Category: agenda

Dalam rangka memperingati World Hearing Day, Kementerian Kesehatan Indonesia bekerja sama dengan RSAB Harapan Kita; ⁠Departemen THT dan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, mengadakan webinar. Topik yang diangkat ialah Innovative Concept Regarding Structures for Early Detection & Treatment of Hearing Problems in Children and Babies In Indonesia. Moderator webinar ini adalah dr. Dian Kesumapramudya Nurputra, M.Sc, Ph.D, SpA (K) dari FK-KMK UGM pada Senin, 4 Maret 2024.

Webinar ini dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD, selaku Staf Khusus Kemenkes RI. Saat ini, masalah THT belum menjadi prioritas pemerintah dan belum ada RS vertikal khusus THT. Deteksi dini masalah THT juga belum menjadi program rutin, sehingga dibutuhkan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan ke depan.

Penyusunan rekomendasi terkait kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan transdisiplin, yaitu berbagai cabang ilmu menentukan masalah dan mempunyai metode bersama, untuk menghasilkan sebuah solusi kebijakan. Diharapkan setelah webinar ini ada kelompok yang mengajukan rekomendasi deteksi dini dan terapi gangguan pendengaran, serta analisis kebijakan yang komprehensif, termasuk pendanaan.

video   materi

Selanjutnya, Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, menyampaikan bahwa gangguan pendengaran menjadi penyebab disabilitas terbanyak ke-4 di seluruh dunia. Dampaknya menyebabkan gangguan komunikasi, menurunnya peluang karier, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Faktor risiko gangguan pendengaran paling banyak adalah dari infeksi telinga, misalnya otitis media supuratif kronis (OMSK) pada anak di bawah 5 tahun, rubella, campak, meningitis, CMV kongenital, paparan kebisingan di tempat kerja atau rekreasi. Bila gangguan pendengaran ditemukan sedini mungkin, maka dapat dilakukan penanganan dengan tepat.

video

Prof. Dr. med. K. Neumann, Direktur Clinic for Phoniatrics and Pedaudiology, the University Hospital of Munster, Jerman, menyampaikan gangguan pendengaran kongenital adalah gangguan kongenital yang paling sering terjadi (1-3/1.000 bayi). Newborn hearing screening (NHS) yang diikuti dengan intervensi yang sesuai, dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan kognitif.

Joint Committee on Infant Hearing merekomendasikan UNHS untuk usia <1 bulan, diagnosis audiologi <3 bulan, dan mulai intervensi pada usia <6 bulan, atau sering disebut early hearing detection and intervention (EHDI) 1-3-6. EHDI tidak hanya skrining untuk neonatus, namun mencakup banyak hal termasuk dukungan sosial dan psikologi untuk keluarga. Saat ini Indonesia termasuk dalam negara yang melakukan 0-1% skrining. Hal ini merupakan masalah besar namun dapat diselesaikan.

video   materi

Pembicara sesi selanjutnya adalah Peter Bottcher, dari PATH Medical. Peter menyatakan bahwa usia skrining pendengaran yang ideal adalah di bawah 3 bulan. Hasil skrining tanpa tracking yang baik menyebabkan ada pasien yang loss to follow up, bahkan hingga 50%. Tracking menjadi tugas bersama antara penyelenggara skrining, tempat rujukan, orang tua, dan berpusat pada tracking center. Sebagian besar kesalahan program skrining adalah pada fase perencanaan.

video

Prof. Dr. Nyilo Purnami, dr, Sp.T.H.T.B.K.L, Subsp.N.O(K), FICS, FISCM, Guru Besar dalam Bidang Neurologi Aspek Komunitas Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa tuli kongenital biasanya terjadi pada derajat berat hingga sangat berat.

Terdapat periode kritis sampai usia awal 1 tahun ketika fase maturasi jalur saraf auditori-otak. Bila penanganan pada periode ini kurang baik, maka hasilnya tidak akan optimal. Gangguan pendengaran yang tidak tertangani dapat menyebabkan disabilitas. Alat skrining pendengaran belum tersedia di layanan primer, sehingga cakupan skrining belum banyak. Maka perlu peningkatan peralatan dan SDM, dukungan pemerintah, dan perlunya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining.

video   materi

Sesi pembahasan diawali oleh dr. Adeline Eva, Sp.THTBKL dari RSAB Harapan Kita. Masalah terkait deteksi dini di Indonesia antara lain adalah kekurangan data prevalensi, biaya operasional skrining pendengaran termasuk honor teknisi alat skrining, isu etik dan hukum bagi seluruh yang terlibat, pelatihan untuk melakukan prosedur skrining, biaya perjalanan dan hilangnya pemasukan ketika pasien datang ke faskes, dan kebutuhan dukungan dari pemerintah. Rekomendasi dari Adeline yaitu pemberian informasi untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran, panduan operasional skrining yang jelas, adanya sistem tracking dan tindak lanjut dari skrining,

video

Pembahas selanjutnya yaitu dr. Ashadi Prasetyo, M.Sc, Sp.THTBKL, Subsp.N.O(K) dari UGM. RSUP Sardjito tidak memiliki program universal hearing screening, jadi dilakukan targeted screening pada bayi yang memiliki risiko tinggi, misalnya bayi prematur atau asfiksia. Selain itu, terdapat juga keterbatasan alat di rumah sakit, hal yang sama juga terjadi di pelayanan primer. Bila ingin dilakukan skrining universal, maka harus ada tambahan alat dan juga pelatihan bagi tenaga di layanan primer. Pembiayaan juga harus dipikirkan untuk program skrining universal.

video

  Sesi Diskusi

Sesi diskusi dimulai dengan Prof. Neumann dalam inisasi program skrining sebaiknya dilakukan cost benefit analysis. Untuk mengurangi pengeluaran, sebaiknya mengurangi bahan disposable. Tes diagnostik yang dilakukan oleh RSUP dr. Sardjito cukup menguras waktu, perlu dipertimbangkan tes lain yang sederhana. SOP sangat diperlukan untuk mengurangi variasi antar wilayah di Indonesia. Biaya skrining ini tidak terlalu mahal, apabila pemerintah menyiapkan program yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Peter menambahkan bahwa leadership juga merupakan aspek yang penting untuk program skrining.

Webinar ditutup dengan kesimpulan oleh dr. Dian bahwa NHS adalah skrining pemdengaran harus dilakukan secara universal. Perlu diperhatikan juga tindak lanjut dan pencatatan datanya. Untuk mendapatkan dukungan pemerintah diperlukan tim kecil untuk mengawal kebijakan dan melakukan studi untuk mendapatkan bukti terkait deteksi dini pendengaran dan intervensinya agar bisa terlaksana dengan baik.

Reporter: dr. Srimurni Rarasati, MPH (PKMK UGM)

  LATAR BELAKANG

Data Globocan (IARC) 2020 menyatakan kanker payudara menempati urutan pertama kanker dengan insiden tertinggi di dunia, dengan incidence rate 44 per 100.000 perempuan. Kanker payudara juga merupakan kanker dengan jumlah kasus terbesar di Indonesia, dengan 65.858 kasus atau 16,7% dari keseluruhan kanker pada 2020. Jumlah kematiannya mencapai 22.430 kasus (11% dari keseluruhan kanker). Kanker payudara dapat dibedakan jenisnya berdasarkan karakteristik imunohistokimia yang khas. Salah satunya yaitu kanker payudara HER2-positif, yang dianggap sebagai salah satu jenis kanker payudara yang paling ganas setelah triple negatif. Diperkirakan, 22,8% kasus kanker payudara di Indonesia merupakan tipe HER2-positif. Namun demikian, banyak pasien tidak mendapatkan tata laksana yang optimal. Hal ini karena kurangnya deteksi dini, diagnosis tidak ditegakkan secara akurat dan segera. Pemeriksaan imunohistokimia seringkali terlambat atau tidak dilakukan karena mengharuskan prosedur teknis yang khusus terutama pada kasus HER2 yang meragukan. Saat ini JKN hanya menjamin terapi anti HER2 untuk pasien kanker payudara usia di atas 18 tahun dengan kasus metastasis jauh (M1) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi serta didukung oleh pemeriksaan imaging. Penelitian akan mengidentifikasi hambatan dalam mendapatkan tatalaksana kanker yang optimal, mulai dari deteksi dini,diagnosis,pengobatan serta dampak sosial ekonomi yang dialami oleh pasien pasien kanker payudara HER2-positif. Hasil penelitian ini dapat dipakai untuk membentuk kebijakan dan sistem pelayanan kanker payudara yang lebih baik di indonesia.

  TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah diseminasi hasil penelitian yang berjudul “Perjalanan Pengobatan dan Kekambuhan pada Penyintas Kanker Payudara HER2-positif di Indonesia”.

  NARASUMBER & PEMBAHAS

1. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
2. Indonesian Cancer Information and Support Center Association (CISC)
3. Pembahas
   1. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan
   2. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan
   3. dr. Ronald A. Hukom, Sp.PD-KHOM, M.H.Sc (RS Kanker Dharmais)

  TARGET PESERTA

1. Media
2. Institusi/Organisasi Kesehatan
3. Penyintas Kanker

  RANGKAIAN KEGIATAN

Diseminasi hasil penelitian ini akan dilaksanakan pada ;Hari/Tanggal : Rabu, 8 Februari 2023
Jam : 13.00 – 15.00 WIB

Latar Belakang

Seminar Transformasi Sistem Kesehatan dalam Perspektif Desentralisasi Kesehatan dan Peran Serta Swasta ini merupakan bagian tak terpisahkan dari mata kuliah Reformasi Sistem Kesehatan di KMPK, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM. Tujuan diselenggarakannya seminar ialah meningkatkan kinerja sektor kesehatan. Setelah adanya JKN saat ini sistem kesehatan di Indonesia belum memperlihatkan hasil yang memuaskan karena ada masalah ketidakadilan sosial dan kekurangan anggaran kesehatan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Beberapa indikator kesehatan masyarakat ada yang membaik, namun ada yang memburuk.

Dalam konteks Pandemi COVID-19, terjadi sebuah situasi yang memburuk karena sistem kesehatan Indonesia terlihat lemah dalam penanganannya, terutama di masa-masa awal pandemi. Dalam situasi pandemi, dicanangkan sebuah reformasi sistem kesehatan yang sudah diwacanakan oleh Presiden Jokowi, dalam bentuk Transformasi Sektor Kesehatan. Transformasi sektor kesehatan ini menggunakan pendekatan pilar-pilar transformasi yang secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan dalam RPJMN. Sebagai catatan tujuan RPJMN sudah diresmikan sebelum pandemi 2020-2021. Namun adanya pandemi membuat strategi Kementerian Kesehatan diubah dengan melakukan pembelajaran saat pandemi sehingga menghasilkan Transformasi Kesehatan.

Dalam pengembangan dan implementasinya, Transformasi Sistem Kesehatan terkesan bersifat top-down. Dinas Kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan di daerah kurang dilibatkan. Dalam konteks demikian, seminar ini akan membahas bagaimana transformasi sektor kesehatan dapat dijalankan di daerah dan juga respon pelaku swasta. Hal ini sangat penting mengingat kesehatan adalah sektor yang didesentralisasikan.

   Tujuan 

1. Membahas respon Dinas Kesehatan terhadap Reformasi Sektor Kesehatan
2. Membahas respon RS pemerintah terhadap Reformasi Sektor Kesehatan
3. Membahas respon RS Swasta terhadap Reformasi Sektor Kesehatan.

Narasumber

1. Adinkes
2. ARSADA
3. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)
4. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Peserta

• Mahasiswa S2 Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM
• Mahasiswa S2 FK-KMK UGM
• Para alumni S2 FK-KMK UGM
• Konsultan
• Pihak-pihak lain yang berminat.

   Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : 28 Desember 2022
Waktu : 10.00-12.00 WIB

   Agenda

Latar Belakang

Tantangan kesehatan mental merupakan masalah kesehatan utama yang dihadapi kaum muda secara global terutama pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi anak-anak menjadi dewasa. Namun, terlepas dari pentingnya melindungi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional, remaja cenderung memiliki pengetahuan yang terbatas tentang apa artinya sehat secara mental atau bagaimana mempertahankan kesehatan mentalnya. Media sosial menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dampak media sosial pada kesehatan remaja menjadi prioritas karena peningkatan masalah kesehatan mental secara simultan. Menurut WHO pada 2019, 1 dari setiap 8 orang atau 970 juta orang di seluruh dunia memiliki gangguan mental. Gangguan kecemasan dan depresi yang paling umum terjadi. Pada 2020, jumlah orang yang dengan gangguan kecemasan dan depresi meningkat secara signifikan karena pandemi COVID-19.

Perkiraan awal menunjukkan peningkatan masing-masing 26% dan 28% untuk gangguan kecemasan dan depresi berat hanya dalam satu tahun. Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menyebutkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Prevalensi depresi pada penduduk umur ≥ 15 tahun tertinggi pada provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12.3 dan prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur ≥ 15 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 19.8. Oleh karena itu, masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja yang tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Dalam upaya meningkatkan kesehatan jiwa, perlu perhatian pemerintah dan kerja sama semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap masalah kesehatan jiwa melalui berbagai upaya mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Promosi kesehatan mental di lingkungan sekolah masih sangat kurang sehingga pelajar ataupun mahasiswa belum mengetahui secara pasti bagaimana mereka menghadapi tantangan di hidupnya.

Oleh karena itu, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan webinar dengan judul “Tantangan dan Strategi dalam Kesehatan Mental pada Remaja”.

   Tujuan 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk:

1. Mengetahui situasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa terkait kesehatan jiwa remaja
2. Mengetahui strategi dan tantangan kebijakan kesehatan jiwa remaja
3. Membahas penguatan kebijakan kesehatan jiwa remaja

  Pembicara

Narasumber

1. Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah
   • Situasi pelaksanaan layanan kesehatan mental remaja
   • Tantangan dan strategi dalam memperkuat jaringan layanan kesehatan jiwa pada remaja
2. dr. Fiddina Mediola, Sp.KJ (Direktur RSK Puri Nirmala)
   • Tantangan dan strategi dalam edukasi kesehatan mental pada remaja

Pembahas

1. Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI
2. WHO

   Target Peserta

1. Pengambil keputusan nasional dan daerah.
2. Akademisi bidang kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dan lain – lain.
3. Peneliti, konsultan dan pemerhati bidang kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dan sebagainya.
4. Pemangku kepentingan lainnya.

   Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa, 22 November 2022
Pukul : 13.00-14.30 WIB

   Detil Kegiatan

REPORTASE 

Narahubung

Ardhina (0896 7934 4417)

(Studi Kasus Pembiayaan Penyakit Katastropik Melalui Data Sampel BPJS Kesehatan)

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM, menggelar webinar Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk “Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi Dalam Penguatan Dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN”. Kegiatan ini terdiri atas enam seri dan dilaksanakan pada setiap bulan dari Juni – Desember 2022 dengan melibatkan mitra dari perguruan tinggi di beberapa provinsi. Pada seri ketiga (31/08/22), webinar dilaksanakan bersama mitra PKMK dari Universitas Sumatera Utara yaitu Dosen Dr. Juanita, SE., M.Kes sebagai narasumber utama untuk membahas Studi Kasus Pembiayaan Penyakit Katastropik Melalui Data Sampel BPJS Kesehatan di Sumatera Utara.

Webinar ini juga melibatkan pembahas yaitu dr. Miko dari perwakilan Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dr. Ardytia Lesmana sebagai Kepala Bidang PMR Kantor Cabang Padang Sidempuan dari BPJS Kesehatan dan Ika Hardina Lubis, SE,M.SE, MA sebagai Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, Bappeda Sumatera Utara. Seluruh kegiatan webinar seri ketiga ini di fasilitasi oleh Siti Khadijah Nasution selaku Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.

Kegiatan seri ketiga ini dibuka oleh M. Faozi Kurniawa selaku peneliti pembiayaan kesehatan dari PKMK FK-KMK UGM. Dalam pembukaan Faozi menekankan strtaegi yang perlu ditekankan untuk pemerintah daerah dalam memperkuat pembiayaan kesehatan di daerah untuk transformasi sistem kesehatan. Setelah pembukaan, moderator mempersilahkan kepada narasumber yaitu Juanita untuk memaparkan materi yang membahas tentang kondisi prevalensi penyakit katastropik di Sumatera Utara berdasarkan data rill dan sampel BPJS Kesehatan.

Dari gambaran kondisi tersebut, tergambarkan bahwa penyakit katastropik yang paling tinggi di Sumatera Utara adalah gagal ginjal yang memiliki klaim cukup banyak diantara penyakit lainnya. Juanita menjelaskan bahwa tingginya penyakit katastropik di Sumatera Utara di pengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang kurang sehat dan masih terbatasnya program preventif-promotif untuk penangan penyakit tidak menular (PTM).

Selain itu, Juanita juga mengusulkan rekomendasi dengan: 1) pencegahan faktor risiko dari tangkat pobindu, puskesmas, sekolah dan masyarakat secara umum dengan melakukan edukasi; 2) kolaborasi perguruan tinggi bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk minindak lanjuti hasil penelitian; 3) pengawasan makanan dan minuman dari industry rumahan; dan 4) sosialisasi GERMAS ke berbagai pemangku kepentingan di daerah.

Setelah sesi pemaparan, moderator memberikan kesempatan kepada tiga pembahas untuk memberikan tanggapan. Ketiga pembahas menyepakati gambaran kondisi prevalensi katastropik di Sumatera Utara. Pembahas juga menyetujui untuk rekomendasi dalam penanganan katastropik ini perlu dilakukan karena dapat mendukung pencapaian target indikator RPJMD Sumatera Utara. Diskusi dengan para pembahas dan narasumber di lanjutkan melalui sesi tanya jawab. Pada sesi ini, terdapat penekanan untuk pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi melalui pemanfaatan hasil penelitian dan analisis yang telah tersedia.

Link Terkait:

Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi Dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di DaerahDalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di Daerah

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar Tantangan dan Strategi dalam Menghadapi Maraknya Promosi Produk Pengganti ASI

31 Agustus 2022  |  Pukul : 13.00-14.20 WIB

   Latar Belakang

Air susu ibu dianggap sebagai sumber nutrisi terbaik bagi bayi. ASI secara luas diakui sebagai cairan biologis yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. WHO merekomendasikan bahwa bayi harus disusui secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Selain nutrisinya, menyusui itu nyaman dan murah, serta melekatkan ikatan bagi ibu dan bayi.

Masalah menyusui menjadi masalah serius di masyarakat tertentu ketika perusahaan susu formula ikut berperan dan meluncurkan program promosi mereka di masyarakat itu. Formula bayi dimaksudkan sebagai pengganti makanan bayi yang efektif. Meskipun produksi produk yang identik dengan ASI tidak mungkin dilakukan, setiap upaya telah dilakukan untuk meniru profil nutrisi ASI untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang normal. Susu sapi atau susu kedelai paling sering digunakan sebagai bahan dasar, dengan bahan tambahan ditambahkan untuk lebih mendekati komposisi ASI manusia dan untuk mendapatkan manfaat kesehatan, termasuk zat besi, nukleotida, dan komposisi campuran lemak.

Para ibu mendapatkan informasi dan saran pemberian makan bayi dari berbagai sumber. Salah satu caranya adalah melalui informasi promosi dari perusahaan susu formula bayi. Ini bisa melalui iklan media massa, distribusi materi promosi, dan kegiatan pemasaran point-of-purchase. Kedua, perusahaan mencoba menjangkau ibu secara tidak langsung dengan menumbuhkan preferensi merek melalui kontak dan dukungan dari profesional kesehatan. Kegiatan yang ditujukan untuk bidang medis antara lain mendukung konferensi dan seminar profesional; membayar biaya untuk pertemuan profesional; perlengkapan dan perlengkapan perabotan; dan lain – lainnya.

Oleh karena itu, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK – KMK UGM) menyelenggarakan webinar dengan judul “Tantangan dan Strategi dalam Menghadapi Maraknya Promosi Produk Pengganti ASI”.

   Tujuan 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari ASI sedunia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk:

1. Mengetahui situasi pelaksanaan pemberian ASI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu
2. Mengetahui strategi dan tantangan kebijakan pemberian ASI termasuk penggunaan produk pengganti ASI.
3. Membahas penguatan kebijakan penggunaan produk pengganti ASI.

   Target Peserta

1. Pengambil keputusan nasional dan daerah.
2. Akademisi bidang kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dan lain – lain.
3. Peneliti, konsultan dan pemerhati bidang kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dan sebagainya.
4. Pemangku kepentingan lainnya.

   Narasumber

1. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
   • Situasi pelaksanaan pemberian ASI di DIY
   • Tantangan dan strategi dalam menghadapi promosi produk pengganti ASI di DIY
2. Annisa Septy Nurcahyani, M.Tr.Keb (Konselor Laktasi)
   • Tantangan dan strategi dalam mengedukasi pemberian ASI eksklusif dan menghadapi maraknya promosi produk pengganti ASI

   Pembahas

1. Direktorat Gizi dan KIA, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
2. WHO

   Agenda Kegiatan

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
Pukul : 13.00-14.30 WIB

   Detail Kegiatan

REPORTASE 

Narahubung

Ardhina Nugrahaeni  |  WA: 0896-7934-4417

 Latar Belakang

Penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti stroke, penyakit jantung iskemik (PJI), dan penyakit jantung hipertensi, merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia berdasarkan hasil kajian Global Burden of Disease Study pada 2019.1 Faktor – faktor yang diketahui berkontribusi secara substansial dalam menyebabkan beban kesakitan penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia sekurang – kurangnya meliputi pola makan, tekanan darah sistolik yang tinggi, kadar gula darah puasa yang tinggi, perilaku merokok, indeks massa tubuh yang tinggi, polusi udara, kolesterol tinggi, dan kurangnya aktivitas fisik.2 Faktor – faktor risiko serta akses kepada pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah juga dipengaruhi oleh determinan sosial ekonomi, seperti kondisi geografik, pendapatan, tingkat pendidikan, dan gender.

Perspektif gender berpengaruh pada upaya – upaya pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah. Menurut Bots dkk. (2017), penyakit jantung dan pembuluh darah seringkali dipersepsikan sebagai “a man’s disease” atau penyakit laki – laki.6 Asumsi – asumsi ini berasal dari mispersepsi sepanjang sejarah, bahwa manifestasi penyakit jantung dan pembuluh darah pada perempuan tidak sama dengan gejala – gejala yang dialami oleh laki – laki.6 Sementara itu, di Indonesia, perempuan diperkirakan memiliki kerentanan yang lebih besar pada faktor – faktor risiko biologis, seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan indeks massa tubuh yang tinggi.7 Selain itu, perempuan di Indonesia juga memiliki kerentanan sosial ekonomi yang lebih besar dibandingkan laki – laki, yang dapat berpengaruh pada akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, prioritas program kesehatan bagi perempuan lebih banyak terfokus pada area kesehatan ibu, anak, dan bayi baru lahir.7 Penyakit jantung dan kardiovaskular belum menjadi fokus spesifik bagi program – program kesehatan perempuan di Indonesia.7 Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah yang terkait gender.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK – KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengidentifikasi pentingnya penguatan pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah yang mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang dialami perempuan guna mencapai pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jantung Nasional yang jatuh pada bulan September 2022. Webinar ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan (klinisi, akademisi, peneliti, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain), serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah yang sensitif gender.

   Tujuan  Kegiatan

1. Mempelajari faktor risiko, diagnosis, dan prognosis penyakit jantung dan pembuluh darah pada perempuan
2. Mempresentasikan hasil studi terkait pengalaman perempuan Indonesia dengan penyakit jantung.
3. Memahami perspektif perempuan dalam mengakses layanan kesehatan untuk penyakit tidak menular

   Target Peserta

1. Klinisi, peneliti, akademisi, dan mahasiswa
2. Dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit
3. Masyarakat umum

   Narasumber

1. dr. Leonora Johana Tihuata, SpJP – dalam konfirmasi
   (Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Indonesian Women of Cardiology)
2. Sutantri Skep, RN, MSc, PhD – dalam konfirmasi
   (Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

   Pembahas

1. Abigael Wohing Ati, MA – dalam konfirmasi (Peneliti PKMK FK – KMK UGM)

   Agenda Kegiatan

Hari/Tanggal : kamis, 29 September 2022
Pukul : 13.00-14.30 WIB

   Detail Kegiatan

REPORTASE KEGIATAN

Keikutsertaan dalam kegiatan ini tidak dipungut biaya

Narahubung

Mentari Widiastuti (0857-4166-6306)
Sandra Frans (0821-4491-0230)

Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di Jawa Timur

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM, menggelar webinar Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk “Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN”. Kegiatan ini terdiri atas enam seri dan dilaksanakan setiap bulan pada Juni – Desember 2022 dengan melibatkan mitra dari perguruan tinggi di beberapa provinsi. Pada seri pertama (28/06/22), webinar dilaksanakan bersama mitra PKMK yaitu dosen Poltekkes Kemenkes Malang yaitu Puguh Priyo Widodo, Amd., RMIK., S.Si., SKM., MMRS., AAAK sebagai narasumber utama untuk membahas studi kasus tentang pembiayaan kesehatan dan JKN dalam studi kasus di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan.

Continue reading

Selama 3 hari kedepan, pertemuan HWG 1 akan dibagi dalam 6 sesi diskusi. Sesi 1 membahas tentang Digital Documentation of COVID-19 Certificates, sesi 2 membahas Harmonizing Global Health Protocols, sesi 3 membahas Harmonizing Global Health Protocols, sesi 4 membahas Sharing National Experiences and Best Practices in Implementing Policy and Mutual Recognition, sesi 5 membahas Harmonizing Global Health Protocols dan sesi 6 adalah penutup yakni Follow Up dan Concluding Plennary Session. Masing-masing sesi akan melibatkan pakar dan pemateri dari berbagai negara.

Melalui berbagai sesi ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat mendorong implementasi harmonisasi protokol kesehatan global, sehingga mobilitas antar negara akan semakin terjamin keamanannya serta turut mempercepat pemulihan ekonomi dunia.

Setelah keenam sesi tersebut selesai, agenda HWG 1 akan dilanjutkan dengan G20 Side Event Tuberkulosis yang berlangsung pada 29-30 Maret 2022.

Mengangkat tema “Pembiayaan Penanggulangan TBC: Mengatasi Disrupsi COVID-19 dan Membangun Kesiapsiagaan Pandemi Masa Depan”, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen global dalam mengakhiri TBC pada 2030 utamanya komitmen dalam peningkatan pendanaan bagi pencegahan dan penanggulangan TBC yang berkelanjutan.

Teknologi Digital Jadi Basis Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global

Selama dua tahun pandemi COVID-19, dunia memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat baik antarwilayah maupun antarnegara untuk mengantisipasi penyebarluasan penularan COVID-19.

Hal ini berdampak luas tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga sektor ekonomi dan pariwisata. Menurut data global di tahun 2020 menurun sekitar 73% dan tahun 2021 menurun 72% dibandingkan dengan tahun 2019.

Penurunan ini selain disebabkan oleh pembatasan pelaku perjalanan juga diakibatkan oleh ketidakpastian mengenai aturan protokol kesehatan. Dinamisnya situasi pandemi global, telah mendorong berbagai otoritas kesehatan di setiap negara menerapkan protokol kesehatan yang terus berubah dan berbeda satu sama lain, hal itu meningkatkan biaya, menambah kerumitan, dan menyebabkan ketidaknyamanan.

“Karenanya kita perlu menyelaraskan standar protokol kesehatan global untuk memungkinkan perjalanan internasional yang aman dan membantu kesejahteraan ekonomi dan sosial pulih untuk selamanya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat membuka pertemuan HWG 1 di Yogyakarta pada Senin (28/3).

Dari diskusi ini disepakati bahwa metode yang akan digunakan untuk penerapan protokol kesehatan adalah QR Code yang sesuai dengan standar WHO. Penggunaan QR Code ini dinilai bisa menyimpan informasi dengan aman dan response yang lebih cepat.

“Kita ingin mendorong bahwa standardisasi protokol kesehatan global itu sederhana, simpel dan standarnya sama di seluruh dunia. Dengan adanya teknologi digital yang baru, kita benar-benar ingin memanfaatkan teknologi yang ada,” kata Menkes.

Kendati standarisasi prokes berlaku di seluruh negara, Menkes menekankan bahwa setiap negara tetap diberikan fleksibilitas saat akan memberikan requirment. Negara diberikan kebebasan menerapkan aturan prokes di negaranya, dengan catatan prosedurnya harus jelas dan terbuka, yakni bisa diakses seluruh dunia.

sumber:

• Kemenkes Gelar Pertemuan Pertama Health Working Group G20 dan Side Event Tuberkulosis di Yogyakarta
• 1 st Health Working Group G20 : Teknologi Digital Jadi Basis Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global
• G20 Dukung Inisiasi Universal Verifier, Memungkinkan Sertifikat Vaksin COVID-19 Diakui Negara Lain
• Indonesia Inisiasi Standar Protokol Kesehatan Global dan Penyetaraan Sertifikat Digital Vaksin COVID-19 pada 1st Health Working Group G20