Category: agenda

Universal Health Coverage and Medical Industry

in 3 South East Asia Countries
Prof. Laksono Trisnantoro, M.SC, Ph.D
Ditulis oleh emmy, 24 Juni 2013

Prof Laksono dari Indonesia memaparkan tentang situasi universal coverage dan industri kesehatan di tiga negara yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Pemaparan tersebut seputar perubahan pada pembiayaan kesehatan dan industri kesehatan. Apa saja perubahan yang terjadi ketika itu? Indonesia dan Thailand mengalami perubahan dalam hal pembiayaan kesehatan, dimana pemerintah semakin membiayai pelayanan kesehatan dengan kebijakan universal coverage. Hal yang sebaliknya terjadi di Malaysia, secara persentase dibanding pembiayaan swasta, pemerintah Malaysia berkurang. Mengapa? Ada perubahan dalam hal kepuasaan pelayanan dimana sebagian kelompok masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik dari pelayanan sektor publik. Mereka rela membayar pelayanan swasta.

Isu Kebijakan. Isu Kebijakan yang dibahas dalam topik ini yaitu Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mencapai Universal Health Care dan mengelola pelayanan kesehatan sebagai sebuah industri? Analisis dari isu tersebut seperti ini: Universal Coverage memberi tekanan pada Anggaran Pemerintah. Pemerintah Malaysia yang menggunakan model tax-based ini merasakan tekanan besar. Hal serupa terjadi juga di negara-negara Eropa Barat. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan di sektor swasta merupakan salah satu katup pengaman untuk mengurangi beban finansial kesehatan publik.

Sementara itu, Thailand sebagai negara yang sangat terkemuka dalam universal coverage memberikan tempat untuk pelayanan kesehatan swasta dan pembayaran oleh masyarakat. Hal ini berlaku khususnya untuk kalangan menengah ke atas. Oleh karena itu, memang tetap diperlukan peranan swasta dimana ada kebijakan industri kesehatan yang sebaiknya mendukung pelayanan kesehatan swasta, tetapi harus mempertimbangkan aspek pemerataan. Silahkan  untuk mendapatkan powerpointnya.

ASEAN Helath In the Post 2015 Developement Agenda
Phusit Prakongsai, MD. Ph D
Ditulis oleh: Evita  | 24 Juni 2013

Sektor kesehatan merupakan leading dalam suskesnya pembangunan di era MDG dan memiliki kesempatan untuk mencapai kesehatan dan pengembangan sosial yang lebih baik.

Untuk mempercepat perkembangan pencapaian MDG, dan keberlangsungan pembangunan diperlukan Sustainable Development Goals (SDG) yang selaras dengan kesepakatan global sebelumnya. Pada sustainable agenda, mengajak seluruh negara ASEAN untuk koperatif dalam menentukan target. Secara umum sudah ada peningkatan beberapa indikator pencapaian MDG terutama MDG 4, 5 dan 6dibeberapa negara ASEAN dari tahun 1990-2010.

Well being and Happiness

Wujud komitmen anggota dari WHO-SEARO yaitu bertujuan menjadikan well being and happiness sebagai goals agenda pembangunan pasca MDG 2015. Hal ini diungkapkan olh Dr Phusit bahwa kesetaraan dan hak asasi manusia merupakan inti dari pembangunan dan kesejahteraan kontributor utama pada kebahagiaan individu dan sosialnya. Empat pilar dari well beiing dan happiness adalah :

1. Pembangunan yang berkelanjutan dan setara dalam sosial dan ekonomi
2. Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab
3. Keberlangsungan lingkungan
4. Partisipasi masyarakat dan budayanya

Universal Coverage

Dr. Phusit mengungkapkan bahwa kunci dari well being dan happiness adalah Universal Health Coverage yang mampu meningkatkan akses yang merata dan adil (equitable) pada pelayanan kesehatan essensial dengan perlindungan finansial dan sosial. Sebagai tambahan, untuk mencapai agenda MDG yang tidak tercapai dan mencegah perkembangan penyakit tidak menular diperlukan pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan aspek preventif dan promotif serta kuratif dan paliatif secara seimbang dan berkelanjutan.

Sistem kesehatan berbasis pelayanan kesehatan primer harus diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Distribusi sumber dan pembiayaan yang merata dapat dilakukan melalui pemerintahan yang baik atau good governance. Indikator dan target dari masing-masing dimensi human well being harus teridentifikasi dan fokus pada analisis kesetaraan melalui data yang lengkap meliputi pendapatan, usia, gender, tempat tinggal, dan vulnerable group.

Pada akhir presentasi Dr. Phusit menekankan bahwa kepemilikan, kolaborasi antar lintas sektor, keterlibatan stakeholder dan partnership yang lebih luas diperlukan dalam pencapaian agenda pembangunan kesehatan pasca MDG 2015.

Principle of the triangle

Financial Risk Protection For Migrants-
A New Challenge In The ASEAN Community
(Dr. Viroj Tangcharoensathien)
Ditulis oleh Ni Komang, 24 Juni 2013

Pembiayaan atau perlindungan pembiayaan bagi migran di Thailand didasari pertimbangan pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai upaya untuk melindungi para pekerja migran maupun non-migran. Dr. Viroj menyatakan bahwa mekanisme perlindungan kesehatan (Health Protection Mechanism) bagi migran melalui enam mekanisme, yaitu:

1. Health Insurance for peolpe with citizenship problems, atau asuransi kesehatan bagi orang-orang dengan masalah kependudukan. Mekanisme ini diluncurkan pada tahun 2010, melalui pengenaan pajak oleh pemerintah sebesar 2000 baht. Sebagian anggaran dialokasikan kepada penyedia jaringan, sisanya oleh Ministry of Public Health (MoPH). Asuransi ini mencakup 0.45 sampai 0.5 juta migran yang mengalami masalah kependudukan. Hambatannya berupa rendahnya angka penggunaan asuransi karena kesadaran yang rendah, masalah geografis, sosial budaya, serta hambatan bahasa.
2. Asuransi kesehatan sosial (Sosial Health Insurance), bersifat sukarela, namun cakupannya rendah. MoU dengan tiga negara dan total dana sebesar 0.5 juta (2012).
3. Compulsory Migrant Health Insurance (CHMI), yang diluncurkan pertama kali tahun 1994, 2001, 2004, terakhir 2013, dimana Compulsory Migrant Health Insurance (CHMI) untuk anak-anak berusia kurang dari 15 tahun sebesar 365 baht.
4. Out of pocket, sumber utama dan dominan dari pembiayaan kesehatan untuk unregistered migrant, data diregister oleh Compulsory Migrant Health Insurance (CHMI), pembiayaan oleh RS umum.
5. Exemption by public hospital, pelaksanaan di RS pemerintah yang menangani migran.
6. International donors, hasilnya sangat tidak signifikan.

Peta Reformasi Pembiayaan
Pemerintah telah membuat peta reformasi pembiayaan kesehatan. Peta ini dibuat untuk para pekerja migran. yang dibuat pemerintah melalui jalan yang sangat panjang bagi pekerja migran adalah dengan membuat platform berbasis bukti yaitu sistem registrasi, data sharing, utilisasi pelayanan, sistem pelaporan pembiayaan, transparansi, kerangka kerja akuntabilitas, complaint handling systems itegrated with 1330 National Health Security Office(NHSO)cost hotline. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Thailand adalah meningkatkan jumlah migran yang diregistrasi, menurunkan jumlah migran yang tidak diregistrasi, membuat skema kontribusi pembiayaan baik bagi pekerja maupun perekrut tenaga kerja.

Skema Pembiayaan
Ketergantungan migran trerhadap pemerintah mendorong adanya perbaikan skema pembebasan pajak pembiayaan yaitu dengan merinci skema di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diharapkan dapat membuat skema Compulsory Migrant Health Insurance (CHMI) yang diatur oleh Ministry of Public Health (MoPH), seberapa banyak yang diatur oleh National Health Security Office (NHSO), serta berapa banyak Sistem Health Insurance(SHI) yang diatur oleh Social Security Office (SSO).

Bagaimana Respon Penyedia Pelayan Kesehatan (PPK)
Respon dari penyedia layanan kesehatan yang diharapkan yaitu menggunakan bahasa yang bersahabat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja migran. Penggunaan bahasa ini penting untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan migran. PPK diharapkan dapat memahami bagaiman pelayanan kesehatan terhadap migran, pengetahuan akan skema pembiayaan yang diberikan pemerintah dan bagaiamana mengatur manajemen pelayanan.Presentasi di akhiri dengan upaya pemerintah secara maksimal untuk mengatasi migran di Thailand dan bagaimana pembiayaan khususnya pada pelayanan kesehatan. Unsur manajemen pelayanan juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menjangkau pemerataan kesehatan di Thailand.

Guest Lecture:

Global Health and Global Justice
Prof. Norman Daniels, Harvard School of Public Health
Muh. Faozi – Bangkok, 24 Juni 2013

Bangkok-PKMK. Hari Pertama dari pertemuan ketujuh Forum Postgraduate di Naresuan University Thailand disampaikan oleh Prof. Norman Daniels dari Harvard School of Public Health. Prof. Daniels menyampaikan materi terkait kesehatan global yang terkait dengan keadilan global. Permasalahan kesehatan global sedang dibahas terutama dalam forum-forum internasional.

Contoh Masalah Inequality (Ketidaksamarataan)

Beberapa contoh permasalahan kesehatan global yang merepresentasikan ketidaksamarataan antara lain usia harapan hidup di Jepang dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan di Swaziland dan angka kematian balita di Angola 73 kali lebih tinggi dibandingkan di Norwegia. Dua contoh tersebut memperlihatkan ketidakadilan yang terjadi, sekaligus mengilhami perlunya upaya untuk menjembatani kondisi tersebut (global justice). Beberapa konsep yang diajukan antara lain: (1) mencegah terjadinya kutub dalam perdebatan tentang keadilan global (perspektif kosmopolitan dan statis), (2) Perlunya memandang masalah keadilan global dari titik tengah di luar kasus; dimana peran banyak pihak muncul termasuk pemerintah dan institusi lainnya, hal ini memungkinkan terciptanya aturan internasional yang bisa melihat lebih jauh terkait masalah tersebut.

Ketidaksamarataan kesehatan dapat terjadi melalui banyak hal, seperti ketidakadilan domestik (terkait ras, gender, kasta, kelas sosial, kurangnya pembiayaan yang diberikan untuk sektor kesehatan masyarakat, dan sebagainya), ketidasamarataan dalam sektor lain yang berdampak pada sektor kesehatan (keterbatasan geografis, kondisi alam, tenaga kerja, kondisi politik yang sedang terjadi), dan praktek yang berlaku di tingkat internasional yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ketidaksamarataan antar negara.

Konsep Minimalis terkait Ketidakadilan

Prof. Daniels memaparkan prinsip umum terkait ketidakadilan di tingkat global, yaitu: “Do not harm because harming (innocent) people violates requirements of justice”. Pogge memberikan pandangan melalui sebuah contoh berikut: kemiskinan global merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan praktek yang dilakukan oleh negara maju dan institusi yang mereka kendalikan, sehingga banyak ketidakadilan global merupakan hasil dari proses “harming”. Contoh lain dari proses ini, adanya brain drain tenaga kesehatan dari satu negara berkembang yang diberikan kesempatan untuk bekerja di negara maju. Kasus lain yang juga perlu diangkat adalah sulitnya negara berkembang mengakses obat terbaru karena kepemilikan hak paten obat dan tingginya insentif yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan obat tersebut dari negara maju. Isu terkait obat ini terutama berdampak pada sulit berkembangnya inovasi pengobatan di negara berpendapatan rendah, sehingga akibatnya beban penyakit tidak dapat dikurangi, terutama pada kelompok rawan. Hal tersebut mencerminkan masih kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh pengobatan yang laik dan tepat sesuai penyakit. Upaya yang selama ini dilakukan untuk menyelesaikan beberapa isu tersebut telah diinisiasi secara global, namun upaya-upaya tersebut terkesan belum berhasil mengatasi masalah ketidakadilan kesehatan.

Bagaimana Mengurangi Kematian Ibu

Terkait masalah kesehatan ibu dan anak, tingginya angka kematian ibu dan anak di banyak negara berkembang merupakan bukti nyata ketidakadilan kesehatan.Banyak negara maju telah bekerja sama dengan negara berkembang untuk mengupayakan penurunan angka kematian ibu dan anak melalui berbagai intervensi. Dari sekian banyak intervensi tersebut, diperlukan upaya untuk memprioritaskan beberapa intervensi yang dianggap tepat secara ilmiah.

Beberapa negara miskin menghadapi ketidakmerataan tenaga kesehatan. Pemaparan ini juga menjelaskan pentingnya skema penentuan prioritas permasalahan tenaga kesehatan (best outcomes vs fair chances, layanan di pusat kota vs layanan perifer, dan lain-lain). Terdapat beberapa kesamaan pertimbangan antara permasalahandengan tenaga kesehatan, yaitu upaya untuk mengikutsertakan stakeholder terkait (alasan yang mendasari), keterbukaan, berbasis bukti (evidence-based), dan berfokus pada akuntabilitas.

Universal Coverage

Pada kesempatan ini Prof Daniels juga menjelaskan mengenai ‘Universal Coverage’. Manfaat yang diperoleh dari universal coverage bagi masyarakat adalah keadilan terhadap ketidakmerataan. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya dan kondisi politik. Bukan hanya kebutuhan intervensi seperti vaksin hal yang dibutuhkan dalam menciptakan lembaga yang baik. Berbicara mengenai globalisasi, masyarakat juga harus membutuhkan barang publik. Namun perlu diperjelas barang publik apa yang dibutuhkan, bagaimana syistem surveilannya untuk menentukan pilihan definisinya. Deteksi dini terhadap permasalahan koordinasi dini menjadi mudah dilakukan.

Jika kembali ke konsep bahwa lembaga atau institusi sebaiknya bisa menciptakan solusi yang lebih baik pada kasus ketidakadilan, pemberian insentif terhadap penelitian dan pengembangan obat diharapkan bisa mengatasi hambatan global. Pada pendekatan global seperti pendekatan hak asasi manusia, hal tersebut mempunyai tujuan penting yaitu melibatkan baik institusi lokal maupun institusi global untuk mengatasi masalah ketidaksamarataan kesehatan.

The Seventh Postgraduate Forum
“Health Systems and Policy for the ASEAN Economic Community:
Shared Visions and Goals”
24-25 June 2013
Faculty of Medicine, Naresuan University

Bangkok-Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-7 yang diselenggarakan oleh komunitas universitas yang terdiri dari mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan mahasiswa S3 dari universitas UNU-IIGH Malaysia, Gadjahmada University dan Naresuan University dari Thailand. Tujuan pertemuan ini terutama pada berbagi informasi, berbagi hasil penelitian, bercerita tentang pengalaman masing-masing pada area sistem kesehatan dan kebijakan, ekonomi kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan masyarakat, pendidikan profesi kesehatan, dan bidang lain untuk penelitian yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan. Silakan klik pada judul program untuk membaca reportase.

Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM

Bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Lunch Seminar Mengenai

Kesehatan dalam Agenda Pembangunan Paska MDG 2015 :
Catatan Peluncuran Laporan High Level Panel of Eminent Persons,
Jakarta, 18 Juni 2013

Tempat: Ruang Kuliah S3 Lt.2, Ged. Pascasarjana FK UGM
Jumat, 28 Juni 2013

 Pengantar

Millennium Development Goals (MDGs) merupakan acuan pembangunan global, termasuk pembangunan kesehatan, hingga tahun 2015. Dalam beberapa tahun terakhir ini, diskursus agenda pembangunan global paska 2015 telah semakin menguat. Sekjen PBB, Ban Ki Moon, telah membentuk High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) untuk menyusun formulasi agenda pembangunan global tersebut.HLPEP ini dipimpin oleh tiga kepala negara, termasuk Presiden RI.

HLPEP telah menyelesaikan laporan rekomendasi agenda pembangunan paska 2015 dan menyerahkannya pada Sekjen PBB pada bulan Mei 2013. Presiden RI juga telah meluncurkan laporan tersebut secara nasional di Istana Negara pada tanggal 18 Juni. Laporan HLPEP tersebut penting untuk dipahami oleh segenap pemangku kepentingan pembangunan, termasuk dalam sektor kesehatan, karena akan berdampak terhadap prioritas pembangunan nasioanl dan global dalam periode paska 2015. Sehari setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 19 Juni 2013 di Bappenas diselenggarakan meeting dengan ahli untuk menyusun pengkajian dalam RPJMN 2015 – 2019. Ada beberapa isu penting yang perlu dilihat, antara lain: Agenda Perkembangan Pasca 2015 dan Proses Penyusunan RPJM. Agenda yang dibahas yang terkait kesehatan mencakup:

1. Menyediakan pendidikan bermutu seumur hidup
2. Menjamin kehidupan yang sehat termasuk menurunkan kematian ibu dan bayi, menjamin kesehatan reproduksi, dan mengurangi berbagai penyakit menular
3. Menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang baik
4. Mencapai universal access untuk air dan sanitasi

  Tujuan
 

1. Membahas laporan High Level Panel of Eminent Persons
2. Membahas tindak lanjut peluncuran laporan High Level Panel of Eminent Persons

.

  Jadwal Kegiatan

Sesi 1 : Pukul 13.00 – 14.00

  Peserta:

Peserta yang diharapkan hadir dalam diskusi ini terdiri dari:

1. Dekan dan Peneliti Fakultas Pertanian UGM
2. Dekan dan Peneliti Fakultas Teknologi Pertanian UGM
3. Dekan dan Peneliti Fakultas Peternakan UGM
4. Dekan Fakultas Teknik dan Ahli dalam Teknik Kesehatanm Ahli Perencanaan Lingkungan/Tata Kota
5. Ketua LPPM UGM
6. Ketua Pusat Lingkungan Hidup UGM

   Informasi dan Pendaftaran :

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM
Sdri. Hendriana Anggi
Gdg. IKM Sayap Utara Lt. 2, Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp. : +62274 – 549425
Mobile : +6281227938882
Email : [email protected]
Web : www.kebijakankesehatanindonesia.net

Hari Kedua

Sesi 1. Prof. Ahmad Sulaiman dari DIKTI menyampaikan apa yang bisa dilakukan DIKTI dalam penelitian kebijakan medik dan kesehatan?. Situasi terkini seperti misalnya muncul kebijakan dokter boleh meresepkan jamu mengingat perkembangan modern saat ini. Hal ini turut melestarikan warisan leluhur dalam hal hak paten. Tentunya, kebijakan baru harus mendapat dukungan yang kuat. Skema penelitian strategi nasional salah satunya merangkum isu kesehatan misalnya kematian di sektor KIA melalui Riskesdas 2007-2010, teknik biologi molekuler, ketergantungan bahan impor, tingginya prevelansi penyakit menular dan lain-lain.

Sementara itu, UU 20 tahun 2003 menyatakan kewajiban perguruan tinggi (PT) melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Disusul UU 12 Tahun 2012 tentang PT yang kewajiban penelitian di PT diarahkan pada perkembangan iptek, pengembangan masyarakat dan daya saing bangsa, dseminas HKI nasional dan internasional.

Penelitian multi center yang dibahas JKKI ini harus masuk ke rencana induk penelitian (RIP) kemudian diturunkan menjadi rencana arah. Penelitian multi center bisa didaftarkan dalam kategori penelitian desentralisasi (misal penelitian unggulan PT) dan sentralisasi yaitu penelitian unggulan strategis nasional dengan dana 1 Milyar/tahun. Dua jenis ini bisa menjadi pilihan universitas dalam memperoleh hibah. Sementara memang DIKTI bertugas memfasilitasi dan mendorong dosen dan LPPM yang dampaknya harus menyangkut kesejahteraan rakyat.

Felix Salim, Rektor Universitas Maranatha menggarisbawahi, selama ini yang terjadi yaitu titik lemahnya ada pada komunikasi. Ia mengajukan saran, mohon DP2M lebih banyak memberikan arahan pada PT kemana harus mengarahkan proposal penelitian. Prof Ahmad menjelaskan, proposal harus dibuat sesuai dengan panduan yang diajukan DIKTI. Proposal harus mencantumkan roadmap dan rekomendasi dari pembimbing. Riset kebijakan mengundang reviewer eksternal yang menilai pelaksanaannya.

Debbie dari AusAid mempertanyakan pertama, apakah reviewer disosialisasikan ke universitas? Kedua, apakah mungkin universitas menyusun proposal bersama?. Prof. Ahmad, reviewer tidak akan disosialisasikan ke universitas karena untuk mengurangi intervensi pihak lain. Proposal ke DIKTI hanya bisa diajukan oleh masing-masing universitas, jadi tidak mungkin seluruh universitas mengajukannya bersama. Jadi penelitian multi center ini kecil kemungkinannya untuk dapat didanai DIKTI.

Misi Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) ini untuk mengorganisir forum kebijakan kesehatan-medik, memperkuat kemampuan member untuk multi center research dan monitoring, memproduksi policy brief, jaringan KKI ini akan melahirkan profesor baru di tiap universitas yang ahli di bidang riset kebijakan. JKKI ini diharapkan sustainable dan harus independen. Apakah rumusnya mampu untuk berkembang? Jaringan ini fluid dan bisa perorangan, disusun untuk lembaga dan perorangan.

Sesi 2 Kemungkinan sumber dana penelitian Mandiri (universitas), BPJS/OJK, Kemenkes-Balitbangkes, badan penelitian asing. Pembicara dalam sesi ini yaitu Dr. dr Trihono (Kepala Balitbangkes), Ria Arief (Manajer Proyek Penguatan Sistem Kesehatan), Staf Edukatif FK Undip, FK UMJ.

AusAid mendorong tumbuhnya peran universitas dalam mmberi masukan pada pemangku kebijakan (penting). Komponen yang mendasari AusAid bersedia menjadi mitra PT yaitu : pentingnya evidence based data, penguatan dinkes provinsi dan kabupaten, penguatan puskesmas poskesdes, penguatan poltekes dan prodi kabupaten, dan penguatan institut riset.

FK Undip membagi pengalamannya dalam hal penelitian. Undip memiliki UPK unit yang mengkoordinasikan penelitian di tingkat universitas. Demi mewujudkan banyak peneltian yang diinisaisinya, UPK melakukan beberapa upaya antara lain : penguatan jaringan informasi, pendekatan lembaga donor dan terbuka untuk siapa saja.

Sementara, hal yang berbeda dialami FK UMJ yang masih mengalami hambatan yaitu dosen masih dituntut untuk mengajar full, track record penelitian masih rendah serta penyandang dana melihat nama besar institusi peneliti. Dengan bergabungnya FK UMJ ke dalam JKKI ini diharapkan bisa meningkatkan penelitian di lingkungan universitas.

Setelah diskusi diketahui bahwa sebagain besar FK dan FKM di Indonesia tengah menyusun roadmap penelitian kebijakan. Maka kemudian disepakati, masing-masing peserta workshop ini mengirimkan perwakilannya untuk ikut menyusun proposal pendanaan penelitian untuk mengawal BPJS. Telah tercatat sebanyak 20 orang yang akan terlibat secara aktif. Batas waktu penyusunan proposal (call for paper) 13 Juni hingga 30 Juni 2013. Kemudian, paper tersebut akan dipresentasikan di KONAS IAKMI Kupang pada 4 September 2013 mendatang. Bagaimana topik-topiknya dalam diskusi di website Pembiayaan kesehatan? Bisa konsultasi ke senior yang lebih ahli, penanggung jawab dari UGM untuk hal ini ialah Muh. Faozi Kurnaiawan dan Mustakim. Diskusi melalui website akan mulai aktif Kamis, 13 Juni 2013.

Kesimpulan yang dapat diambil dari workshop ini diantaranya jaringan bisa beragam, sementara akses/BPJS bagian dari jaringan besar ini.

Pada hari Jumat, 31 Mei 2013 di Hotel Santika dilakukan Deklarasi RS Badan Nirlaba yang dilanjutkan dengan seminar dan Munas 1 Asosiasi Rumah sakit Badan Nirlaba Indonesia atau disingkat ARSANI.
Asosiasi ini merupakan perhimpunan rumah sakit swasta publik yang berbentuk badan hukum Yayasan atau Perkumpulan. Dalam Munas 1 ini telah terpilih Dr. Natsir Nugroho MKes, SPOG sebagai Ketua.

berikut adalah Deklarasi rumahsakit badan nirlaba untuk menyehatkan masyarakat :

Kami, rumah sakit badan nirlaba Indonesia bertekad untuk ikutserta dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia secara holistik, untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara adil di seluruh Indonesia.

Kami memahami bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau merupakan hak azasi manusia yang harus terus menerus diupayakan pemenuhan dan ditingkatkan mutu pelayanannya sesuai kemajuan pengetahuan dan tehnologi kesehatan.

Untuk itu, seluruh rumah sakit badan nirlaba di Indonesia menyatakan bahwa :

1. Forum Rumah sakit badan nirlaba akan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien rumah sakit sesuai dengan kemajuan pengetahuan dan tehnologi kesehatan.
2. Forum Rumah sakit badan nirlaba mendukung kebijakan kesehatan yang berpihak pada masyarakat banyak tanpa membedakan suku, agama, golongan dan sosial ekonomi namun tetap memperhatikan kepentingan penyelenggara pelayanan kesehatan.
3. Forum Rumah sakit badan nirlaba akan menggunakan kembali semua hasil kegiatan usaha untuk upaya-upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Deklarasi ini kami nyatakan sebagai bentuk komitment dan kepedulian Forum rumah sakit badan nirlaba di Indonesia untuk pembangunan dan perwujudan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang holistik dan mandiri.

Menimbang hal-hal tersebut diatas, maka kami bersepakat untuk membentuk Asosiasi Rumah Sakit Badan Nirlaba di Indonesia ( ARSANI ).