Daerah tertinggal merupakan salah satu fokus pemerintah dalam percepatan pembangunan di Indonesia, termasuk bidang kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui target perluasan pemanfaatan rumah sakit di daerah tertinggal di Indonesia. Studi ini menggunakan data Survei Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 dengan metode cross-sectional pada 42.644 responden. Terdapat 9 variabel independen: tempat tinggal, usia, jenis kelamin, perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, asuransi, dan waktu perjalanan, serta pemanfaatan rumah sakit, sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata utilisasi rumah sakit di daerah tertinggal di Indonesia pada 2018 adalah sebesar 3,7%. Daerah perkotaan mempunyai kemungkinan 1,045 kali lebih besar untuk memanfaatkan rumah sakit dibandingkan daerah pedesaan. Usia mempunyai hubungan dengan pemanfaatan rumah sakit. Perempuan 1,656 kali lebih mungkin menggunakan rumah sakit dibandingkan laki-laki. Studi ini juga menemukan bahwa status perkawinan mempunyai hubungan dengan pemanfaatan rumah sakit. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pemanfaatan rumah sakit. Individu yang bekerja memiliki kemungkinan 0,748 untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan dengan mereka yang menganggur. Orang kaya memiliki lebih banyak peluang untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan orang miskin. Individu dengan semua jenis asuransi lebih mungkin untuk memanfaatkan rumah sakit dibandingkan mereka tidak diasuransikan. Individu dengan waktu perjalanan ≤1 jam mempunyai kemungkinan 2,510 lebih besar untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan dengan individu dengan waktu perjalanan >1 jam.

selengkapnya

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan saat hidup di wilayah dengan karakteristik perkotaan, masih terdapat kemungkinan anak berisiko mengalami stunting. Sebuah studi dilakukan untuk menentukan faktor sosiodemografi dan layanan kesehatan yang terkait dengan stunting di provinsi yang mengalami pertumbuhan pariwisata yaitu Bali. Sebanyak 846 responden usia balita yang dianalisis dari data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 19,0%. Regresi logistik multivariat menunjukkan pendidikan ibu yang rendah, konsumsi tablet zat besi yang tidak memadai selama kehamilan, dan tidak ada peran dari keluarga besar secara signifikan berhubungan dengan stunting. Meskipun Bali memiliki tingkat stunting yang relatif rendah, beberapa penduduk kurang mampu mungkin menghadapi peningkatan risiko stunting karena faktor sosiodemografi dan faktor kesehatan.

Penelitian ini memberikan dukungan terhadap argumen bahwa pendidikan ibu sangat penting untuk mengelola dan mencegah stunting. Apalagi dari segi industri kesehatan, wanita hamil harus dijamin menerima tablet zat besi dan didorong untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup. Faktor sosial ini harus dipertimbangkan ketika merancang intervensi stunting oleh pemangku kepentingan setempat.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap program tuberkulosis nasional di Indonesia, terkait dengan indikator pembangunan manusia dan kapasitas sistem kesehatan secara keseluruhan pada 514 kabupaten di 34 provinsi. Analisis longitudinal dilakukan secara nasional untuk membandingkan pemberitahuan kasus tuberkulosis, cakupan pengobatan, dan angka kematian di Indonesia sebelum (2016–2019) dan selama (2020–2021) pandemi COVID-19. Hasilnya, temuan selama pandemi COVID-19, tingkat notifikasi kasus tuberkulosis menurun sebesar 26% dan cakupan pengobatan menurun sebesar 11%, namun tidak ada peningkatan signifikan pada semua penyebab kematian dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Pada tahun kedua pandemi ini, peneliti mengamati adanya pemulihan sebagian dari tingkat notifikasi kasus dari Q1 ke Q4 tahun 2021, penurunan cakupan pengobatan yang terus-menerus, dan penurunan angka kematian karena semua penyebab dari Q2 tahun 2020 ke Q4 tahun 2021.

Analisis multivariabel menunjukkan bahwa penurunan tingkat notifikasi kasus tuberkulosis dikaitkan dengan tingkat kejadian COVID-19 yang lebih tinggi. Tidak ada faktor yang terbukti berhubungan secara signifikan dengan semua penyebab kematian. Pandemi COVID-19 berdampak buruk dan tidak merata terhadap program tuberkulosis nasional, dengan dampak terbesar di daerah dengan kapasitas sistem kesehatan terendah. Gangguan ini dapat meningkatkan penularan tuberkulosis di tahun mendatang, sehingga perlu dilakukan peningkatan upaya mengendalikan penularan tuberkulosis dan memperkuat sistem kesehatan lokal.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk memperkirakan prevalensi dan menentukan faktor terkait untuk mengembangkan pra hipertensi dan hipertensi pada remaja Indonesia. Partisipan Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota rumah tangga pada Riset Kesehatan Dasar 2013 berusia 15–19 tahun. Jumlah sampel yang dianalisis adalah 2735, terdiri dari 1319 laki-laki dan 1416 perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa prevalensi pra hipertensi pada remaja adalah 16,8% dan hipertensi sebesar 2,6%. Pada semua remaja, faktor risiko prehipertensi adalah anak laki-laki , berusia 18 tahun dan 19 tahun, serta obesitas. Faktor risiko hipertensi pada semua remaja antara lain termasuk usia 18 tahun dan 19 tahun serta obesitas.

Pada remaja perempuan, kemungkinan terkena pra hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia dan low-density lipoprotein (LDL) kadar kolesterol. Beberapa faktor risiko hipertensi pada remaja laki-laki adalah usia, obesitas sentral dan LDL kadar kolesterol. Penelitian ini menunjukkan bahwa tren prahipertensi pada remaja juga telah muncul, disamping trend hipertensi. Ada pola yang berbeda dari masing-masing faktor pada remaja perempuan dan laki-laki, yang bisa jadi berguna untuk mempertajam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan dalam upaya promotif dan preventif. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal BMJ pada Maret 2023.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk melihat perkembangan BMI / Indeks Massa Tubuh orang dewasa Indonesia dari 1993 sampai dengan 2014, serta menyelidiki pola yang berbeda berdasarkan jenis kelamin dan kelompok kelahiran. Analisis data sekunder bersumber dari IFLS (Indonesia Family Life Survey). Perubahan BMI dari waktu ke waktu diperkirakan menggunakan model lintasan berbasis kelompok, kemudian perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok kelahiran diselidiki menggunakan model efek acak. Studi dilakukan pada tiga belas dari dua puluh tujuh provinsi di Indonesia. Orang dewasa Indonesia berusia 19 tahun ke atas, berjumlah 42.537 diikutsertakan dalam analisis.
Hasilnya, Rata-rata BMI pada orang dewasa meningkat antara 1993 (21,4 kg/m2) dan 2014 (23·5kg/m2), didorong oleh kelompok kelahiran terkini.

Hasil tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia sedang dalam proses transisi nutrisi yang cepat dan intens (41). Baik laki-laki dan perempuan menunjukkan peningkatan BMI selama periode tersebut. Namun, generasi yang lebih baru menunjukkan hal ini peningkatan rata-rata BMI yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Implikasi potensial dari efek kuadrat positif (dengan peningkatan yang lebih besar pada rata-rata BMI dibandingkan periode dari
tiga survei terakhir) menunjukkan percepatan peningkatan BMI yang mengkhawatirkan sehubungan dengan risiko penyakit kronis dan potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Temuan ini mendukung kebutuhan mendesak untuk pencegahan kelebihan berat badan dan obesitas yang ditargetkan dan program intervensi kesehatan di Indonesia.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi pengeluaran dan utilisasi layanan kardiovaskular dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada 2017–2021 dengan menggunakan data klaim JKN yang diklasifikasikan berdasarkan Disease Accounts. Gambaran secara deskriptif menunjukkan bahwa pengeluaran kardiovaskular meningkat sebesar $125,4 juta pada 2019 dibandingkan 2017 dan sebagian besar dilakukan di rumah sakit dengan pengeluaran tertinggi pada usia di atas 59 tahun. Selain itu, pengeluaran rawat inap rumah sakit didominasi dalam kurun waktu 5 tahun. Porsi pengeluaran tertinggi menurut tingkat keparahan berada pada tingkat ringan, diikuti tingkat sedang dan berat. Kapasitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah masih menjadi isu dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit kardiovaskular yang memerlukan penanganan lebih lanjut dengan menggunakan teknologi canggih.

Program JKN berperan penting sebagai perlindungan finansial bagi peserta, walaupun biaya kardiovaskular terus meningkat setiap tahunnya. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah kunjungan dan pengeluaran kardiovaskular yang diakibatkan adanya kebijakan lockdown dan prioritas sistem kesehatan untuk menyediakan kapasitas bagi pelayanan menanggulangi COVID-19. Penurunan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan menimbulkan potensi terdiagnosa kardiovaskulaer dengan tingkat yang lebih parah ke depannya. Sebagai rekomendasi kebijakan, penguatan kapasitas skrining pelayanan primer dan rumah sakit di semua regional melalui implementasi kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan diharapkan dapat mengurangi dampak dari permasalahan tersebut.

selengkapnya

Pembuat kebijakan harus memahami kesenjangan pemanfaatan layanan kesehatan primer untuk meminimalkan kesenjangan dengan mengusahakan pelayanan yang adil bagi setiap warga negara. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis perbedaan regional dalam pemanfaatan layanan kesehatan primer di wilayah Jawa-Indonesia. Survei dilakukan pada 629.370 responden. Pemanfaatan layanan kesehatan primer sebagai variabel hasil dan provinsi sebagai variabel paparan. Selain itu, penelitian ini menggunakan delapan variabel kontrol (tempat tinggal, usia, jenis kelamin, pendidikan, perkawinan, pekerjaan, kekayaan, dan asuransi).

Hasilnya, penduduk di Jakarta 1,5 kali lebih mungkin memanfaatkan layanan kesehatan primer dibandingkan penduduk di Banten. Penduduk di Yogyakarta 1,3 kali lebih mungkin menggunakan layanan kesehatan primer dibandingkan di Banten. Selain itu, penduduk di Jawa Timur memiliki kemungkinan 15% lebih kecil untuk memanfaatkan layanan kesehatan primer dibandingkan dengan penduduk di Banten. Studi ini menyimpulkan bahwa disparitas antar daerah ada di wilayah Jawa-Indonesia. Secara berurutan mulai dari pemanfaatan pelayanan kesehatan primer minor: Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jakarta. Studi ini dipublikasikan pada Jurnal PLOS One pada Maret 2023.

selengkapnya

Keterbatasan aksesibilitas fasilitas kesehatan berkontribusi terhadap keterlambatan, sehingga meningkatkan risiko dari kematian ibu. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan akses ke perawatan adalah penerapan standar Rumah Tunggu Bersalin (MWH). Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan program MWH efektivitas di daerah terpencil. Pengumpulan data kuantitatif dengan cross-sectional dilakukan untuk mengidentifikasi penggunaan MWH oleh ibu hamil dan keluarga. Metode eksperimen semu dengan kontrol pre-test dan post-test group design dilakukan untuk mengimplementasikan model pemberdayaan kolaboratif Tenaga Kesehatan Masyarakat dan bidan.

Studi ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan program MWH oleh masyarakat masih kurang. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang MWH antara ibu hamil dan keluarga, jarak antara tempat tinggal dan MWH, biaya tinggi, dan kekurangan penyedia layanan kesehatan MWH. Setelah menerapkan model kolaboratif, ada tiga kali peningkatan pengetahuan dan kesediaan untuk memanfaatkan MWH di antara ibu hamil pada kelompok intervensi. Implementasi model pemberdayaan kolaboratif Tenaga Kesehatan Masyarakat dan bidan telah meningkatkan pengetahuan perolehan dan pemanfaatan MWH di kalangan ibu hamil. Model ini juga memantau wanita hamil dengan cermat. Apalagi wanita hamil berisiko karena Tenaga Kesehatan Masyarakat memiliki pelatihan ibu dasar (deteksi dini kehamilan bermasalah) untuk membantu persalinan ibu dan bayi baru lahir yang aman dan sehat. Pendekatan ini harus digunakan untuk meningkatkan MWH atau pemanfaatan fasilitas kesehatan, khususnya di lokasi terpencil atau sulit.

selengkapnya

Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan kesehatan primer tergantung pada kepuasan kerja, yang mengarah pada kebahagiaan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis dan merumuskan model kepuasan kerja bidan pelayanan kesehatan primer di Indonesia.

Studi ini merupakan studi cross-sectional yang dilakukan pada 2017 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melibatkan 87.341 bidan dari 9.669 Puskesmas di Indonesia. Kepuasan kerja bidan puskesmas Indonesia dipengaruhi oleh motivasi, wilayah kerja (wilayah), riwayat keterlambatan gaji, dan pelatihan diterima. Bidan yang memiliki motivasi tinggi tiga kali lebih mungkin untuk puas dengan pekerjaan mereka. Mempertimbangkan pentingnya motivasi, beberapa kegiatan untuk meningkatkan level motivasi direkomendasikan, termasuk pelatihan kelompok dan sesi motivasi pribadi oleh manajement. Dalam skala yang lebih besar, pemerintah harus menangani kesenjangan kepuasan kerja antar daerah dengan menyediakan insentif untuk bidan yang bekerja jarak jauh sambil mempertahankan membayar gaji tepat waktu. Artikel ini dipblikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, tahun 2023.

selengkapnya

Pand Lingkungan sosial, termasuk kebijakan, mendukung upaya kesehatan dan pencegahan COVID-19. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui kebijakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan pencegahan COVID-19 di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan analisis kebijakan secara kualitatif dengan metode Rapid Assessment Procedures. Penelitian dilakukan di Yogyakarta pada Maret hingga Mei 2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan Germas ditemukan di semua tingkatan, baik di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurut kontennya, Germas mempromosikan hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat, dengan 7 poin: aktivitas fisik, makan buah dan sayuran, tidak merokok, tidak minum alkohol, deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan rutin, pola hidup bersih, dan menggunakan toilet.

Berdasarkan proses, Germas merupakan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, CSR, dan masyarakat adalah aktor kebijakan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa kebijakan yang mencakup banyak sektor kehidupan untuk membantu pelaksanaan Germas di era pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, CSR, perguruan tinggi, dan seluruh masyarakat. Perlu sosialisasi, penegakan kebijakan, KIE menggunakan banyak media dan metode untuk melek huruf masyarakat, memiliki sikap dan perilaku positif dalam melaksanakan praktik Germas untuk mengatasi pandemi COVID-19. Misalnya dengan kompetisi aktivitas fisik online, literasi dengan tiktok, kampanye melalui twibbone dan lain-lain

selengkapnya