UU Praktek Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran, sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat mengenai dua sektor yang terpisah tapi berhubungan tersebut.

Maka, PKMK FK UGM berinisiatif membahas hubungan kedua sektor tersebut pada Senin, 11 September 2017 pukul 12.30-14.00 Wib di Laboratorium Kepemimpinan dan Komunikasi, FK UGM. Diskusi ini juga di siarkan melalui webinar dan live streaming, Informasi selengkapnya klik link berikut.

selengkapnya  materi

Forum Mutu ke-XIII yang mengambil tema “Memastikan Keberhasilan Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Melalui Pengelolaan Strategic Resources di Fasilitas Pelayanan Kesehatan” diselenggarakan pada Senin (21/8/2017) di Yogyakarta. Para pembicara yang memaparkan materi berasal dari akademisi, asosiasi profesi, pemangku kepentingan, klinisi dan pihak-pihak yang terkait. Sejumlah tema menarik muncul dalam forum ini, salah satunya wearable device yang semakin canggih perkembangannya dan dapat meningkatkan mutu layanan klinis. Simak materi selengkapnya pada link berikut

selengkapnya

Hasil penelitian dan bukti-bukti ilmiah merupakan bahan penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Namun dibutuhkan sebuah kemampuan untuk dapat menggunakan bukti-bukti ilmiah dalam pembuatan keputusan, dan ini menjadi sebuah isu yang telah banyak diteliti oleh peneliti kebijakan kesehatan. Telah dikembangkan sebuah instrumen penilaian untuk menilai kemampuan pemerintah dalam menggunakan bukti ilmiah dalam pemurusan keputusan.

Sebuah artikel mengenalkan suatu instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk menilai Kementerian Kesehatan di berbagai Low and Middle Income Countries (LMICs), yang sudah digunakan di delapan negara yakni, Bangladesh, Fiji, India, Lebanon, Moldova, Pakistan, Afrika Selatan & Zambia. Artikel ini ditulis oleh Daniela C. Rodríguez, Connie Hoe, Elina M. Dale, M. Hafizur Rahman, Sadika Akhter, Assad Hafeez, Wayne Irava, Preety Rajbangshi, Tamlyn Roman, Marcela Ţîrdea, Rouham Yamout and David H. Peters. Artikel ini dipublikasikan oleh jurnal Health Research Policy and Systems, BioMed Central pada 1 Agustus 2017.

selengkapnya

Penelitian ini dilakukan oleh Michael Callen, Adnan Khan, Asim I. Khwaja, Asad Liaqat serta Emily Myers dan dipublikasikan di halaman The Washington Post pada 13 Agustus 2017. Selama dua dekade terakhir, terjadi peningkatan penelitian kebijakan yang berbasis bukti. Bukti ilmiah memberikan pencerahan tentang apa yang bisa dijalankan dan tidak bisa dijalankan. Sampai tahun ini (2017) misalnya, The American Economic Associationtelah melakukan 1287 studi ilmiah di 106 negara yang berkaitan dengan kebijakan. Namun, apakah bukti-bukti ilmiah dapat digunakan oleh pembuat kebijakan? Sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Washington Post menceritakan hasil sebuah penelitian di Pakistan dan di India yang menemukan bahwa memberikan bukti ilmiah kepada pembuat kebijakan tidak meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Terdapat berbagai faktor yang membuat proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti ilmiah menjadi rumit. 

selengkapnya

Indonesian Development Forum (IDF) diselenggarakan pada 9-10 Agustus 2017 di Jakarta dengan tema “Memerangi Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik”. Kegiatan ini diisi dengan konferensi publikasi terkini dan dialog antar sektor untuk membahas tema seputar pembangunan. Sejumlah peneliti dan staheholder mengikuti agenda ini, termasuk tim dari PKMK FK UGM. Tim PKMK FK UGM akan melaporkan berbagai tema yang dibahas pada forum tersebut dalam bentuk reportase. Harapannya, forum ini turut berkontribusi dalam knowledge sharing terkait pembangunan kesehatan Indonesia. Reportase dapat disimak melalui website ini.

selengkapnya

Armenia, sebuah negara middle-income di Eropa timur telah mampu menyediakan pelayanan kesehatan primer yang bebas biaya kepada masyarakatnya dengan pendanaan yang berasal dari publik. Faktor yang mendorong pencapaian ini ialah penerapan ­result-based funding (RBF) yang baik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer negara tersebut. Sebuah artikel menceritakan bagaimana interaksi antar faktor yang kontekstual dan juga antar aktor berkontribusi terhadap suksesnya integrasi RBF ke dalam sistem pelayanan kesehatan primer di Armenia. Artikel ini ditulis oleh Varduhi Petrosyan, Dzovinar Melkom Melkomian, Akaki Zoidze dan Zubin Cyrus Shroff dan dipublikasikan 27 Maret 2017 pada Jurnal Health System & Reform.

Di Indonesia, program yang serupa bernama Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) sedang mulai dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan direncanakan akan diangkat pula ke skala nasional. Sehingga, artikel ini dapat menjadi contoh pengalaman yang baik bagi pengembangan program tersebut di Indonesia.

selengkapnya

Keadilan kesehatan merupakan isu global, khususnya di negara-negara Asia Tenggara dan Cina yang memiliki populasi lebih dari seperempat populasi dunia. Keadilan kesehatan telah menjadi isu yang tidak hanya terbatas pada profesi medis dan sektor kesehatan. The Equity Initiative’s Fellowship Program merupakan sebuah program yang memfasiliasi pengembangan generasi pemimpin dan membangun kolaborasi dalam mempromosikan dan meningkatakan kesehatan diseluruh Asia Tenggara.

Program ini didanai sepenuhnya dan terbuka bagi siapa saja yang mengabdikan diri pada masalah keadilan kesehatan, berpikiran terbuka, dan bersemangat untuk mengembangkan diri.

selengkapnya

The National Health System merupakan sistem kesehatan di Inggris yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Artikel ini menceritakan refleksi penulis tentang pengalaman melakukan transfer penelitian kepada implementasi sistem kesehatan di Inggris. Artikel ini memberi wawasan kepada pembaca tentang bagaimana transfer pengetahuan dapat dilaksanakan melalui keterlibatan dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan dampak terhadap kebijakan layanan kesehatan bagi pengguna jasa. Artikel ini ditulis oleh Helen Payne dan dipublikasikan pada 17 Juni 2017 dalam jurnal Health Research Policy and Systems.

selengkapnya

Terdapat perubahan mendasar yang terjadi pada pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Pemahaman masyarakat bahwa penderita penyakit jiwa dapat pulih kembali, adanya gerakan HAM menuntut hak penderita penyakit jiwa, era BPJS yang mendorong terjadinya de-institusionalisasi pelayanan kesehatan jiwa dan tuntutan agar pelayanan kesehatan didasarkan pada evidence based. Perubahan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia menuntut adanya restrukturisasi pelayanan di kabupaten yang bersifat multidisiplin dan multisektor yang didukung oleh masyarakat yang bersifat inklusif.

Guna mendiskusikan perubahan pada pelayanan penyakit jiwa di era JKN, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM mengadakan diskusi “Paradigma Baru Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa dan implikasinya pada kebijakan publik dalam era JKN”. Materi dalam seminar ini dibawakan oleh dr. Gunawan Setiadi, MPH (Alumnus FK UGM dan mantan staf WHO SEARO di New Delhi). 

selengkapnya