Jumat, 27 November 2020
Pembukaan
Seminar ini merupakan webinar yang ke – 5 yang dibuka langsung oleh dr. Kalsum Komaryani, MPPM selaku Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Webinar ini diadakan sebagai ajang sharing dan learning masalah kesehatan dari kacamata ekonomi kesehatan. Saat ini, ekonomi kesehatan terus berkembang dan menghadapi banyak tantangan dan kendala seperti era JKN.
Adanya Akun Kesehatan merupakan pembuktian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan pembiayaan kesehatan ataupun membuat regulasi untuk merangkul pembiayaan non publik serta menjadi barometer dari pembiayaan kesehatan saat ini. Harapannya data Akun Kesehatan dapat dipahami oleh para pembuat kebijakan di bidang kesehatan dan digunakan sebagai evidence memperbaiki kebijakan guna mendukung arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024.
Narasumber 1: Examinar, SKM dari Universitas Indonesia.
Akun Kesehatan: Definisi, Konsep, dan Dimensi Pembiayaan Kesehatan
Akun Kesehatan merupakan pencatatan arus dana kesehatan secara sistematis dan komprehensif pada sistem kesehatan suatu negara/ wilayah dalam periode 1 tahun tertentu. Akun kesehatan nasional (NHA) dapat memberikan potret pengeluaran kesehatan suatu negara. Tujuan dan manfaat dari pengembangan System of Health Account (SHA) adalah 1) menentukan batasan yang harmonis secara internasional; 2) memberikan framework dalam hal besaran belanja kesehatan secara agregat dan analisis sistem kesehatan yang relevan bagi komparasi internasional; 3) menyediakan alat bantu yang dapat dikembangkan oleh masing – masing negara dalam memonitoring dan analisis sistem kesehatan.
Indikator yang digunakan dalam jendela pembiayaan kesehatan terdiri dari proporsi belanja kesehatan terhadap PDB, proporsi total belanja kesehatan perkapita, proporsi swasta dan publik, dan indikator-indikator lainnya. Secara umum, akun kesehatan dapat memberikan gambaran secara agregat dan dapat memberikan kerangka yang lebih detail untuk mengetahui struktur dari pembiayaan kesehatan.
Akun Kesehatan Nasional (NHA) merujuk pada kerangka kerja akuntansi System of Health Account (SHA-11) yang telah dikembangkan melalui Triaksial Dimensi yaitu dimensi fungsi layanan, dimensi penyedia layanan, dan dimensi skema pembiayaan. Dalam konteks Indonesia sesuai kebutuhan lokal maka dikembangkan provincial health account (PHA) dan district health account (DHA) yang memiliki 9 dimensi mulai dari sumber pembiayaan hingga penerima manfaat.
Tujuan NHA dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu 1) dimensi skema pembiayaan: memberikan informasi mengenai bagaimana suatu pembiayaan kesehatan diatur; 2) dimensi sumber dana: memberikan informasi mengenai sumber penerimaan dari suatu skema sehingga dapat mengidentifikasi porsi sumber – sumber apa yang berperan besar dalam skema pembiayaan kesehatan; 3) dimensi pengelola dana untuk memberikan informasi mengenai sektor atau institusi yang berperan dalam membayarkan ke provider.
Proses penyusunan akun kesehatan nasional terdiri dari pengumpulan data, manajemen data, analisis dan triangulasi, serta hasil dan endorsement. Sumber datanya berasal dari belanja sektor publik dan belanja sektor non publik. Agar mendapatkan data yang detail Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga, swasta, donor dan LSM untuk menjamin ketersediaan data yang cepat. Secara umum, sumber dana pada belanja kesehatan di Indonesia tahun 2018 berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota, korporasi, rumah tangga, UNPRT, dan donor. Mayoritas pembiayaan publik masih bergantung pada APBN.
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Akun Kesehatan di Indonesia yaitu sumber data terfragmentasi, aliran data belum otomatis, dan belum tersedia informasi detail untuk melacak belanja obat dan belanja modal. Sedangkan, capaian produksi akun kesehatan Indonesia antara lain 1) adanya SK Tim NHA dan perjanjian kerjasama antara Kementerian kesehatan- BPS untuk menyediakan data belanja kesehatan secara rutin; 2) komitmen dalam bentuk anggaran pemerintah untuk mendukung kegiatan NHA; 3) produksi tahunan nha telah rutin dilakukan dan saat ini telah menjadi salah satu prioritas nasional; 4) perluasan produksi belanja kesehatan menurut penyakit pada skema publik; dan menambah dimensi factor of provision pada skema publik.
Narasumber II. Hanifah Hasnur, S.Pd., SKM., MKM dari Universitas Muhammadiyah Aceh
Dimensi Penyedia Layanan dan Fungsi Layanan dalam Kesehatan
Dimensi penyediaan layanan adalah aktor atau siapa yang berperan dalam menyediakan layanan kesehatan sedangkan dimensi fungsi layanan kesehatan adalah belanja kesehatan yang dikeluarkan untuk layanan apa saja. Dimensi ini penting untuk mengetahui apakah belanja kesehatan sudah sesuai untuk peranannya masing – masing.
Sumber data penyusunan akun kesehatan nasional dari sisi dimensi provider dan fungsinya misalnya pada belanja kesehatan sektor publik dari 1) Kementerian Kesehatan berupa data laporan realisasi anggaran, rincian anggaran (RKAKL), dan data sistem aplikasi satker (SAS); 2) data pemerintah daerah berupa laporan realisasi APBD, hasil provincial health account (PHA), dan hasil district health account (DHA). Pada belanja kesehatan sektor non publik dari 1) Badan Pusat Statistik berupa struktur out of pocket (OOP) rumah tangga yang berasal dari data Susenas; 2) data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa data premi dan data klaim asuransi kesehatan swasta.
Berdasarkan data PPJK, provider yang terbesar dalam menyelenggarakan upaya kesehatan adalah rumah sakit, dan dalam kondisi pandemi COVID-19 akan mengalami peningkatan yang lebih besar lagi dibanding FKTP. Pada skema pembiayaan, belanja terbesar dari Skema Kemenkes berupa provider, preventif dan administrasi. Sedangkan untuk skema JKN, belanja terbesar pada provider rumah sakit. Dilihat dari dimensi fungsi, data akuntansi kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa layanan terbesar adalah layanan rawat inap sebesar 37,3% layanan rawat jalan dan pelayanan preventif sebesar 14,3% dari total 459,4 Triliun.
Dilihat dari skema pembiayaan menurut fungsi atau layanan kesehatan menunjukkan skema Kemenkes didominasi layanan preventif sebesar 37,5%. Sedangkan skema JKN di dominasi oleh layanan rawat inap untuk fungsi rawat inap kemudian diikuti untuk fungsi rawat jalan, hanya 3,8% saja untuk tata kelola administrasi kesehatan. Dari sisi belanja kesehatan menurut fungsi dan sumber dana terlihat bahwa pelayanan rawat inap masih lebih besar dari out of pocket dan barang medis dari rumah tangga.
Narasumber 3: Yunita, SKM., MKM dari Universitas Indonesia; Produksi Disease Account
Produksi Disease Account atau belanja kesehatan menurut jenis penyakit merupakan bagian dari dimensi penerima manfaat yang menjadi hasil perluasan dari dimensi fungsi layanan. Saat ini di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan sedang melakukan pengembangan akun kesehatan berdasarkan jenis penyakit yang berkaitan dengan transisi beban penyakit. Dari belanja kesehatan menurut jenis penyakit pada sektor publik mencakup skema Kemenkes, skema kementrian/lembaga (K/L) lain, sub nasional dan skema JKN. Skema Kemenkes, Skema K/L lain, dan skema Pemda, produksi disease account menggunakan data untuk yang sudah di – tagging untuk program atau penyakit tertentu.
Disease account dapat dimanfaatkan untuk 1) merespon kebutuhan kebijakan dalam pembiayaan kesehatan serta analisis penyakit tertentu menurut kelompok sosial demografi maupun menurut umur dan lain sebagainya; 2) dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi penyedia layanan kesehatan dan mengetahui financial burden pada layanan penyakit tertentu, dan 3) dapat digunakan sebagai input dalam proses perencanaan sumber daya yang tepat termasuk penganggaran kedepannya dengan mempertimbangkan keadaan epidemiologi, demografi, dan teknologi.
Perkembangan produksi Disease Account di Indonesia sejak 2017 dimulai dengan menggunakan data Skema JKN yaitu data FKTP tahun 2015 yang diperoleh dari BPJS Kesehatan. Pada 2018 – 2019, memproduksi Disease Account menggunakan skema belanja JKN yang mencakup data FKTP dan data FKRTL untuk data 2016 dan 2017. Pada 2019, diperluas pada skema JKN, skema Kemenkes dan K/L lain, serta skema Sub Nasional. Rencana yang akan datang akan dilakukan perluasan pada skema non publik, perbaikan metodologi, advokasi daerah untuk memproduksi DHA, penajaman operasional untuk Disease Account.
Pembahas 1; Edhie S Rahmat selaku Senior Technical Advisor Office Health, USAID.
Edhie menyampaikan 4 hal pada bahasannya antara lain 1) kapasitas produksi, 2) pemanfaatan NHA; 3) Pharmaceutical Expenditure Tracking; dan 4) Health Account Institutionalization. Pada kapasitas produksi, saat ini telah ada peningkatan yang signifikan untuk collecting data belanja yang bersumber dari BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lain, level provinsi, out of pocket rumah tangga, asuransi kesehatan swasta dan korporasi.
Hal ini terjadi karena adanya peningkatan leadership dari PPJK yang disupport oleh tim UI yang telah mengaplikasikan guideline yang dikembangkan periode 2017 – 2018 untuk menganalisis data meskipun konstrainnya banyak. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memotivasi pemerintah daerah untuk memproduksi DHA, meninjau lebih dalam OOP untuk kasus katastropik, kebutuhan surveilans penyakit, dan kebutuhan data untuk disagregasi.
Dari sisi pemanfaatan NHA perlu menjawab mengapa hanya NHA, mengapa tidak ada education account dan social assistance account. Selain itu, hasil diseminasi NHA perlu disampaikan ke Kemenkeu, Bappenas, Depdagri, dan perusahan asuransi kesehatan swasta untuk memberikan pemahaman bahwa ada kebutuhan pola – pola alokasi yang perlu dikembangkan. Tim NHA perlu aktif untuk mengumpulkan policy – priority question dari stakeholder dan diformulasikan sebelum produksi dilakukan. Adanya COVID-19 menegaskan bahwa data NHA sangat penting karena dapat menunjukkan tingginya kematian akibat komorbid karena kurangnya belanja kesehatan di bidang itu.
Pada pharmaceutical Expenditure Tracking, sangat mengejutkan hasil pelacakan pengeluaran obat – obatan yang banyak dilakukan pada rawat jalan oleh peserta JKN di rumah sakit. Hal ini dapat terjadi karena sistem informasi yang ada sangat fragmented seperti sistem informasi RS belum mengumpulkan penggunaan data obat – obatan, sistem JKN juga tidak melaporkan penggunaan obat – obatan, terlebih lagi dari OOP. Pada Health Account Institutionalization, Health Account masih menjadi produk bersama antara Kemenkes dan UI, Hal ini menjadi tantangan pada keberlangsungan nya karena staff turnover pada kedua lembaga ini. Kolaborasi ini masih menjadi ideal, namun perlu dipikirkan kembali untuk kedepannya.
Pembahas 2 Annisa Nuraini, SST., SE., M.Si Selaku Kepala Sub-Direktorat Neraca Rumah Tangga dan Institusi Non Profit. Link Between National Health Accounts and National Accounts.
Keberadaan NHA sangat vital untuk menyusun evidence based yang baik dan keterlibatan BPS dengan merespon kebutuhan data NHA, belanja kesehatan sektor publik utamanya melalui penyediaan data makro maupun mikro. Peran BPS adalah untuk penyediaan data makro berupa pengeluaran konsumsi kesehatan rumah tangga dan juga pengeluaran konsumsi kesehatan LNPRT yang konsisten dengan PDB. Kemudian peran BPS untuk penyediaan data mikro dalam arti data yang dihasilkan oleh Susenas dan Sakernas yang bisa meng disagregasi kebutuhan – kebutuhan sistem NHA. Di fase dimensi triaksi, ada potensi untuk memperkaya dukungan data NHA melalui Framework National Accounts. Data BPJS Kesehatan juga berpeluang lebih mendukung kebutuhan data NHA.
Hubungan antara NHA dan National Account terdapat pada penurunan kesehatan dan pembiayaannya ada dalam table – tabel system of health account, Manual NHA yang sangat berkaitan dengan makro ekonomi utama dalam system of national accounts. Menyandingkan national health account dan nasional account dapat menjamin konsistensi NHA dalam perekonomian. Dari sisi konsep definisi, sistem NHA di drive dari konsep definisi SNA sehingga akan terjaga kompatibilitasnya.
National Account merupakan pengukuran makro ekonomi suatu negara yang komprehensif kemudian terintegrasi dan konsisten. Dalam framework national account ada dua Mother Nature. Ada supply and use table (SUT) dan ada full sequence of account. Supply and use table (SUT) adalah tentang keseimbangan suplai dan demand barang dan jasa di perekonomian dan keseimbangan tersebut disusun secara detail dari ratusan Industri atau lapangan usaha dan juga ratusan produk. NHA dapat dicangkokkan ke dalam core account SUT. Supply and use table terdiri atas 2 yaitu tabel penyediaan dan tabel penggunaan. Framework neraca nasional yang kedua dikenal dengan full Sequence of account (FSA) yaitu seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pelaku dengan stretching pada pendapatan. Framework NHA juga di breakdown dari full sequence of account.
Pembahas III; dr. Kalsum Komaryani, MPPM selaku Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Saat ini data masih tersebar tetapi komitmen Kementerian Kesehatan telah tumbuh untuk produksi NHA. Meskipun NHA ini bersifat teknis, namun melihat pengguna NHA adalah kementerian/lembaga di luar kesehatan maka data perlu dipahami secara detail. Mulai dari modul, perlu dibuat lebih mudah sehingga mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan di bidang kesehatan. Hal yang masih menjadi masalah adalah bagaimana membaca data dan indikator-indikator yang harus dimonitor seperti indikator out of pocket. Terlihat bahwa sejak hadirnya JKN, belanja out of pocket terjadi penurunan signifikan. Analisa dan interpretasi data NHA perlu dikuatkan agar yang menggunakan data NHA dapat lebih mudah menangkapnya dan tepat menggunakan untuk perbaikan kebijakan pembiayaan kesehatan kedepannya.
PKMK – Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM (7/1/2021) menyelenggaraka seri ke-4 Forum Kebijakan JKN Bagi Akademisi dan Pemangku Kepentingan dengan judul “Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan Yang Berkeadilan”. Berdasarkan tema forum dan judul, diskusi akan membahas tentang, Analisis Situasi Pelaksanaan Program JKN di Provinsi Bengkulu, Akses Layanan Kesehatan, Kebijakan JKN di Provinsi Bengkulu serta memberikan rekomendasi untuk mendukung penyelenggaraan JKN yang lebih optimal khususnya di Provinsi Bengkulu.
Jon Hendry Nurdan memaparkan materi tentang Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan Yang Berkeadilan, disampaikan bahwa pemerataan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Bengkulu masih menjadi kendala utama dalam rangka pelayanan kesehatan di era JKN, Pertumbuhan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain serta pemerataan dokter yang kurang optimal merupakan faktor yang mempengaruhi hal tersebut, selain itu berdasarkan Versus BPS (2020) sebanyak 434.296 penduduk Provinsi Bengkulu yang belum terdaftar menjadi peserta JKN hal tersebut menjelaskan masih tingginya warga yang tidak memiliki jaminan terhadap kesehatan mereka karena tak memiliki asuransi.
Pembahas kali ini berasal dari perwakilan BPJS Kesehatan Kedeputian III (Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu), dijelaskan ada perubahan paradigma baru yang dibawa, bahwa upaya utama yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah mengedepankan upaya promotif dan preventif, namun terkait upaya Kuratif dan rehabilitatif pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemerataan fasilitas kesehatan di Provinsi Bengkulu salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan sistem rujukan sehingga tidak terjadi penumpukan pasien disatu tempat saja, selain perbaikan sistem rujukan pihaknya juga telah melakuan distribusi dokter dengan bekerjasama dengan pihak dari Pemerintah Daerah, hal tersebut sudah membuahkan hasil karena presentase yang ada telah menunjukan angka 1:5000 jumlah dokter dan pasien disetiap wilayah, sedangkan persoalan kepersertaan pihak BPJS Kesehatan hanya menerima data yang diberikan kemudian mengolahnya saja.
Sebelum mengakhiri diskusi moderator memberikan kesempatan kepada Gubernur Bengkulu untuk memberikan pandangannya terkait dengan permasalahan yang ada, dijelaskan bahwa ia menganggap kesehatan merupakan sesuatu yang paling utama bagi masyarakat, terlebih dalam keadaan pandemi seperti hari ini, menurutnya fasilitas kesehatan di Provinsi Bengkulu hari ini sudah cukup memadai, hal yang perlu dilakukan saat ini adalah peningkatan kualitas dan pengembangan fasilitas kesehatan yang ada.
