Reportase Pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Masalah Jantung dan Kanker)

Menyambung rangkaian pelatihan pengembangan kebijakan sebelumnya, di hari Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 10.00-12.00 diadakan pelatihan tahap 2 hari kedua tentang Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK. Pelatihan online dengan media Zoom ini diikuti secara aktif oleh peserta yang berasal dari UGM maupun berbagai universitas dan instansi di Indonesia. Pelatihan dibuka oleh sapaan moderator, Tri Muhartini.

Sesi Pelatihan

Indri Dwi Apriliyanti, SIP, MBA, Ph.D

Di awal pelatihan, Indri menjelaskan tentang dasar dan pentingnya penggunaan teori dalam penelitian kebijakan. Menurut beliau, teori berperan sebagai “pisau analisis” yang akan membantu proses analisis data empiris dan membantu seorang peneliti untuk menjelaskan pertanyaan penelitian kebijakan. Sebelum menentukan teori yang akan dipakai, seorang peneliti perlu memiliki pertanyaan penelitian yang tepat serta mengenal jenis-jenis teori sosial politik yang ada. Contoh teori sosial dan politik yang bisa digunakan adalah stakeholder theory; transformational leadership theory; social cognitive theory; institutional theory; dan lain sebagainya

Pertanyaan yang sering muncul dari peneliti kebijakan pemula adalah: “bagaimana jika tidak ada teori?” Memang tidak semua fenomena sosial bisa dijelaskan dengan teori. Jika tidak ada teori, maka seorang peneliti bisa menggunakan konsep atau conceptual framework. Contoh-contoh konsep adalah public advocacy and policy process, policy network analysis, social capital, dan beberapa konsep lainnya yang dapat membantu peneliti untuk menjelaskan fenomena sosial dan politik, atau dalam konteks ini dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Mengenai jenis penelitian, Indri menuturkan bahwa penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian kebijakan karena kemampuan metode ini dalam menjelaskan konteks dan fenomena yang kompleks dan detail. Penelitian kualitatif mampu menganalisis siklus kebijakan. Sebelum memulai penelitian kualitatif, seorang peneliti perlu menentukan konteks yang sesuai dengan kriteria variabel penelitian, menentukan kriteria sampel, dan alasan mengapa sampel tersebut dipilih.

Di sesi diskusi, Indri memberi tips untuk menghindari bias atau data yang tidak valid dalam proses penelitian kualitatif. Salah satunya adalah dengan cara mewawancarai beberapa subjek dengan konteks dan karakteristik yang sama untuk dapat membandingkan data antara subjek yang satu dengan subjek yang lain. Beliau menambahkan bahwa seorang peneliti mungkin punya pandangan tertentu terhadap suatu isu. Namun kualitas yang sangat penting untuk dimiliki seorang peneliti adalah netralitas atau posisi independen dari subjek penelitian.

Peserta penelitian diberikan motivasi untuk terus mengikuti rangkaian pelatihan agar di akhir proses peserta mampu melakukan analisis kebijakan.

Reporter: Nike Frans

 

 

Reportase Pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Masalah Jantung dan Kanker)

Pelatihan “Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Masalah Jantung dan Kanker)” yang dilakukan pada Senin, 12 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB merupakan pelatihan tahap kedua dari rangkaian pelatihan pengembangan kebijakan kesehatan berdasarkan data Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). Acara diselenggarakan secara online dan diikuti secara aktif oleh peserta.

12okt

Pengantar Pelatihan

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

Laksono menjelaskan latar belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan dari pelatihan. Pelatihan ini merupakan kerja sama lintas sektor untuk mengajak para akademisi, klinisi, dan mitra untuk belajar merumuskan penelitian kebijakan yang pada akhirnya bisa melahirkan rekomendasi kebijakan. Hasil dari proses pelatihan ini akan dibahas di Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang akan dilakukan pada November 2020 mendatang.

Sesi Pelatihan

Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si

12okt2

Bevaola memulai sesi pelatihan dengan menjelaskan siklus kebijakan. Siklus kebijakan dimulai dengan Agenda Setting atau proses untuk menentukan apakah sebuah isu dianggap penting. Jika memang sebuah isu dianggap penting, maka dapat berlanjut ke proses selanjutnya yaitu Policy Formulation atau memformulasikan kebijakan. Tahapan selanjutnya penerapan kebijakan atau Policy Implementation. Setelah kebijakan diimplementasikan, kebijakan tersebut akan dikaji atau Policy Evaluation. Setelah policy evaluation, kita akan menentukan apakah kebijakan dilanjutkan (Policy Change) atau diputus (Policy Termination) dan kemudian kembali lagi ke awal siklus. Satu hal yang perlu diketahui peserta adalah tidak ada istilah ‘panacea’ dalam kebijakan. Artinya, tidak ada satu kebijakan pun yang bisa mengobati semua masalah.

Berdasarkan keluarannya, Bevaola merincikan 5 jenis output kebijakan. Jika keluaran kebijakan adalah perubahan peraturan dan undang-undang, maka itu disebut output regulasi. Jika tujuannya mengubah sistem, maka output kebijakan tersebut berupa tata kelola. Output kebijakan yang mengubah keuangan APBN, APBD, dan anggaran lainnya disebut output budgeting. Selain itu kebijakan juga bisa bertujuan mengubah dokumen perencanaan atau output planning. Sedangkan output yang terakhir adalah peningkatan kapasitas SDM dimana bentuknya adalah pelatihan atau diklat.

Bevaola melanjutkan penjelasannya tentang tahapan penelitian kebijakan. Tahap awal dari penelitian kebijakan adalah identifikasi potensi dengan menggunakan metode 8M. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi masalah kebijakan. Ada beberapa opsi metode identifikasi masalah seperti menggunakan skema maupun tabel perumusan analisis masalah yang sama – sama memuat isu utama, masalah, dan akar masalah. Bevaola mengingatkan para peserta bahwa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah akar masalah. Dari situ barulah dilakukan troubleshooting yang harapannya bisa menyelesaikan masalah dan isu utama.

Di sesi diskusi, Bevaola menekankan bahwa dalam proses advokasi kebijakan kita tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan kerjasama multidisiplin dengan menggandeng expert dari bidang lain seperti hukum. Analogi analisis kebijakan itu seperti belajar berenang, perlu praktik latihan langsung dengan proses yang harus dilewati sampai benar – benar piawai dalam merumuskan kebijakan. Harapannya peserta pelatihan melakukan praktik langsung sehingga bisa berlatih dan mengalami secara langsung rangkaian proses analisis kebijakan.

Reporter: Nike Frans

 

Reportase Pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Masalah KIA dan Gizi)

Selasa, 6 Oktober 2020

Pada Selasa (6/10/2020) telah diselenggarakan pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK untuk Masalah KIA dan Gizi. Sesi ini merupakan hari kedua dari total 2 hari pelatihan. Pelatihan berlangsung pada pukul 10.00 – 12.15 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan tahap II ini memiliki 4 tujuan utama.

Tujuan pertama agar peserta dapat mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan berdasarkan metode dari ilmu sosial dan politik. Kedua, supaya peserta memahami proses penyusunan kebijakan kesehatan di berbagai topik prioritas. Ketiga, agar peserta dapat menyusun penelitian kebijakan untuk berbagai masalah kesehatan prioritas (KIA, Gizi, CVD dan Kanker). Keempat, agar peserta dapat memanfaatkan data yang telah tersedia di DaSK PKMK FK – KMK UGM untuk menyusun penelitian kebijakan. Narasumber untuk pelatihan tahap II, hari ke-2 ini adalah Indri Dwi Apriliyanti, SIP, MBA, Ph.D – Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Pelatihan dimoderatori oleh Tri Muhartini, MPA dan dibuka dengan pemutaran video tentang review materi hari sebelumnya.

Research in Public Health Policy
Sesi 1: Strategi Tinjauan Pustaka

Indri Dwi Apriliyanti, SIP, MBA, Ph.D

indriPada sesi 1, Indri menjelaskan bagaimana menemukan teori yang tepat dalam penelitian. Teori merupakan suatu penjelasan yang membantu peneliti memahami fenomena yang ingin dia teliti. Berbeda dengan preposisi yang merupakan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain, teori bisa digunakan sebagai panduan dalam memahami hubungan antar variabel tersebut. Teori yang dipilih adalah teori yang memiliki kemampuan explanatory yang paling baik tentang hal yang akan diteliti. Manfaat teori ada 2; membantu memahami aspek apa saja dari fenomena yang ingin diteliti sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan data; dan membantu memahami data yang didapatkan sehingga dapat dipelajari bagaimana hubungan antar variabelnya.

Lebih lanjut, narasumber memberikan contoh, kenapa perempuan di negara berkembang enggan mengakses fasilitas layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah? Ketika kita tidak dibekali dengan teori, kita bisa menjawab karena akses atau motivasi. Berbeda dengan ketika kita menggunakan teori. Sebagai contoh jika kita menggunakan Health Belief Model (HBM) theory, yakni teori yang dibangun untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan, terutama tentang persepsi individu yang mengarahkan individu untuk mencari fasilitas layanan kesehatan.

Teori ini akan membantu memahami bahwa persepsi individu tentang masalah kesehatan, keuntungan dan hambatan menggunakan fasilitas kesehatan, dan self-efficacy merupakan hal-hal yang mempengaruhi keengganan atau ketidakengganan sesorang dalam mencari fasilitas layanan kesehatan. Ini merupakan preposisi dari teori HBM. “Dengan mengetahui teori ini, saya jadi tahu, mana aspek data yang bisa saya dapatkan, mana aspek data yang paling menguntungkan.” tambahnya.

Narasumber melanjutkan tentang bagaimana membangun kerangka tori. Setelah topik ditentukan, maka perlu ditentukan pertanyaan penelitian atau aspek mana yang akan dilakukan penelitian. Dari situ bisa ditentukan kata kunci dan dengan bekal kata kunci ini bisa digunakan untuk mencari literatur untuk direview. Tidak semua artikel yang ditemukan harus dibaca, kita pilih yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian, yang credible, yang publikasinya lama dan baru untuk bisa melihat perubahan pola evolusi yang diteliti, misalnya perubahan paradigma.

Jika waktu terbatas, maka cukup baca jurnal-jurnal terbaru, misal 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kemudian setelah dibaca, dibuat tabel untuk merangkum poin-poin penting dalam jurnal-jurnal tersebut. Setelah menetukan variabel dan me-list semua teori, kemudian lihat teori mana yang memiliki explanatory power yang paling baik. Kemudian sitasi artikel yang relevan untuk membangun argumen yang kuat dalam menjelaskan fenomena dan untuk menunjukkan bahwa teori ini pernah digunakan pada penelitian sebelumnya pada topik yang sama.

Selanjutnya, narasumber menjelaskan tentang bagaimana cara menulis kerangka teori. Pertama adalah dengan menjelaskan preposisi. Yang kedua, menjelaskan mengapa teori (yang dipilih) relevan dengan topik yang dikaji. Dan yang ketiga memaparkan penelitan-penelitian sebelumnya yang menggunakan teori yang sama pada topik yang serupa dengan penelitian kita untuk meyakinkan pembaca.

Checklist yang perlu dipahami dalam membangun kerangka teori diantaranya (1) konsep kunci sudah dijelaskan, (2) hubungan antar konsep sudah dijelaskan, (3) teori dan model yang paling relevan telah dievaluasi, (4) teori dan model yang dipilih tersebut telah dijustifikasi, (5) hubungan antara teori dan penelitian jelas, (6) kerangka teori memiliki struktur yang logis, dan (7) sumber-sumber penulisan telah disitasi. Selain itu, perlu dijelaskan urgency of the study. Misal, peneliti menulis tentang cervical cancer pada perempuan imigran dari negara berkembang. Topik ini kemudian dikaitkan dengan global health problem, angka kematian yang tinggi, dan keengganan para perempuan imigran dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan.

Kemudian narasumber menjelaskan tentang penggunaan teori. Teori meliputi beberapa konsep yang menjelaskan perilaku seseorang. Diantaranya, keyakinan seseorang akan mendapat penyakit, persepsi tentang keparahan penyakit, persepsi tentang keuntungan menggunakan fasilitas layanan kesehatan untuk menurunkan keparahan penyakit, dan persepsi tentang hambatan dalam mencari layanan kesehatan seperti biaya, efek samping, dan ketidaknyamanan. Ketika persepsi tentang hambatan lebih besar daripada keuntungan dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, maka perilaku akan cenderung merasa enggan untuk menggunakan fasilitas kesehatan.

Dengan kata lain, persepsi ini menentukan perilaku masyarakat dalam memilih untuk menggunakan fasilitas kesehatan. Jika dalam proses penelitian tidak dapat menemukan teori yang tepat, maka bisa menggunakan conceptual framework. Beberapa konsep yang bisa digunakan antara lain social capital, political economy, knowledge utilization, dan health equity.

Sesi 2: Memahami Metode Penelitian Kualitatif

indri2Di sesi kedua, Indri menjelaskan tentang pentingnya metode kualitatif dalam penelitian. Menurutnya, metode kuantitatif menyediakan informasi penting mengenai penyebab, hubungan antar variable, dan masalah-masalah kesehatan di level populasi. Akan tetapi, masalah-masalah kesehatan masyarakat itu kompleks sehingga penggunaan metode kuantitatif saja tidak cukup untuk mendukung para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang beradasarkan bukti-bukti.

Dengan mengetahui bahwa faktor konteks mempengaruhi kesuksesan sebuah kebijakan kesehatan, bahwa isu yang berkembang sangat dipengaruhi oleh konteks, maka penggunaan metode kualitatif menjadi penting, yakni untuk menggali lebih dalam mengenai sebuah fenomena. Metode ini dapat membantu mendapatkan temuan yang kompleks dan detail.

Narasumber memberikan contoh, misalnya jika ingin meneliti mengapa laki-laki dan perempuan melakukan unprotected sexual intercourse padahal mereka memahami bahwa hal itu dapat mengarahkan ke penyakit menular seksual. Disini, kita ingin mengetahui mengapa perilaku itu muncul dan apa faktor yang mempengaruhi mengapa perilaku itu mucul. Selain itu, kita juga perlu melihat peraturan pemerintah, linkungan sosial, budaya, dan norma agama. Dengan penelitian kualitatif kita bisa menggali fenomena tersebut secara lebih dalam, kompleks, dan detail.

Hal ini penting dalam area public health karena adanya perubahan paradigma. Dulu fokusnya pada perilaku individu, sekarang berubah bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan dan komunitas dimana si individu ini berada. Misalnya, bagaimana membuat persoalan kanker serviks menjadi sesuatu yang tidak tabu sehingga akhirnya nanti masyarakat bersedia mengakses fasyankes untuk mendapatkan pelayanan tentang kanker serviks. Selain itu, salah satu karakteristik penelitian kualitatif yaitu dapat memahami fenomena tertentu melalui kacamata si individu yang menjalani pengalaman itu atau melalui responden yang merupakan kelompok sasaran dari kebijakan yang ada. Dengan kata lain, metode kualitatif dapat melihat dari sudut pandang yang tidak dapat dilihat dengan metode kuantitatif.

Ada 4 macam penelitian kualitatif. Pertama, contextual/descriptive/exploratory yaitu dengan mendiskripsikan bagaimana sebuah fenomena terbentuk. Jika ingin meneliti topik yang belum pernah diteliti sebelumnya, artinya topik ini masih dalam tahap explanatory, disini kita bisa memetakan dan mengidentifikasi variable. Kedua explanatory, tentang mengapa sebuah fenomena terjadi, apa hal-hal yang membuat fenomena tersebut terjadi. Pada penelitian explanatory kita melihat mana variabel yang paling kuat/ dominan dan melihat hubungan antar variabel. Ketiga adalah evaluative yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan. Keempat adalah generative, yang fokusnya adalah menghasilkan ide-ide baru, baik sebagai kontribusi dalam pengembangan teori sosial atau sebagai perbaikan atau stimulus sebuah solusi kebijakan.

Setelah menjelaskan jenis-jenis penelitian kualitatif, narasumber menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Pertama observational methods yaitu dengan melihat langsung responden atau bahkan tinggal bersama mereka. Kedua in-depth interviewing, ini kadang perlu dilakukan berkali-kali. Ketiga group discussions, seperti Focus Group Discussion (FGD). Disini peneliti memberikan kesempatan kepada responden untuk bertukar pikir. Namun, metode ini akan sulit dilakukan pada topik-topik sensitif. Selain itu, ada juga metode narratives (news media, archives) dan the analysis of documentary evidence.

Aspek yang perlu diperhartikan dalam penelitan kualitatif diantaranya justifikasi konteks, kriteria sampel, dan justifikasi pemilihan sampel. Dalam pemilihan sampel, semakin beragam key players-nya maka data akan semakin beragam. Sampai seberapa jauh pengumpulan sampelnya? Sampai tercapai saturasi atau sampai tidak ditemukan data baru lagi dalam sampel tersebut. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir bias diantaranya dengan mewawancarai lebih dari 1 orang. Kemudian kita lihat apakah informasinya sama, apakah ada kesamaan pola. Jika terdapat ketidaksamaan atau bahkan ada perbedaan yang contrast antar responden, maka perlu dilakukan crosscheck ke pihak lainnya.

Selain itu, kita bisa mengirimkan data yang sudah dikumpulkan dan disajikan kepada responden agar responden me-review dan mengkonfirmasi bahwa yang diampaikan adalah benar dan sesuai antara pemahaman peneliti dan responden. Selanjutnya adalah dengan triangulasi data. Kita tidak hanya mengandalkan data interview, tetapi juga dari arsip pemerintah, berita media masa, laporan dari beragam kelompok (seperti pemerintah, NGO), dll. Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, data dari observasi dapat ditampilkan dengan memasukkan diary peneliti saat melakukan observasi. Data interview bisa dibentuk box. Data FGD dibuat tabel. Analisis diskursus (dari buku, laporan pemerintah, pamlet pemerintah) dengan pengutipan. Diskursus merupakan diskusi yang dilakukan oleh publik secara luas, sehingga ini bisa ditemukan di sosial media.

Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan. Pelatihan tahap 3 yaitu analisis kebijakan untuk topik KIA dan Gizi akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 19 dan 20 Oktober 2020.

Reporter: Widy Hidayah

 

 

Reportase Pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Masalah KIA dan Gizi)

Senin, 5 Oktober 2020

Pada Senin (5/10/2020) telah diselenggarakan pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK untuk Masalah KIA dan Gizi. Sesi ini merupakan hari pertama dari total 2 hari pelatihan. Pelatihan berlangsung pada pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting.

Pelatihan tahap II ini memiliki 4 tujuan utama. Tujuan pertama agar peserta dapat mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan berdasarkan metode dari ilmu sosial dan politik. Kedua, supaya peserta memahami proses penyusunan kebijakan kesehatan di berbagai topik prioritas. Ketiga, agar peserta dapat menyusun penelitian kebijakan untuk berbagai masalah kesehatan prioritas (KIA, Gizi, CVD dan Kanker). Terakhir, agar peserta dapat memanfaatkan data yang telah tersedia dalam DaSK PKMK FK – KMK UGM untuk menyusun penelitian kebijakan. Narasumber untuk pelatihan tahap II ini adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan dan Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si – Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Pelatihan dimoderatori oleh Tri Muhartini, MPA.

Pengantar Pelatihan 

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

5okt 1

Prof. Laksono menyampaikan bahwa informasi pelatihan ini sudah dapat dibuka di Spotify (dalam bentuk Podcast). Peserta cukup mengetik keyword PKMK UGM ke dalam kolom search untuk mendapatkan seluruh podcast pelatihan dari tahap I hingga tahap III. Podcast ini juga dapat dilihat di halaman web kebijakankesehatanindonesia.net. Harapannya dengan adanya podcast ini, para peserta dapat mendengarkan materi pelatihan sembari mengerjakan kegiatan lainnya. Misalnya, seorang dokter dapat mendengarkan siaran ini saat sedang menjalani kegiatan medisnya. Lebih lanjut Laksono menjabarkan, dalam mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan, pada prakteknya nanti, akan berbasis pada ilmu sosial dan ilmu politik. Sehingga terjadi pendekatan cross knowledge dalam hal ini. Laksono juga menyampaikan bahwa mulai hari ini sampai pertemuan berikutnya, peserta ditargetkan untuk dapat menemukan berbagai topik penelitian untuk pembahasan di sesi pelatihan berikutnya. Topik – topik ini bersifat fleksibel namun tetap menggunakan ilmu yang akan disampaikan oleh Bevaola di sesi berikutnya.

Memahami Penelitian dan Penulisan Kebijakan Publik
Sesi 1: Siklus Kebijakan

Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si

5okt 1Bevaola menyampaikan bahwa materi pelatihan akan dikemas dengan cara yang simple dan praktis. Bevaola menjabarkan bahwa dengan mengetahui siklus kebijakan, akan diketahui dimana kita berdiri, sehingga akan diketahui pula dimana kita akan melakukan perubahan. Ada beberapa tahap di dalam siklus kebijakan. Pertama tahap agenda setting, yaitu tahap dimana masalah mulai muncul yang dipicu oleh beberapa hal dan disini diperlukan data. Kedua adalah policy formulation. Menurutnya, pada tahap ini sebuah isu lama bisa diangkat menjadi isu baru selama kita bisa menyajikannya dengan data baru.

Kemudian tahap policy implementation, yaitu tahapan bagaimana kebijakan itu mampu diterapkan. Proses ini sangat sulit dan butuh keahlian khusus. Ada dua komponen dalam tahap ini yaitu content dan context. Content of policy bercerita tentang kepentingan siapa yang dipengaruhi, jenis manfaat yang diberikan oleh kebijakan itu, derajat perubahan yang diinginkan dan sebagainya. Untuk menyampaikan content policy, butuh orang yang mampu me-make up isi konten sehingga lebih menarik, misalnya influencer. “Karena ketika menyampaikan konten, kita kan kebayang ya siapa yang menyampaikan, oh saya percaya orang itu atau saya tidak percaya,” ujarnya. Sedangkan context of policy melibatkan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dalam hal konteks, kebijakan yang sebenarnya biasa saja bisa menjadi extraordinary karena pengaruh media sosial, siapa orang yang berkuasa, dan sebagainya.

Tahap yang ketiga adalah policy implementation. Salah satu hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam tahap ini adalah character of the leader atau leadership model. Tahap yang keempat yaitu policy evaluation. Hasil dari tahapan ini adalah apakah policy diubah atau policy diputus. Setelah itu akan muncul isu baru lagi. Nanti mulai lagi dari agenda setting, dan semua itu membentuk siklus kebijakan. Dalam membuat kebijakan, ditahap advance, ada kasus dimana kebijakan publik bukan untuk diselesaikan, tetapi hanya dikelola. Faktanya menyelesaikan masalah publik tantangannya sangat besar.

Sesi 2: Output Kebijakan

Sesi kedua disampaikan oleh Bevaola secara singkat dan padat. Pihaknya menjelaskan bahwa output kebijakan tidak hanya berupa regulasi tetapi juga tata kelola, budgeting, planning, dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal regulasi, output kebijakan dapat berupa SOP atau juknis. Sedangkan dalam bidang peningkatan SDM, pelatihan – pelatihan pun bisa merupakan output kebijakan.

Sesi 3: Riset Kebijakan

Sesi kedua disampaikan oleh Bevaola secara singkat dan padat. Pihaknya menjelaskan bahwa output kebijakan tidak hanya berupa regulasi tetapi juga tata kelola, budgeting, planning, dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal regulasi, output kebijakan dapat berupa SOP atau juknis. Sedangkan dalam bidang peningkatan SDM, pelatihan – pelatihan pun bisa merupakan output kebijakan.

Sesi 3: Riset Kebijakan

Pada sesi ini, Bevaola menjelaskan tentang riset kebijakan atau bahasa lainnya adalah audit kebijakan. Dalam penjelasannya, narasumber menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu; identifikasi potensi sebagai input, identifikasi masalah kebijakan, dan identifikasi proses bisnis dari kebijakan tersebut. Identifikasi potensi dapat menggunakan metode 7M; yakni manpower, management, marketing, material, machine, method, dan money. Bevaola menyampaikan bahwa dengan kita dapat mengidentifikasi potensi, kita jadi mengetahui berapa banyak kekuatan yang kita miliki.

Selanjutnya, untuk identifikasi masalah dapat digunakan bagan atau tabel sehingga akan lebih mudah dalam merumuskan masalah utama dan isu strategisnya. Kemudian, proses identifikasi binis digunakan untuk mengetahui alur/ proses kinerja sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Selain itu, proses ini juga dapat digunakan untuk memetakan proses dalam kinerja sehingga memudahkan dalam membuat struktur organisasi sesuai alur prosesnya. Bevaola menambahkan, hal lain dalam proses bisnis ini adalah memetakan prioritas kinerja dan kinerja pendukungnya sehingga akan mudah mengukur dan melihat capaian kinerjanya.

Di akhir sesi, Bevaola menyampaikan bahwa dalam pembuatan kebijakan, harus melibatkan banyak disiplin ilmu. Hal yang penting dalam proses penelitian kebijakan adalah analisis kebijakan, yaitu skill yang diperlukan untuk menjadi analis kebijakan (policy analyst) dan advokasi kebijakan, yaitu produk dari kebijakan berupa policy brief atau policy paper.

Sesi Diskusi

Proses diskusi berlangsung secara aktif dan interaktif. Peserta dapat bertanya menggunakan fitur chat ataupun bertanya secara langsung. Ada beberapa hal yang bisa didapat dari sesi diskusi. Diantaranya, networking merupakan suatu hal positif yang bisa dijadikan sebagai aset atau potensi dalam penelitian kebijakan. Dalam riset kebijakan, tujuan penelitian dapat dijadikan sebagai panduan agar proses bisnis dalam riset kebijakan terarah dan tidak menyimpang. Bevaola menambahkan, “Kita menghindari opini dan asumsi dalam mengumpulkan data.” Lebih lanjut narasumber menjelaskan untuk menambah data, bisa menggunakan big data (jika tersedia) atau tinjauan literatur.

Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya beragam; bisa kualitatif, kuantitaif, atau mix-method. Terkait data yang digunakan dalam riset kebijakan, data dapat berupa hasil penelitan sendiri ataupun data sekunder. Dua sumber data ini penting, tidak ada istilah yang satu lebih penting dari yang lain. Namun, dari semua itu, yang paling penting adalah visualisasi data agar data dapat menarik minat dan perhatian pihak – pihak terkait.

Mengenai policy brief, ini bisa merupakan permintaan ataupun hasil penelitian. Namun yang perlu digarisbawahi adalah policy brief ditulis dari sebuah kajian. Sasaran policy brief adalah para pemangku kebijakan. Walaupun sasaran utamanya adalah pemangku kebijakan, policy brief harus bisa dibaca oleh semua level individu.

Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan. Pelatihan hari ke-2 akan dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Oktober 2020 jam 10.00 – 12.15 WIB. Sedangkan pelatihan tahap 3 yaitu analisis kebijakan untuk topik KIA dan Gizi akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 19 dan 20 Oktober 2020.

Reporter: Widy Hidayah

 

 

Reportase Pelatihan Tahap I: Memahami Data Dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) untuk Masalah KIA dan Gizi

1 Oktober 2020

Pada Kamis (1/10/2020) telah diselenggarakan pelatihan Tahap I: Memahami Data dalam Dashboard Sistem Kesehatan (Dask) untuk Masalah KIA dan Gizi. Acara berlangsung pukul 08.00 – 10.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan pemahaman data Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) tahap 1 ini merupakan bagian dari seri kegiatan Pengembangan Kebijakan Menangani Masalah – Masalah Kesehatan Prioritas berdasarkan Data DaSK. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari pre-forum nasional (fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) X. Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan gizi menjadi topik utama dalam pelatihan ini. Tujuan pelatihan tahap 1 ini agar peserta dapat mengakses data DaSK, memahami masalah kesehatan berdasarkan data DaSK, dan menggunakan data DaSK dalam proses analisis dan perumusan kebijakan. Dua orang narasumber dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (pengamat kebijakan kesehatan Indonesia) dan Insan Rekso Adiwibowo, MSc. (pengembang Data DaSK) dengan moderator Nike Frans, MPH.

Pembukaan

Oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

gbr1okt

Prof. Laksono membuka pelatihan dengan memaparkan program Pengembangan Kebijakan Kesehatan Indonesia Berdasarkan Data DaSK. Kebijakan itu tidak terjadi begitu saja, dimulai dari analisis data, penyusunan dokumen kebijakan, dan pembuatan rekomendasi kebijakan. Proses ini membutuhkan waktu lama yang diharapkan akan menghasilkan produk; seperti artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan policy brief. Dalam proses untuk menghasilkan produk – produk tersebut, akan digunakan data sekunder yang telah dimasukkan ke dalam data repository DaSK. Selanjutnya, Laksono menjelaskan tentang pendekatan blended learning sebagai bagian dari kegiatan ini. Dengan mengaplikasikan pendekatan ini, harapannya peserta – peserta pelatihan dapat menjangkau proses pembelajaran dari wilayah manapun.

Sesi 1 – Mengakses DaSK, Pengenalan Konten Utama dan Data – Data yang Terkait Konten Tersebut

Insan Rekso Adiwibowo, MSc.

gbr1okt2

Sesi satu dimulai oleh Insan dengan memaparkan website DaSK https://dask.kebijakankesehatanindonesia.net yang berisi data-data fasilitas dan SDM kesehatan, beban penyakit, penelitian kebijakan kesehatan, analisis kesehatan, dan rekomendasi kebijakan. Insan juga mengarahkan peserta untuk membuka website DaSK agar mereka dapat langsung mempraktikkan hal – hal yang didapat dari pelatihan ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video pengenalan DaSK. Dalam satu tahun terakhir, data DaSK lebih banyak digunakan untuk memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan isu utama equity. Saat ini, pemanfaatan DaSK akan diperluas untuk memperkuat kebijakan dalam menangani masalah – masalah kesehatan prioritas seperti KIA, Gizi, CVD, dan Kanker.

Selanjutnya, Insan menyatakan DaSK dilatarbelakangi oleh kegelisahan atas banyaknya ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Ketidaksetaraan utama adalah geografis. Karenanya, sebagain besar data ditampilkan dalam bentuk pemetaan untuk melihat kesenjangan antar-daerah baik dari segi SDM, ketersediaan layanan, utilisasi layanan, maupun dari segi pembiayaan kesehatan. Lebih lanjut, Insan mengatakan bahwa dengan masuknya empat isu prioritas; KIA, Gizi, Kanker, dan Jantung dalam DaSK, diharapkan akan ada rekomendasi – rekomendasi kebijakan yang lahir untuk memperbaiki dan memperkuat layanan KIA, Gizi, Kanker, dan Jantung di Indonesia.

Sesi 2 – Membaca dan Menginterpretasikan Data Masalah Kesehatan Prioritas

gbr1okt3

Ada 3 sub pokok bahasan yang dibahas dalam sesi ini yaitu isu persebaran SDM, isu-isu mengenai utilisasi layanan, dan informasi mengenai Burden of Disease dari IHME. Dalam sesi ini, Insan langsung membimbing peserta untuk membuka dan mengakses data DaSK untuk masalah KIA dan Gizi. Dimulai dengan melihat peta persebaran obsgyn di Indonesia. Insan juga menunjukkan besaran data per provinsi di Indonesia dan memberikan contoh penggunaan data yang ada. “Dari data persebaran obsgyn, kita bisa membandingkan jumlah obsgyn dengan jumlah populasi. Kita juga bisa melakukan analisis angka kematian ibu dibandingkan dengan jumlah obsgyn di suatu wilayah. Itu adalah salah satu contoh fungsi dan indikator yang bisa dilihat dalam DaSK.” Katanya. Selanjutnya, Insan memperkenalkan data dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Dari data ini bisa dilihat permasalahan – permasalahan kesehatan yang diukur dari angka kematian, Years Lost due to Disability (YLD), dan Disability-Adjusted Life Year (DALY). Mengakhiri sesi ini, Insan menyatakan akan menyiapkan modul tentang panduan sitasi data dari DaSK.

Sesi 3 – Membuat Rumusan Pertanyaan Penelitian Berdasarkan Data DaSK

Insan Rekso Adiwibowo, MSc. dan Nike Frans, MPH

Pada sesi terakhir didapatkan beberapa isu utama yang akan dibahas di dalam kegiatan selanjutnya. Isu KIA yang diangkat adalah tentang ketersediaan layanan spesialis dan pendidikan spesialis. Sedangkan untuk topik gizi, isu utama yang akan dibahas adalah ketersedian, definisi, dan persebaran SDM Gizi, serta bansos untuk Gizi. Pelatihan selanjutnya akan diadakan pada hari Senin dan Selasa, 5-6 Oktober 2020 jam 10.00 – 12.15 WIB dengan tema “Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Topik prioritas: KIA dan Gizi).”

Reporter: Widy Hidayah

 

 

 

Reportase Pelatihan Tahap I: Memahami Data dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) untuk Masalah Jantung dan Kanker

2 Oktober 2020

Pada Jum’at (2/10/2020) telah diselenggarakan pelatihan “Memahami Data Dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK)” untuk Masalah Jantung dan Kanker. Ini merupakan pelatihan tahap pertama dari rangkaian kegiatan Pengembangan Kebijakan Menangani Masalah – Masalah Kesehatan Prioritas Berdasarkan Data DaSK. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari pre-forum nasional (fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) X.

Acara berlangsung pukul 10.00–11.30 WIB di Gedung Litbang, FK–KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan ini mengangkat isu terkait penyakit jantung dan kanker sebagai topik utama. Tujuan pelatihan tahap 1 ini agar peserta dapat mengakses data DaSK, memahami masalah kesehatan berdasarkan data DaSK, dan menggunakan data DaSK dalam proses analisis dan perumusan kebijakan. Dua orang narasumber dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (pengamat kebijakan kesehatan Indonesia) dan Insan Rekso Adiwibowo, MSc. (pengembang Data DaSK) dengan moderator Widy Arini Nur Hidayah, MPH.

Pembukaan

Oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

gbr1okt

Prof. Laksono membuka pelatihan dengan memaparkan program Pengembangan Kebijakan Kesehatan Indonesia Berdasarkan Data DaSK. Proses perumusan kebijakan dimulai dari analisis data, penyusunan dokumen kebijakan, dan pembuatan rekomendasi kebijakan. Proses ini akan terus berlanjut selama proses pelatihan berlangsung dan diharapkan akan menghasilkan beberapa produk seperti artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan policy brief. Dalam proses untuk menghasilkan produk – produk tersebut, akan digunakan data sekunder yang dapat diakses melalui repository DaSK. Selanjutnya, Laksono menjelaskan tentang pendekatan blended learning sebagai bagian dari kegiatan ini. Melalui blended learning, peserta pelatihan diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas jarak jauh dengan berbagai metode komunikasi. Dengan mengaplikasikan pendekatan ini, harapannya peserta pelatihan dapat menjangkau proses pembelajaran dari wilayah manapun.

Sesi 1 – Mengakses DaSK, Pengenalan Konten Utama dan Data – Data yang Terkait Konten Tersebut

Insan Rekso Adiwibowo, MSc.

2okt

Sesi pertama dimulai oleh Insan dengan memaparkan website DaSK https://dask.kebijakankesehatanindonesia.net/ yang berisi data – data fasilitas dan SDM kesehatan, beban penyakit, penelitian kebijakan kesehatan, analisis kesehatan, dan rekomendasi kebijakan. Insan juga mengarahkan peserta untuk membuka website DaSK agar mereka dapat langsung mempraktikkan hal – hal yang didapat dari pelatihan ini. Dalam satu tahun terakhir, data DaSK lebih banyak digunakan untuk memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan isu utama equity. Saat ini, pemanfaatan DaSK akan diperluas untuk memperkuat kebijakan dalam menangani masalah-masalah kesehatan prioritas seperti KIA, Gizi, cardiovaskuler (CVD), dan Kanker.

Selanjutnya, Insan menyatakan bahwa pembentukan DaSK dilatarbelakangi oleh kegelisahan atas banyaknya ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Ketidaksetaraan utama adalah dari segi geografis. Karenanya, sebagian besar data ditampilkan dalam bentuk pemetaan untuk melihat kesenjangan antar daerah baik dari segi SDM, ketersediaan layanan, utilisasi layanan, maupun dari segi pembiayaan kesehatan. Lebih lanjut Insan menyatakan bahwa dengan masuknya empat isu prioritas yakni KIA, Gizi, Kanker, dan Jantung dalam DaSK, diharapkan akan ada rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lahir untuk memperbaiki dan memperkuat layanan KIA, Gizi, Kanker, dan Jantung di Indonesia.

Sesi 2 – Membaca dan Menginterpretasikan Data Masalah Kesehatan Prioritas

2okt2

Ada 3 sub pokok bahasan yang dibahas dalam sesi ini yaitu isu persebaran SDM, isu – isu mengenai utilisasi layanan, dan informasi mengenai Burden of Disease dari IHME. Dalam sesi ini, Insan langsung membimbing peserta untuk membuka dan mengakses data DaSK untuk masalah jantung dan kanker. Dimulai dengan melihat peta persebaran dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Indonesia. Dari pemetaan data di DaSK, bisa dilihat bahwa ketersediaan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di wilayah DKI Jakarta dan area Jawa cukup tinggi dibandingkan wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang jumlahnya sangat minim.

Insan juga menunjukkan cara melihat persebaran layanan rumah sakit di website DaSK. Contohnya untuk melihat rumah sakit mana saja yang menyediakan layanan bedah jantung anak. Selanjutnya Insan menunjukkan cara mengakses peta utilisasi BPJS untuk layanan jantung. Terdapat pilihan untuk melihat jumlah kunjungan, jumlah pasien, besar klaim, dan lain sebagainya di peta utilisasi ini.

“Itu contoh dari saya bagaimana mengakses DaSK, silakan Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi sendiri” katanya. Selanjutnya, Insan secara singkat memperkenalkan data dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Dari data ini bisa dilihat permasalahan-permasalahan kesehatan yang diukur dari angka kematian, Years Lost due to Disability (YLD), dan Disability-Adjusted Life Year (DALY). Sesi ini diakhiri dengan proses tanya jawab antara peserta dan narasumber terkait cara mengakses data di DaSK.

Sesi 3 – Membuat Rumusan Pertanyaan Penelitian Berdasarkan Data DaSK

Insan Rekso Adiwibowo, MSc. dan Widy Arini Nur Hidayah, MPH

Pada sesi terakhir ini, peserta diminta untuk menggali isu-isu terkait jantung dan kanker, terutama isu seputar Sumber Daya Manusia (SDM) jantung dan kanker, persebaran layanan, dan burden of disease. Seorang peserta pelatihan, Hasanah Mumpuni menyampaikan isu – isu terkait jantung seperti ketersediaan layanan untuk pasien gagal jantung dan kematian akibat gagal jantung. Menurutnya, isu terkait pelayanan bukan saja disebabkan karena ketersediaan dokter spesialis namun juga ketersediaan fasilitas pelayanan jantung. Insan menanggapi bahwa melalui data DaSK kita bisa melihat kesenjangan pelayanan sehingga kemudian kita dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pemenuhan pelayanan di wilayah – wilayah yang masih membutuhkan.

Sesi ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh Widy dan pengumuman pelatihan tahap 2 yang akan diadakan pada Senin dan Selasa, 12 – 13 Oktober 2020 pukul 10.00 – 12.15 WIB dengan tema “Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Topik prioritas: Jantung dan Kanker).”

Reporter: Nike Frans

 

 

 

Tahap I: Memahami Data dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK)

Pengantar

Tujuan DaSK adalah (1) menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia, (2) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerjasama antar lembaga, dan (3) menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Data yang ada di DaSK berasal dari berbagai sumber data, antara lainL Kemenkes, BPJS, Susenas, KawalCovid-19, sampai ke IHME. Dalam DaSK ada link ke berbagai sumber data, dan ada beberapa data yang dianalisis oleh PKMK FK-KMK UGM. Struktur data cukup kompleks dan membutuhkan pelatihan tersendiri. Untuk dapat mengoptimalkan penggunaan DaSK dalam analisis dan perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis data, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memahami data yang tersedia dan cara kerja DaSK untuk kemudian dipakai dalam proses analisis dan rekomendasi penyusunan kebijakan. Kegiatan Tahap I adalah untuk memahami data yang ada.

  Tujuan

Tujuan dari kegiatan pelatihan pemahaman DaSK ini adalah:

  1. Peserta dapat memahami cara mengakses DaSK dan data yang tersedia di dalamnya terkait 4 masalah kesehatan prioritas
  2. Peserta dapat memahami masalah kesehatan berdasarkan data yang ditampilkan dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK)
  3. Peserta dapat mengacu pada DaSK dalam proses analisis dan perumusan kebijakan kesehatan

    pengenalan dask

  Hasil yang Diharapkan

  1. Didapatkan usulan pertanyaan penelitian kebijakan kesehatan untuk masalah KIA, Gizi, CVD, dan kanker.
  2. Pemanfaatan data DaSK sebagai evidence based penelitian kebijakan untuk masalah spesifik KIA, Gizi, CVD, dan kanker

  Partisipasi

  1. Narasumber
    1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan
    2. Insan Rekso Adiwibowo, M.Sc
  2. Peserta 
    1. Tim inti KIA, gizi, kanker, dan penyakit kardiovaskular
    2. Dosen/akademisi di lingkungan FK – KMK dan peneliti kesehatan di lingkungan FK – KMK
    3. Mitra, akademisi, peneliti kesehatan, dan umum.

  Waktu Pelaksanaan

Pelatihan pertama seri DaSK dan analisis kebijakan akan dibagi menjadi dua kelompok:

Topik KIA dan Gizi

Hari, tanggal : Kamis, 1 Oktober 2020 
Pukul : 08.00 – 10.00 WIB

  reportase     pengantar     Pemaparan     diskusi

Topik Kanker dan Penyakit Kardiovaskuler

Hari, tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020 
Pukul : 10.00 – 12.00 WIB

  reportase     pengantar     pemaparan     diskusi

 

 

  Narahubung 

Maria Lelyana
Telp: 0274-549425 / 081329760006
Email: [email protected]

 

 

 

Pelatihan Menulis Artikel & Opini di Media Massa Berdasarkan Evidence Based Untuk Mempengaruhi Pemangku Kepentingan

Latar Belakang

Melaksanakan proses advokasi kebijakan membutuhkan banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan dalam mempengaruhi agenda kebijakan. Penyusunan strategi perlu dilakukan sebelum melakukan advokasi. Bagian dari strategi yang paling penting adalah memiliki tools (alat) sebagai dasar dari advokasi. Alat tersebut seperti hasil penelitian, dokumen analisis kebijakan (policy brief, policy memo, policy note, naskah akademik, dan policy paper), artikel, opini dan berbagai alat lainnya untuk menyampaikan masalah dan usulan ke seluruh pemangku kepentingan.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM telah memiliki dua alat advokasi kebijakan dalam isu jaminan kesehatan nasional (JKN) yaitu laporan peneltiian dan dokumen analisis kebijakan. Akan tetapi, untuk memperluas informasi mengenai masalah dan usulan kebijakan JKN, PKMK juga membutuhkan publikasi artikel dan opini di media massa. Hal tersebut dibutuhkan karena melibatkan media massa dalam proses advokasi kebijakan merupakan salah faktor yang dapat mendukung perluasan transfer pengetahuan.

  Tujuan

  • Memahami struktur penulisan artikel di media massa
  • Menghasilkan artikel dan opini mengenai penguatan kebijakan JKN di media massa
  • Memperluas pengetahuan tentang massalah dan usulan untuk kebijakan JKN
  • Memperkuat jejari koalisi advokasi kebijakan JKN

  Hasil

  • Outline artikel dan opini tentang kebijakan JKN berdasarkan evidence based
  • Draft artikel dan opini tentang kebijakan JKN berdasarkan evidence based

  Target Peserta

  • Tim Internal Advokasi Kebijakan JKN PKMK FK – KMK UGM
  • Mitra Penelitian JKN Projek KSI
  • Responden Koalisi Advokasi Kebijakan JKN
  • Peneliti PKMK FK – KMK UGM

  Agenda Acara

Hari, tanggal : Selasa, 15 dan 22 Desember 2020
Pukul : 10.00 – 12.00 WIB

Hari 1, Selasa, 15 Desember 2020
Menulis Artikel dan Opini di Media Massa Berdasarkan Evidence Based Untuk Mempengaruhi Pemangku Kepentingan

Waktu Kegiatan Menulis Artikel Narasumber
10.00 – 10.05 Pembukaan Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
10.05 – 10.35 Strategi Menulis Artikel dan Opini di Media Massa Engelbertus Wendratama, M.A.
10.35 – 10.50 Diskusi: Tanya Jawab Engelbertus Wendratama, M.A.
10.50 – 11.25

Latihan
Hasil: Outline Artikel atau Opini

Engelbertus Wendratama, M.A.
11.25 – 11.55 Review Hasil Latihan Engelbertus Wendratama, M.A.
11.55 – 12.00 Penutupan  

materi   Video 

 

Hari 2, Selasa, 22 Desember 2020
Review Hasil Penulisan Artikel dan Opini

Waktu Kegiatan Menulis Opini Narasumber
10.00 – 10.05 Review materi pertemuan 1 Moderator
Tri Muhartini
10.05 – 10.45 Presentasi tugas latihan

Didampingi: Engelbertus Wendratama, M.A

10.45 – 11.15 Latihan
Finalisasi Draft Artikel atau Opini
Engelbertus Wendratama, M.A
11.15 – 11.55

Review akhir

Engelbertus Wendratama, M.A
11.55 – 12.00 Penutupan  

VIDEO 

 

  Informasi Konten

Tri Muhartini
Telp 0896-9338-7139
Email [email protected] 

 

 

 

 

 

Pelatihan DaSK dan Analisis Kebijakan, Tahap I: Memahami Dashboard Sistem Kesehatan

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan DaSK dan Analisis Kebijakan
Tahap I: Memahami Dashboard Sistem Kesehatan

  Pengantar

Hingga saat ini, empat masalah kesehatan prioritas (kesehatan ibu dan anak/KIA, stunting, penyakit kardiovaskuler dan kanker) masih menjadi tantangan bagi sistem kesehatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten. Kementerian Kesehatan melalui berbagai direktorat terkait telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program kesehatan untuk menangani masalah prioritas tersebut. Namun demikian, diperlukan analisis lebih lanjut bagaimana agar kebijakan dan program kesehatan tersebut lebih dapat dikembangkan berdasarkan data terkini dan sesuai dengan konteks lokal spesifik.

Berawal dari kebutuhan di atas, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM mengembangkan upaya untuk memperkuat penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti atau data. Salah satu tahapan yang telah diinisiasi adalah dengan pembuatan data repository yaitu DaSK (Dashboard Sistem Kesehatan) yang memuat berbagai data-data kesehatan terutama terkait empat masalah kesehatan tersebut.

Tujuan pembuatan DaSK adalah (1) menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia, (2) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerjasama antar lembaga, dan (3) menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di Indonesia.

Untuk dapat mengoptimalkan penggunaan DaSK dalam analisis dan perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis data, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memahami cara kerja DaSK untuk kemudian dipakai dalam diskusi penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, akan dilakukan seri pelatihan DaSK dan analisis kebijakan. Pelatihan pertama ditujukan untuk memahami DaSK.

  Tujuan

Tujuan dari kegiatan pelatihan pemahaman DaSK ini adalah:

  1. Peserta dapat memahami cara mengakses DaSK dan data yang tersedia didalamnya terkait 4 masalah kesehatan prioritas
  2. Peserta dapat memahami masalah kesehatan berdasarkan data yang ditampilkan dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK)
  3. Peserta dapat mengacu pada DaSK dalam proses analisis dan perumusan kebijakan kesehatan

  Hasil yang diharapkan

  1. Didapatkan usulan pertanyaan penelitian kebijakan kesehatan untuk masalah KIA, Gizi, CVD, dan kanker.
  2. Pemanfaatan data DaSK sebagai evidence based penelitian kebijakan untuk masalah spesifik KIA, Gizi, CVD, dan kanker

  Partisipasi

  1. Narasumber
    1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD
    2. Insan Rekso Adiwibowo, MSc.
  2. Peserta 
    1. Tim inti KIA, gizi, kanker, dan penyakit kardiovaskular
    2. Dosen/akademisi di lingkungan FK-KMK dan peneliti kesehatan di lingkungan FK-KMK
    3. Mitra, akademisi, peneliti kesehatan, dan umum.

  Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan pertama seri DaSK dan analisis kebijakan akan dibagi menjadi dua kelompok:

1. Topik KIA dan Gizi

Waktu: Kamis, 1 Oktober 2020
Pukul 10.00 – 12.00 WIB
Media: Zoom

2. Topik Kanker dan Penyakit Kardiovaskuler

Waktu: Jumat, 2 Oktober 2020
Pukul 10.00 – 12.00 WIB
Media: Zoom


  Narahubung

Nike Frans
HP: 081289547344
Email: [email protected] 

Widy Arini Nur Hidayah
HP: 082122637003
Email: [email protected] 

  Informasi Kepesertaan

Maria Lelyana
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: [email protected]

 

 

 

 

 

Reportase Webinar Konsep Reformasi Sistem Kesehatan 2021 – 2024

19 Agustus 2020

Kementerian PPN/BAPPENAS pada Rabu, 19 Agustus 2020 pukul 13.00 – 17.00 WIB menyelenggarakan webinar Konsep Reformasi Sistem Kesehatan 2021 – 2024 di Jakarta melalui zoom meeting yang diikuti oleh 377 pastisipan dan dapat diikuti secara livestreaming Youtube. Webinar ini bertujuan untuk mengembangkan konsep reformasi sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Bappenas serta menginformasikan bagaimana strategi pelaksanaannya, dan untuk memperoleh masukan dari berbagai lembaga – lembaga terkait.

Webinar ini dimoderatori oleh Dewi Amila S., SKM., M.Sc dengan menghadirkan beberapa narasumber yaitu Pungkas Bahjuri Ali, PhD selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Prof. dr. Ascobat Gani, MPH selaku akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Siswanto, MHP., DTM selaku Analis Kebijakan Ahli Utama Litbangkes, dr. Widyastuti, MKM selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Robby Kayame, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Mohammad Subuh, MPPM selaku Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc selaku keynote speaker.

Pada sesi pertama, Pungkas Bahjuri Ali, PhD memaparkan bahwa reformasi sistem kesehatan harus didukung dengan adanya pembiayaan kesehatan yang cukup tinggi. Namun, pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah karena terbatasnya kemampuan negara untuk mendapatkan income dari PDB karena tax ratio Indonesia cukup rendah yaitu sekitar 11%. Jika rasio pajak tidak dapat ditingkatkan maka akan mempengaruhi sektor kesehatan dan pembangunan secara keseluruhan sehingga akan menyulitkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan lainnya adalah kapasitas daerah yang belum merata, sedangkan tantangan yang ditemui dalam masa pandemi COVID-19 adalah sistem surveilans kesehatan belum terintegrasi dan real-time, terjadinya beban ganda penyakit di Indonesia, pemenuhan obat dan sediaan farmasi masih bergantung pada negara lain, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi sistem kesehatan, belum sinkron antara kebutuhan, produksi dan distribusi tenaga kesehatan, upaya promotif preventif kesehatan melalui GERMAS masih belum optimal.

Reformasi sistem kesehatan nasional perlu ditekankan pada 8 area reformasi yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan DPTK, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Melanjutkan narasumber pertama, narasumber kedua Prof. dr. Ascobat Gani, MPH memaparkan urgensi reformasi sistem kesehatan untuk percepatan pencapaian sasaran kesehatan. Beberapa contextual situation yang tidak dapat diabaikan dalam reformasi kesehatan adalah adanya pandemi COVID-19, krisis ekonomi, fiscal capacity, desentralisasi, disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, disparitas status kesehatan, dan penduduk miskin.

Melakukan reformasi kesehatan maka harus dengan mengendalikan pandemi sekaligus karena pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya kinerja posyandu, program penyakit menular, program gizi serta program KIE KB, menambah beban pelayanan kesehatan di rumah sakit dan penyakit tidak menular, fiscal nasional dan derah tergerus serta menambah penduduk miskin. Oleh karena itu, untuk melakukan urgensi reformasi sistem kesehatan perlu ditekankan pada beberapa elemen reformasi yaitu regulasi, tata kelola dengan melakukan penguatan dinas kesehatan dan revisi pada SPM, sistem informasi, sumber daya kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, perubahan perilaku, peran strategis puskesmas, pembiayaan, puskesmas DTPK.

Pada sesi ketiga, dr. Siswanto, MHP., DTM memaparkan pengalaman penanganan COVID-19 dan urgensi reformasi sistem kesehatan. Beberapa strategi Indonesia dalam melawan pandemi COVID-19 adalah membuat gugus tugas COVID-19 dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota lalu dibentuk juga Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), semua kompenen terkoneksi secara “sistem”, meningkatkan tes PCR, melakukan 3T, penguatan kapasitas RS dan puskesmas, serta pemberdayaan “masyarakat tangguh melawan COVID-19”.

Dalam menangani COVID-19 secara kebijakan sudah runut dan bagus, akan tetapi kedisiplinan masyaralat masih lemah. Sehingga diperlukan perubahan perilaku masyarakat. Strategi yang dilakukan disesuaikan dengan tingkat kerentanan, risiko dan kapasitas yang dimiliki. Reformasi sistem kesehatan yang perlu dilakukan dari pengalaman adanya pandemi COVID-19 adalah perlunya penguatan pada primary health care, penguatan pelayanan kesehatan rujukan, pemenuhan SDM kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, penguatan pembiayaan, pengembangan teknologi informasi serta penguatan leadership dan manajemen di sistem kesehatan kabupaten kota untuk mampu mendesain kegiatan yang inovatif.

Adapun reformasi kesehatan terkait kegawatdaruratan kesehatan masyarakat dilakukan dengan penguatan lab kesehatan masyarakat dan penguatan sistem surveilans nasional. Sedangkan reformasi kesehatan terkait penguatan UKM, pelayanam kesehatan esensial melalui INOVASI. Berpikir sistem dalam reformasi kesehatan dalam pandemi COVID-19 adalah apakah masyarakat dapat dilayani dengan cepat, bagaimana pembiayaannya apakah sudah ditanggung BPJS atau belum, dan lain sebagainya. Sedangkan berpikir sistem dalam reformasi kesehatan adalah harus bisa menjawab bahwa penguatannya adalah untuk rakyat.

Selain pemaparan 3 narasumber, dr. Mohammad Subuh, MPPM menambahkan beberapa hal berikut :

  1. Terdapat banyak pertanyaan terkait SKN (PERPRES 72/2012) diantaranya apakah sistem tersebut bermasalah, apakah penerapan sistem yang ada bermasalah, atau terbatas dukungan untuk menjalankan sistem.
  2. Reformasi kesehatan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pusat tetapi harus didukung oleh daerah karena pergerakan pelaksanaannya ada di daerah dan perlu dilakukan penguatan percepatan pemberdayaan daerah.
  3. Sistem kesehatan sudah ada dalam respon perkembangan penyakit yang dikemas dalam rangka International Heath Regulation maupun Global Health security agenda dalam hal ketahanan kesehatan nasional namun masih terdapat kelemahan di tingkat tatatan masyarakat dimana community based surveillance tidak dijalankan.

Selain itu, Dr. Robby Kayame, SKM., M.Kes menambahkan bahwa terjadi kesulitan dalam reformasi kesehatan di Papua yaitu mengalami kesulitan karena keterlambatan dalam penerimaan anggaran kesehatan dari pusat dan adanya perbedaan pemahaman pada masyarakat papua terkait konsep sakit dan penyakit.

Adapun rencana reformasi kesehatan di Papua adalah perlunya dilakukan penguatan manajemen di kabupaten/kota, penguatan SDM kesehatan, penguatan mental aparatur petugas kesehatan agar bersedia untuk ditempatkan di daerah terpencil, kelancaran pendistibusian dana BOK, bertambahnya puskesmas dan rumah sakit terstandar/akreditasi, membangun rumah sakit orang asli papua (OAP), penguatan kemitraan karena papua merupakan wilayah yang luas, perlunya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada sesi terakhir, drg. Ani Puspitawati mewakili dr. Widyastuti, MKM menambahkan bahwa di DKI Jakarta akan melakukan reformasi kesehatan pada pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yaitu RSUD dan puskesmas. Adapun persiapan proses reformasi dilakukan dengan membuat analisis SWOT sistem pelayanan kesehatan di daerah, survei persepsi masyarakat terhadap layanan kesehatan, curah pikiran dengan narasumber, kajian literatur sebagai bentuk masukan dan saran untuk melakukan reformasi agar dapat berjalan dengan baik dan tepat.

Dari hasil tersebut maka konsep reformasi yang akan dilakukan adalah membangun konsep holding dalam sistem pelayanan kesehatan, membangun standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan serta membangung KPI yang bermakna sehingga setiap faskes mampu menghadirkan dimensi baru dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Reformasi kesehatan yang akan dilakukan di RSUD yaitu reformasi konsep, manajemen, pelayanan, kinerja dan membangun kolaborasi dengan BUMN dan swasta. Sedangkan reformasi kesehatan yang akan dilakukan di puskesmas adalah pemisahan UKM dan UKP, penguatan konsep UKM, kolaborasi dengan BUMN dan swasta, serta penerapan konsep PSO.

Reporter : Siti Nurfadilah H./PKMK FK-KMK UGM