Diskusi PKMK bulan Mei Tahun 2013

Diskusi PKMK tahun 2013

Pokok Bahasan Surveilans Respons
( Artikel, Kebijakan Kemkes RI)

Kelompok Kerja Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran UGM

8 Mei 2013

  Latar Belakang

Epidemiologi merupakan studi yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dan keadaan kesehatan pada populasi, serta penerapannya untuk pengendalian masalah kesehatan. Karena penyakit pada manusia tidak tersebar dan terbagi begitu saja secara acak tetapi ada faktor penyebab, maka epidemiologi harus melibatkan pengamatan dan pengukuran yang sistematik tentang frekuensi penyakit dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan kejadian penyakit. Pengamatan secara sistematik dan terus menerus menurut faktor determinan dan distribusi penyakit dan masalah kesehatan yg terjadi adalah surveilans. Dalam tatanan manajemen kesehatan, surveilans berperan sebagai intelijen yang bertugas untuk menghasilkan informasi epidemiologi yang sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Surveilans harus ditindak lanjuti dengan respons, dapat berupa respons segera atau respons terencana. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting untuk peningkatan kompetensi para stakeholder, dosen, peneliti, konsultan dan mahasiswa pasca sarjana.

 

  Tujuan
 

  1. Membahas perkembangan kebijakan dan manajemen terkait dengan pelaksanaan surveilans respons.
  2. Membahas metode penelitian, pelatihan dan konsultasi yang dipergunakan dalam surveilans respons.
  3. Meningkatkan kompetensi para stakeholder, dosen, peneliti dan konsultan dalam pemanfaatan sistem surveilans respons proses pengambilan keputusan.
  4. Mengembangkan forum komunikasi antara stakeholder, dosen, peneliti dan konsultan dalam kebijakan dan manajemen kesehatan.

 

  Metode
 

  1. Diskusi ini dipimpin oleh fasilitator yang bertugas :
    –  Memilih dan menjelaskan topik diskusi
    –  Memfasilitasi dan memimpin jalannya tanya jawab
     
  2. Peserta diskusi :
    –  Stakeholder yang terkait dengan topik diskusi ( BBTKL, Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi, Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten)
    –  Dosen ,peneliti dan konsultan
    –  Mahasiswa Pasca Sarjana
     
  3. Diskusi akan diselenggarakan sebulan sekali, tempat dan waktu akan disampaikan secara rutin.

Kegiatan ini akan dipancarkan melalui video dan audio streaming, sehingga para peserta yang ada di luar Yogyakarta dapat mengikuti diskusi dengan mendaftar terlebih dahulu.

 

  Jadwal acara :

Diskusi Surveilans Respons PKMK 2013 
8mei 
Bulan Topik Makalah yang ditelaah Fasilitator

Mei

 Surveilans respons kematian ibu

Maternal death surveillance and response, Bulletin of the World Health Organization 2011;89:779-779A.

 Siti Noor Zaenab

 

 Materi 

  1. Presentasi Proposal Penelitian Surveilans Respons – Sitti Noor Zaenab
  2. Pengantar Diskusi Bulanan (sistem surveilans-respons)
  3. Surveilans Kematian Maternal
  4. Surveilans Respons Kematian Ibu

  Arsip Video Presentasi

Semiloka Nasional Pendidikan Dokter Spesialis dan Peran Dokter Layanan Primer

Semiloka Nasional

Pendidikan Dokter Spesialis dan Peran Dokter Layanan Primer

Aula FK UI, 29-30 April 2013

Kegiatan ini dimulai tepat pukul 09.30 dengan sambutan dari Ketua Panitia yaitu Dr. dr. Siti Setiati SpPD. yang menyambut kedatangan peserta di FK UI dan menerangkan mengenai tujuan kegiatan dua hari ke depan. Sambutan berikutnya dari Dr. Ratna Sitompul, SpM(K), Dekan FK UI yang menyatakan bahwa jumlah residen sangat banyak yaitu 1600 orang dan 400 fellow di FK UI. Jumlah ini menjadi potensi besar untuk dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan. Jika reseiden gagal dikelola, maka dapat diperkirakan mutu pelayanan akan rendah. Disamping berada di rumah sakit pendidikan, saat ini sudah terjadi residen bekerja mandiri, khususnya yang dikirim ke berbagai rumah sakit di daerah sulit. Sambutan terakhir disampaikan Prof. dr. Akmal Taher, SpU(K), PhD yang menyampaikan materi dari Menteri Kesehatan.

Pada intinya Menteri Kesehatan menyatakan bahwa residen penting untuk menjadi mitra kerja BPJS yang akan dimulai pada Januari 2014. Menteri Kesehatan mengingatkan bahwa dalam persiapan BPJS ada semangat transformasi yang besar. BPJS akan sulit berkembang tanpa dukungan tenaga profesional residen dalam transformasi ini. Keterlibatan tenaga residen ini penting untuk perbaikan akses dalam universal coverage. Disamping itu, ditekankan pula bahwa dokter layanan primer harus dijalankan, jangan sampai kuratif saja. Dalam hal ini, peran dokter keluarga diperlukan. Sebagai pentutup, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa besar sekali harapan agar peran FK UI terus menjadi yang di depan untuk pengembangan ini. Saya berharap peran residen dan dokter primer dapat terus berkembang di BPJS, tutup Menteri Kesehatan.

Sesi 1 merupakan diskusi panel

Prof. Laksono Trisnantoro (FK UGM)

Dengan penerapan program pendidikan dokter spesialis yang ‘university based‘ di Indonesia, peran RS pendidikan tetap sangat besar walaupun tidak bertanggung jawab langsung pada mutu pendidikan. Saat ini, tanggung jawab langsung berada di universitas (Fakultas Kedokteran). Situasi yang terjadi adalah residen dapat dilihat dari dua sisi yaitu universitas (FK) dan RS Pendidikan. Proses pendidikan di FK banyak dilakukan pengembangan. Namun di lain sisi, di RS Pendidikan penataan residen belum banyak ditangani. Residen tetap dianggap sebagai siswa, bukan staf medis RS. Sementara itu, kebutuhan residen (yang sudah kompeten) sebagai pekerja RS semakin tinggi, termasuk untuk BPJS dan pemerataan. Di negara lain, residen dianggap sebagai tenaga medis di RS dengan hak dan kewajibannya. Pertanyaan kunci adalah, apakah residen sebagai siswa atau pekerja professional? Jawaban pertanyaan kunci ini adalah dipandang dari sudut Fakultas Kedokteran residen adalah siswa didik. Sementara itu dipandang dari sudut RS Pendidikan/RS Jaringan, sebagian residen yang sudah mempunyai kompetensi adalah tenaga kerja sementara berbasis kontrak. Harapan ke depan, kita dapat merencanakan perkembangan ke depan dengan dua perspektif ini.

Dr. Anwar Santoso SpJPK. ARSPI.

Dipandang dari RS Pendidikan perlu ada pengembangan RS Pendidikan dimana FK tidak hanya mempunyai satu Rumah Sakit Pendidikan saja, akan ada bottleneck. Hal ini perlu dikembangkankan namun masih terkait dengan masalah pendidik dan tenaga kependidikan. Sekitar 60-70 persen dosen di klinis berasal dari Kementerian non pendidikan. Hal ini perlu terus dipahami dan dicari solusinya. Masalah lain yang dihadapi dalam pendidikan residen adalah

pembiayaan untuk pendidikan, dimana tidak ada satupun anggaran untuk pendidikan. Walaupun ada banyak masalah, RS Pendidikan harus bersikap sebagai model terutama untuk Pelayanan Prima dan Patient Safety. Seharusnya ada integrasi antara FK dan RS Pendidikan. Bagaimana tantangan untuk menghasilkan pelayanan primer, memenuhi keilmuan dasar sesuai SKDI, menyediakan real patient dan bekerja sama wahana pendidikan tenaga kesehatan lain.

Dr. Djoni Darmadjaja SpB MARS-PERSI.

Di tingkat RS, perhatian utama adalah, 1. risk management; 2. pembiayaan, 3. akreditasi RS dengan acuan ke UU RS. termasuk standar akreditasi RS. Mengacu ke hospital by laws, masih ada situasi dimana Residen bukan staf klinis RS. Menyadari bahwa residen bekerja sebagai staf klinis maka perlu ada perubahan di masa depan. Dari persepktif rumah sakit, sesuai UU RS, sebuah RS harus mempekerjakan tenaga sesuai aturan (misalnya kontrak). Pasal 43 UU RS menyebutkan RS wajib mengembangkan keselamatan pasien dan RS bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian yang disebabkan tenaga RS. Dalam UUPK semua praktek harus dilindung oleh ijin praktek. Staf yang kompeten adalah personel yang tanpa supervise. Residen memang masih di bawah supervisi, di bawah tanggung jawab DPJP, namun merupakan tenaga medis. Hal ini semakin mendorong perlunya perubahan dalan pengelolaan residen.

Dr. Prasetyo. : Ketua PPDS FK UI.

Hal ini merupakan sesuatu yang memang sehari-hari saya lakukan, kewajiban dan hak. Bukan hak dulu, mengapa? Saat ini kewajiban sangat banyak dan sangat panjang. Tanpa syarat, bicara hak-jika residen bicara hak maka tidak ada itu kata senior. Hak residen di UGM dan Unair semua sama yaitu haknya memperoleh bimbingan dan mendapat evaluasi secara obyektif, di sini saja sudah masalah. Dengan tujuan ini saja, ketidakobyektifan masih banyak terjadi. Ketika bicara hal; remunerasi, gaji dan sebagainya perlu ada contoh konkrit. Di tempat saya sekolah, saya mendapat gaji di atas UMR, kurang lebih 2.5 juta rupiah. Ini merupakan pendapatan dokter umum yang sekolah. Gaji GP per tahun adalah 4 ribu US dollar. Di atas kita (India), 9 ribu dollar. Jadi gaji seperti itu-3 – 4 juta rupiah. Dalam konteks pembayaran jika residen tidak dibayar, maka tetap alhamdulilah jika dibayar maka alhamdulilah hirobilalamin.

Hasil Studi Beban Penyakit, Trauma dan Faktor Risiko di Indonesia Tahun 2010: Tingkat dan Kecenderungan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Menyelenggarakan

SEMINAR

HASIL STUDI BEBAN PENYAKIT, TRAUMA DAN FAKTOR RISIKO
DI INDONESIA TAHUN 2010: TINGKAT DAN KECENDERUNGAN

Jakarta, 30 April 2013
Prof. Dr. Siwabessy Room, Prof. Dr. Sujudi Building (Lantai 3), Kementerian Kesehatan RI
Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, jakarta 12850

 

  LATAR BELAKANG

The Global Burden of Disease (GBD) Study/Studi Beban Penyakit Global 2010 merupakan “global public good” untuk mengkuantifikasikan tingkat dan kecenderungan hilangnya usia produktif karena penyakit, trauma, dan faktor risiko dan sebagai masukan berbasis bukti kebijakan dan peningkatan sistem kesehatan.

Studi GBD menyediakan metode dan pengetahuan untuk memberi masukan bagi penyediaan upaya intervensi yang “cost-effective”.

Studi Beban Penyakit, Trauma dan Faktor Risiko merupakan upaya sistematis untuk menggambarkan distribusi dan sebab berbagai penyakit utama, trauma dan faktor risiko untuk kesehatan.

Studi GBD 2010 mencakup 291 penyakit dan trauma, 67 faktor risiko dan 1,160 sequelae atau disabilitas.

Secara global, hasil studi menunjukkan bahwa pada saat ini, penyakit menular, kelainan maternal dan anak, serta gangguan gizi menyebabkan penurunan kesakitan dan kematian dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya. Pada sisi lain, lebih banyak penduduk dewasa muda dan dewasa yang meninggal atau menderita penyakit tidak menular, serta trauma yang juga menyebabkan disabilitas.

Prinsip yang melandasi pendekatan “the burden of disease” adalah perkiraan terbaik yang dapat dihasilkan melalui analisis berbagai sumber data dan informasi yang tersedia di suatu negara atau regional; dan melakukan koreksi bias yang terjadi.

Hasilnya dipresentasikan dalam Disability-Adjusted Life Years (DALYs), suatu ukuran berbasis waktu yang mengkombinasikan tahun yang hilang karena kematian prematur (YLL) dan tahun kehidupan dengan disabilitas (YLD), suatu alat ukur yang secara khusus dikembangkan untuk mengakses beban penyakit.

Indikator lainnya, yaitu perhitungan “Healthy Life Expectancy (HALE) atau Health Adjusted Life Expectancy” pada waktu lahir pada tahun 1990 dan 2010 juga telah dilakukan untuk menyimpulkan status kesehatan masyarakat, dengan memperhitungkan usia harapan hidup ketika lahir, dikoreksi dengan tingkat disabilitas.

 

  TUJUAN

Tujuan Umum: Untuk menghasilkan informasi berbasis bukti mengenai Beban Penyakit, Trauma, dan Faktor Risiko di Indonesia, sebagai input untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Kesehatan 2015-2019

Tujuan Khusus:

  1. Untuk memberikan masukan pada pembuat kebijakan, para perencana, dan masyarakat mengenai besarnya masalah kesehatan utama dan sebarannya di Indonesia, faktor risiko utama yang dapat dicegah dan kinerja sistem kesehatan yang berkaitan.
  2. Untuk mengidentifikasi prioritas kesehatan nasional dan kegiatan riset yang berkaitan.
  3. Untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi upaya lintas intervensi kesehatan dan dukungan sistem kesehatan yang berkaitan.
  4. Untuk membandingkan hasil beban penyakit, trauma, dan faktor risiko di Indonesia dengan negara lain yang sebanding di regional Asia Tenggara.

 

  JADWAL KEGIATAN

Selasa , 30 April 2013

WAKTU ACARA PENYAJI PENANGGUNG JAWAB
09.30-10.00 Registrasi Panitia
10.00-10.10 Sambutan Pembukaan oleh Pj. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemkes
10.10-10.20 Sambutan Deputi Ketua Bappenas Bidang SDM dan Kebudayaan Dra. Nina Sardjunani, MA
10.20-10.30 Sambutan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4) Dr. Kuntoro Mangkusubroto
10.30-11.00

Pengarahan Menteri Kesehatan RI mengenai hasil studi Beban Penyakit, Trauma, dan Faktor Risiko di Indonesia Tahun 2010 

 Dr. Nafsiah Mboi, DSA, MPH
11.00-11.30

Presentasi Temuan Utama dan Implikasi Kebijakan hasil studi Beban Penyakit, Trauma, dan Faktor Risiko di Indonesia Tahun 2010: Tingkat dan Kecenderungan

Materi 

 Dr. Soewarta Kosen & IHME

Moderator:

Prof. Dr. Hasbullah Thabrani, Dr. P.H.
11.30-11.55

The Prospect of “GBD 2.0” and the BoD use for better national & sub national decision making

materi 

 Christopher J.L Murray, M.D., Ph.D.
11.55-12.00 Kata penutup oleh Pj. Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemkes
12.00-12.30 Konferensi Pers Wakil Menteri Kesehatan, Kepala UKP-4, Pejabat Eselon I & II Kemkes terkait, Dr. CJL Murray, Dr. Alan Lopez Pusat Komunikasi Publik Kemkes
12.00-13.30 Makan Siang

Tentang Laporan Health System in Transition

canada

Dokumen Health System in Transition adalah laporan dari berbagai negara yang memberikan deskripsi detail mengenai sistem kesehatan negara tersebut, termasuk berbagai reformasi dan kebijakan yang ada seputar kesehatan.

Serial Health System in Transition ini dimulai di negara-negara Eropa, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan per negara yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai perbandingan antar negara, serta sebagai rujukan bagi para pemangku kebijakan kesehatan. Laporan Health System in Transition diperbarui secara rutin, dan telah dipublikasikan oleh berbagai negara di dunia. Untuk kawasan Asia, laporan Health System in Transition telah dikeluarkan oleh negara Fiji dan Filipina.

Saat ini Indonesia sedang dalam proses penulisan laporan Health System in Transition yang dibuat oleh para akademisi dan praktisi kesehatan. Penulisan laporan Health System in Transition untuk Indonesia ini dikoordinir oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan bekerjasama dengan Institute for Health Policy Sri Lanka. Laporan tersebut akan menjadi bagian dari kompilasi profil sistem kesehatan yang untuk kawasan Asia dikembangkan oleh the Asia Pacific Observatory on Health Sytems and Policies guna memfasilitasi upaya benchmarking dan pembelajaran untuk penguatan sistem kesehatan masing-masing negara.

Silahkan klik link di bawah untuk mempelajari lebih lanjut laporan Health System in Transition dari beberapa negara di Asia dan Eropa serta Amerika.

 

canada  fiji  mongolia 
netherland  pilipina

Guest Lecture & Lunch Seminar

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)

bekerjasama dengan

Program Studi S2 IKM – Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Menyelenggarakan acara

Guest Lecture & Lunch Seminar

Ruang Teater Gd. Perpustakaan Lantai 2 FK UGM
25 April 2013

  PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan kegiatan Guest Lecture & Lunch Seminar dalam rangka Continuing Medical Education. Acara ini mengambil topik “Using Informatics and Technology to Address Common Challenges in Public Health” dan “Assessment of Healthcare Quality using Medicare Claims Data“

 

  TUJUAN 
 

  1. Membahas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menghadapi tantangan terkait isu-isu Public Health
  2. Membahas penggunaan data klaim jaminan kesehatan untuk evaluasi mutu pelayanan kesehatan dengan studi kasus Medicare

 

  JADWAL KEGIATAN

Kamis, 25 April 2013 

Waktu

Kegiatan

Keterangan

11.00 – 12.00

Guest Lecture

“Using Informatics and Technology to Address Common Challenges in Public Health”

 

Narasumber:

Dr. Linda Dimitropoulos

peneliti senior e-health sekaligus Director CAHIT(Center for the Advancement of Health Information Technology, Research Triangle Institute International

12.00-13.00

Lunch Seminar

Assessment of Health care Quality using Medicare Claims Data

Narasumber:

Dr. Michael Trisolini

Ahli datamining dan quality improvement (Research Triangle Institute)

13.00-13.30

Makan Siang

 

 

  ARSIP VIDEO PRESENTASI

Pembicara 1 : Dr. Linda Dimitropoulos

 

Pembicara 2 : Dr. Michael Trisolini

Diskusi Bulanan PKMK April 2013

Diskusi Bulanan PKMK April 2013
Pembahasan Artikel Kebijakan dan Manajemen

Kelompok Kerja Kebijakan dan Manajemen Fakultas Kedokteran UGM

(Pukul 08.30 – 10.00 WIB)

  Pengantar

Perkembangan topik dan metode penelitian manajemen berjalan dengan sangat pesat. Perkembangan ini perlu diikuti dengan cara melakukan pembahasan terhadap artikel-artikel kebijakan dan manajemen. Kegiatan ini sangat penting untuk pengembangan kapasitas para dosen, peneliti, dan konsultan yang tergabung pada kelompok kerja Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM serta peminat lain. Kegiatan dilakukan sebulan sekali pada hari Kamis, di pertengahan bulan berjalan. Kegiatan akan dipancarkan melalui audiostreaming sehingga para peserta yang berada di luar Yogyakarta dapat mengikutinya.

 

  Tujuan
 

  1. Membahas perkembangan topik yang menarik dalam kebijakan dan manajemen kesehatan
  2. Membahas metode penelitian , pelatihan, dan konsultasi, yang dipergunakan di berbagai penelitian kebijakan dan manajemen
  3. Menjadi forum untuk pengembangan kemampuan diri untuk para konsultan, peneliti, dan dosen di kelompok kerja kebijakan dan manajemen kesehatan;
  4. Mengembangkan forum komunikasi antara dosen, peneliti, dan konsultan dalam kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan.

 

  Jadwal Acara dan Topik
   

Diskusi Bulanan PKMK  18 April 2013

Topik

Konsep-konsep terkait

Makalah yang ditelaah

Fasilitator

Health Behavior Theory

Behavior change interventions, Self-efficacy, Theory of planned behavior,

Jeffery, R.W. (2004). How can Health Behavior Theory be made more useful for intervention research? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 1:10 (23 July 2004)  

Michie, S., dkk. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science 6:42 (23 April 2011)

Dr. Mubasysyir Hasan Basri, MA

dr. Rossi Sanusi, MPA., PhD

 

 Materi 
 

Dr. Mubasysyir Hasan Basri, MA

  1. Rational choice theory and public health management 2
  2. Maksimasi, Free Rider dan Kegagalan Implementasi Kebijakan

dr. Rossi Sanusi, MPA., PhD

  1. Health Behavior Theory

 

 

video camera  Arsip Video Presentasi

Diskusi Kebijakan: Dilema Profesi Dokter dalam Penentuan Tarif di RS dan Asuransi Kesehatan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran UGM

Menyelenggarakan

Diskusi Kebijakan:
Dilema Profesi Dokter dalam Penentuan Tarif di RS dan Asuransi Kesehatan

Jum’at, 12 April 2013 di Ruang Theater Perpustakaan FK UGM lt. 2
Pukul 13.00 – 15.00

 

  Pengantar

Situasi BPJS saat ini sedang dalam situasi menarik. Pemerintah hanya mampu memberikan iuran sebesar Rp 15 ribu per kepala per bulan. Sementara itu tuntutan dari berbagai pihak, termasuk perhimpunan profesi jauh di atas angka tersebut. Realita yang ada memang pahit karena situasi kebijakan fiskal dan politik penganggaran yang belum mendukung kesehatan.

Dalam situasi ini terjadi berbagai perbedaan mengenai besaran tarif yang ditetapkan oleh pihak asuransi, rumah sakit, dan perhimpunan profesi. Proses penetapan tarif menjadi bahan perdebatan yang menarik. Dalam perdebatan ini, yang seharusnya menjadi semacam proses negosiasi, terjadi berbagai hal yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Ancaman bahwa profesi dokter akan mogok, atau perhimpunan profesi akan menindak anggotanya yang mau menerima kurang dari permintaan kelompok saat ini sering terdengar. Perhimpunan rumah sakit juga mempunyai skenario pesimis tentang gulung tikarnya rumah sakit atau Pemutusan Hubungan Kerja untuk karyawan. Sementara itu sebagian pejabat akan menindak dokter yang tidak taat aturan, dan sebagian masyarakat semakin mempunyai persepsi negatif pada profesi dokter.

Situasi tekan – menekan dan ancam – mengancam ini perlu dibahas secara kepala dingin dengan melihat pada konteks sejarah dan situasi setempat di Indonesia. Pembahasan secara kepala dingin ini diharapkan memberi jalan pada proses negosiasi yang baik antar berbagai pelaku di sistem kesehatan.
 

  Tujuan

Diskusi kebijakan ini akan membahas berbagai topic antara lain:

  1. Membahas struktur governance kesehatan: Siapa Regulator, siapa operator, dan siapa pemberi dana dalam sistem kesehatan. Dalam hal ini Perhimpunan Profesi dokter merupakan bagian dari berbagai pelaku yang mempunyai fungsi, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Dalam hal ini fungsi, hak, dan kewajiban akan dibahas dalam konteks governance sektor kesehatan di masyarakat Indonesia yang bervariasi kemampuan sosial-ekonominya.
  2. Membahas dilema perhimpunan profesi: Membela anggota atau demi masyarakat, dan bagaimana agar tidak terjebak menjadi kartel yang dapat dituntut oleh UU anti monopoli dan tidak etis, sebagaimana pernah terjadi di negara lain. Topik ini membahas implikasi dari kekuatan perhimpunan profesi yang dapat disalahgunakan. Sebagai gambaran, hukum di Indonesia mempunyai pengakuan kesatu perhimpunan profesi dokter. Pengakuan ini dapat mengakibatkan efek samping berupa pemikiran kartel di perhimpunan profesi. Perhimpunan profesi dapat terjebak dalam penentuan tarif yang tidak melihat kemampuan masyarakat atau pemerintah untuk membayar, atau hanya menentukan tarif tunggal yang mungkin tidak mampu dibayar pemerintah atau masyarakat dengan ancaman mogok. Sementara itu masyarakat Indonesia sangat bervariasi. Ada yang kaya dan ada yang miskin dengan perbedaan yang sangat besar.
  3. Mendiskusikan pertanyaan klasik untuk perhimpunan profesi: Mampukah perhimpunan profesi memperjuangkan kebutuhan anggota sekaligus berbakti kepada nusa dan bangsa. Dengan latar belakang dua topik di atas, maka pertanyaan klasik ke perhimpunan profesi (tidak hanya dokter) akan dibahas. Kepentingan anggota, atau kepentingan masyarakat, atau kedua – duanya. Bagaimana memadukan kedua kepentingan ini merupakan tantangan besar perhimpunan profesi dalam era BPJS dan globalisasi yang memungkinkan dokter asing untuk masuk di masa mendatang.

Manfaat

Diharapkan diskusi ini dapat:

  1. Menjadi bahan pemikiran bagi perhimpunan profesi untuk memikirkan dilema yang ada.
  2. Mendorong pelaku – pelaku di sektor kesehatan agar dapat melakukan negosiasi untuk menghasilkan hasil terbaik bagi kepentingan masyarakat umum.
  3. Menjadi masukan kebijakan publik di pemerintah pusat dan daerah.
     

  Acara:

Jumat, 12 April 2013

Jam

Kegiatan

12.45 – 13.00

Dimulai dengan makan siang

13.00 – 15.00

12apr keb_pro

Diskusi dengan narasumber :

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Download Materi 

Moderator :

Dra. Retna Siwi Padmawati, MA

 

 ARSIP VIDEO STREAMING

Diskusi dapat dilakukan melalui video dan audio streaming pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net

Peserta yang diharapkan hadir adalah :

  1. Pengurus Pusat IDI
  2. Pengurus IDI Cabang, terutama IDI DIY dan Jawa Tengah
  3. Perhimpunan spesialis di Indonesia
  4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten
  5. Direktur Rumah Sakit
  6. Perusahaan Penjamin Kesehatan (PT Askes, Jamsostek, dll)

Diskusi ini bebas biaya pendaftaran, namun peserta yang hendak mengikuti harap melakukan pendaftaran melalui :

Angelina Yusridar/Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran UGM
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2 FK UGM
Telp/Fax. 0274 – 549425
Email : [email protected] / [email protected]

Lunch seminar

reportase

Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM

bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Lunch Seminar Mengenai

Agenda Pembangunan Paska MDGs 2015:
Catatan dari the 4th Meeting of High Level Panel of Eminent Persons
Bali, 25 Maret 2013

Ruang Kuliah S3 Gd. Pascasarjana Lantai 2 FK UGM
Selasa, 2 April 2013

  PENGANTAR

Millennium Development Goals (MDGs) merupakan acuan pembangunan global, termasuk pembangunan kesehatan, hingga tahun 2015. Dalam beberapa tahun terakhir ini, diskursus agenda pembangunan global paska 2015 telah semakin menguat. Sekjen PBB, Ban Ki Moon, telah membentuk High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) untuk menyusun formulasi agenda pembangunan global tersebut. HLPEP ini dipimpin oleh tiga kepala negara, termasuk Presiden RI. HLPEP menyusun agenda global melalui empat pertemuan. Pertemuan yang ke-4 (terakhir) telah diselenggarakan di Bali tanggal 25-27 Maret 2013. Pertemuan tersebut diawali dengan pertemuan konsultatif dengan para akademisi dan LSM pada hari pertama. Dalam pertemuan konsultatif tersebut mengerucut isu-isu pokok yang akan direkomendasikan untuk menjadi bagian dari agenda pembangunan global paska 2015

 

   TUJUAN
 

  1. Membahas proses dan hasil pertemuan konsultatif HLPEP, Bali, 25 Maret 2013
  2. Membahas implikasi dari hasil pertemuan konsulltatif HLPEP bagi sektor kesehatan
     

  JADWAL KEGIATAN

Selasa, 2 April 2013

Waktu

Kegiatan

Keterangan

12.00 – 13.00

Lunch Seminar

Agenda Pembangunan Paska MDGs 2015:

Catatan dari the 4th Meeting of High Level Panel of Eminent Persons – Bali, 25 Maret 2013

Download Paper pertemuan di Bali 

yodi-2apr

Narasumber:

Yodi Mahendradhata

Materi presentasi

Moderator:

Tiara Marthias

 

  ARSIP VIDEO PRESENTASI

Reportase Hari 1 sesi 2

Sesi 2 : Linking Social Determinants of Health to Health Policy and Health Research

Sesi kedua berlangsung setelah sesi foto dan istirahat selama 30 menit. Pembicara pertama pada sesi kedua adalah Dr. David R. Gwatkin , USA dengan topik : Is the Social Determinants of Health approach inherently pro-poor?

dr davidDr. David menggambarkan beberapa pendekatan sosial deteminan yang semua outcome-nya adalah perubahan status kesehatan, namun dipertanyakan apakah pendekatan tersebut ditujukan kepada orang miskin (pro-poor)? Beberapa pendekatan SDH yang dipaparkan Dr. David adalah pendekatan tradisional, pendekatan Diderichsen-Rockerfeller 2001, dan pendekatan SDH Commission on Social Determinants of Health 2008. Namun semua pendekatan tersebut dapat dikatakan pro-poor tergantung dari grup populasi yang dituju. Dalam kesimpulannya Dr. David mengidentifikasi beberapa topik area penelitian SDH yang dilakukan oleh para peneliti INDEPTH di Afrika dan Asia.

Materi Silahkan 

 

pascalProf Pascal Allotey dari Malaysia menyajikan : Social sciences as a necessary framework for health research in Asian and African countries

Prof Pascal menggambarkan bagaimana cara membimbing para peneliti dalam melakukan penelitian SDH terutama ketika melakukan analisa terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Contoh yang dipaparkan Prof Pascal adalah analisa terhadap kebijakan pemerintah Malaysia dalam memberikan subsidi gula. Gula merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga disubsidi oleh pemerintah. Akibatnya obesity meningkat tajam di Malaysia. Hasil penelitian terhadap kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan yang diambil akan membawa risiko terhadap SDH yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Materi Silahkan 

 

Bringing evidence on social determinants of into health policy in Africa : Experiences of Equity Watch disampaikan Dr YahyaIpuge, Tanzania

yahyaYahya menggambarkan strategi yang dilakukan Equinet untuk mendukung SDH di Tanzania. Salah satu kegiatan penting Equinet adalah melakukan pengawasan terhadap ekuitas (equity watch) berupa pengumpulan bukti-bukti terkait dengan SDH dan redistribusi sistem kesehatan. Equinet juga melakukan upaya dialog akan temuan-temuan dalam melakukan pengawasan ekuitas, implikasinya terhadap kebijakan serta tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Materi Silahkan 

 

Dari Indonesia, Prof Charles Surjadi dari Universitas Atmajaya menyajikan paparan mengenai : “Policy Approaches to Address the Social and Environmental Determinants of Health Inequity in Asia-Pacific”

charlesProf. Charles menggambarkan konsep SDH yang sebenarnya merupakan solusi di luar sektor kesehatan, artinya semua sektor bertanggungjawab terhadap kesehatan. Prof. Charles juga menjelaskan tentang tantangan health equity di Asia Pacifik. Data yang ada dikelompokkan dalam beberapa aksi seperti aksi tentang urbanisasi yang sehat dan seimbang, perlindungan sosial dan penyediaan lapangan kerja yang adil, serta aksi terhadap sistem kesehatan yang berdampak pada ekuitas kesehatan. Dalam penutupnya, Charles menyatakan empat tantangan utama dalam SDH yaitu data, pengetahuan dan ketrampilan, perubahan paradigma, dan kebijakan.

Materi Silahkan